Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP ......With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan asuransi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan model Pooled Least Squared (PLS) dengan matching sample. Disamping itu peneliti menggunakan 3 dataset Susenas periode Maret 2019, Maret 2020, dan Maret 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan asuransi dengan tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa asuransi kecelakaan kerja memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan kepemilikan asuransi kecelakaan kerja pada nelayan di Indonesia masih rendah. ......This study aims to investigate the impact of insurance ownership on Indonesian fishermen’s welfare. Authors utilized the Pooled Least Squares (PLS) model approach with matching sample to address the research objective. In addition, researchers utilized three Susenas datasets; March 2019, March 2020, and March 2021. The findings of this research show a positive and statistically significant correlation between insurance ownership and the level of well-being among Indonesian fishermen. This study also discovered that occupational accident insurance provides greater value than health insurance. However, the coverage of occupational accident insurance for fishermen in Indonesia is remains inadequate.

Abstrak :
Kriminalitas mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja pada sektor legal serta menciptakan timbulnya biaya peluang akibat perilaku asimetri. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kriminalitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2020, berfokus pada sejauh mana kriminalitas menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengeksplorasi transmisinya melalui anggaran dan ketenagakerjaan. Model SAC Panel digunakan untuk mengantisipasi adanya ketergantungan spasial. Hasil estimasi menunjukkan adanya potensi kerugian yang signifikan dari peningkatan kriminalitas saat kondisi anggaran fungsi ketertiban-keamanan dan ketenagakerjaan kurang memadai. Di Indonesia, implikasi dari meningkatnya kriminalitas tidak hanya memberikan dampak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi spillover bagi pertumbuhan ekonomi provinsi sekitarnya. ......Crime affects individual decisions to work in the legal sector and creates opportunity costs due to asymmetric behavior. This study analyzes the relationship between crime and economic growth in Indonesia for 2011-2020, focusing on how crime hinders economic growth and explores its transmission through budget and employment. A SAC Panel model is used to cover spatial dependencies. The estimation results show potential losses from increased crime when the budgetary conditions for law enforcement and employment functions are inadequate. In Indonesia, the implication of increasing crime does not only have a detrimental impact on the economic growth of a province but also has a spillover effect on the economic growth of the surrounding provinces.

