Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1961 yang tidak disertai dengan Proklamasi Kemerdekaan dan aksi konfrontasi yang dilakukan pihak Indonesia serta ditandatanganinya Persetujuan New York tahun 1962 oleh Indonesia dan Belanda menyebabkan tidak terwujudnya gagasan pembentukan negara Papua.Reaksi dari masyarakat Irian Barat menjelang penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda yaitu ada yang mendukung gagasan pembentukan negara Papua dan ada yang mendukung perintah Trikora tahun 1961 dan Persetujuan New York tahun 1962."

"Penelitian yang berjudul "Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura (1962--1994)" menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun Para pejabat di instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijaksanaan pemerintah ternyata belum cukup untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura. Walaupun pada saat itu Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan dari kegiatan wisatawan, sebenarnya prestasi itu pada dasarnya belum merupakan prestasi yang optimum, mengingat objek wisata di daerah Jayapura saat ini belum tertata dengan baik, di samping sifat usahanya masih seasonal. Akibatnya adalah tujuan mengumpulkan devisa sebanyak mungkin belum mampu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula kegiatan industri pariwisata telah menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura. Dampak sosial berupa meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan menambah lapangan kerja. Sebaliknya, ada dampak negatif yang terjadi, seperti sengketa tanah sehubungan dengan pengembangan objek wisata dan menimbulkan demonstration effect. Karena itu, dalam penelitian ini antara lain direkomendasikan agar pemerintah dalam menangani pengembangan industri pariwisata hendaknya dilakukan secara terpadu dan sungguh-sungguh sehingga akhirnya pengembangan kepariwisataan dapat berjalan dengan optimal. "

"Sebutan Rusia sebagai "semi Asiatik", tetap merupakan teka-teki dan bersifat muskil. Barangkali inilah yang merupakan pertanyaan awal bagi pengenalan terhadap bangsa Rusia tentang paruh mana yang merupakan bagian integral dari Asia, dan paruh mana pula yang menjadi sisanya menjadi bagian dari Eropa adalah lanjutan dari teka-teki yang dimaksud. Teka-teki yang bersifat eksistensial ini secara lebih lugas dapat dirampat sebagai berikut : Aspek apa dari Rusia yang dibentuk oleh Asiatik dan aspek mana pula yang dibentuk oleh peradaban Eropa Barat?.Kemuskilan pertanyaan tentang eksistensi bangsa Rusia dicoba jawab oleh sejarawan Rusia, Alexander Yanov dalam The Origin of Autocracy. Menurut Yanov, terhadap permasalahan ini, tidak ada jawaban yang pasti dan definitif. Yanov memulai dengan mengajukan suatu pertanyaan ontologik yang bersifat mendasar dan eksistensial : "Apakah Rusia? -- Asia atau Eropa? Pemimpin dunia belahan "Timur" atau orang luar bagi "Eropa"? Kita ini milik siapa? Dan, pada akhirnya, siapa sebenarnya kita bangsa "Scythian", atau bangsa "Eropa"? (Yanov, 1981: 27)Kedudukan marginal Rusia.- sebagai yang berada antara Asia dan Eropa adalah kenyataan historis dan budaya. Konstatasi Rusia sebagai bangsa Scythian tertuang dalam naskah tua Rusia Povest" Yremennykh Let (Kisah Masa Lampau) yang ditulis pada awal abad XII.Setiap suku bangsa Rusia (Slavia Timur) memelihara adat istiadat, hukum dan tradisi nenek moyang mereka dan tiap-tiap suku mempunyai watak sendiri. Mereka bersama-sama membentuk sejenis federasi. Mereka hidup damai satu dengan yang lainnya yang disebut oleh bangsa Yunani sebagai "Scythian Agung". Rusia asli terkait erat dengan Slavia Timur sebagai bangsa Scythian yang hidup dalam dunia steps" (Vernadsky, 1959 : 3).Dunia stepe dalam kutipan ini, mengacu pada kultur bangsa Scythian seperti halnya suku Alan, nenek moyang bangsa Rusia yang hidup sebagai bangsa nomaden atau penunggang kuda. Menurut sejarawan Junani, Herodotus, tradisi menunggang kuda pada bangsa Scythian dapat dibuktikan dari basil ekskavasi arkeologi. Tatkala seorang raja Scythian mangkat makes satu tahun kemudian dilakukan suatu upacara magis dan mengorbankan lima puluh orang