Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai perlunya berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat mengikuti setiap perkembangan dunia usaha khususnya dengan hadirnya teknologi yang mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha dalam ruang perdagangan elektronik atau dikenal juga dengan istilah e-commerce. Pelaku Usaha yang memiliki e-commerce sering menggunakan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi sebagai perjanjian baku yang mengatur hubungan hukumnya dengan konsumen karena belum ada regulasi yang spesifik mengatur hubungan hukum kontraktual antara keduanya. Disisi lain, perjanjian baku yang berisi klausula baku ternyata ditemukan adanya pencantuman klausula baku yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, salah satunya klausula yang memberikan hak kepada Pelaku Usaha PMSE untuk membaharui Syarat dan Ketentuan secara sepihak. Lebih lanjut, Pelaku Usaha PMSE juga mengakui telah melakukan pembaharuan Syarat dan Ketentuan tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan keinginan konsumen untuk mencapai posisi yang lebih setara dengan pelaku usaha semakin jauh dari kenyataan. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis apakah aturan mengenai klausula baku sudah cukup komprehensif, baik mengenai rumusan ketentuan, unsur pasal, sanksi, penerapannya terhadap perilaku Pelaku Usaha PMSE serta perbandingan pengaturannya dibeberapa negara.  Tulisan ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik melalui langkah-langkah hukum yang tersedia di pengadilan, maupun lewat campur tangan negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

---

This article discusses the need for various of law protections for consumers so that any consumer protection systems or methods stay relevant with any developments in the business world, especially with the existence of technology that brings consumers and entrepreneurs into an electronic commerce space or also known as e-commerce. Entrepreneurs who own an e-commerce platform often use the Terms and Conditions as a standard contract that regulates their legal relationship with consumers because there are no specific regulations governing the contractual legal relationship between them. On the other hand, a standard contract containing standard clause, where that kind of clause have possibility to violate the statutory provisions, one of which was a clause that gave PMSE Entrepreneurs the right to unilaterally update or change the Terms and Conditions. Furthermore, PMSE Entrepreneurs in Indonesia also acknowledge that they have updated that kind of Terms and Conditions from time to time. This causes consumers' desire to achieve a more equal position with Entrepreneurs to be increasingly far from reality. On the other hand, this paper also analyzes whether the regulations regarding standard clauses are comprehensive enough, both regarding the formulation, elements of articles, sanctions, their application to PMSE Entrepreneurs and comparisons of regulations in regarding to Enterpreneur’s right to unilaterally change or update the contract in several countries. This article emphasizes that the law must be present to provide protection to consumers, through any available legal action existed in court, as well as the role of The State through Consumer Dispute Settlement Agencies and Ministry of Communication and Information."

"Tesis ini menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli beritikad baik yang dirugikan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli yang mengandung cidera janji. Permasalahan yang dibahas adalah cidera janji berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan AHM dan S selaku penjual dalam jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 175/Bgl/XI/AJB/2019. Atas perbuatan tersebut, MJ selaku pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bil. Namun, penjual mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang tercatat dalam Putusan Nomor 305/PDT/2021 PT SBY dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung yang tercatat sebagai Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2022 yang kemudian ditolak permohonan kasasinya. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/Pdt/2022 sudah cukup diberikan kepada MJ dibuktikan dengan putusan yang berpihak pada pembeli beritikad baik dan menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada AHM dan S atas kerugian, baik materiil dan imateriil yang dialami oleh MJ. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian akibat hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh AHM dan S. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, putusan sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung justru berupa ganti rugi kerugian secara penuh beserta dengan bunga, yang mana putusan ganti rugi Tesis ini menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli beritikad baik yang dirugikan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli yang mengandung cidera janji. Permasalahan yang dibahas adalah cidera janji berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan AHM dan S selaku penjual dalam jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 175/Bgl/XI/AJB/2019. Atas perbuatan tersebut, MJ selaku pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bil. Namun, penjual mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang tercatat dalam Putusan Nomor 305/PDT/2021 PT SBY dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung yang tercatat sebagai Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2022 yang kemudian ditolak permohonan kasasinya. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/Pdt/2022 sudah cukup diberikan kepada MJ dibuktikan dengan putusan yang berpihak pada pembeli beritikad baik dan menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada AHM dan S atas kerugian, baik materiil dan imateriil yang dialami oleh MJ. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian akibat hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh AHM dan S. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, putusan sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung justru berupa ganti rugi kerugian secara penuh beserta dengan bunga, yang mana putusan ganti rugi tersebut biasanya merupakan akibat hukum dari perbuatan wanprestasi.

