Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran kunci dalam kesuksesan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan. Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini membandingkan fungsi pembiayaan kesehatan di keempat negara tersebut melalui metode literature review dengan menggunakan data dari artikel jurnal akademik dan laporan resmi dari kementerian kesehatan masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dengan dana dari kontribusi peserta dan alokasi pemerintah. Thailand memiliki tiga skema utama: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), dan SSS (Social Security Scheme), yang didanai oleh kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi tripartit. Singapura menggunakan sistem 3M (Medisave, Medishield Life, dan Medifund) yang menggabungkan tabungan wajib dan subsidi pemerintah. Malaysia menerapkan sistem dua pilar, yaitu layanan kesehatan publik yang didanai pajak dan layanan kesehatan swasta yang didanai oleh berbagai sumber termasuk jaminan sosial dan asuransi kesehatan swasta. ......The health financing system plays a crucial role in the success of national health insurance programs, particularly in ensuring equitable access to healthcare services. Indonesia, Thailand, Singapore, and Malaysia each employ distinct approaches in managing health financing functions to achieve Universal Health Coverage (UHC). This study compares the health financing functions in these four countries through a literature review method, using data from academic journal articles and official reports from the respective ministries of health. The findings reveal that Indonesia manages its National Health Insurance (JKN) through BPJS Kesehatan, funded by participant contributions and government allocations. Thailand operates three main schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), and SSS (Social Security Scheme), funded by a mix of government budgets and tripartite contributions. Singapore employs the 3M system (Medisave, Medishield Life, and Medifund), which combines mandatory savings with government subsidies. Malaysia utilizes a dual-pillar system, comprising publicly funded healthcare services supported by taxes and private healthcare services funded by various sources, including social insurance and private health insurance.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan besar bagi sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rumah Sakit yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai rujukan penyelenggara pelayanan pasien COVID-19 menghadapi tekanan finansial yang besar akibat peningkatan biaya operasional sedangkan jumlah kunjungan pasien non-COVID-19 menurun. Sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 59 Tahun 2016, pembiayaan pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE), termasuk COVID-19, dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan. Dalam proses klaim, sering terjadi dispute akibat ketidaksesuaian antara BPJS Kesehatan dan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, yang yang dapat menjadi kendala pada kelangsungan pelayanan perawatan pasien dan menghambat arus kas Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah memetakan penelitian terkait manajemen dispute klaim COVID-19 Rumah Sakit di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang disajikan secara naratif, kualitatif. Pencarian artikel dilakukan melalui basis data online (Semantics dan GARUDA), situs web (Google Scholar), dan perpustakaan organisasi (Universitas Indonesia). Terdapat 15 studi yang termasuk kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan persentase klaim pasien COVID-19 yang dispute di Indonesia (52%) lebih tinggi dibandingkan klaim yang dinyatakan sesuai (48%). Penyebab dispute klaim dipetakan menurut komponen struktur, proses, dan output. Faktor man dan material merupakan elemen mendasar yang paling mempengaruhi komponen struktur. Pada komponen proses, faktor pelaksanaan menjadi kendala utama dalam eksekusi manajemen klaim. Hasil identifikasi ini menjadi dokumentasi dan pembelajaran untuk pengelolaan klaim yang lebih baik ke depan bagi rumah sakit serta lembaga terkait dalam menangani situasi pandemi di Indonesia. ...... The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to healthcare systems worldwide, including in Indonesia. Designated hospitals appointed by the Ministry of Health in Indonesia to provide care for COVID-19 patients face substantial financial pressures due to increased operational costs, while the number of non-COVID-19 patient visits has declined. In accordance with the Ministry of Health Regulation No. 59 of 2016, the financing of patients with Emerging Infectious Diseases, including COVID-19, can be claimed from the Ministry of Health. However, in the claims process, disputes often arise due to inconsistencies between BPJS Kesehatan (the National Health Insurance) and the claim documents submitted by the hospitals. Disputed claims pose challenges to the continuity of patient care services and impede the hospitals' cash flow. The objective of this study is to map the research related to dispute management of COVID-19 patient claims in hospitals in Indonesia from 2020 to 2022 in hospitals across the country. This study utilizes a scoping review method presented in a narrative and qualitative manner. Article searches were conducted through online databases (Semantics and GARUDA), websites (Google Scholar), and organizational libraries (University of Indonesia). Fifteen studies met the inclusion and exclusion criteria for this research. The findings of the study indicate that the percentage of disputed COVID-19 patient claims in Indonesia (52%) is higher compared to claims that were deemed valid (48%). The causes of claim disputes were mapped according to the components of structure, process, and output. The "Man" and "Material" factors were identified as the fundamental elements that most influenced the structure component. In the process component, implementation factors emerged as the main obstacles in claims management execution. These identified results serve as documentation and a basis for learning to improve future claims management for hospitals and relevant institutions in handling the pandemic situation in Indonesia.