penunggang kuda yang tampan dan cekatan, tentu semuanya dari bangsa Scythian, dan lima puluh ekor kuda jantan gagah. Korban mitik ini ini dimaksudkan untuk mendampingi sang raja di alam kubur. Tradisi ini juga dijumpai pada bangsa Shaman Turki Altai pada abad XIX (Ibid, 1959: i8).Dengan demikian, sebutan Scythian terhadap bangsa Rusia berasal dari rekaman sejarah nenek moyang Rusia yang membuktikan heuristik keterkaitan antara Rusia dengan dunia belahan Asiatik.Selain pengaruh Asiatik, insipien budaya Rusia juga dibentuk oleh ortodoks Junani dari Bizantium. Sedangkan heuristik perkembangan insipien budaya yang dipengaruhi oleh Mongol adalah dalam bentuk despotisme ketimuran yang terdapat pada sosok penguasa Rusia dan dalam dalam bentuk "pomes tie". Sejarawan Rusia terkenal, Kljucevskij menegaskan, bahwa sistem "pomostie" mirip dengan watak kekuasaan sentralistik Mongol atau Golden Horde. Sementara George Vernadsky juga menandaskan bahwa periode Golden Horde selama dua setengah abad merupakan masa inkubasx sistem pomestie (Wittfogel, 1957: 223-224).Sejarawan V. Soloviev dan N.V. Rasianovsky misalnya, secara tegas mengatakan, bahwa Golden Horde tidak banyak mempengaruhi Rusia. Rusia tetap dalam kondisi letargis budaya asli. Hanya beberapa sejarawan Rusia, termasuk seperti Pyazkov mengakui, bahwa pengaruh Mongol atau Golden Horde jelas terlihat terutama dalam bentuk sentralisme kekuasaan, dan watak kekuasaan despotik ketimuran yang torus berlanjut pada masa pemerintahan Rusia selanjutnya (Lentin, 1973: 90-92).Kedudukan Rusia sebagai Asia atau Eropa melahirkan permasalahan dilematis dan eksistensial. Apabila dihadapkan dengan pilihan antara kekuasaan dan pemerintahan, maka jawaban menjadi sangat kompleks dan membingungkan. Kenyataan ini sulit dipungkiri terutama oleh orang Rusia sendiri.Pilihan dilematis ini terwariskan pada Generasi Desembris dalam tradisi pemecahan permasalahan dilematis mengenai jati diri Rusia mencapai puncaknya pada pembrontakan Desembris yang gagal pada tahun 1825. Kenisbian pilihan kategoris ini memperlihatkan nisbah antara teori dan praxis yang dapat dirampat sebagai berikut. "Pada struktur politik apa negeri. Rusia berkiblat? Masuk "Despotik Asiatik" atau "absolutisms Eropa?" (Yanov, 1991: 27)."

"perubahan, yaitu semua sarana produksi disediakan oleh tinoyoan, dan padawaktu panen pembagian hasil menjadi 25 % untuk tumoyo sedangkan 75 %adalah bagian dari tinoyoan_ Dengan adanya perubahan sistem bagi hasiltersebut, perubahan teknologi pertanian baik itu kimiawi, biologi dan mekanisdapat diterapkan sepenuhnya oleh tinoyoan.Pemilikan Iahan sawah petani yang ada dt Tondano umumnya adalahwarisan dari keluarga dan ada juga sebagian yang dibeli sendiri_ Rata-ratapemilikan Iahan sawah petani adalah 0,25 - 0,5 hektar dan hanya 4 orang yangmemiliki Iahan sawah luas, pada umumnya petani tersebut sudah menggunakanteknotogi pertanian. Dengan demikian perubahan teknologi sudah dinikmati secaramerata oleh petani di Tondano dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.Adanya peningkatan pendapatan menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi,disamping itu juga dorongan untuk menyekolahkan anak sampai perguruan tinggisemakin besar_Perubahan teknologi menyebabkan ada kesenjangan dalam pendapatanantara petani yang memiliki Iahan sawah Iuas dan petani yang memiliki Iahansawah sempit Kesenjangan tersebut tidak terlalu nampak, hal ini terlihat padapemilikan rumah tinggal dari para petani di Kecamatan Tondano yang relatif sama.Disisi yang lain peningkatan pendapatan ini digunakan oleh para petani yang adadi kelurahan Makalonsouw, Marawas dan Masarang untuk pembangunan rumah.Kalau sebelumnya banyak rumah yang beratapkan daun katu (enau), selanjutnyamengalami perubahan dengan menggunakan sang. Begitu juga menabung sudahdiusahakan oleh petani agar tidak mengalami kesulitan biaya pengolahan Iahandan menyekolahkan anak.iii"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester. Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya. Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk. Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu."

"Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab, bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diungkapkan selain alasan pemilihan judul, permasalahan, sifat pelitian, mengenai ejaan juga gambaran singkat dari karya ilmiah ini, bab ini sebagai ancang-ancang untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab II akan dibahas mengenai pengertian dari Undang-undang, yang merupalan hak luar biasa Gubernur Jenderal dan bagaimana serta sejauh mana kedudukannya di dalam undang-undang Hindia-Belanda. Pada bab ini juga akan dibahas latar belakang pelaksanaan Undang-undang ini. Kesalahan utama pada bab ini adalah mengenai Exorbitante Rechten itu sendiri, bab ini merupakan ancang-ancang untuk mamasuki bab selanjutnya yaitu penerapan Undang-undang itu sendiri. Dalam bab III akan dibahas mengenai Pergerakan Nasional Indonesia yang mencakup dari tahun 1926 sampai tahun 1936. diambilnya tahun ini sebagai patokan adalah karena dalam periode tahun ini memerintah dua orang Gubernur Jenderal yang beraliran Liberal dan Konservatif yaitu: de Graeff dan de Jonge. Kedua Gubernur jenderal ini mempunyai pandangan yang berlainan tentang pergerakan nasional di Indonesia. Pada bagian pertama bab ini akan dilihat sekilas pintas tentang pergerakan Nasional dari lahirnya Budi Utomo dan menyusul lahirnya Indonesisch Vereniging di negeri Belanda yang merupakan cikal bakal partai yang paling menonjol dan radikal pada tahun-tahun awal pemerintahan de Graeff. Pada bagian ini sengaja tidak dibahas secara panjang lebar mengenai partai-partai yang muncul di Hindia Belanda , karena karya ilmiah ini akan memfokuskan kepada partai nasional radikal pada periode 1926-1936, yaitu PNI dilanjutkan Partindo dan PNI Baru beserta tokoh-tokohnya. Pada bagian kedua bab ini akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan partai yang radikal pada masa periode pemerintahan dua orang Gubernur Jenderal yaitu: de Graeff dan de Jonge. Dimulai dari pemberontakan PKI yang gagal. pada tahun 1926. Pada bagian ini penulis hanya akan menyoroti Pada kegiatan partai-partai: PNI, Partindo dan PNI baru sampai kepada penangkapan dan pengsingan tokoh-tokohnya. Bab II dan III merupakan latar belakang bagi bab IV yang merupakan permasalahan dari karya ilmiah ini, setelah dibahas pengertian Exorbitante Rechten itu sendiri dan pergerakan nasional. Pada bab ini akan dilihat pengaruhnya terhadap lajunya perjuangan pergerakan nasional, dan akan dilihat keadaan Organisasi dan aktifitasnya setelah para tokohnya ditangkap dan diadili tahun 1929 dan begitu juga dengan Partindo dan PNI baru setelah tokoh-tokohnya diasingkan. Pada bagian kedua bab ini akan dilihat reaksi-reaksi atas penangkapan, pengadilan dan pengasingan tokoh-tokoh pergerakan nasional ( reaksi sekitar Exorbitante Rechten). Dari uraian-uraian pada bab I sampai bab IV akan diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan penutup dari karya ilmiah ini."

