Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zainal Arifin Hoesein
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan."
2006
D1092
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Hayati
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan pengusahaannya oleh Instansi Pemerintah, kecuali untuk bahan galian golongan c yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah ( berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1969 ). Namun setalah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, pengelolaan pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan pemberian otonomi daerah. Dengan demikian paradigma pengusahaan pertambangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 perlu disesuaikan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Desember 2008, penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak juga tercapai. Sehingga di dalam implementasinya banyak terjadi permasalahan dalam pemberian perizinan pengusahaan pertambangan. Baru pada akhir 2009 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur sistem perizinan pertambangan dengan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, apakah dengan nomenklatur izin memang secara materil isinya adalah sebagaimana izin pada umumnya ataukah tergolong dalam konsesi?
Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam perizinan pertambangan akan dilakukan penelitian terhadap pengusahaan pertambangan timah di Pulau Bangka. Dipilihnya Pulau Bangka karena potensi timah di Indonesia sangat besar (nomor 2 di dunia), namun praktek-praktek penyimpangan dalam perizinan pengusahaan pertambangan timah banyak terjadi, sehingga sangat mengganggu pemasukan uang negara dari sektor pertambangan timah, karena itulah menarik untuk diteliti.
Tinjauan analisis didasarkan pada teori-teori bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya bidang Pemerintahan Daerah dan bidang Perizinan, disamping bidang Hukum Pertambangan itu sendiri. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang mengalami perubahan seiring dengan berlakunya era otonomi daerah, akan dilihat bagaimana pengaturan oleh Daerah Otonom tentang pengusahaan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan akan ditinjau bagaimana implementasi perizinan pengusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka periode 2000-2008. Serta akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak terjadinya tambang inkonvensional di pulau Bangka.
Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para nara sumber di lapangan, yaitu para pengusaha tambang dan dinas-dinas terkait dengan pemberian perizinan pertambangan. Kesimpulan, di era otonomi pemerintahan daerah kewenangan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan berubag dari yang semula bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Dalam implementasinya hal tersebut menyebabkan banyak penafsiran yang keliru, sehingga menyebabkan produk-produk tidak sinkron di berbagai level dan sektor. Dan ini merupakan penyebab utama maraknya tambang inkonvensional, di samping penyebab lainnya, misalnya harga timah yang melonjak. Di balik itu semua tentunya yang menjadi pemicu utama adalah tidak tepatnya penggunaan konsep perizinan yang diadop baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maupun dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Konsep IUP yang dianut ternyata adalah merupakan konsesi."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
D1270
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Utari
"Kemerdekaan merupakan salah satu derivasi atau yang diturunkan dan hak asasi manusia, dan salah satu kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana ditegaskan, dalam Pasal 28 UUD 1945. Ditinjau dari gerak pelaksanaannya, UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat periode, yaitu : 1) Masa Demokrasi Liberal; 2) Masa Demokrasi Terpimpin; 3) Masa Demokrasi Pancasila; dan 4) Masa Refonnasi, serta terselang kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut mengalami masa pasang surut. Keadaan pasang surut diukur secara kuantitatif berdasarkan keberadaan organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan wadah partisipasi aktif individu dalam negara.
Teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penggunaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah teori konstitusi, konsep negara hukum, teori demokrasi, dan prinsip keadilan; sedangkan untuk mengkaji sinkronisasi horisontal dan vertikal antara pengaturan yang berhubungan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul digunakan Sluffenlheorie dari Hans Kelsen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dan karenanya pendekatan yang pertama digunakan adalah pendekatan yuridis. Untuk menunjang akurasi data maka digunakan pula pendekatan perbandingan (komparatif). Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar pengaturan yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada masing-masing periode berlakunya UUD 1945, yang pada akhimya dapat ditemukan adanya siklus yang menarik, yaitu pada awal suatu rezim, implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul diberikan secara luas dan setelah rezim menemukan format politik baru, diadakan pembatasan.
Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persamaan pada semua rezim dalam melakukan pembatasan, yaitu pembatasan pada ideologi dan pembatasan pada persyaratan mendirikan partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan bahwa dalam mendirikan partai politik maka pengaturan pendiriannya seyogyanya memberikan kelonggaran sedangkan pembatasan dapat dilakukan pada saat partai politik tersebut akan menjadi peserta pemilu.

Derived from human rights, freedom comprises among others the freedom of association and assembly as prescribed in Article 28, Indonesian Constitution 1945. According to its implementation, the Constitution has passed four periods. They are the periods of: 1) Liberal Democracy; 2) Guided Democracy, 3) Pancasila Democracy and 4) the Reformation Period. It was, however, interjected by the enactment of Federal Indonesian Republic in 1949. In fact, the effective implementation of the freedom of association and assembly was inconsistently conducted. This condition is measured on the power of the existing sociopolitical organization where individuals actively participate in the state governance.
To analyze the rule and the usage of the freedom of association and assembly, theory of constitution, law-state concept, theory of democracy and the principles of justice are applied. Meanwhile, Hans Kelsen Sluffenlheorie is employed to analyze the horizontal and vertical synchronization of the rules related to the freedom of association and the freedom of assembly. This is actually legal research. Consequently, first, the jurisdiction approach is applied. To support data accuracy, comparative approach is implemented. The object and target are related to the rules related to the freedom of association and assembly.
The result shows that the effective implementation of the freedom of association and assembly was related to the government policy for the respective periods of 1945 Constitution practice. It is found out that there is an interesting cycle. At the early regime, the implementation of the freedom of association and assembly was widely given in the early regime and was subsequently limited as soon as the regime obtained a new political form.
The result also shows the similarity of limitation to all regimes, such as the limitation of ideology and requirement on the political party establishment. Therefore, it is advised that the limitation should be enacted when a political party intends to be a contestant of general election instead of during its establishment.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D566
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Hoesein
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
D608
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadjeng Endah K. Siradjoeddin
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan lembaga Paksa Badan sebagai upaya untuk menjamin debitur beritikad tidak baik melunasi hutang-hutangnya; mendeskripsikan dan menganalisis bentuk lembaga paksa yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia; mendekripsikan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan paksa badan terhadap seorang debitur yang telah dianggap lalai atas kewajiban hukumnya; mendeskripsikan dan menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan lembaga Paksa Badan sehingga dapat berjalan efektif; menganalisis bentuk lembaga paksa badan yang diperlukan untuk penyusunan hukum acara perdata nasional mendatang. Titik tolak penelitian ini adalah ilmu hukum, dengan memusatkan perhatian kedapa hukum sebagai hal yang normatif yakni dengan melakukan penelusuran aturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Menteri, dan putusan badan peradilan. Demikian pula dengan pandangan, gagasan, atau konsep yang bersifat normatif berkenaan dengan paksa badan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada pedoman wawancara."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D940
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library