Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Benny Iskandar
"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.
Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.
Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11977
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggara Sahadewa Wiritanaya
"Tingginya arus urbanisasi mempunyai dampak negatif terhadap masalah sosial. Masalah sosial tersebut adalah pelacuran yang dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Peran Babinkamtibmas sangat penting terhadap pencegahan, penindakan dan pembinaan terhadap penyakit masyarakat seperti pelacuran dibantu oleh elemen masyarakat.
Permasalahannya adalah peran dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Babinkamtibmas terhadap lokasi pelacuran BTA, faktor apa yang menyebabkan Babinkamtibmas Polsek Tanah Abang kesulitan memberantas pelacuran BTA, kelompok masyarakat mana yang berkepentingan terhadap keberadaan pelacuran BTA serta pola hubungan atau relasi seperti apa yang terbentuk antar kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap pelacuran BTA.
Tujuan dan kegunaan penelitian adalah mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Babinkamtibmas dalam menertibkan pelacuran BTA, mengetahui faktor yang menghambat penertiban pelacuran BTA oleh Babinkamtibmas, mengetahui kelompok masyarakat mana yang mempunyai kepentingan terhadap pelacuran di BTA serta mengetahui pola hubungan antar kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap pelacuran di BTA.
metode yang dipergunakan metode penelitian kualitatifr dengan pendekatan etnografi, pengumpulan data dengan wawancara, observasi iapangan serta studi dokumen, menggunakan teori interaksi sosial.
Dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar BTA mempunyai pola hubungan atau interaksi sosial serta kepentingan ekonomi terhadap keberadaan pelacuran BTA, akibatnya aparat Babinkamtibmas dalam mengambil sikap pasif dalam hal memberantas pelacuran BTA sehingga keberadaan pelacuran BTA tetap berjalan walaunun telah diIakukan tindakan baik tindakan secara preventif maupun represif.

The high urbanization flow has adverse impacts to social problems. One of the social problems is prostitution which can be categorized as a social pathology. The role of Babinkamtibmas is very important to prevention, enforcement and reeducation against the social pathology such as prostitution aided by public elements.
The point is what role and measure which have been played by Babinkamtibmas at the brothel complex of BTA (Bongkaran Tanah Abang), what factors which may cause Babinkamtibmas Precinct Police of Tanah Abang to face difficulties in alleviating prostitution at BTA, what public groups which have interests to the existence of BTA brothel complex and what relation patterns which are formed between public groups having interests in the brothel complex at BTA.
The aim and the purpose of this research is to know activities conducted by Babinkamtibmas in enforce orderliness at BTA brothel complex, to know what factors which may deter the orderliness enforcement at BTA brother complex by Babinkamtibmas, to know what public groups which have interest at brothel complex BTA and to know the relation patterns between public groups having interests at prostitution complex BTA.
Method used is qualitative method with ethnographic approach, data collection with interviews, field observations and document study using social interaction theory.
It is concluded that the government officials, public leaders and community surrounding BTA have relation patterns or social pattern and economic interest to the existence of BTA, in consequence the Babinkamtibmas officials take passive attitude in case of prostitution alleviation at BTA so the existence of the brothel complex remains in operation though many measures have been taken both preventive and repressive ones.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20688
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwiyono
"Tesis ini membahas tentang strategi dan kebijakan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terhadap PSK asing di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Perhatian utama dalam kajian tesis ini adalah bentuk penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terhadap keberadaan PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing di kawasan Taman Sari selama ini adalah dengan metode pengayoman. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur.
Hasil penelitian menunjukan:
1) para PSK asing yang melakukan praktek prostitusi di kawasan Taman Sari scat ini hanya terdiri dari PSK asing yang berasal dari China, walaupun pada awal maraknya PSK asing juga terdapat PSK dari negara lain seperti Uzbekistan, Rusia, Thailand dan Vietnam;
2) para PSK asing tersebut merupakan korban dari haficking in person yang dilakukan oleh sebuah sindikat yang yang bekerja sangat rapi dan profesional serta mempunyai jaringan baik di dalam dan di Iuar negeri;
3) Polsek Metropolitan Taman Sari dalam menindak dan menangani para PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing hanya sebatas pengayoman, walaupun nyata-nyata mereka adalah pelanggar hukum;
4) adanya subsidi dan kontribusi yang diberikan oleh manajemen tempat hiburan kepada jajaran Polsek Metropolitan Taman Sari menyebakan Polsek Metropolitan Taman Sari dihadapkan pada kondisi dilematis, karena disatu sisi Polsek Metropolitan Taman Sari merupakan bagian dari Poin yang bertugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, disisi lain para PSK asing tersebut merupakan pelanggar hukum yang perlu mendapatkan penanganan dan penindakan;
5) tidak dilakukannya penanganan dan penindakan terhadap keberadaan para PSK asing dan tempat tempat hiburan penyedia PSK asing di kawasan Taman Sari oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terkait adanya pemberian subsidi yang dilakukan oleh manajemen tempat hiburan penyedia PSK asing dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi kepolisian yang bentuknya pasif.
Implikasi kajian dari tesis ini adalah:
1) perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait seperli Kepolisian, Ditjen Imigrasi dan Dinas Pariwisata;
2) untuk masa-masa mendatang penanganan dan penindakan terhadap keberadaan PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing harus lebih dioptimalkan;
3) perilunya komitmen yang tinggi dari Polsek Metropolitan Taman Sari dalam menangani keberadaan PSK asing dan bentuk¬bentuk kegiatan yang dilakukannya;
4) perlunya penindakan yang lebih tegas kepada para pelaku traficking in person yang nyata-nyata merupakan pensuplai utama para PSK asing ke wilayah Taman Sari;
5) perlunya merekrut personal Paid yang memiliki dan menguasai bahasa Mandarin, atau penyidik yang saat ini ada dikursuskan bahasa Mandarin, sehingga apabila ada penyidikan terhadap para PSK asing yang tidak menguasai berbahasa Inggeris, maka proses penyidikan tidak perlu didampingi oleh penterjemah bahasa Mandarin yang secara tidak langsung akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan;
6) perlunya peningkatan kesejahteraan para persanil Palri, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugasnya benar-benar dilandasi dengan nilai-nilai moral sehingga dapat memenuhi apa yang diharapkan masyarakat;
7) perlu ada pemikiran kawasan Taman Sari dapat dijadikan sebagai lokalisasi resmi praktek prostitusi atau dapat dicarikan alternatif lain seperti pemindahan lokasi kegiatan prostitusi di suatu lokasi tertentu misalnya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu.

This thesis discusses concerning handling strategy and policy conducted by Precinct Police Station Taman Sari toward foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari, West Jakarta. The main concern in this thesis study is the handling form conducted by Precinct Police Station Taman Sari toward the existence of foreign commercial sex workers and entertainment clubs providing commercial sex workers in the area of Taman Sari during the time is by protecting method. The approach used is qualitative method with ethnography method. The data collection conducted through observation, participatory observation and structured and non structured interviews.
The research results indicate:
1) the foreign commercial sex workers conducting prostitution practices in the area of Taman Sari at present only consist of foreign commercial sex workers coming from China, though initially the increasing foreign commercial sex workers also came from other countries such as Uzbekistan, Russia, Thailand and Vietnam;
2) the foreign commercial sex workers are the victims of trafficking in person conducted by a syndicate working in very neat and professional way and has network both in home and abroad;
3) Precinct Police Station Taman Sari in enforcing and handling the foreign commercial sex workers and entertainment clubs providing foreign commercial sex workers only limited in protection, though apparently they are the law violators;
4) existing subsidy and contribution given by entertainment dubs management to the staffs of Precinct Police Station Taman Sari leading to Precinct Police Station Taman Sari is faced to dilemmatic conditions, as on one hand, Precinct Police Station Taman Sari is part of National Police assigned as protector and servant of public, on the other hand the foreign commercial sex workers are the violators of law needing handling and enforcing;
5) no handling and enforcing toward the existence of the foreign commercial sex workers and entertainment sport providing the foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari by Precinct Police Station Taman Sari related to the subsidy contributed by the management of entertainment spots management providing the foreign commercial sex workers can be categorized as discretion acts by police in passive form.
Study implications of this thesis are
1) It needs coordination improvement among the relevant institutions like Police. Directorate General of Immigration and Tourism Agency;
2) in the future the handling and enforcing toward the existence of foreign commercial workers and entertainment spots providing foreign commercial sex worker should be more optimized;
3) it requires high commitment from Precinct Police Station Taman Sari in handling the existence of foreign commercial sex workers and forms of acts it implements;
(4) it needs more decisive measure against the trafficking in person perpetrators who apparently are the main suppliers of the foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari;
5) it is necessary to recruit Police personnel possessing and mastering Mandarin language, or existing investigators presently should be sent to attend Mandarin language course, so if they deal with the investigation to the foreign commercial sex workers who do not master English language, then the investigation processes do not need to be accompanied by Mandarin language interpreter which indirectly would reduce charges to pay;
6) it requires Police personnel welfare improvement so it is expected in conducting their duties truly based on moral values so they can meet that the people expect from them;
7) it requires thought that Taman Sari area could be made as legalized prostitution practices or other alternative could be sought such as the relocation of the prostitution activity location in a certain area for example a island in Kepulauan Seribu."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20851
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library