Abstrak :
Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara. ......Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan puskesmas sehingga pasien  Program Rujuk Balik patuh dalam melakukan kontrol di Puskesmas Kec. Sawah Besar DKI Jakarta. Data Kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen untuk menganalisis upaya yang dilakukan Puskesmas Kec. Sawah Besar sehingga pasien PRB patuh kontrol. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel input yang terdiri dari variabel Petugas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan. Variabel proses terdiri dari Prosedur Program Rujuk Balik, Monitoring dan Evaluasi. Variabel output terdiri dari kepatuhan kontrol peserta PRB. Dari sisi input, Petugas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan teridentifikasi sebagai peran dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien PRB seperti memberikan sosialisasi kepada pasien PRB, sarana dan prasarana yang baik sedangkan dari sisi proses teridentifikasi bahwa Pasien Program Rujuk Balik sudah bisa memahami dengan baik mengenai tahapan dalam melakukan program rujuk balik. Dari kejadian tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa upaya yang baik dilakukan oleh puskesmas kec. sawah besar sehingga pasien patuh kontrol. ......This study aims to determine the efforts made by puskesmas so that patients of the Refer Back Program are obedient in carrying out control at the Puskesmas Kec. Sawah Besar DKI Jakarta. Qualitative data were obtained through in-depth interviews, observations, and document reviews to analyze the efforts made by the Puskesmas Kec. Sawah Besar so that Program R patients referred to Balik obeyed the control. The variables used are input variables consisting of variables of Health Workers, Health Facilities. Process variables consist of Refer-Back, Monitoring and Evaluation Program Procedures. The output variable consists of the control compliance of participants Program Rand Balik. In terms of inputs, Health Workers, Health Facilities are identified as roles and efforts made by health workers to be able to provide good services to Program Rujuk Balik patients such as providing socialization to patients Program Rujuk Balik, good facilities and infrastructure while in terms of the process it was identified that the Patients of the Referral Program can already understand well about the stages in conducting the referral program. From this incident, it can be identified that good efforts are made by the health center of the large rice field so that the patient complies with the control.

Abstrak :
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah. ......Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.

Abstrak :
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran.  Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.  Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran.  Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan. ......Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review.  Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions.  Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment.  Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.

Abstrak :
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas aplikasi mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer melalui kuesioner dengan 102 responden. BPJS Kesehatan menetapkan target pencapaian peserta BPJS Kesehatan yang mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN sebanyak 20.000.000 pengguna sejak tahun 2021 di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini didapatkan peserta aplikasi Mobile JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong mengatakan bahwa kualitas aplikasi Mobile JKN baik dengan persentase (77.5%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat tujuh variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel sikap, motivasi, kebutuhan, pengetahuan, tampilan aplikasi, keunikan dan promosi. Selain itu terdapat satu variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel pengalaman. Saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi untuk mempromosikan Mobile JKN secara merata dan terus mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi agar aplikasi Mobile JKN selalu update, banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah akses peserta JKN di semua segmen kepesertaannya ......This study discusses factors related to the perceived quality of the JKN mobile application among JKN participants visiting the BPJS Kesehatan Cibinong Branch Office in 2024. This study is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data through questionnaires with 102 respondents. BPJS Kesehatan has set a target of achieving 20,000,000 participants who download and use the Mobile JKN application since 2021 throughout Indonesia. The results of this study showed that participants of the Mobile JKN application who visited the BPJS Kesehatan Cibinong Branch said that the quality of the Mobile JKN application was good with a percentage of (77.5%). Bivariate analysis shows that there are seven variables that have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among JKN participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, namely the variables of attitude, motivation, needs, knowledge, appearance of the application, uniqueness and promotion. Apart from that, there is one variable that does not have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, its is the experience variable. Suggestions that can be given are outreach to promote Mobile JKN evenly and continue to develop and utilize technological advances so that the Mobile JKN application is always updated, there are many features that can facilitate access for JKN participants in all membership segments.