Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak runtuhnya koinunis di Eropa Timur dan Uni Soviet, masyarakat internasional mengalami eforia harapan akan terjadinya kerjasama yang erat antar negara untuk menghadapi masalah-masalah global seperti masalah pemanasan global.Pada bulan Juni 1992, dalam KTT Bumi Rio De Janeiro masyarakat internasional menerima dan mengadopsi kesepakatan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC).Walaupun masyarakat internasional telah mencapai konsensus atas pemanasan global dan sepakat bekerja sama untuk mengatasinya melalui Kerangka Kerja Konvensi Perubahan lklim, namun konvensi yang dihasilkan ini harus diimplementasikan dan masih perlu dirinci lebih lanjut hingga berlaku efektif. Upaya ini tidak mudah karena masih adanya berbagai perbedaan kepentingan antara negara-negara.Tesis ini hendak menelaah faktor-faktor yang terkait dengan efektifitas kerjasama internasional dalam perubahan iklim. Efektifitas kerjasama internasional ini dapat dilihat dari hasil atau pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat internasional tersebut dan pencapaian pelembagaan pengaturan kerjasama atau realm internasional pengendalian pemanasan global.Konsensus internasional atas perubahan iklim yang secara prinsip menerima keadaan bahwa manusia dalam berbagai aktifitas kehidupannya telah menyumbang timbulnya pemanasan global, mendorong diterimanya konvensi untuk mengatasi perubahan iklim/pemanasan secara global.Pemanasan global terutama disebabkan meningkatnya jumlah gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas methan, klorofluorkarbon dan uap air.Kerjasama internasional dalam rangka pengendalian pemanasan global belum berjalan efektif sebagaimana terlihat laju pertambahan karbondioksida terus berlangsung dan pelembagaan kerjasama internasional melalui konvensi dan protokol belum mendapat dukungan implementasi dari negara-negara peserta secara kuat.Kurang efektifnya kerjasama internasional tersebut terkait dengan luasnya cakupan pemanasan global, dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mereduksi emisi gas-gas rumah kaca yang secara ideal seharusnya 60% di bawah emisi tahun 1990 atau sekurang-kurangnya 5,2% di bawah emisi tahun 1990 sesuai Protokol Kyoto.Kurang efektifnya kerjasama Internasional juga tercermin dari relatif lemahnya pelembagaan kerjasama tersebut sehingga tidak mampu membentuk rezim pengendalian perubahan iklim yang kuat. Masyarakat Internasional baru mampu mencapai pembentukan Rezim perubahan iklim yang bersifat promosional dan belum mampu membentuk pola " Enforcement Regime "."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."

"Fenomena hubungan internasional pasca perang dingin diwarnai dengan beragam masalah yang semakin kompleks dan multi-dimensional, saling terkait satu dengan yang lain. Masalah lingkungan hidup, khususnya menyangkut masalah keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan faktor ekonomi merupakan salah satu contohnya. Adanya berbagai kepentingan negara-negara di dunia dalam keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup ini menimbulkan serangkaian polemik, seperti yang ditimbulkan oleh kesepakatan TRIPs (Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights) dari WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang juga memiliki potensi sumber keanekaragaman hayati yang besar menghadapi dilema dalam polemik ini. Masalah tersebut menjadi fokus penelitian dalam tesis ini. Sebagai titik tolak penelitian maka dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :1. Bagaimana keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan isu lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati?2. Bagaimana upaya diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi keterkaitan tersebut ?Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus merupakan justifikasi ilmiah atas penelitian yang dilakukan, maka digunakan berbagai pemikiran dari teori-teori hubungan internasional yang relevan. Untuk menelaah masalah lingkungan hidup yang sifatnya semakin global dan tidak lagi hanya semata menjadi isu lokal maupun regional, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam paradigma model masyarakat global. Selain itu, pemikiran dalam teori sistem dunia juga digunakan untuk membantu menjelaskan hahwa kapitalisme global merupakan salah satu penggerak utama hubungan internasional saat ini. Berbagai pemikiran dalam teori-teori diplomasi juga dijadikan acuan untuk membantu menjabarkan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam kesepakatan TRIPs.Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengkajian dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai materi dan data-data yang berhubungan dengan topik bahasan, melalui analisa data primer dan sekunder dari berbagai dokumen, buku, laporan, jurnal, dan surat kabar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pertanyaan penelitian terjawab. Keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati menyangkut pasal 27 dan 28 dari kesepakatan yang mengatur tentang subyek materi yang dipatenkan yang melibatkan unsur-unsur materi genetis di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak paten atas mahluk hidup dapat mendorong monopoli atas mahluk hidup yang dipatenkan, mendorong terjadinya erosi keanekaragamn hayati, berpotensi mendorong terjadinya praktekpraktek bio-piracy, para pelaku bioteknologi lebih diakui ketimbang masyarakat adat lokal. pemerintah Indonesia dalam kerangka negosiasi WTO, termasuk forum negosiasi TRIPs pemerintah Indonesia telah membentuk "Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO", sesuai dengan Keppres No. 104 tahun 1999 tanggal 1 September 1999. Tim Nasional ini terdiri dari berbagai unsur departemenl lembaga terkait.Menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi lingkungan hidup, yaitu upaya diplomasi dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara lebih komprehensif.Walaupun secara bilateral diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi polemik TR1Ps masih belum optimal, akan tetapi dalam konteks conference diplomacy secara multilateral dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, diplomasi lingkungan hidup Indonesia dalam skala tertentu dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikaitkan dengan masih belum tercapainya keputusan final negosiasi TRIPs, karena masih adanya conflict of interest antara kelompok negara maju dart negara berkembang dalam forum negosiasi TRIPs yang secara langsung maupun tidak langsung turut dipengaruhi oleh upaya diplomasi Indonesia tersebut."

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Tesis ini mencoba untuk membuktikan mispersepsi dalam pemikiran pelaku jihad di Irak pada perang AS - Irak tahun 2001 Indikasi mispersepsi ini yaitu keterlibatan para sukarelawan jihad transnasional dalam perang AS - Irak tahun 2003. Tesis ini menggunakan pluralis untuk mengkaji fenomena tersebut, dan menggunakan teori Cognitive Dissonance dari Leon Festinger sebagai alas untuk menganalisa pembentukan mispersepsi para aktornya. Dikatakan mispersepsi, karena para pelaku jihad memandang perang AS - Irak sebagai serangan negara Kristen terhadap negara Islam. Dengan itu para aktor ini memandang Perang AS - Irak tahun 2003 sebagai konflik religi. Mispersepsi dari para pelaku jihad dalam perang AS - Irak diasumsikan karena adanya pengalaman traumatis dari umat Muslim dalam interaksinya dengan negara - negara Barat. Pengalaman traumatis itu merupakan bagian dari sejarah hubungan Barat-Islam, yaitu: Perang Salib, kolonialisasi-imperialisasi, westernisasi, dan permasalahan Arab-Israel.Tesis ini mengasumsikan bahwa keyakinan mengenai imej negatif buruk dari Barat akan dikaji ulang oleh para pelaku jihad karena adanya persepsi berbeda mengenai perang AS - Irak. Persepsi berbeda itu mendasarkan pemikirannya pada kenyataan bahwa AS adalah negara sekuler yang mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam melakukan setiap pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Ini yang terjadi dalam kasus serangan unilateral AS ke Irak pada tahun 2003.Diasumsikan bahwa yang menjadi kepentingan nasional AS tersebut antara lainnya adalah: perlucutan WMD Irak, perang melawan terorisme, eksistensi rezim pemerintahan Saddam Hussein di Irak, dan cadangan minyak Irak. Karena adanya persepsi yang bertolak belakang dengan persepsi para pelaku jihad tersebut, maka diupayakan pencarian pembenaran dengan menggunakan referensi dari: khotbah - khotbah agama yang membenarkan kekerasan, ayat - ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan peperangan Muhammad melawan umat Nasrani dan Yahudi di Mekkah saat ia berupaya menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah tersebut, anti Irak bagi Islam, dan pernyataan - pernyataan yang menyiratkan adanya motivasi keagamaan Bush saat memutuskan serangan terhadap Irak.Tesis ini mencoba membuktikan bahwa sejarah hubungan Barat-Islam telah membentuk imej keliru mengenai negara - negara Barat bagi umat Islam. Imej keliru itu adalah: Barat adalah Kristen, dan Kristen adalah musuh Islam.Tesis ini ditujukan untuk memberikan pengertian bahwa Barat dan Kristen harus dipisahkan, karena perbedaan - perbedaan dari tindakan yang pernah dilakukan Barat dalam sejarah, dengan nilai - nilai yang diajarkan agama Kristen. Dengan itu diharapkan imej mengenai Barat yang Kristen akan dapat berubah. Tujuannya, agar serangan AS ke Irak jangan sampai dipandang keliru sebagai serangan negara Kristen ke negara Islam.Tesis ini juga mencoba untuk membantah rasa kebenaran para pelaku jihad yang didasari referensi pembenaran seperti yang telah dijelaskan diatas. Upaya ilni juga ditujukan untuk membuktikan bahwa perjuangan jihad di Irak adalah suatu kekeliruan."

"Tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan antara pasar, negara, masyarakat dan lingkungan dengan memberikan penekanan pada kerjasama sebagai konsep utama dan selanjutnya dipakai sebagai landasan berpikir penulisan ini. Perspektif neoliberalis digunakan untuk menjelaskan kerjasama pengelolaan ikan tuna yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan karena perspektif ini : (1) tidak menyangkal keberadaan konflik dalam dunia politik namun konflik ini sebenarnya dapat dihindari ataupun tidak harus ada; (2) adanya penekanan pada peran institusi untuk membantu menjelaskan mengapa kerjasama tersebut dilembagakan; (3) memfokuskan pada isu-isu ekonomi politik internasional dan lingkungan. Dalam hal ini, perspektif neoliberalis akan mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan ikan tuna di kawasan Pasifik Selatan tidak hanya merupakan faktor politik dan lingkungan dimana negara menempati peran penting dalam membuat keputusan (baca: sebagai otoritas hukum), melainkan juga melibatkan pasar dan sebenarnya dari sinilah kerjasama pengelolaan ikan tuna ini bermula.Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang pada umumnya lemah sumber dana, manusia dan teknologi dianugerahi oleh alam dengan kekayaan ikan tuna yang berada di wilayah perairannya. Masyarakal yang berada di kawasan Pasifik Selatan menjadikan ikan tuna selain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani juga menjadikan ikan tuna sebagai tulang punggung perekonomian mereka karena ikan tuna di pasaran dunia berharga multi juta dollar. Dapat dipahami jika masyarakat di kawasan Pasifik Selatan, terutama yang tergabung dalam Forum Fisheries Agency (FFA) berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dari sumber daya ikan tuna yang berada di wilayah perairan mereka dan sekaligus menjaga serta melestarikan ikan tuna agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.Menyadari bahwa negara-negara anggola FFA ini tidak bisa mengelola sendiri kekayaan ikan tuna yang berada di wilayah perairan mereka, maka mereka melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dengan negara-negara penangkap ikan jarak jauh (Distant Water Fishing Nations - DWFNs) namun kecenderungannya jumlah tangkapan ikan tuna DWFNs dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah tersebut melampaui batas yang telah diperjanjikan sebelumnya. Negara-negara anggota FFA sangat memperihatinkan keadaan tersebut namun mereka tidak dapat berbuat banyak.Kelahiran United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) dan adanya pengakuan yurisdiksi nasional negara pantai sejauh 200 mil memacu negara anggota FFA untuk melakukan terobosan baru dengan melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kerjasama ini dimungkinkan karena selain diantara para pihak lama terjalin kerjasama baik dalam lingkup bilateral, multilateral maupun regional, faktor itikad baik dan adanya keinginan untuk senantiasa mendapatkan keuntungan serta melestarikan ikan tuna membawa mereka untuk duduk bersama dalam satu meja.Terobosan ini membuahkan hasil dengan diadakannya pertemuan I- VII Multilateral High Level Conference (M1.ILC). Pertemuan selama 6 (enam) tahun ini menghasilkan Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in Western and Central Pacific.Rentang waktu yang panjang untuk membentuk konvensi ini menunjukkan bahwa suasana sidang diwarnai dengan perdebatan dan tarik menarik terhadap suatu isu. Walaupun tidak semua pihak puas dengan hasil sidang namun semua pihak sepakat untuk melaksanakan isi konvensi tersebut. Pertemuan tersebut juga mencerminkan bahwa telah dilakukan saling bagi pengalaman dan tanggung jawab untuk mengelola ikan tuna di kawasan Pasifik Selatan antara pihak yang mempunyai banyak keterbatasan obyektif dengan pihak yang relatif tidak mempunyai keterbatasan obyektif.Terbentuknya konvensi menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang mempunyai keterbatasan obyektif ternyata mempunyai tawar menawar dengan negara-negara yang lebih kuat baik dari segi dana, teknologi maupun manusia."

"Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global.Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung.Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba.Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara.Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang."

