Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dua suratkabar yaitu Surabaja Post dan Sinar Harapan terhadap penggabungan Irian Barat ke dalam wilayah Kekuasaan RI 1961-69. Selain itu untuk menjelaskan pergeseran peranan yang dimainkan suratkabar selama periode kepemimpinan Presiden Soekamo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber¬sumber sejarah tertulis balk primer maupun sekunder. Dengan melihat corak kehidupan politik negara Indonesia pada masa 1961-69 dengan pendekatan state centered dimana Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai peranan yang telah dimainkan, suratkabar telah memberikan sumbangan tak ternilai bagi kesatuan tanah air, memelihara kesadaran berbangsa, dan mempertangguh nasionalisme Indonesia dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan dari Pandangan suratkabar Surabaja Post dan Sinar Harapan terhadap penggabungan Irian Barat pada periode 1961-69. Pada masa ini suratkabar seharusnya berperan sebagai wrong penguasa, terkait diterapkannya sistem politik Demokrasi Terpimpin sejak 1959 oleh Presiden Soekarno, namun dalam mengemban peran ini tidak berarti surat kabar hanya mengikuti saja terhadap keingian penguasa pada waktu itu. Ternyata Surahaja Post dan Sinar Harapan tetap dapat menjaga independensinya dengan tetap kritis pada pemerintah atas kebijakan yang diputuskan dalam menangani masalah Irian Barat. Memang dalam memberikan kritik itu dilakukan dengan cara yang santun dengan menggunakan bahasa yang halus, dibanding pada masa demokrasi liberal yang cenderung menggunakan bahasa yang tegas, terusterang, dan bahkan kasar. Selain itu Surabaja Post dan Sinar Harapan selain memperlihatkan persamaan pandangan mengenai strategi diplomasi juga perbedaan pandangan mengenai cara penyerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. ......This thesis aim to opinion description of two newspaper that is Surabaja Post and Sinar Harapan to merger of West Irian into region Power of RI 1961-69. Besides to explain friction of played by role newspaper during period of leadership of President Soekarno. This research apply method history of by using source of history of good written of secondary and also primaries. With seeing pattern of life of Indonesia state politics at a period of 1961-69 with approach of state centered where President Soekamo apply Democracy Is led so that life of nation and state fully controlled by government. Research result indicate that from various roles which have been played, newspaper have given priceless contribution for unity of fatherland, look after awareness of nation, and make tart Indonesia nationalism from time to time. This thing is shown from Opinion of newspaper Surabaja Post and Sinar Harapan to merger of west Irian at period of 1961-69. At this term newspaper ought to personate power funnel, relevant apply it Democracy politics system Is led since 1959 by President Soekarno, but in responsible this role don't mean Newspaper only following is just to willing power by then. Simply Surabaja Post and Sinar Harapan remain to can take care of the independency by fixed critical at government to policy which decided in handling problem of West Irian. Truely in giving the criticism done by the way of decent by using smooth language, compared at a period of liberal democracy tending to apply coherent language, honestly, and even harsh. Besides Surabaja Post and Sinar Harapan Besides showing equation of opinion concerning diplomacy strategy also difference of procedural opinion of delivery of power of region superior West Irian from Dutch to Indonesia.

Abstrak :
Petrus Kafiar, penduduk asli suku Biak Irian, muncul sebagai penginjil bagi sesamanya. Kemunculan itu menjadi kebetulan sejarah karena mulanya dia hanyalah seorang anak yang diculik oleh suku lainnya yang kemudian memperbudak dan menjualnya ke seorang pendeta Kristen, van Hasselt. Oleh van Hasselt, budak yang telah ditebusnya itu kemudian dijadikan anak piara, dididik pengetahuan membaca, menulis dan agama. Bahkan olehnya juga anak ini dibaptiskan. Perkembangan selanjutnya, Petrus yang telah menjadi kaki tangan pendeta dalam penyiaran agama Kristen, menjalani pendidikan yang lebih tinggi dalam soal keagamaan di Seminari Depok. Sekembalinya dari sana, Petrus melanjutkan khotbahnya di tengah masyarakat asalnya. Tapi dalam prosesnya ternyata tak semulus yang diharapkan kendala tetap saja muncul. Kendati demikian, pranannya dalam proses Kristenisasi di pulau Biak-Supiori patut mendapat tempat dalam sejarah Indonesia

Abstrak :
Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri.

Abstrak :
Perubahan dari Pandu ke Pramuka menyebabkan terjadinya perubahan status badan hukum organisasi tersebut. Status organisasi Kepanduan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan dan merupakan perkumpulan biasa yang diatur berdasarkan Staatsblandn Tahun 1870 No, 64 tentang Rechtspersoon lijkheid Van Verenigingen (Europeesch Rechspersoon). Sedangkan Gerakan Pramuka menurut hukum perdata pasal 1653 B.W., digolongkan dalam zedelik lichaam yang het zij dezelve openbar gezag ingesteld yaitu perkumpulan yang diadakan oleh pemerintah, sebagaimana Gerakan Pramuka diadakan dengan surat Keputusan Presiden, yaitu Keppres No. 238 Tahun 1961. Bahkan Gerakan Pramuka berdasarkan Keputusan Presiden No. 157 Tahun 1963, menjadi aparatur pembantu bagi usaha pemerintah. Pencarian sumber (heuristik) penulisan diperoleh melalui studi pustaka dari arsip, dokumen, buku, artikel/makalah, surat kabar dan wawancara. Hasilnya menunjukan bahwa perubahan dari Pandu ke Pramuka tidak lepas dari kebijaksanaan politik pemerintah. Walaupun Gerakan Pramuka sebagai satu_-satunya organisasi yang dapat menyelenggarakan pendidikan Kepanduan, namun keberadaan Gerakan Pramuka sebagai alat/aparatur pembantu pemerintah menyebabkan Gerakan Pramuka lebih mementingkan peningkatan kuantitas peserta didik dibandingkan kwalitas sehingga Gerakan Pramuka tidak melaksanakan metodik pendidikan kepanduan sebagai prinsip pendidikannya.

Abstrak :
Suatu iklan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan suatu produk barang .atau jasa. Dalam menjalankan fungsinya iklan membutuhkan suatu media, atau dikenal dengan media iklan. Di masa revolusi media iklan masih terbatas pada media cetak seperti Berita Indonesia dan Merdeka. Namun keberadaan iklan pada kedua surat kabar ini sangat bergantung pada ada tidaknya produk yang hendak diiklankan, demikian juga halnya iklan-iklan film. Penelitian mengenai iklan film dilakukan dengan mengumpulkan iklan-iklan film yang terdapat pada surat kabar Berita Indonesia dan Merdeka, dan kemudian ditabulasikan. Dari data tersebut penulis menyimpulkan, bahwa diawal kemerdekaan keberadaan iklan film baik secara kwalitas maupun kwantitas mengalami penurunan. Pada awalnya isi iklan hanya terdiri atas nama bioskop, judul film dan waktu penayangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, iklan film pada surat kabar Berita Indonesia dan Merdeka mengalami perkembangan. Perkembangan ini ditunjang karena sifat dari film itu sendiri, yaitu film sebagai suatu hasil industri seperti halnya barang-barang dagangan lainnya dan film sebagai suatu kesenian massa, yang ditujukan untuk. masyarakat, dan karena itu membutuhkan iklan untuk menjangkau masyarakat luas.

Abstrak :
Pertentangan Melayu Cina mencapai puncaknya pada masa transisi, dimana Pasukan Bintang Tiga yang dikuasai oleh Partai Komunis Malaya telah mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan oleh pihak Jepang. Pada masa ini bentrokan secara fisik telah mengakibatkan terjadinya jurang yang dalam bagi hubungan kedua etnis.

Abstrak :
Pariwisata memiliki peran besar dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya Indonesia, khususnya di Bali. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pesat industri pariwisata di Bali. Terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara dan pembangunan serta pengembangan sarana pendukung industri pariwisata, yaitu akomodasi dan transportasi di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. ......Tourism has a major role in economic, social and cultural sector of Indonesia, especially in Bali. Government policies have a major influence on the rapid development of the tourism industry in Bali. Seen from the increasing number of tourists both foreign as well as domestic and construction and the development of supporting facilities of tourism industry, the accommodation and transportation in Bali. The research method used is the historical method consists of four stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kebijakan Soeharto yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan Asas Tunggal. Kebijakan ini merupakan pengimplementasian tujuan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan Pancasila secara murni, konsisten dan konsekuen. Ketika kebijakan ini disahkan, ternyata menuai berbagai reaksi positif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai kebijakan ini merupakan strategi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Walaupun demikian, Soeharto dapat mengatasi berbagai reaksi tersebut dan tetap menjalankan kebijakannya. ......This thesis discusses about the Soeharto’s policy namely Guidelines Appreciation and Practice of the Pancasila (P-4) and a Single Principle. This policy is the implementation of the New Order government's aim to run the Pancasila in a pure, consistent and consistently. When this policy is adopted, it reaps many positive and negative reactions from various circles of society. This is because the society judging that policy is a Suharto's strategy to consolidate his power. However, Soeharto can cope with these reactions and still run that policy.

Abstrak :
Masyarakat Cina di Amerika Serikat merupakan imigran-imigran awal yang turut membentuk kebudayaan Amerika Serikat. Mereka tinggal di sebuah daerah enclave yang bernama Chinatown. Seiring berjalannya waktu, Chinatown menjadi sebuah daerah unik di Amerika Serikat karena daerah ini merupakan cerminan utuh dari kehidupan sosial orang Cina yang tidak tersentuh masyarakat Amerika Serikat mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, termasuk kehidupan sisi gelapnya yaitu fenomena tongs. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menambah historiografi sejarah masyarakat Cina di Amerika Serikat. Sumber-sumber yang dipakai adalah tesis Pascasarjana, jurnal elektronik, buku, artikel koran, dan halaman web. ...... The Chinese in United States were the early immigrants who contributed the forming of United States’ culture. They lived in an enclave called Chinatown. As the time goes by, Chinatown became an unique region in United States because this neighborhood was the perfect mirror example of the Chinese lives that were untouched by the Americans from their economy, social, cultural, politics lives, including their dark social life which was the tongs phenomenon. The purpose of this research is to add more items to the historiography of the Chinese in United States. The sources being used in this research are Master’s degree thesis, electronic journals, books, newspaper articles, and webpages.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara novel Uncle Tom’s Cabin, kaum abolisionis, dan pecahnya Perang Sipil. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perkembangan institusi perbudakan di wilayah Selatan Amerika Serikat menyebabkan munculnya kelompok yang menentang kehadiran institusi tersebut,yang disebut sebagai kaum abolisionis. Para abolisionis melakukan berbagai kegiatan untuk mengakhiri keberadaan institusi perbudakan, baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Salah satu kegiatan kaum abolisionis yang paling menonjol adalah dengan menyebarkan pemikiran mereka melalui tulisan yang diterbitkan dalam bentuk media cetak, atau biasa disebut sebagai media abolisionis. Kehadiran novel Uncle Tom’s Cabin karya Harriet Beecher Stowe menambah daftar media abolisionis dan menjadi sebuah propaganda anti-perbudakan yang paling sukses pada saat itu. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa novel Uncle Tom’s Cabin telah meningkatkan sentimen anti-perbudakan di Utara, sehingga menyebabkan semakin banyaknya jumlah kaum abolisionis, dan pada akhirnya menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Sipil. ......The focus of this study is about dependability among Uncle Tom’s Cabin,abolitionist, and Civil War. This research uses historical method which consist of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The development of slavery in South caused the emerged of opposing group, called the abolitionist. The abolitionist tried to end the institution of slavery, through direct and indirect action. One of their ultimate activities is to spread their anti-slavery thought through printed media, which called as the abolitionist media. The present of Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe became the most successful abolitionist media and antislavery propaganda at the time. The result of the research shows that Uncle Tom’s Cabin has increased anti-slavery sentiment in the North, so the number of the abolitionist has got more and more. Therefore it became one of Civil War causing.