---

This thesis analyzes the legal protection provided to bona fide purchaser who are disadvantaged, as well as the legal consequences arising from sale and purchase agreements containing breach of promise. The issue discussed is breach of promise in the form of unlawful acts committed by AHM and S as sellers in a sale and purchase transaction evidenced by Deed of Sale and Purchase Number 175/Bgl/XI/AJB/2019. Following these actions, MJ as the buyer filed a lawsuit against the Bangil District Court with Decision Number 37/Pdt.G/2020/PN Bil. However, the seller appealed to the Surabaya High Court as recorded in Decision Number 305/PDT/2021 PT SBY, which was then followed by a cassation appeal to the Supreme Court recorded as Decision Number 1513 K/Pdt/2022, which subsequently rejected the cassation appeal. This thesis is compiled using the doctrinal research method. In this case, legal protection through Supreme Court Decision Number 1513 K/Pdt/2022 has been adequately provided to MJ, evidenced by a verdict favoring the bona fide purchaser and imposing compensation sanctions on AHM and S for the losses, both material and immaterial, suffered by MJ. On the other hand, there is a discrepancy between the legal consequences imposed by the Supreme Court and the type of actions taken by AHM and S. In this case, the Bangil District Court, the Surabaya High Court, and the Supreme Court declared that the defendant's actions were proven to be unlawful. However, the compensation ruling imposed by the Supreme Court is in the form of full compensation for damages along with interest, which typically constitutes the legal consequence of a breach of contract."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak ketiga sebagai kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan sertipikat ganda yang diagunkan ke bank sebagai objek sengketa dan kualifikasi putusan yang diajukan sebagai novum dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kreditur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan mengenai sertipikat ganda ini diberikan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui lembaga rechtsverwerking dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Adapun perlindungan bagi kreditur terhadap hapusnya hak tanggungan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ini harus memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Apabila hal tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini ditolak.

---

The focus of this research is on the issuance of multiple certificates which are then encumbered with mortgage rights to become guarantees for repayment of creditors' debts and judges' considerations in formulating cases in Supreme Court Decision Number 82 PK/TUN/2022. It makes land rights holders unable to obtain legal certainty and is detrimental to many parties, not only owners of Freehold Title, but also harms third parties as creditors as mortgage holders. Therefore, the issues raised in this study are about the position of multiple certificates that are pledged as guarantee to the bank as the object of dispute and the qualifications of the judgment submitted as a novum in the Judicial Review submitted by the creditor. In this study, the method used is normative. The type of data used is secondary data obtained from tracing library data which is then analyzed qualitatively. The research found that protection regarding this dual certificate is provided through Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration through the rechtsverwerking institution and Supreme Court Precedent Number 5/Yur/Pdt/2018. As for protection for creditors against the nullification of mortgage rights contained in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, however, in this case the position of the creditor from preferred creditor to concurrent creditor. As for the reasons for the request for reconsideration, it must comply with Article 67 of the Supreme Court Law Number 3 of 2009. If this does not meet the reasons required in Article 67 of the Supreme Court Law, then it is appropriate for this request for Judicial Review rejected."

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby, dimana notaris melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan preventif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta Surabaya District Court Decision No. 210/Pid.B/2022/PN Sby. The case is about a Notary who has embezzled his client’s BPHTB to gain profit. His action has violated criminal law. Furthermore, his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis concludes that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."

"Dalam praktik pembuatan akta autentik, Notaris tidak terlepas dari ancaman pemalsuan data menggunakan KTP palsu. Untuk pembuatan akta, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa segala dokumen termasuk identitas para pihak yang diberikan kepadanya adalah asli dan terhindar dari pemalsuan data. Penelitian ini ditulis untuk memaparkan tentang pertumbuhan dan kemajuan teknologi digital yang melahirkan inovasi baru, yang dapat memberikan jaminan kebenaran terkait kebenaran identitas para pihak serta memenuhi Pasal 16 Undang Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga akan menyoroti mengenai kecocokan dari penggunaan teknologi untuk dapat mengoptimalkan pekerjaan Notaris, yaitu dengan aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital yang baru diluncurkan pada tahun 2022 untuk dapat membantu Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Aplikasi berisi KTP digital dan digitalisasi sendiri telah digunakan di beberapa negara seperti Belanda, Belgia dan juga Jerman. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian doktrinal dengan sumber data yang didapatkan dari studi pustaka. Penggunaan teknologi terkini yang digunakan oleh Notaris untuk memverifikasi KTP adalah card reader yang pemanfaatannya juga belum maksimal karena tidak seluruh Notaris di Indonesia telah memiliki card reader. Identitas Kependudukan Digital sebagai sebuah aplikasi memiliki nilai jual yang lebih terjangkau dan mudah digunakan serta menjawab permasalahan terkait pemalsuan data.

---

In the practice of making authentic deeds, Notaries are inseparable from the threat of data falsification using fake KTPs. To make a deed, the Notary must apply the principle of caution and ensure that all documents including the identities of the parties given to him are genuine and avoid falsification of data. This research was written to explain the growth and progress of digital technology which has given birth to new innovations, which can provide guarantees of truth regarding the correct identity of the parties and fulfill Article 16 of the Law on the Position of Notaries. This research will also highlight the suitability of using technology to optimize the work of Notaries, namely an application called Digital Population Identity which was just launched in 2022 to help Notaries apply the precautionary principle. Applications containing digital KTPs and digitization themselves have been used in several countries such as the Netherlands, Belgium and also Germany. The research method used in this case is doctrinal research with data sources obtained from literature studies. The latest technology used by Notaries to verify KTPs is a card reader, the use of which is not optimal because not all Notaries in Indonesia have a card reader. Digital Population Identity as an application has the selling point of being more affordable and easy to use and answering problems related to data falsification."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak yang tidak disetor oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembayaran pajak jual beli tanah ditinjau dari delik tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu penulusuan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Akibat hukum yang timbul dari tidak disetorkannya pajak ialah akta jual beli tidak dapat ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Penerimaan pembayaran pajak tidak termasuk dalam wewenang jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak yang tidak disetorkan berakibat menimbulkan hutang pajak bagi wajib pajak  Pejabat pembuat akta tanah bertanggung jawab secara pribadi kepada wajib pajak selaku pemberi kuasa penitipan pembayaran pajak; dan 2) Unsur-unsur pada delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sepenuhnya terpenuhi. Tidak ditemukan korelasi langsung antara kerugian keuangan negara dengan perbuatan penerimaan pajak jual beli tanah yang tidak disetor oleh PPAT dikarenakan PPAT tidak dapat menandatangani akta jual beli sebelum dilakukan pembayaran pajak jual beli oleh wajib pajak.

---

This research aims to determine the legal consequences that arise in the receipt of undeposited tax payments by Land Deed Making Officials and the responsibilities of Land Deed Making Officials regarding the payment of land sale and purchase tax in terms of criminal acts of corruption. The method used in this research is normative juridical research, namely by examining the legal norms contained in statutory regulations. This research uses secondary data, namely reviewing official documents, books, and the results of scientific research. The results of this research are as follows: 1) The legal consequences arising from non-payment of tax are that the sale and purchase deed cannot be signed by the land deed official (PPAT). Receipt of tax payments is not included in the authority of the Land Deed Official. Taxes that are not remitted result in tax debt for the taxpayer. The official who makes the land deed is personally responsible to the taxpayer as the person giving the tax payment deposit; and 2) The elements of the criminal offense of corruption in Article 3 of the Corruption Eradication Law are not fully fulfilled. No direct correlation was found between state financial losses and land sale and purchase tax receipts that were not paid by the PPAT because the PPAT was unable to sign the sale and purchase deed before the sale and purchase tax was paid by the taxpayer."

">Tulisan ini menganalisis mengenai kedudukan covernote dalam perjanjian kredit serta akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris sehingga terjadinya tindak pidana korupsi. Penulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Covenote merupakan surat keterangan yang berisi janji-janji atau kesanggupan notaris dalam menyelesaikan tugasnya, terkait dengan persyaratan yang belum dipenuhi oleh para pihak untuk menerbitkan suatu akta. Dalam Undang-Undang tentang Jabatan notaris tidak ada aturan atau menyebutkan mengenai covernote. Keberadaan covernote muncul karena kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Bank yang menjadi pegangan sementara untuk melakukan perjanjian kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor secara khusus memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat covernote. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris harus berpedoman pada Undang-Undang jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Dalam melakukan perbuatan hukum notaris bertanggung jawab terhadap semua yang dibuatnya. Apabila notaris melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dibuatnya baik secara administrasi, kode etik, perdata dan juga pidana. Dalam hal perbuatan notaris dapat merugikan keuangan negara maka notaris bisa dijerat degan tindak pidana korupsi.

---

This article analyzes the position of the covernote in the credit agreement and the consequences of abuse of authority by the notary resulting in criminal acts of corruption. This writing was prepared using doctrinal research methods. A covenote is a certificate containing the promises or commitment of a notary to complete his duties, related to the requirements that have not been fulfilled by the parties to issue a deed. In the Law on Notary Positions, there are no regulations or mentions regarding covernotes. The existence of the covernote arises because of the urgent need required by the Bank which is the temporary basis for carrying out credit agreements. Bank Indonesia Regulation Number 20/8/PBI/2018 concerning Loan to Value Ratio for Property Credit, Financing to Value Ratio for Property Financing, and Down Payments or Motor Vehicle Financing specifically authorizes notaries to make covernotes. In carrying out their duties and authority, notaries must be guided by the Law on Notary Positions and also the Notary Code of Ethics. In carrying out legal acts, the notary is responsible for everything he makes. If a notary commits an act that violates the law, the notary can be held responsible for the mistakes he or she makes both administratively, ethically, civilly and criminally. In the event that a notary's actions can harm state finances, the notary can be charged with criminal acts of corruption."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim terhadap notaris yang membuat akta palsu serta pertanggungjawaban hukum terhadap akta palsu yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan data yang diperoleh menggunakan studi pustaka dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis adalah terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tanggungjawab yang ada pada diri seorang notaris merupakan tanggung jawab profesi yang lahir dari adanya kewenangan serta kewajiban yang memang diberikan secara khusus kepadanya. Tanggung jawab ini bisa dilihat dari aspek hukum pidana, perdata, dan peraturan jabatan notaris.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as described in the Act. In practice, this notarial deed is often disputed by parties or third parties. The notary is questioned as a party who participates in helping or committing a crime, namely making or providing false information into a notary deed based on the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021. The problems raised in this study are regarding the judge's consideration of the notary who made the fake deed and legal responsibility for the fake deed made by the notary. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research types and the data obtained using literature studies with interviews as supporting data. The result of the analysis is that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime. By considering the fulfilled elements of the articles charged, but the act is not a criminal act. The responsibility that exists in a notary is a professional responsibility that is born from the authority and obligations that are specifically given to him. This responsibility can be seen from the aspects of criminal law, civil law, and notary position regulations."

"Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Selain syarat terang dan tunai, harus terpenuhi 4 (empat) syarat sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan pada saat proses penjualan jual beli tanah, adapun kasus yang diangkat diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt/2020. Dalam kasus ini, yang datang menghadap saat dilakukannya jual beli bukan merupakan pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dengan menggunakan berkas-berkas identitas yang dipalsukan. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif terhadap data sekunder dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisa dari penelitian ini adalah Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan identitas batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi dan kepemilikan objek jual beli tidak beralih; dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020 kurang tepat. Hal ini karena pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian yang telah dilanggar.

---

The sale and purchase agreement must be carried out by the authorized party so that the agreement is valid and not null and void by law. When carrying out a process of transferring land rights by buying and selling before the Land Deed Making Officer, there are obligations that must be fulfilled by both the seller and the buyer to be able to sign the deed of purchasing. In the society, sale and purchase of land and building transactions is held publicly and cased based, other than that, there are 4 (four) other requirements of a legal agreement under Article 1320 of the Civil Code. The problem raised in this study is the existence of identity falsification carried out during the process of selling and buying land, while the case raised was taken from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1076 K/Pdt/2020. The problem raised in this study is the existence of identity falsification carried out during the process of selling and buying land, while the case raised was taken from the Putusan Mahkamah Agung Indonesia Number 1076 K/Pdt/2020. In this case, the sale and purchase deed by PPAT was made with the presence of the seller claiming to be the owner of the land that was then been discovered that the party are falsifying all the personal data required. In answering these problems, a normative juridical research form is used on secondary data with the type of explanatory research. The output of this study is that are the Sale and Purchase Deed which contains identity falsification, null and void so that it is considered never to have occurred and the ownership of the object of sale and purchase does not change; not only that, the consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court's Decision Number 1076 K/Pdt/2020 is also not right. This is because the considerations do not take into account the legal terms of the agreement that have been violated."

"Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal perbuatan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan notaris yang berpotensi merugikan notaris. Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat notaris setelah adanya putusan pengadilan tersebut serta perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta-akta yang didasarkan pada penipuan oleh perantara jual beli tanpa sepengetahuan notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian tesis menjelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual merupakan akta autentik yang memenuhi syarat keabsahan, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan tidak memenuhi unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga akta tetap berlaku sah. Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertindak sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting karena dengan bertindak demikian, sejatinya notaris sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penghadap wajib terbuka kepada notaris dan notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara mendalam kepada penghadap sehingga memiliki pemahaman yang mendalam akan perbuatan hukum yang hendak dilangsungkan. Pembatalan akta notaris secara sukarela juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para penghadap.

---

A notary is an honorable profession who carries a responsibility in drawing up an authentic deed for respective parties. However, in reality, notaries are often bear a high risk in this case the notary can be dragged as an involved party in a criminal case based on Decision Number 844/Pid.B/2021/PN Sby even though the act occurred without the notary’s knowledge in which could potentially harm the notary. This research analyzes the legal consequences towards the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell made before the notary after the existence of a court decision as well as legal protection for notary in making deeds based on fraud by a sale-and-purchase intermediary without knowledge of the notary. The form of research used is a normative juridical method with an explanatory research typology and qualitative data analysis method. The result of this thesis research explains the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell are authentic deeds which fulfills the legality conditions, have a perfect evidentiary power, and do not fulfill the conditions of fraud within Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, therefore, the deeds will remain valid. A notary shall pay attention to the provisions as regulated within the Law of Notary Profession and the Notary's Ethical Code by prioritizing the prudent principle and acting under prevailing conditions and procedures. It’s necessary to abide so because by conducting as such, a notary can be said to be protected by the laws and regulations. The recommendations that can be provided are the parties shall be open with the notary and the notary shall provide an in-depth legal counseling or socialization to the respective parties to ensure an in-depth understanding regarding legal actions which are about to be conducted. The voluntary annulment of a notarial deed may also be conducted based on the mutual agreement of both parties."