Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global dengan dampak signifikan terhadap perekonomian. Eksploitasi sumber daya alam, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi non-hutan, menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim. Valuasi ekonomi merupakan metode kuantitatif untuk menilai manfaat ekonomi hutan secara lebih komprehensif. Indonesia dengan luasan hutan yang besar memiliki potensi valuasi ekonomi hutan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proyeksi perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bogor pada 2023-2032 dan menganalisis valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Metode penelitian meliputi pemodelan spasial perubahan tutupan lahan dengan mengadopsi metode daya tarik lahan permukiman dan analisis statistik untuk menghitung valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Data tutupan lahan 2012 dan 2022 digunakan untuk memproyeksikan perubahan hingga 2032 dengan validasi menggunakan data 2024. Hasil menunjukkan perubahan signifikan pada lahan permukiman dan pertanian lahan kering, serta fluktuasi pada lahan hutan dan valuasi ekonomi kayu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

---

Climate change is a global issue with significant impacts on the economy. Exploitation of natural resources, such as land-use change from forests to non-forests, is a major driving factor of climate change. Economic valuation is a quantitative method to comprehensively assess the economic benefits of forests. Indonesia, with its vast forest areas, has a high potential for forest economic valuation. This study aims to model the projected land cover changes in Bogor Regency from 2023 to 2032 and analyze the economic valuation of forests based on timber value. The research methodology involves spatial modeling of land cover changes using the residential land attractiveness method and statistical analysis to calculate the economic valuation of forests based on timber value. Land cover data from 2012 and 2022 are used to project changes until 2032, with validation using 2024 data. The results indicate significant changes in residential and dryland agricultural areas, as well as fluctuations in forest areas and timber economic valuation. This study highlights the importance of sustainable forest management to maintain a balance between economic and environmental interests."