Abstrak :
Pengenaan cukai merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun demikian kebijakan cukai dapat berkurang efektivitasnya dengan adanya perilaku/strategi price smoothing yang diterapkan perusahaan rokok. Penelitian ini mengidentifikasi perilaku price smoothing perusahaan rokok di Indonesia dengan melihat dampak dari lamanya jarak waktu (interval) sejak pengumuman kebijakan cukai sampai dengan periode tertentu pada tahun berjalan terhadap harga transaksi pasar (eceran) rokok. Menggunakan data survei harga transaksi pasar setiap tiga bulan, mulai Maret 2014 sampai Juni 2021, dan dengan estimasi system GMM kami menemukan bahwa perusahaan rokok di Indonesia melakukan price smoothing. Terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi pada bulan Desember (Q4) sejak kebijakan cukai diumumkan. Kenaikan harga transaksi semakin berkurang (landai) pada periode Q1, Q2, dan Q3 yang memiliki jarak waktu yang semakin jauh sejak pengumuman kebijakan cukai. ......The imposition of excise is one of the effective instruments to control cigarette consumption. However, the effectiveness of excise policy can be reduced by the price smoothing behavior/strategy applied by cigarette firm. This study identifies the price smoothing behavior of cigarette firm in Indonesia by looking at the impact of the length of time interval since the announcement of the excise policy up to a certain period in the current year on the market retail price of cigarettes. Using market transaction price survey data every three months, from March 2014 to June 2021, and with the the system GMM estimation, we find that cigarette firm in Indonesia carry out price smoothing. There has been a higher price hike in December (Q4) since the excise policy was announced. The increase in transaction prices decreased (sloping) in the Q1, Q2, and Q3 periods which have a longer time gap (interval) since the announcement of the excise policy.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melaksanakan beragam kebijakan dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan infeksi Covid-19, termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB berhasil menahan laju penyebaran virus corona, namun PSBB juga berpotensi menimbulkan biaya ekonomi. Mengingat terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan Pemerintah selama pandemic covid-19 di tahun 2020, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak partial lockdown akibat Covid-19 terhadap konsumsi rumah tangga, dinamisasi kemiskinan jangka pendek, dan mobilitas ekonomi rumah tangga. Studi ini berfokus pada pelaksanaan PSBB di lima wilayah (Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta). Untuk mendapatkan hasil estimasi yang memiliki hubungan kausal, penelitian ini menggunakan Synthetic Control Method untuk membentuk hypothetical counterfactual untuk daerah yang menerapkan PSBB pada tahap pre estimasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi difference-in-difference, penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSBB secara signifikan dan negative memengaruhi konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi tetapi juga secara significant meningkatkan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Sementara itu, berdasarkan hasil estimasi ordered logit models, penelitian ini menunjukkan bahwa PSBB hanya signifikan memengaruhi dinamisasi kemiskinan jangka pendek di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi multinomial logit, penelitian ini juga menemukan bahwa PSBB secara signifikan memengaruhi mobilitas ekonomi rumah tangga di kabupaten sampel, namun tidak signifikan memengaruhi mobilitas ekonomi rumah tangga di kota sampel dalam jangka pendek. ......The Indonesian government has imposed various policy responses to slow down the growth rate of Covid-19 infections, including implementing a partial lockdown known as large-scale social restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar - PSBB) policy. The enactment of the PSSB policy may successfully suppress the spread of coronavirus, but it also may have an economical cost. Given that many policy interventions during the Covid-19 pandemic in 2020, this study aims to estimate the impact of Indonesia’s partial lockdown due to the Covid-19 pandemic on household consumption, short-term poverty dynamics, and intragenerational economic mobility. This study focuses on the implementation of PSBB policy in five regions (Bogor Regency, Bekasi Regency, Bogor City, Bekasi City, and DKI Jakarta). In order to have a causal relationship, this study performs Synthetic Control Method to construct hypothetical counterfactual regions for regions that implement PSBB policy in the pre-estimation stage. Then, based on difference-in-difference estimations, this study found that the implementation of PSBB affects household consumption in Bogor Regency, Bekasi Regency, and Bekasi City negatively but significantly increases household consumption in DKI Jakarta. Meanwhile, using ordered logit estimations, this study shows that the implementation of PSBB only significantly affects short-term poverty dynamics in Bogor Regency. Further, based on multinomial logit estimations, this study found that the implementation of PSBB adversely affects household economic mobility in rural districts but does not significantly affect household economic mobility in urban districts in the short-run.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak penggunaan internet terhadap kerawanan pangan rumah tangga pertanian di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kerawanan pangan diukur dengan menggunakan raw score dan rasch score berdasarkan Food Insecurity Experience Scale (FIES). Sementara itu, variabel penggunaan internet merupakan variabel binari. Estimasi dampak penggunaan internet terhadap kerawanan pangan menggunakan instrumental variable model dengan instrumental variable yaitu topografi untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara penggunaan internet dengan kerawanan pangan. Dalam penelitian ini juga memeriksa salah satu mekanisme potensial yaitu melalui pendapatan per kapita rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan internet berpengaruh negatif terhadap kerawanan pangan rumah tangga pertanian baik itu raw score dan rasch score, artinya penggunaan internet mampu menurunkan kerawanan pangan rumah tangga pertanian. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak penggunaan internet menurunkan kerawanan pangan rumah tangga pertanian bisa melalui jalur pendapatan. ......This study aims to analyze the impact of internet use on agricultural household food insecurity in Indonesia. This study uses data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) 2018 and Village Potential Census (Podes) 2018. The food insecurity variable is measured using a raw score and a rasch score based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES) question item. Meanwhile, the internet usage variable is a binary variable. Estimation the impact of internet use on food insecurity uses an instrumental variable model with an instrumental variable, namely topography to overcome endogeneity in explaining the causal effect between internet use and household food insecurity. This study also exemines one potential mechanism, namely through household per capita income. The results of this study indicate that the internet use has a negative effect on food insecurity of agricultural households, both raw scores and rasch scores. It means that the internet use can reduce food insecurity in agricultural households. The further analysis shows that the internet use can reduce food insecurity in agricultural households through income

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat penggunaan internet dan hubungan yang dibentuk oleh jasa telekomunikasi dengan barang dan jasa lainnya yang dikonsumsi oleh rumah tangga menggunakan data Susenas tahun 2013, 2016 dan 2019. Struktur pengeluaran rumah tangga dianalisis menggunakan model AIDS dan estimasi SUR. Hasil estimasi menunjukkan jasa telekomunikasi merupakan barang mewah yang elastis terhadap perubahan pendapatan. Nilai absolut dari elastisitas harga sendiri untuk jasa telekomunikasi semakin meningkat selama periode analisis. Elastisitas harga silang menunjukkan jasa telekomunikasi membentuk hubungan komplementer dengan semua kelompok komoditas kecuali sayur-sayuran. Secara umum, kenaikan harga jasa telekomunikasi yang selama ini terjadi telah menurunkan hampir semua permintaan terhadap kebutuhan pokok rumah tangga seperti bahan makanan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, jasa telekomunikasi sebagai barang mewah bertolak belakang dengan sifatnya sebagai kebutuhan primer. Tugas Pemerintah untuk memastikan penyediaan akses TIK bisa dijangkau oleh rumah tangga tanpa mendistorsi pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya. ......This paper investigates the changes in the structure of the household expenditure due to internet usage and the relationship of telecommunication service with other goods and services consumed by household using 2013, 2016 and 2019 Susenas data. The household expenditure structure is analyzed using the AIDS model and SUR estimation. The estimation results suggest that telecommunication service is a luxury item an income elastic. The absolute value of the own-price elasticity is price inelastic and increasing over the whole analysis period. The cross-price elasticity suggests the relationship between telecommunication service with all other goods and services is a complementary except for vegetables. In general, the increase in the telecommunication expenditure has reduced almost all demand for basic household needs such as food and health services. Thus, telecommunication service as a luxury item is contrary to its nature as a primary need. This is the Government’s task to ensure that the provision of ICT access can be reached by household without distorting spending on basic needs.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau. ......This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products

Abstrak :
Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR. ......Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy.

Abstrak :
Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR. ......Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy.