Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imigrasi merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Meskipun demikian, Imigrasi memiliki empat fungsi keimigrasian selain pelayanan, yaitu penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat di mana ketiga fungsi selain pelayanan kerap kali diabaikan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan sehingga mengabaikan ketiga fungsi lainnya. Salah satu fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Imigrasi adalah pelayanan penerbitan paspor Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada proses penerbitan paspor RI, Pejabat Imigrasi juga mempertimbangkan fungsi penegakan hukum dalam bentuk pengawasan keimigrasian. Melalui proses pengawasan keimigrasian maka dimungkinkan bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang sejalan dengan teori hunan security atau keamanan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang Pejabat Imigrasi mengambil keputusan untuk melakukan penundaan permohonan paspor bagi masyarakat serta kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahn tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur serta pelaksanaan wawancara terhadap narasumber yang memiliki pengalaman di bidang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi melakukan penundaan terhadap penerbitan paspor antara lain berkas persyaratan permohonan kurang lengkap, pemohon memberikan keterangan tidak benar saat proses wawancara dalam rangka penerbitan paspor, pemohon terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural. Adapun kendala yang seringkali dihadapi oleh Pejabat Imigrasi adalah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan karena dinilai mempersulit sehingga memperburuk citra Imigrasi pada umumnya. Selain itu Pejabat Imigrasi menghadapi dilema dalam pelaksanaan tugasnya karena dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat namun di sisi lain tetap harus memperhatikan aspek pengawasan terhadap permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan human security atau keamanan manusia.

---

Immigration in Indonesia is known as one of institution that operates in the field of public services. However, immigration has four immigration functions apart from services, namely law enforcement, state security, and facilitator of community development, where the three functions other than services are often ignored by the community. This leads to the high expectations from the community about public services, thereby ignoring the other three functions. One of the services carried out by Immigration is the Republic of Indonesia passport issuance service. In carrying out service functions in the Indonesian passport issuance process, Immigration Officers also considering the law enforcement function in the form of immigration supervision. Through the immigration control process, it is possible for Immigration Officers to delay the issuance of passports for the public due to several factors that are in line with the theory of human security. The aim of this research is to analyze the factors that could possibly affecting the Immigration Officers decision to postpone the issuance of passport application, defining the problems that often faced by Immigration Officers and providing appropriate solutions in order to overcome these problems. This research uses qualitative methods using data sources from literature reviews and interviews with the people as informant who have experience in related fields. The result of this study showed that several factors causing Immigration Officers to postpone the passport issuance are including incomplete application requirements, the applicant providing incorrect information during the interview process in order to issue the passport, the applicant being indicated as a Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. The problems that are often faced by Immigration Officers are related to complaints submitted by the public regarding the services provided because they are considered to be difficult and thus worsen the image of Immigration in general. Apart from that, Immigration Officers face a dilemma in carrying out their duties because they are required to provide excellent service to the community, but on the other hand they still have to pay attention to aspects of monitoring passport applications submitted by the community in order to realize human security."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan Golden Visa Indonesia sebagai layanan keimigrasian yang menunjang investasi asing dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Dengan fokus penelitian pada inisiatif Golden Visa Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program ini sebagai layanan keimigrasian berkontribusi terhadap ketahanan nasional Indonesia khususnya ekonomi dan stabilitas nasional Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui komponen utama program, metode implementasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan program Golden Visa Indonesia belum cukup signifikan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia dikarenakan merupakan program baru yang diperlukan lebih banyak sosialisasi di masyarakat internasional. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kebijakan tentang potensi strategi Golden Visa dalam mendukung ketahanan nasional, dan rekomendasi pengembangan lanjutan di kemudian hari.

---

This study analyzes Indonesia's Golden Visa policy as an immigration service that supports foreign investment to bolster national resilience. Focusing on the Golden Visa initiative, this research aims to understand how this program, as an immigration service, contributes to Indonesia's national resilience, particularly in terms of economic growth and national stability. The study employs a qualitative approach to examine the key components of the program, its implementation methods, and its impact on economic growth and foreign investment. The results indicate that within the first six months, the Golden Visa program has not yet significantly impacted Indonesia's economy due to its newness and the need for more extensive international outreach. Based on these findings, the author provides policy recommendations on the potential strategies of the Golden Visa to support national resilience and suggestions for future development."

"Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia. Faktor pendorong utama yang menyebabkan migrasi ini adalah kondisi yang memburuk di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, termasuk kekurangan pangan, layanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya keamanan, serta ketidakpastian masa depan di kamp pengungsian.Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai negara yang lebih baik dalam menangani pengungsi, ini sebagai faktor penarik bagi para pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan, makanan, dan layanan kesehatan dasar. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menangani arus pengungsi ini cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya maupun timbulnya penolakan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor pendorong dan penarik pengungsi Rohingya melakukan migrasi ke Indonesia, ancaman serta kerentanan yang ditimbulkan, serta mengkaji langkah-langkah dan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan tingkat ancaman dari pengungsi Rohingya di Indonesia berada pada tingkat medium dengan kerentanan yang tinggi. Insiden seperti konflik sosial dengan penduduk lokal, tindak pidana penyelundupan manusia, dan potensi pelanggaran hukum merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan, Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti peningkatan pengawasan, dan revisi kebijakan terkait penanganan pengungsi

---

In recent years, there has been a significant increase in the number of Rohingya refugees seeking protection in Indonesia. The primary push factors driving this migration include the deteriorating conditions in the refugee camps at Cox's Bazar in Bangladesh, which encompass food shortages, inadequate healthcare services, lack of security, and the overall uncertainty of the future in these camps.

Conversely, Indonesia is perceived as a better country for handling refugees, serving as a pull factor for the Rohingya refugees. The Indonesian government has demonstrated a strong commitment to managing refugees by providing shelter, food, and basic healthcare services. However, the challenges faced in managing this influx of refugees are quite complex, including limited resources and the emergence of societal resistance.

This study aims to analyze the push and pull factors influencing the migration of Rohingya refugees to Indonesia, the threats and vulnerabilities posed, and to examine the measures and policy strategies adopted by the Indonesian government in addressing and managing the impacts of the Rohingya refugees.

The findings indicate that the Indonesian government’s policy towards Rohingya refugees is driven by humanitarian considerations. The study also reveals that the threat level posed by Rohingya refugees in Indonesia is medium, with high vulnerability. Incidents such as social conflicts with local residents, human smuggling activities, and potential legal violations are among the impacts identified. To mitigate these risks, it is necessary to implement measures such as enhanced surveillance and revisions to policies related to refugee management."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan keberadaan pengungsi luar negeri dari perspektif ketahanan nasional dengan fokus wilayah Jabodetabek. Isu pengungsi menjadi perhatian serius di Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement. Namun, pengelolaan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ambiguitas regulasi, ancaman sosial, kesehatan, ekonomi, serta risiko asimilasi budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara sebagai sumber data primer, didukung data sekunder dari laporan pemerintah dan studi pustaka . Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan retrospektif, keamanan, kerja sama internasional, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pengungsi. Namun koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam aspek kemanusiaan dan ketahanan nasional, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengungsi di Indonesia. Optimalisasi kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif keberadaan pengungsi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

---

This study analyzes policies for addressing the presence of foreign refugees from the perspective of national resilience, focusing on the Jabodetabek area. The issue of refugees has become a serious concern in Indonesia, which, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, continues to accept refugees based on the principle of non-refoulement. However, refugee management still faces various challenges, including regulatory ambiguities, social, health, and economic threats, as well as the risks of cultural assimilation, which can affect national resilience. The study employs an exploratory qualitative approach with interviews as the primary data source, supported by secondary data from government reports and literature studies. The theoretical framework used includes retrospective policy theory, security, international cooperation, and national resilience. The findings indicate that the Directorate General of Immigration plays a crucial role in optimizing refugee management. However, coordination among stakeholders still needs improvement to achieve integrated and sustainable management. The study identifies major challenges in the humanitarian and national resilience aspects and provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of refugee policies in Indonesia. Optimizing these policies is critical to mitigating the negative impacts of refugee presence on social, economic, and national security stability."

