Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD.

---

This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents."

"Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia.

---

This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh underground economy terhadap hubungan antara FDI dengan Kualitas Insitusi pada negara berkembang di Asia. Penelitian menggunakan sampel dari 41 negara berkembang di Asia yang tercatat pada World Bank pada tahun 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi feasible generalized least square. Penelitian ini menemukan terdapatnya pengaruh negative dari adanya underground economy terhadap hubungan FDI dengan kualitas institusi. Semakin tingginya tingkat underground economy di suatu negara akan membuat koefisien/besaran hubungan positif antara FDI dengan kualitas institusi terus berkurang, bahkan dapat menimbulkan detrimental effect antara FDI dengan Kualitas Institusi pada level underground economy tertentu.

---

This study aims to examine the influence of the underground economy on the relationship between FDI and Institutional Quality in developing countries in Asia. The study used samples from 41 developing countries in Asia recorded at the World Bank in 2009-2018. The research method used is panel regression with a feasible generalized least square estimation method. This study found that there is a negative effect of the existence of an underground economy on the relationship between FDI and institutional quality. The higher the level of the underground economy in a country, the coefficient/size of the positive relationship between FDI and the quality of institutions will continue to decrease, it can even cause a detrimental effect between FDI and the quality of institutions at a certain underground economy level."

"Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

---

The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products."

"Dalam perdagangan internasional, produk minyak nabati merupakan salah satu produk pertanian yang paling banyak diperdagangkan (termasuk biji-bijian dan daging), perdagangan minyak nabati menjadi sangat penting bagi banyak negara, dengan tujuan untuk konsumsi maupun produksi (Krugman, 2009). Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan permintaan impor minyak nabati seperti minyak sawit dunia akan mencapai 50,6 juta ton pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3% dibandingkan periode tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dalam negeri dan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya. Kami menggunakan data panel ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke 10 negara tujuan utama ekspor selama periode 2008 – 2021 dengan metode estimasi Poisson Pseudo Maximum Likehood (PPML). Hasil Estimasi menunjukkan penerapan kebijakan pajak ekspor menimbulkan efek efek negatif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

---

In international trade, oilseed products are one of the most highly traded agricultural products (others include grains and meat), making this trade one of crucial importance for many countries, either through production or utilization (Krugman,2009). The United States Department of Agriculture (USDA) estimates that the world's import demand for vegetable oils such as palm oil will reach 50.6 million tons in 2022. This figure increased by 6.3% compared to the 2021 period. Based on that, since 2008 the government has issued a policy of imposing taxes on palm oil and its derivatives with the aim of ensuring domestic availability and to encourage the growth of the national industry. This study examines the impact of the imposition of export tax policies on the export performance of palm oil and its derivatives. We use panel data on exports of palm oil products and their derivatives to 10 main export destination countries during 2008 – 2021 period using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) estimation method. The estimation results show that the export tax has a significant negative effect on the export volume of palm oil and its derivatives."