Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memberikan pandangan mengenai

inherent fraud risk pada satu organisasi pengawasan industri di Indonesia. Analisisinherent fraud risk yang akan diteliti menggunakan langkah-langkah yangmerupakan kombinasi dari standar ISO 31000:2018 dan COSO:2016. Berdasarkanobservasi terhadap tugas pokok dan unit kerja organisasi diidentifikasi 18 skemafraud. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 skema fraud tertinggi yaitu“Pemerasan kepada pihak ke-3”, “Benturan kepentingan perizinan”, “Benturankepentingan pengaturan eksternal”, dan “Benturan kepentinganPenindakan/pemeriksaan”. Terkait tugas pokok terdapat 3 hal yang harusdiperhatikan yaitu pengelolaan sistem informasi, logistik, dan pengawasan industri.

---

This research aims to analyze and provide views on inherent fraud risk of an

Industrial Supervisory in Indonesia. The inherent fraud risk analysis will beexamined using the combination of the methods presented in ISO 31000:2018 andCOSO: 2016. Based on observations of the main tasks and work units of theorganization, there are 18 fraud schemes identified. The results of this study indicatethat the four highest fraud schemes are "Extortion to the 3rd party", "Conflict ofinterest in licensing", "Conflict of interests in external arrangements", and "Conflictof interest in Enforcement/inspection". As for related tasks, there are three thingsthat must be considered: management of information systems, logistics, andindustrial supervision.

"

"Tesis ini membahas implementasi manajemen aset sarana teknologi informasi di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan, strategi, evaluasi dan pelaporan manajemen aset serta menyusun usulan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, penelaahan dokumen dan diskusi fokus disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan manajemen aset mengacu pada arahan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, arah kebijakan layanan teknologi informasi yang akan diwujudkan pada dokumen perencanaan strategis dan Grand Design di tingkat Kementerian; yang kedua, strategi manajemen aset belum optimal; yang ketiga, evaluasi belum mengukur capaian kinerja pengelolaan aset dan yang keempat, berbagai jenis laporan pengelolaan aset sarana teknologi informasi yang disusun namun belum dapat menyajikan bagaimana kinerja pengelolaan seluruh siklus hidup aset sarana teknologi informasi. Usulan perbaikan adalah yang pertama, menyusun milestone kegiatan pengelolan aset sarana teknologi infromasi untuk 5 lima tahun yang akan datang; yang kedua, menyusun strategi manajemen aset yang optimal melalui penyusunan rencana manajemen aset dengan penerapan IT asset management, penyusunan rencana pembaruan, operasional dan pemeliharaan serta penghapusan, penyusunan penyusunan tingkat layanan untuk seluruh siklus hidup aset, sinkronisasi dengan proyeksi kebutuhan keuangan jangka panjang, penyusunan tata kelola koordinatif dan pengembangan kerangka sistematis pengembangan sumber daya manusia; yang ketiga, melaksanakan evaluasi capaian indikator tingkat layanan seluruh tahapan siklus hidup aset serta yang keempat, menyusun pelaporan kinerja pengelolaan aset dengan mencari umpan balik dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan aset sarana teknologi informasi.

---

This thesis discusses the implementation of asset management of information technology facilities in the Vice Presidential Secretariat. The objective of the research is to analyze the implementation of policy, strategy, evaluation and reporting of asset management as well as to prepare the improvement proposal. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, document review and focus discussions concluded that first, asset management policy refers to the direction of the Head of the Vice Presidential Secretariat, the direction of information technology services policy which will be realized in the strategic planning document and Grand Design at Ministry level Secondly, asset management strategy is not optimal Thirdly, the evaluation has not measured the performance achievement of asset management and the fourth, the various types of asset management reports of information technology facilities that have been prepared but can not provide how the management performance of the entire life cycle of information technology assets.

The proposed improvement is the first, compiling the milestone of asset management activities of information technology facilities for the next 5 five years The second is to develop an optimal asset management strategy through the preparation of an asset management plan with the implementation of IT asset management, preparation of renewal plans, operations and maintenance and elimination, preparation of service level for the entire asset life cycle, synchronization with projected long term financial needs, Coordinate and develop a systematic framework of human resource development Third, to evaluate the performance of service level indicators throughout the life cycle of the asset and the fourth, to prepare the reporting of asset management performance by seeking feedback and preparing an improvement plan for asset management of information technology facilities."

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko, kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta respon dan rencana pengendalian pada pengelolaan aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko pada fungsi yang terkait perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan termasuk kategori risiko sedang. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan memiliki 8 risiko, pengadaan memiliki 41, sedangkan penatausahaan memiliki 11 risiko. Respon yang dipilih untuk mengurangi risiko pada perencanaan adalah dengan mengurangi dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya, pada pengadaan adalah dengan mengurangi dampak, sedangkan pada penatausahaan adalah dengan mengurangi dampak serta mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.Kata kunci: Manajemen risiko; pengelolaan aset tetap; rencana pengendalian risiko; risiko; Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk, the probability of occurrence and its impact, also response and control plan in fixed asset management in Local Government Asset Management Agency of DKI Jakarta Provincial Government. This study used a qualitative method with case study approach. Data collection is done through in depth interview and questionnaires to the risk owner in association with plan, procurement, and administration function. The results showed that planning, procurement, and administration included in medium risk category. The results identified that planning has 8 risks, procurement has 41 risks, while administration has 11 risks. Selected responses to reduce the risk in planning are reducing the likelihood level and reducing the consequences level, in procurement is reducing the consequences level, while in administration are reducing the consequences level and the combination of both responses."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi auditor, auditi, dan pengguna laporan jika opini audit internal diterapkan, dan merekomendasikan rancangan perumusan opini audit internal yang tepat. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Objek penelitian adalah lima unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian beserta auditinya, dan satu unit pengguna laporan. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit internal sangat diperlukan untuk melangkah menuju kapabilitas APIP level 4 Internal Audit Capability Model (IA-CM). Menurut auditi, opini audit internal merupakan penilaian bagi organisasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja unit. Menurut pengguna laporan, opini audit internal memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian merekomendasikan identifikasi rincian kriteria pengukuran lingkup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintahan untuk kebutuhan perumusan opini. Bentuk opini audit internal yang sesuai adalah opini dengan tiga atau empat tingkat, yang dapat diterapkan baik di level mikro maupun makro.

---

This study aims to analyze the perceptions of auditor, auditee, and report user if an internal audit opinion is applied and recommend the design of the formulation of appropriate internal audit opinion. The study used a case study approach with qualitative methods. The object of the research is five units of the Government Internal Supervisory Apparatus or Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) of the Ministry along with their auditees, and one unit of report user. The research data was obtained from primary and secondary data through documentation and interviews. This study shows that an internal audit opinion is very necessary to move towards APIP level 4 capabilities of the Internal Audit Capability Model (IA-CM). According to the auditee, the internal audit opinion is an assessment of the organization and has an impact on improving the performance of the unit. According to report user, internal audit opinions have an influence on the decision making process. The study recommends identifying details of criteria for measuring the scope of governance, risk management, and control of government organizations for the needs of opinion formulation. The appropriate form of internal audit opinion is opinion with three or four levels, which can be applied both at the micro and macro level."

"

Tesis ini membahas pencapaian program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 dengan menggunakan data rencana strategis yang dibandingkan dengan data realisasi anggaran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 tidak sesuai dengan rencana strategis. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Balanced Scorecard untuk memperbaiki pencapaian realisasi atas program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun

---

This thesis discusses the  DKI Jakarta Government priority program in transportation 2013-2016 using the strategic plan data that compares with budget realization data. This research is a case study research. The results of the study showed how the priority programs for the transportation sector of the DKI Jakarta Provincial Government in 2013-2016 were not in accordance with the strategic plan. Therefore it is recommended to use the Balanced Scorecard to improve the assessment of priority program areas prepared by the Provincial Government of DKI Jakarta

"