Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Natania Rosalina, author

Keabsahan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan kuorum yang ditetapkan pengadilan negeri : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia = The legality of the decision of the general meeting of shareholders of the limited liability company based on district court decree on the quorum : the analysis of the Supreme Court Decision

Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35306

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pardede, Jeffry, author

Pemberian kuasa terkait penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) (studi kasus: putusan Pengadilan Tinggi Bandung no.190/pdt/2014/pt.bdg) = The power of attorney related to misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) (case study: verdict of Bandung high court number 190 pdt 2014 pt.bdg)

Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46619

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathonah, author

Cacat yuridis pemindahan hak atas tanah dan implikasi hukumnya : kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.Depok = Juridical defect of the transfer of rights on land and its legal implication : study on the decree of the District Court of Depok number 27/Pdt.G/2009/PN.Depok

Kebenaran data identitas para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Liza Priandhini, author

Aspek hukum ketentuan daluwarsa dan kebatalan akta-akta Perseroan Terbatas dalam aplikasi melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Legal aspects provisions act expired and nullification deed of company limited through application system legal administration (SABH)

Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35147

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ni Putu Nena BP Rachmadi, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas = Law protection for minority shareholders in company liquidation

Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36017

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Tessalonika, author

Pencabutan pengesahan yayasan yang berstatus badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 jo nomor 28 tahun 2004 : studi kasus Putusan nomor 111/G/2009/PTUN.JKT = Revocation of foundation validation that has legal body status according to the foundation Law no. 16 year 2001 and no. 28 of 2004 : case study of Verdict number 111/G/2009/PTUN.JKT

Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34847

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Firji Junizar, author

Keabsahan pernyataan keputusan rapat berdasarkan akta risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas di bawah tangan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/2010 = The validity of the statement of minutes of meetings based on the unauthentic deed of a minutes of meeting on general meeting of shareholders of the limited liability company : case study on Supreme Court Verdicts Number 1860 K/PID/2010

Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38884

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Nira Dearni Nirman, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara rapat umum pemegang saham yang bertentangan dengan anggaran dasar dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/PDT.G/2014/PN.SBY) = Notary responsibility towards minutes of shareholders meeting which made against constitutional documents and law of the republic of indonesia number 40 of 2007 concerning limited liability company study case surabaya district court verdict number 737/PDT.G/2014/PN.SBY) / Dea Nira Dearni Nirman

Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46942

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Mirnasari Gusriana, author

Tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan undang- undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = The responsibility of notary toward the third-party?s lawsuit after his/her tenure ending based on the law number 30 of the year 2004 about the position of notary

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Aktaotentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28997

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sara Kurniawan, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43943

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian