Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

ABSTRACTRegulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices."

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results.

Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."