"Sierra Leone adalah salah satu negara bekas koloni Inggris pads abad ke-19. Pala saat itu Inggris sedang mengalami stagnasi dan depresi ekonomi karena sangat kekurangan sumber daya alam. Pads tahun 1930, sebuah tim survei geologi menemukan berlian di Distrik Kono. Sejak penemuan berlian ini, pemerintah kolonial mulai memanfaatkan berlian sebagai sumber pendapatan mereka. Pada awal tahun 1950-an, sejumlah besar penambang gelap dari negara-negara tetangga datang ke Sierra Leone. Pada tahun 1956, telah terdapat 75.000 penambang gelap yang melakukan penyelundupan berlian dalam skala besar. Tindakan dari para penambang gelap berlian ini telah menyebabkan kekacauan hukum dan peraturan di Sierra Leone. Peristiwa penyelundupan berlian dalam skala besar ini disebut dengan istilah ?Great Diamond Rush?.Pada tahun 1961, Sierra Leone memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris. Negara yang baru merdeka ini diperintah oleh Milton Margai dengan cara memerintah yang sama dengan pemerintah kolonial Inggris. Kemudian pada tahun 1967, Siaka Stevens memenangkan pemilihan umum dan menjadi Presiden Sierra Leone berikutnya. Stevens memberikan dukungan kepada kelompok penambang gelap berlian. Selain itu, Stevens dan rekan-rekannya juga mengeksploitasi berlian untuk kepentingan pribadi mereka.Setelah Stevens pensiun, ia menunjuk Kepala Militer Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh sebagai penggantinya. Pemerintahan Momoh menunjukkan tanda-tanda kehancuran karena didominasi oleh sisa-sisa rezim Stevens yang korup. Akibatnya, perekonomian negara menjadi collapse sehingga negara kekurangan pendapatan fiskal dan rakyat kehilangan kesempatan ekonomi serta bantuan sosial.Pada tahun 1991, Revolutionary United Front (RUT) melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Momoh dari Liberia. Pada scat inilah konflik internal di Sierra Leone dimulai. RUF ini merupakan gerakan pemberontak yang didukung oleh Charles Taylor dari Liberia. Sejak tahun 1995, RUF mulai mengambil alih kendali terhadap pertambangan berlian di Distrik Kano, dan kepentingan RUF terhadap berlian menjadi lebih terfokus. Wilayah pertambangan berlian Kano dan Tonga menjadi fokus militer utama RUF, dan pertambangan berlian menjadi sumber pengalaman utama pelatihan mereka. RUF menjadi sangat terobsesi dengan berlian sehingga kelompok ini sendiri didominasi oleh kebanyakan bekas penambang gelap berlian. RUF menggunakan berlian untuk membiayai pemberontakannya selama konflik internal berlangsung dengan dukungan Liberia. Di Sierra Leone, peran Liberia dan RUF dalam eksploitasi berlian selama konflik internal berlangsung tidak dapat dipisahkan dari jaringan kriminal transfer ilegal Small Arms and Light Weapons (SALW). Terutama karena Charles Taylor dari Liberia berperan sebagai broker atau pedagang perantara untuk menyalurkan SALW kepada RUF yang akan ditukarkan dengan berlian mentah. Charles Taylor bersama dengan RUF telah membentuk jaringan kriminal perdagangan ilegal berlian dengan pars pedagang senjata yang juga merangkap sebagai pedagang berlian ilegal. Pokok permasalahan penelitian ini berkisar mengenai berlian yang telah memberikan motivasi bagi RUF dengan dukungan Liberia untuk mempertahankan dan memelihara peperangan agar dapat melindungi akses mereka terhadap sumber daya alam berlian ini.Tesis ini menggunakan pendekatan political economy of conflict untuk menganalisa peran dari Liberia dan RUF dalam eksploitasi berlian selama konflik internal di Sierra Leone berlangsung. Penelitian ini menemukan bahwa Liberia dan RUF berperan besar dalam eksploitasi berlian selama konflik internal di Sierra Leone berlangsung. RUF juga telah membentuk jaringan kriminal perdagangan berlian baik secara lokal, regional dan internasional (dengan Charles Taylor dari Liberia, perusahaan-perusahaan internasional dan komunitas kriminal dunia). RUF dan Liberia memiliki kepentingan besar untuk memelihara dan mempertahankan konflik internal di Sierra Leone karena keduanya memperoleh keuntungan yang sangat besar clan situasi konflik ini. Peran RUF dan Liberia yang besar dalam eksploitasi berlian di Sierra Leone selama konflik internal berlangsung didasari oleh motif greed dan juga merupakan tindakan resource predation."