"Sistem Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, memainkan peran strategis dalam pengawasan perbatasan. Namun, gangguan teknis pada sistem ini menimbulkan risiko signifikan, termasuk ancaman keamanan dan penurunan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi ketahanan organisasi dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif dalam menghadapi gangguan BCM.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan teori ketahanan organisasi oleh David Denyer. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung, serta dianalisis menggunakan metode triangulasi data untuk memvalidasi temuan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM), efektivitas prosedur operasional standar (SOP), serta koordinasi lintas fungsi menjadi elemen utama dalam mendukung ketahanan organisasi di TPI.Strategi adaptasi yang diterapkan mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kordinasi, pembuatan SOP secara komperhensif dan pemanfaatan teknologi secara optimal guna mengatasi gangguan sistem. Rekomendasi mencakup penguatan koordinasi lintas fungsi, pembaruan kebijakan operasional, dan pengembangan teknologi pemulihan sistem untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

---

The Border Control Management (BCM) system at the Immigration Checkpoint (TPI) of Soekarno-Hatta plays a strategic role in border surveillance. However, technical disruptions in this system pose significant risks, including security threats and decreased operational efficiency. This study aims to analyze the factors influencing organizational resilience and develop effective adaptation strategies to address BCM disruptions.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach, grounded in David Denyer's theory of organizational resilience. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation, and analyzed using data triangulation to validate findings from various sources. The results indicate that human resource (HR) readiness, the effectiveness of standard operating procedures (SOP), and cross-functional coordination are key elements in supporting organizational resilience at the TPI.

The implemented adaptation strategies include strengthening HR capacity through training, enhancing coordination, developing comprehensive SOPs, and optimizing technology utilization to address system disruptions. The recommendations focus on reinforcing cross-functional coordination, updating operational policies, and developing system recovery technologies to ensure security and operational efficiency."

"Sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi, Indonesia memposisikan diri terbuka sebagai negara ‘transit’ bagi pengungsi luar negeri atas dasar kemanusiaan yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jumlah terbesar pengungsi luar negeri di Indonesia berasal dari Afganistan yang masuk ke dalam daftar negara calling visa akibat konflik internal negaranya berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia ditinjau dari aspek ancaman nasional melalui studi kasus pengungsi Afganistan pada Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menghasilkan strategi keimigrasian dengan pendekatan scenario planning.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara mendalam kepada informan kunci dan data sekunder dari dokumen yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri Perpres 125/2016 belum bisa menyelesaikan masalah keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia termasuk mencegah potensi ancaman akibat keberadaan mereka di dalam negeri. Dari kondisi itu, disusun empat scenario planning dan empat strategy planning keimigrasian. Uraian dari setiap strategi keimigrasian tersebut kemudian dibagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

---

As a non-party country to the Refugee Convention, Indonesia positions itself openly as a 'transit' country for foreign refugees on humanitarian grounds, the implementation of which is then regulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. The majority of foreign refugees in Indonesia come from Afghanistan, which is one of the countries that call for visas due to prolonged internal conflict. The purpose of this study is to analyze the implementation of foreign refugee handling policies in Indonesia using Grindle's Policy Theory from the aspect of the threat of the existence of foreign refugees and to produce an immigration strategy based on planning scenarios at the Directorate General of Immigration based on a case study of refugees at the Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong.

This study is a descriptive-qualitative study with primary data sources from in-depth interviews with key informants and secondary data from credible documents. Data will be processed using the triangulation method. The findings of the study are that the implementation of the Presidential Regulation 125/2016 policy has not been able to optimally resolve the problem of foreign refugees in Indonesia, including preventing potential threats due to the existence of foreign refugees. From that condition, four scenario plans and four immigration strategy plans were prepared. The description of each immigration strategy is then divided into short-term, medium-term, and long-term strategies."