Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing.The research included as qualitative with descriptive design.The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself."

"Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum ataukah keputusan administrasi.Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

---

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision or the administrative decision.On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the country based on the law of sovereignty principle.From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope of the probation authority."

"Penelitian ini berfokus pada sistem yang telah ada selama ini dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan 1 (satu) orang Pejabat Struktural Imigrasi dari Kantor Imigrasi Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkat analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para informan di bidang keimigrasian.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa: 1) pengawasan orang asing sudah dilaksanakan sebelum orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia, pada saat dia memohon visa di perwakilan kita di luar negeri;2) pengawasan orang asing terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan;3) akan dibuat grand design sistem pelaksanaan pengawasan orang yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; 4) masih terdapat kendala - kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pelaksanaan pengawasan orang asing dapat berjalan secara maksimal dan dibuat sistem pelaksanaan pengawasan orang asing yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; agar aparat Imigrasi terus meningkatkan kenerjanya dalam melakukan pengawasan orang asing; agar kendala - kendala yang ada selama ini dicari solusinya.

---

The focus of this study is allien control system which already present during this time in Republic of Indonesia territory. This research is qualitative research.Information in this research consists of 4 (four) Director of Directorate general of Immigration and 1 (one) person Structural Immigration Officer from Bogor Immigration Office. The data was collected by means of deep interview.The following are the research results: 1) allien control has been done before they enter to Indonesia territory;2) allien control consists of administrative control and field control;3) there will be grand design of alien control system;4)there are still many problem during allien control.This research suggest that alien control activity can be maximal."

"Tesis ini membahas permintaan Diaspora Indonesia kepada pemerintah mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas dimana sistem hukum Indonesia saat ini hanya mengakui dwi kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan setelah itu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat dampak positif dan negatif dari permintaan dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia dilihat dari perspektif keimigrasian serta bagaimana solusi dari dampak negatif terhadap politik hukum dwi kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pembuat kebijakan dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Kewarganegaraan Ganda merupakan pilihan strategis untuk mengakomodasi kebutuhan para Diaspora untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya yang besar di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, pendidikan dan pariwisata.

---

This thesis disserts about the inquiry from Indonesian Diasporas towards the government on the subject of unlimited double citizenship whereas Indonesian Law at the moment only recognizes limited double citizenship for children until they turn 18 years old and have to choose which nationality they want after.

The purpose of this thesis is to see the positive and negative impact of the inquiry on double citizenship from the Indonesian Diasporas viewed from Immigration's Perspective and how to solve the negative impact towards Law Politics of double citizenship.

This research is a qualitative type with a descriptive design. Analyst Model of this research uses a few questions that contains analyst unit which becomes the foundation of the data accumulation. The informant of this research consists of policy-makers in the area of citizenship and immigration.

Based on the results of the research, it could be concluded that the policy of double citizenship is a strategic choice to accommodate the needs of the Diasporas to actively act in the Indonesian national socio-economic development, especially through an abundant contribution in the area of economy, trade, investments, technology, education and tourism."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiliki ?attestation letter" dari UNHCR statusnya sebagai refugee dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMl-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa, serta membuat SOP di tingkat pirnpinan di Ditjen lmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "attestation letter" from the UNHCR'S status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in terms of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-l504.IL.02.l0 dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward Ill on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examine the issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related government agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjen. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"Tesis ini membahas implementasi pengawasan administratif orang asing pemegang izin Kunjungan dengan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengemban amanat Pasal 38 dan Pasal 40 Undang­ Undang Nor. or 9 Tabnn I 992 Tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan lalu lintas rnasuk, keluar dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia baik secara administratif maupun lapangan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap kandungan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1992 Tentang Keimigrasian. Hal ini perlu dicermati mengingat .Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki posisi sebagai vocal point dirnana imigrasi seharusnya menjadi instansi terdepan dalarn tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

---

This thesis dirousses the administrative control of foreigner, who have the visit permit with a few times permit visas holders in Tangerang Immigration Office. In accordance with the one of the directorate general of immigration mission to the undertaking of article 38 and article 40 law No. 9 of 1992 on immigration to monitor traffic in, out, and present also tbe activity of the foreigner, both in adminlstrative and field.Based on research conducted with qualitative methods, concluded that the dirertorate general of immigration as a policy maker to conduct a study to the content of article 60 of Law No. 9 of 1992 on immigration. This need to be examined considering immigration as a gete keeper position as the state has a vocal point where immigration should be the leading agency in responsibility for the supervision of foreigners."