Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Elisabeth Damian, author

Perlindungan terhadap masyarakat atas akta yang dibuat oleh notaris yang sedang menjalani masa hukuman atau penahanan oleh pihak yang berwajib = Society protection for the deed that has made by a notary who is undergoing a period of punishment or detention by authorized party

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata yaitu membuat alat bukti autentik berupa akta autentik yang dapat memberi rasa keamanan dan kepastian bagi masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak lepas dari kesalahan dan sanksi hukum, baik sebagai akibat perbuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53687

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rama Perkasa, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Kedudukan Anak Zina Yang Diakui Sah (Putusan Pengadilan Negeri 42/PDT.G/PN.BLT) = Responsibilities of a Notary in Making a Certificate of Inheritance Against the Position of an Adultery Child that is Recognized as Legitimate (District Court Decision 42/PDT.G/PN.BLT)

Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elsa Evangelista, author

Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Berdasarkan Hibah Secara Adat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bla) = Transfer of Land Rights Based on Traditional Grants (Case Study of Blora District Court Decision Number 3/Pdt.G/2020/Pn Bla)

Penelitian ini adalah mengenai peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah secara adat berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan-peraturan terkait. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum peralihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muh. Iqram Putra, author

Tanggung jawab hukum notaris pengganti yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim = Legal liability of the substitute notary who performs negligence in making the deed of statement of meeting resolutions foundation trustees: case study of District Court decision East Jakarta Number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim)

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salsabilla Putri Ariza, author

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang disahkan terhadap Warisan Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022) = The Legal Position of a Legitimized Illegitimate Child Regarding the Inheritance of Land Whose Inheritance Rights Were Annulled by the Court Decision (The Study of Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022)

Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016

Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Floren, author

Persetujuan Istri yang Diwujudkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 = Wife's Approval Manisfested in Authorization for Assignment of Mortgage on Joint Assets Based on The Supreme Court's Decision 222 K/Pdt/2107.

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan istri terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan pemberian kuasa dari istri kepada suaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kredit yang dibuat tanpa perstujuan pasangan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ijmatul Murtika, author

Akibat hukum terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Pdt/2018 = Legal consequences of deed of probate cancellation by the court for the wills executor : study case of Indonesia Supreme Court Decision Number 400K/Pdt/2018

Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53596

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desvia Winandra, author

Hibah Wasiat yang Dibuat Setelah Adanya Hibah Dibawah Tangan dalam Akta Pernyataan Notariil (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242 PK/PDT/2021) = Testamentary Grant That Was Made After Underhand Grant Into Notarial Statement Deeds (Study of Decision of the Supreme Court of Republic Indonesia Number 242 PK/Pdt/2021)

Hibah dan hibah wasiat seharusnya dilihat dari cara penghibahan itu dilakukan dan langsung dibuatkan dalam bentuk akta autentik guna menjamin kepastian hukum. Namun, dalam kenyataannya terdapat 2 (dua) akta hibah terhadap objek yang sama sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242 PK/Pdt/2021 yaitu akta hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anandiaz Raditya Priandhana, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan (Studi putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 16/PUU-XVIII/2020 = Legal protection of notaries in investigation process (Study of the constitutional court decision of The Republic of Indonesia number 16/PUU-XVIII/2020).

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) UUJN 2/2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta seakan-akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian