Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Paham kebangsaan (nasionalisme), dikenal tidak saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Paham ini yang mengilhami negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk keluar dari penjajahan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.Dengan demikian para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Wahid Hasjim dan lain sebagainya mengambil paham ini sebagai motivasi perjuangan. Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang telah menunjukkan partisipasi aktif tidak saja untuk memperjuangkan kemerdekaaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Pasukan Hisbullah, Sabilillah, serta Resolusi Jihad dari Hasjim Asj'ari merupakan wujud dari implementasi wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Bagi NU, Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) adalah paham keagamaan yang menjadi rujukan utama dalam melakukan kiprahnya, baik dalam membimbing pelaksanaan ritual keagamaan (Ibadah) secara individual, maupun dalam mendorong aktualisasi kemasyarakatan (Mu'amalah). Dalam dimensi pemikiran politik politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham ASWAJA, diantaranya sikap tasamuh (toleransi), tawasuth (akomodatif), i'tidal (berprinsip), dan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran politik juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi liberalisme, humanisme, dan memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (civil Society).
Paham kebangsaan mendapat perhatian besar dari NU dikarenakan secara kodrati, negara Indonesia adalah negara plural yang memerlukan kedewasaan berbeda pendapat dan pemimpin yang baik. Apalagi, sampai sekarang ini masih terdapat kecenderungan tumbuhnya semangat sektarianisme dan sekat-sekat politik yang berbasis agama, etnis, daerah, dan budaya. Pluralitas Indonesia akan melahirkan pluralitas budaya, adat istiadat, dan orientasi hidupnya. oleh karena itu pendekatan budaya politik menjadi pilihan pendekatan dalam merumuskan pemikiran politik NU.
Tesis ini ingin memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang wawasan kebangsaan. Pembahasan tesis ini mencakup paham Aswaja dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang ternyata mempengaruhi pemikiran politik NU. Abdurrahman Wahid adalah cerminan politik Sunni yang memantulkan politik NU dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran dan perilaku politik NU dalam struktur kenegaraan senantiasa sejalan dengan budaya politik bangsa Indonesia. Karena itu, sesuai dengan pendapat Almond dan Verba, semakin serasi antara struktur politik dan budaya nasional, semakin matang pula budaya politiknya. Dalam hubungannya terhadap ideologi Pancasila dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, tesis ini membuktikan kematangan budaya politik NU yang dicerminkan melalui pemikiran-pemikiran politiknya.
Bagi NU, paham kebangsaan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud pengembangan tanggungjawab kekhalifahan untuk melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kejahteraan manusia seluruhnya, secara lahir dan batin, di dunia dan akherat. Sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan se-bangsa) yang dilaksanakan secara selektif, akomodatif, kooperatif, dan integratif.
Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Aswaja akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia.
Keterpaduan antara wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi karakter politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, negara dan bangsa Indonesia adalah absyah secara Syar'i (hukum Islam) yang dirumuskan "Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah nusantara" merupakan cermin dari sikap objektif dan akomodatif NU dalam memadukan antara paham keislaman dengan paham kebangsaan. Keabsyahan negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, khususnya warga NU wajib secara Syar'i untuk membela, mempertahankan, mengisi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk memperkokoh negara Indonesia. Karena itu, menuurut NU, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, dan bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Politik pada dasarnya merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan manusia, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan dalam dirinya mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang. Perubahan perilaku politik elite agama ternyata tidak spontan, tetapi melalui proses yang memakan waktu panjang. Meskipun banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku politik, namun dalam penelitian ini hanya dipilih beberapa variabel yang dominan yang diperkirakan paling berpengaruh yaitu pembangunan ekonomi, sosialisasi politik dan birokrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya perubahan tingkah laku politik elite agama di Kabupaten Pidie dan faktor-faktor apa yang paling dominan dalam proses perubahan tingkah laku politik itu. Pola tingkah laku politik berkaitan erat dengan nilai-nilai umum yang dianut masyarakat Pidie yang amat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tetapi nilai-nilai umum tersebut tampaknya telah mengalami perubahan yang kemudian membawa pengaruh terhadap perilaku politik elite tersebut.

Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang diajukan untuk melihat perilaku politik elite agama. Pertama, semakin meningkat keberhasilan pembangunan ekonomi akan menyebabkan semakin cepat proses perubahan perilaku politik elite agama. Kedua, semakin intensif pelaksanaan sosialisasi politik di kalangan elite agama, maka semakin cepat pula proses perubahan perilaku politik. Ketiga, semakin berperan birokrasi, maka proses perubahan perilaku politik akan semakin cepat terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemilihan Kabupaten Pidie berdasarkan pertimbangan bahwa kabupaten ini secara historis merupakan daerah di mana selalu terjadi konflik politik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik seperti revolusi sosial di tahun 1946, pemberontakan Darul Islam (DI) di tahun 1953 dan juga menjadi pusat pemberontakan separatis Aceh Merdeka pada tahun 1976 sampai sekarang. Di samping itu kabupaten ini merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mana Golkar baru berhasil meraih kemenangan dalam pemilu 1992.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi mempunyai korelasi dengan perubahan perilaku politik elite agama yaitu meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung Golongan Karya (Golkar).

Di samping itu, sosialisasi politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku politik elite agama. Penerimaan Ideologi Pancasila dan ditinggalkannya ideologi Islam oleh elite agama menunjukkan terjadinya perubahan orientasi politik elite agama yang selanjutnya mendorong terjadinya perubahan perilaku politik elite tersebut dalam bentuk mendukung Golongan Karya.

Selanjutnya hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa birokrasi berperan terhadap perubahan perilaku politik elite agama di Kabupaten Pidie. Tampaknya elite agama telah kehilangan peranan dominannya dalam bidang politik, dan telah menjadi sasaran dari berbagai kepentingan politik khususnya kepentingan politik pemerintah.

Abstrak :
Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul sejak awal masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah bagi kalangan Islam dalam memperjuangkan dan mengembangkan paham Ahlrrssunah Wa1 Jama'ah. Kemunculannya dipelopori oleh para Kiai Jawa yang menghimpun anggotanya dari kalangan pesantren. Dalam perkembangannya mengarungi zaman kolonial Hindia Belanda sampai dengan memasuki periode Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan NU selalu berada di tangan para kiai. Walau mereka tidak mengecap pendidikan moderen, dengan mengacu kepada kitab kuning para kiai ternyata mampu menghadapi tantangan jaman. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, NU berusaha tampil membawakan dirinya sebagai satu-satunya wakil umat Islam di kancah perpolitikan nasional, setelah partai Islam baru lainnya, Masyumi, dinyatakan terlarang pada tahun 1960. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), NU turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan gagasan Sukarno yang terangkum dalam semboyan NASAKOM, Nasionalis-Agama-Komunis. NU mewakili unsur agamanya, dan terpaksa harus bekerja sama dengan unsur Komunis yang diwakili oleh PKI. Karna pucuk pimpinan NU memiIiki hubungan yang hangat dengan Sukarno, maka pertentangan ideologi antara NU dengan PKI dapat diredam. Namun dalarn berbagai lapangan sosial-politik, NU menjalankan strategi pembendungan terhadap PKI. Yaitu dengan mencegah sebisa mungkin agar pengaruh PKI tidak meluas di kalangan rakyat. Terhadap Sukarno, NU bersikap sangat akomodatif. Dan dengan Angkatan Darat (AD), NU menjalankan kerja sama dalam rangka menghadapi PKI. Ketika menjelang masa akhir kekuasaan Sukarno, ker ja sama antara NO dan AD mempercepat berakhirnya periode Demokrasi Terpimpin. Kepemimpinan NU beralih didominasi oleh orang-orang NU yang anti Demokrasi Terpimpin.