Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan, dengan melakukan analisis terhadap data primer yang berupa wawancara dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen dan laporan mengenai Balanced Scorecard.Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan dengan menggunakan konsep sembilan tahapan sukses dari Rohm. Hasil dari evaluasi disimpulkan bahwa Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan secara garis besar telah memenuhi delapan tahap dari konsep sembilan tahap sukses Rohm, walaupun memang terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki kembali oleh Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Perdagangan menambahkan perspektif keuangan ke dalam Balanced Scorecardnya; melakukan beberapa penyesuaian terhadap sasaran strategis dan IKU nya serta meningkatkan komunikasi secara efektif kepada seluruh pegawai terkait dengan strategy map dan Balanced Scorecard.

---

ABSTRACTThis study aimed to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade, with an analysis of primary data in the form of interviews and observations as well as secondary data from documents and reports about the Balanced Scorecard.In this study, the evaluation is done by using the nine steps to success framework by Rohm. The results of the evaluation concluded that the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade has met roughly eight steps from the framework, though indeed there are some points that need to be improved by the Ministry of Trade. This study suggests that the Ministry of Trade to add a financial perspective in Balanced Scorecard; make some adjustments to its strategic goals and KPI and increase effective communication to all employees associated with the strategy map and Balanced Scorecard."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

---

The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report."

"Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana hasil proses tersebut menghasilkan pelayanan perkara sebagai area kunci yang dapat dijadikan objek pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analis deskriptif. Peneliti melakukan studi literatur, observasi dan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan audit kinerja yang selama ini dilakukan auditor internal serta untuk menentukan kriteria audit yang selanjutnya digambarkan dengan ?model manajemen yang baik? (good management model) dan dijadikan dasar dalam menyusun program audit kinerja.Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu perencanaan audit kinerja di MK belum mengikuti metodologi yang benar, sehingga penentuan objek pemeriksaan di MK selama ini tidak melalui tahap pemilihan area kunci yang mempertimbangkan faktor risiko, signifikansi, dampak audit dan audibilitas. Hal ini yang menyebabkan bagian Kepaniteraan yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pelayanan perkara "luput" sebagai objek pemeriksaan auditor internal. Penelitian menghasilkan penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara yang dapat diterapkan sebagai langkah awal pengawasan dan upaya untuk meyakinkan serta melegitimasi pelayanan perkara di MK telah berjalan baik.

---

This research aims at providing insights of the arrangement of planning and performace audit program on case service process at the Constitutional Court (CC). So far, the CC has been neglecting teh audit performace of case service process as its core activity. The researcher conducted the stages of performance audit planning, through determination process of key area. That process generates case service as the object of audit. This type of research is analysts descriptive and principally based on qualitative method. The study mainly rely on literature study, observation and interview on the implementation of performace audit conducted by auditor internal. It also to determine audit criteria are further described as a good management model. The model then used as the base of the arrangemnet of performace audit program.

This research concludes that the performace audit planning didn?t comply the correct methodology. Therefore the determination of the object audit didn?t follow the selection stage of key area taht considering risk factor, significance, impact and audibility of auditor. That causes Kepaniteraan which has responsible for implementation of case service process "miss" as a audit object by auditor internal. This research generates the arrangement of planning and performace audit program on the case service process. It also can be used as a first step of implementation monitoring and as an effort to legitimize that case service at CC has been going well."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kapabilitas Itama sebagai internal audit, terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya dan perumusan strategi yang perlu disusun agar dapat meningkatkan tingkatan yang telah dicapai sehingga dapat mencapai paradigma internal audit yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai Enterprises Consultant sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari teori- teori terkait dengan internal audit, peraturan perundangan serta data- data olahan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, sedangkan untuk melakukan pengukuran terhadap kapabilitas internal audit digunakan alat pengukuran Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang penerapannya telah disesuaikan seperlunya dengan keadaan serta permasalahan yang terjadi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa Itama sebagai internal audit BPK secara keseluruhan tata kelola pengawasan yang dilakukannya berada pada Level 3 (Integrated) pada tingkatan ini Itama baru memulai tugas dan fungsinya sebagai enterprises consultant yang berarti bahwa secara keseluruhan proses tata kelola Itama telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.Hasil penelitian ini menyarankan agar Itama melakukan pengembangan organisasi melalui penguatan fungsinya, menyusun perangkat lunak sendiri yang selaras dengan tugas dan fungsinya, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dukungan yang penuh dari Badan untuk penguatan kewenangan yang dimiliki Itama perlu segera diwujudkan dan meningkatkan peran sebagai role model dalam membangun Risk Awareness bagi organisasi.

---

The goals of this study are to determine Inspectorate of Supreme Audit Institution of Indonesia (Itama) capability as an internal audit and formulating the internal audit strategies in order to achieve a higher capability level for changing the new paradigm of internal audit as enterprises consultants in accordance with stakeholder expectation.

This research is a qualitative research with descriptive design and case study. The data used are primary data obtained from the objects directly and secondary data from the theories, regulations and others that were processed related to this research. This research is using IA - CM approach developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), in which has been implemented and adapted in Indonesia and the problems that occur.

The results indicate that Itama?s capability overall assurance on governance is in Level 3 (integrated) which mean that start a function as an enterprises consultants. In addition, it has developed a process to assess and report on the overall efficiency, effectiveness and economy of its operation activities or programs, or conduct engagements on governance, risks management and control.

The results suggest Itama develop the organization by strengthening the function, developing standard methodology, procedures and tools to be used by internal auditors, ensuring that internal auditors continously, maintaining and enhancing their proffesional capabilities, Board support for the capacity needed for internal audit activity to discharge its responsibilities and as a role model, increasing risk awareness implemented within organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Penelitian ini membahas kualitas aparatur pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Daerah dengan membandingkan kualitas kerja dari auditor dan pengawas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di lima inspektorat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan pengawas telah memenuhi unsur-unsur kualitas dan telah memuaskan auditan. Namun penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi secara tegas siapa dari auditor atau pengawas yang telah memberikan kontribusi besar atas capaian kualitas dan kepuasan auditan. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah dilakukan secara sinergis dengan mengabaikan tugas pokok yang tercantum dalam peraturan.

---

This study discusses the quality of government internal control apparatus at the regional inspectorate by comparing the performance quality of auditor and supervisor. The study is qualitative descriptive interpretive in five regional inspectorates. The study suggests that the supervising activity done by the auditor and the supervisor has completed the acquired qualifications, and has satisfied the auditee. However the study can not determine who has more contribution to the quality of audit and auditee satisfaction. It is because the supervising activity of the regional inspectorate is done sinergisticly and disregarding the principal duty of auditor and supervisor."