"Globalisasi telah membuat banyak negara semakin kompetitif dan ketergantungan dalam hubungan ekonomi. Begitupun dalam hal energi minyak bumi. Supply dan demand atas minyak bumi membuat dunia terbagi dua antara negara produsen minyak dan negara konsumen minyak. Venezuela dan Amerika Serikat telah lama saling terkait dan saling bergantung dalam hal energi. Dengan menggunakan konsep keamanan energi Mason Willrich, seharusnya yang terjadi adalah kedua negara baik pengekspor maupun pengimpor energi menuju ke arah interdependensi. Namun, sejak Hugo Chávez merebut kekuasaan sebagai Presiden, Venezuela mengambil kebijakan energi yang anti Amerika Serikat dan menggunakan energi untuk membiayai agenda politiknya. Hubungan kebijakan energi Venezuela dan keamanan energi AS yang seharusnya saling tergantung tersebut hendak dilihat dari sudut pandang weak state dan strong state.Tesis ini memaparkan perjalanan kebijakan energi Venezuela dari masa pra-Chávez sampai masa Chávez. Kebijakan energi masa Chávez disandingkan vis-à-vis dengan masa George W. Bush. Dengan meramu konsep keamanan energi dan teori Barry Buzan tentang strong state dan weak state, diambil asumsi bahwa Amerika Serikat adalah strong state yang sangat kebal terhadap sebagian besar jenis ancaman, sementara Venezuela adalah weak state yang sangat rentan terhadap sebagian besar jenis ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat rentan terhadap isu keamanan energi, sehingga strong state dan weak state tidak absolut. Weak state dalam hal ini Venezuela menggunakan energi (minyak sebagai komoditas strategis) sebagai instrument of power dengan mengeluarkan UU Hidrokarbon 2001, kebijakan Mixed Companies, mendiversifikasi ekspor ke negara rival AS, dan membeli pengaruh di Amerika Latin sehingga perimbangan power menjadi sedikit berubah. Amerika Serikat sebagai strong state ternyata rentan terhadap ancaman keamanan energi. Walaupun AS memiliki kapabilitas power yang besar dari segi militer dan ekonomi, AS tidak dapat memanifestasikannya dalam bentuk influence. AS tidak dapat mempengaruhi Venezuela untuk tidak melakukan kebijakan energi yang mengancam keamanan energi AS. Dan Venezela sebagai weak state ternyata bisa menggunakan pengaruhnya sebagai manifestasi power untuk mempengaruhi keamanan energi AS dan lebih jauh lagi, menantang status quo AS di Amerika Latin bersama dengan Kuba dan Bolivia. Fakta yang ada bahwa Venezuela tetap merupakan satu dari lima negara besar pemasok minyak ke AS (walaupun jumlahnya terus mengalami penurunan) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah interdependensi asimetris.

---

Globalization has made nations become increasingly competitive and interdependent in economic relations. In the matter of oil energy, supply and demand divides the world into two: the producer and the consumer of energy. Venezuela and the United States have long been interconnected and interdependent with energy. By means of Mason Willrich's energy security concept, the two countries should lead towards ever increasing interdependent. Nonetheless, the rise of Hugo Chávez has changed the wind towards "anti-US" energy policy and Chávez has been using oil to fuel his political agenda. The relation between Venezuela's energy policy and US energy security - which should normatively be interdependent - will be examined from weak state and strong state point of view.This thesis describes the journey of Venezuela's energy policy from pre- Chávez era up to Chávez's. Chávez's energy policy will be seen vis-à-vis with George W. Bush's energy policy. By combining the energy security concept and Barry Buzans' theory on strong state and weak state, it is assumed that US is a strong state which is invulnerable to most types of threats, while Venezuela is a weak state which is vulnerable to most types of threats.The research shows that the US is vulnerable to energy security issues, hence strong state and weak state are not absolute. The weak-state Venezuela uses energy (oil as strategic commodity) as an instrument of power by issuing Hydrocarbon Law 2001, Mixed Companies policy, diversifying oil exports to US rival, and buying influence in Latin America, hence the power relations has a bit changed. USA as the strong state is in fact vulnerable to energy security threat. Amid its power capability in terms of military and economy, the US can not manifest that power in the form of influence. The US could do nothing to stop Venezuela from making energy policy which threatens US energy security and furthermore, challenges US status quo in Latin America, together with Cuba and Bolivia. The fact that Venezuela is still one of the five top-oil suppliers to the US (though the quantity has slightly declined from year to year) shows that asymmetrical interdependence prevails."