"ABSTRAKInformasi mengenai pelayaran tradisional di Buton telah disinggung dalam Ligtvoet (1878), Dick (1975a, 1975b, 1985, 1987), Horridge (1979a, 1981), Hughes (1984), Evers (1985), Schoorl (1985), Liebner (1990), dan Southon (1995). Bagian terbesar dari kajian mereka, kecuali Southon, masih menempatkan pelayaran tradisional Buton dalam kerangka kajaian umum, balk secara spasial maupun tematis. Secara spasial perhatian mereka terutama diarahkan pada kegiatan pelayaran di Kepulauan Tukang Besi, terutama Wanci dan Kaledupa, kecuali Southon yang memusatkan perhatian pada Desa Gerak Makmur di Kecamatan Sampolawa, Secara tematis mereka melihat pelayaran terutama dari aspek kegiatan ekonominya, sementara aspek perkembangan dan kemundurannya masih luput dari perhatian. Studi ini mencoba mengisi "celah" tersebut dengan mencoba menganalisis tradisi maritim serta perkembangan dan kemunduran pelayaran tradisional di Buton Timur, dengan fokus perhatian pada Kecamatan Pasarwajo. Untuk keperluan ini beberapa pendekatan teori, seperti pendekatan Mentaliteit (Ladurie 1986), pendekatan ekologi (Steward 1955, Binford 1967, dan Geertz 1993), pendekatan Sea System (Braude! 1971, Chauduri 1985, Lapian 1987, Leirissa 1996), serta teori pemilihan kerja (Hommans 1961), teori modernisasi (Tipps 1973) dan teori invohrsi (Geertz 1993), digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa orang Buton sesungguhnya berakar dari suatu masyarakat dengan tradisi maritim yang sangat kuat. Hal ini diindikasikan oleh, antara lain: (1) pola pemukirnan penduduk yang terkonsentrasi di pinggiran pantai, (2) pandangan ideologis yang menempatkan "laut" pada tataran yang seimbang dengan "darat", (3) ideologi barala yang diilhami oleh keseimbangan pada perahu bercadik ganda, (4) konsep pertahanan kerajaan yang ditekankan pada matra laut, dan (5) berkembangnya pelayaran yag secara konkrit dapat diidentifikasi sejak abad ke-17. Wilayah Buton Timur tumbuh menjadi pusat pelayaran tradisional terkait dengan (1) kondisi lingkungan geografisnya yang terdiri dari ratusan pulau, (2) keadaan alamnya yang kering dan tandus, dan (3) letak geografisnya di tengah jalur pelayaran yang menghubungkankawasan barat dan timur Indonesia. Perahu lambo -- perahu yang digunakan dalam pelayaran -- dilihat sebagai sesuatu yang bermakna simbolik. Lamho dipersepsikan seperti manusia, sehingga dalam kesetaraannya dengan rumah, dipersepsiskan sebagai "suami". Desain dan konstruksinya merupakan paduan antara desain barat dengan metode konstruksi tradisional. Pelayaran tradisional di Pasarwajo berkembang seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan; baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Pembatasan-pembatasan yang didterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjamin monopoli KPM, misalnya, telah membuat pelayaran tradisional makin tersisih dalam perebutan pangsa angkutan barang (dan penumpang); bahkan mengalami stagnasi sema sekali setelah masuknya Jepang pada Maret 1942 hingga Agustus 1945. Demikian pula gejolak politik selama beroperasinya DIITII di Sulawei Tenggara sepanjang tahun 1950-an dan awal 1960-an, yang terus berlanjut hingga pecahnya G.30S serta proses penumpasan dan pembersihannya sejak akhir 1965 hingga 1967. Kemajuan berarti baru dapat dicapai setelah memasuki Repelita I, ketika keadaan ekonomi, sosial, dan politik mulai membaik; dan mencapai puncaknya pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an. Namun memasuki paruh kedua dasawarsa 1980-an terjadi apa yang oleh Geertz disebut involusi, yang disebabkan terutama oleh merosotnya harga dua komoditas unggulannya, yaitu kopra dan cengkeh; adanya saingan perahu layar motor; kelangkaan kayu; terjadinya alih profesi menjadi nelayan penangkap ikan; dan kurang positifnya pandangan generasi muda terhadap pelayaran tradisional. "

"ABSTRAKKarya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia. Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan. Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat. Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah. "