Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Gambir Melati Hatta
"Masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan mengenai Pranata Beli Sewa ini mencakup beberapa hal: Pertama, apakah konsep Bali Sewa yang dianut oleh masyarakat bisnis di Indonesia sudah tepat menurut konsep hukum, baik yang dianut oleh Common Law maupun oleh Civil Law. Selanjutnya bagaimana pandangan dan peranan pengadilan dalam hal ini sikap para Hakim mengenai Pranata Beli Sewa ini, yang dapat dilihat melalui putusan-putusan mereka. Kedua, karena pranata Beli Sewa ini tidak diatur di dalam BW maupun KUHDagang maka keberadaannya didasarkan kepada kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak bisa berkembang manakala para pihak berada dalam kedudukan yang sama atau seimbang, artinya mempunyai posisi tawar (bargaining power) yang sama kuat. Dalam keadaan dimana Salah satu pihak berana dalam posisi yang lemah maka perjanjian yang dihasilkan akan berat sebelah artinya hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Untuk menghindarkan kaadaan yang demikian negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menetap kan syarat-syarat tertantu mengenai Beli Sewa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, perlu ditetapkan klausul-klausul yang tidak diperbolahkan atau yang diharuskan dalam Parjanjian Beli Sewa agar tidak merugikan Salah satu pihak, sehingga tercapai suatu perjanjian yang tidak berat sebelah."
Lengkap +
1997
D659
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadjeng Endah K. Siradjoeddin
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan lembaga Paksa Badan sebagai upaya untuk menjamin debitur beritikad tidak baik melunasi hutang-hutangnya; mendeskripsikan dan menganalisis bentuk lembaga paksa yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia; mendekripsikan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan paksa badan terhadap seorang debitur yang telah dianggap lalai atas kewajiban hukumnya; mendeskripsikan dan menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan lembaga Paksa Badan sehingga dapat berjalan efektif; menganalisis bentuk lembaga paksa badan yang diperlukan untuk penyusunan hukum acara perdata nasional mendatang. Titik tolak penelitian ini adalah ilmu hukum, dengan memusatkan perhatian kedapa hukum sebagai hal yang normatif yakni dengan melakukan penelusuran aturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Menteri, dan putusan badan peradilan. Demikian pula dengan pandangan, gagasan, atau konsep yang bersifat normatif berkenaan dengan paksa badan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada pedoman wawancara."
Lengkap +
2003
D1082
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Erliyana
"ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc
Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan
eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang
bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada-
iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui wewenang, atau menyalahi hukum. Keputusan Presiden Republik
Indonesia adalah pernyataaan kehendak di bidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi peraturan umum (regeling) dan
keputusan (heschikking). Walaupun ada kemungkinan cakupan Keputusan
Presiden lebih luas, tetapi harus dibatasi pada lingkup administrasi
negara. Pembedaan antara Keputusan Presiden yang bersumber dari wewenang delegasi dengan Keputusan Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penting, karena
Keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ber-
bentuk beleid mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan dis-
kresi. Keputusan Presiden yang terbit selama kurun waktu 12 tahun (Januari 1987- Mei 1998) berjumlah 890 (delapan ratus sembilan puluh). Dari jumlah tersebut penerbitan Keputusan Presiden menurut wewenang administrasi khusus sejumlah 23O (dua ratus tiga puluh) atau 25.84% dan wewenang administrasi umum sejumlah 660 (enam ratus enam puluh)
atau 74,i6%. Keputusan Presiden yang terbit berdasarkan wewenang
administrasi umum yang dimuat dalam Lembaran Negara sejumlah 50
(7.58%). Seiebihnya, yaitu 610 (92,42%) Keputusan Presiden yang tidak
dimuat dalam Lembaran Negara. Keputusan Presiden yang terbit
berdasarkan wewenang administrasi umum dengan kriteria sebagai
peraturan umum (regeling) sejumlah 401 atau 60,76%), keputusan
(beschikking) sejumlah 18 aiau 2,7% dan peraturan kebijakan
(heleidsregel, policy rules) sejumlah 241 atau 36,51%. Keputusan
Presiden yang melanggar asas larangan melampaui wewenang terjadi
baik dalam Keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling),
maupun peraturam kebijakan (heleidsregel, policy rules). Dalam pener-
bitan keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling) yang
berjumlah 401 (empat ratus satu) tetapi tidak dimuat dalam Lembaran
Negara, diperoleh sejumlah 13 (3.24%) yang melanggar asas larangan
melampaui wewenang. Pada penerbitan sejumlah Keputusan Presiden
sebagai peraturan kebijakan (heleidsregel, policy rules), ditemukan
sejumlah 56 (23,24%) Keputusan Presiden yang melanggar asas Iarangan
melampaui wewenang."
Lengkap +
2004
D1048
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadjeng Endah K. Siradjoeddin
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan lembaga Paksa Badan sebagai upaya untuk menjamin debitur beritikad tidak baik melunasi hutang-hutangnya; mendeskripsikan dan menganalisis bentuk lembaga paksa yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia; mendekripsikan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan paksa badan terhadap seorang debitur yang telah dianggap lalai atas kewajiban hukumnya; mendeskripsikan dan menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan lembaga Paksa Badan sehingga dapat berjalan efektif; menganalisis bentuk lembaga paksa badan yang diperlukan untuk penyusunan hukum acara perdata nasional mendatang. Titik tolak penelitian ini adalah ilmu hukum, dengan memusatkan perhatian kedapa hukum sebagai hal yang normatif yakni dengan melakukan penelusuran aturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Menteri, dan putusan badan peradilan. Demikian pula dengan pandangan, gagasan, atau konsep yang bersifat normatif berkenaan dengan paksa badan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada pedoman wawancara."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D940
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library