Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berfokus pada fenomena keluarnya Ingris dari Uni Eropa Brexit . Dalam fenomena ini terjadi persaingan diskursif antara Remain vs Leave. Penelitian ini menggunakan teori pemosisian dengan asumsi dasar bahwa diskursus adalah variabel utama yang disosialisasikan oleh agen sehingga menjadi sebuah realita sosial. Kemenangan diskursif ditentukan dalam tiga variabel kelayakan: Kelayakan Referensi, Kelayakan Sistemik dan Kelayakan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode process tracing dan telaah wacana untuk melihat proses deepening Inggris ke Uni Eropa.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan diskursif ini dimenangkan oleh agen yaitu kelompok leave yang menginterpretasikan bahwa identias nasional Inggris tidak kompatibel dengan identitas Uni Eropa dan memunculkan kegagalan proses deepening pada integrasi Inggris dengan Uni Eropa. Meskipun secara kuantitatif diskursus kelompok remain lebih unggul sampai periode sebelum referendum variabel kelayakan referensi , namun pada akhirnya kelompok leave secara kelayakan sistemik lebih dapat mendistribusikan diskursusnya untuk menjangkau ke masyarakat. Dalam variabel kelayakan sosial, kelompok leave juga lebih unggul karena diskursusnya lebih dapat diterima di masyarakat. Penelitian ini menyumbang pada studi tentang regionalisme yang memberikan pemahaman bahwa dinamika yang terjadi dalam institusi regional tidak hanya bisa meluas expand , tetapi juga bisa menyusut shrink . Isu Brexit menjadi penting karena belum pernah ada negara mengambil sikap untuk keluar dari institusi maju seperti Uni Eropa.

---

This thesis focuses on the phenomenon of Britain leaving the European Union Brexit. The phenomenon refers to the discursive competition between the two parties Remain vs. Leave. This research uses positioning theory with the basic assumption that discourse is the main variable which is socialized by agent and it transcends into a social reality. Discursive victory itself is determined in three eligibility indicators Referential Adequacy, Systematic Adequacy and Social Adequacy. This research applies process tracing and discourse analysis method to examine the deepening process of UK to the European Union. The result of this study indicates that the discursive competition won by the agent of the Leave group which interpreted UK national identity was not compatible with the EU identity and led to the failure of a deepening process on British integration to the EU. Quantitatively, based on the Referential Adequacy indicator, the discourse of the Remain group is higher than the Leave group especially in the final weekend before the referendum. However, based on Systematic Adequacy indicator, the Leave group is more successful in distributing its discourse to reach out to the people. Last, the Leave group is also winning because based on Social Adequacy indicator the discourse is more acceptable in society. This research contributes to the study of regionalism which provides an understanding that the dynamics within regional institutions not only can expand, but also shrink. The issue of brexit is important, because no country has ever taken the stance to get out of an advanced institution like the European Union. "

"ABSTRAKIndonesia pernah mengalami pengembangan teknologi yang pesat pada periode Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya ekspor produk berteknologi tinggi dan pembangunan industri pesawat terbang. Akan tetapi, setelah terjadinya krisis finansial Asia yang mengarahkan pada krisis ekonomi dan politik di tahun 1997/ 1998, pengembangan teknologi di Indonesia mengalami kemunduran. Skor inovasi dan daya saing menunjukkan posisi Indonesia yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mencari faktor kausal yang menjelaskan kasus Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya dalam pembahasan inovasi politik yang menitikberatkan pada institusi domestik sebagai variabel independen yang menyebabkan suatu negara untuk berinovasi, penelitian ini menggunakan teori ketidakamanan kreatif yang menggugat premis institusi domestik. Penelitian ini kemudian menerapkan metode kualitatif, seperti pengujian kongruen pada teori ketidakamanan kreatif, menggunakan bahan-bahan literatur, dan wawancara dengan aktor-aktor yang terdapat pada sistem inovasi nasional, dari badan pemerintah, sektor swasta atau bisnis, dan universitas. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa rendahnya tingkat dan kapabilitas inovasi teknologi Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru disebabkan oleh ketiadaan ketidakamanan kreatif atau singkatnya Indonesia memiliki banyak tensi domestik dibandingkan ancaman eksternal terhadap keamanan dan ekonomi nasional. Hal ini yang menyebabkan Indonesia lebih banyak mengalokasikan fokus pada tensi domestik dibandingkan ancaman eksternal. Sebagai tambahan, ketiadaan ketidakamanan kreatif juga dipengaruhi oleh kurangnya jejaring untuk memfasilitasi kegiatan inovasi.

---

ABSTRACTIndonesia had experienced rapid technological development in New Order regime. It was shown by the increased export of high tech products and built aircraft industry. However, after Asian financial crisis that led to political and economic crisis in 1997 1998 hit Indonesia, the technological development experienced setback. The competitiveness and innovation scores shows Indonesia has been in the low position. This research then seeks further for the causal forces to explain the case of Indonesia. Different from the previous researches in politics of innovation that pinpoints domestic institutions as independent variable to compel nations to innovate, this research employs creative insecurity theory CI that challenges the premises of said domestic institutions. By employing qualitative methods, such as congruence testing to the CI theory, leveraging on literatures, and interviews with actors within Indonesia national innovation system, ranging from government agencies, private or business sectors, and university, this research found that the low rate and capability of Indonesia rsquo s technological innovation after the New Order regime is caused by the absence of creative insecurity or shortly explained that Indonesia rsquo s domestic rivalries or tensions outweigh the external military and economic threats. In addition, the absence of creative insecurity is also influenced by the lack of networks to facilitate innovation. This creates the situation where Indonesia puts more resources to address domestic tensions relative to external threats. "

"ABSTRAKBerakhirnya Perang Dingin memunculkan dinamika baru di Asia Tengah. Runtuhnya Uni Soviet menjadikan kawasan ini sebagai arena yang melanggengkan masuknya proyeksi kepentingan, khususnya aktor ekstrakawasan. Dalam hal ini, kebangkitan Rusia menyasar Asia Tengah sebagai objek dominasi sambil berupaya mengikat Asia Tengah ke dalam bagian sphere of influence-nya. Sementara itu, Uzbekistan sebagai negara yang ingin mendobrak dominasi Rusia justru ingin menjadi hegemoni kawasan dengan mencari jalan tengah antara mengakomodasi Rusia sambil tetap menjalin hubungan dengan aktor lain, seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas langkah dan alasan perilaku hedging Uzbekistan sebagai bentuk respon dari dinamika kepentingan great powers.

---

ABSTRACTThe end of Cold War generates new dynamics in Central Asia. The collapse of the Soviet Union makes this region an arena that perpetuates the inclusion of states interests. Moreover, the rising Russia is targeting the region as an object of domination while trying to bind Central Asia into its sphere of influence. Meanwhile, Uzbekistan, which wants to break the Russian domination and be a regional hegemony concurrently, seeks for alternatives that not only engaging Russia, but also creating relations with others, such as United States. Therefore, this study will discuss the strategy and reason behind Uzbekistan?s hedging as states behavior towards great powers."

"Gaeseong Industrial Complex (GIC) merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang disepakati pada masa Pemerintahan Kim-Daejung. Setelah naiknya Pemerintahan Lee Myung-Bak yang konservatif, pada nyatanya keberadaan GIC tetap dipertahankan. Dengan kemunculan berbagai konflik politik di Semenanjung Korea yang kian memperburuk hubungan kedua Korea, keputusan Korea Selatan tersebut menjadi sebuah hal yang dapat dipertanyakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki dua kepentingan utama dalam GIC, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, yang menunjukkan pemahaman pendekatan fungsionalisme dalam persepsi Pemerintahan Lee Myung-Bak terhadap GIC.

---

Gaeseong Industrial Complex (GIC) is a form of economic cooperation between South Korea and North Korea, agreed during Kim Dae-Jung’s administration. After Lee Myung-Bak’s administration which is conservative has inaugurated, in fact the existence of GIC was still being endured. With the political tensions risen up in Korean Peninsula which are worsening the Inter-Korean relations, these South Korea’s decision is questionable. The results of this research shows that South Korea has two major interests in GIC, which are economic interest and political interest, showing the understanding of functionalism approach on the perception of Lee Myung-Bak’s administration towards GIC."

"ABSTRAKKebijakan pinjaman dari Bank Dunia merupakan objek yang rentan dikritik oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Meskipun demikian, Bank Dunia sebagai rezim pembangunan memiliki mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan konteks permasalahan ekonomi politik internasional. Pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) yang diformalisasikan pada tahun 2004 berfungsi untuk menggantikan pinjaman penyesuaian struktural (SAL). Dengan memetakan aktor yang berperan dalam perubahan dimensi normatif dari norma kebijakannya, maka perubahan kebijakan yang terjadi akan direfleksikan sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan yang mempengaruhi institusi Bank Dunia.

---

ABSTRACTWorld Bank lending policy is a vulnerable point, which often criticized by different actors in international system. But as an international regimes working in the realm of development, World Bank has its own mechanism to adjust its activities with the wider context of issues in international political economy. Development policy lending (DPL) was formalized in 2004, as a replacement for the structural adjustment lending (SAL). By identifying the actors who support the change in normative dimension of its policy norms, therefore policy change that happened will be observed as a consequence of paradigm change that influenced the practice of World Bank."

"ABSTRAKSkripsi ini menguji teori norma ekonomi Michael Mousseau menggunakan studi kasus Perang Dunia I. Metode yang digunakan adalah congruence test. Sepuluh negara objek yang terdiri dari Serbia, Austria-Hungaria, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, Turki Otoman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat dites terlebih dahulu memiliki norma contract intensive economy (CIE) atau tidak. Empat dari sepuluh negara terbukti masuk golongan negara CIE, yaitu Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian, penulis menguji dua hipotesis teori norma ekonomi melalui interaksi keempat negara tersebut di Perang Dunia I. Hasilnya, hipotesis pertama yang menyatakan negara CIE tidak akan saling berperang tidak terbukti dalam pengujian. Sedangkan, hipotesis kedua yang berbunyi negara CIE demokratis tidak akan menyerang negara demokratis lainnya bisa dibuktikan dalam pengujian.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to test Michael Mousseau’s economic norms theory with First World War as its case study. By using congruence test method, I test ten countries that involved in First World War. They are Serbia, Austro-Hungary, Russia, Germany, France, Great Britain, Turkey Ottoman, Italy, Japan, and United States of America. First, I examine which countries were fulfilling CIE characteristics. Germany, France, Great Britain, and USA passed this test. After that, I have to prove two hypotheses provided by this theory through the interactions of these states. The results show that first hypothesis which stated that CIE countries would be at peace with each other’s comes contrast with the facts. The second hypothesis, which stated that democratic CIE countries would refrain to attack another democratic countries, is well proven through the facts."

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"Setelah Perang Dingin berakhir, karakter tata kelola perlindungan pengungsi secara global berubah. Pengungsi lebih dilihat sebagai ancaman dan direspon dengan kebijakan yang restriktif oleh negara-negara tujuan. Berangkat dari kesenjangan literatur mengenai isu migrasi dari perspektif negara transit, penelitian ini menelaah wacana perlindungan pengungsi yang bergulir di kalangan aktor-aktor kunci dengan agensi yang dapat memengaruhi dinamika tata kelola yang berlangsung. Penelitian ini menemukan adanya kontestasi wacana dengan narasi-narasi yang didominasi aktor-aktor tertentu. Narasi tersebut adalah tentang istilah transit sebagai metafora dan mengarah pada preferensi perlindungan pengungsi yang sauvinistik. Wacana perlindungan pengungsi yang membuat penanganan pengungsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian terkait dengan kelanggengan power aktor negara sebagai aktor sentral dalam tata kelola yang berlangsung.

---

In the post-cold war era, global governance on refugee protection has changed. Refugee is merely seen as a threat and responded by restrictive policies in destination countries. Starting from literature gap on migration from transit country perspective, this research seeks to analyze how discourse on refugee protection evolves among key actors whose agency could influence ongoing governance on this issue in Indonesia. This research finds that discourse contestation takes place along with dominated narrations from certain actors. Those narrations are about transit term as a metaphor and tendency to take chauvinistic form of protection as preference. This discourse on refugee protection that makes refugee management neglect humanity values is related to state actor?s hegemony as central actor in this global governance."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis Laicite sebagai salah satu manifestasi nilai-nilai sekularisme di Prancis dan dampaknya terhadap komunitas Muslim di Prancis ketika Laicite diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan formal. Argumen utama penulis adalah Laicite merupakan bentuk Cultural Defense Prancis terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan apa yang telah dimaknai dan diyakini Prancis pasca Revolusi Prancis. Pertama, penulis mengulas Laicite sebagai landasan normatif dan gambaran tentang komunitas Muslim di Prancis. Kedua, penulis mengelaborasi bagaimana Prancis memaknai dan menerapkan Laicite sebagai Cultural Defense yang diawali dengan menciptakan sebuah Cultural Hegemony. Ketiga, penulis menjelaskan implikasi mdash;sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hukum mdash;penerapan Laicite yang dialami oleh kaum minoritas imigran muslim Prancis. Penulis menggunakan Historical Representation dibantu dengan wawancara terbatas sebagai metode penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian transnasional dalam ilmu hubungan internasional.

---

ABSTRACT This paper analyzes Laicite as one of the manifestations of secularism in France and its impact on the Muslim community in France when Laicite is implemented in various forms of formal policies and rules. The author 39 s main argument is Laicite is a form of French Cultural Defense against values that are considered contrary to what has been interpreted and believed in France after the French Revolution. First, the author reviews Laicite as the normative foundation and description of the Muslim community in France. Secondly, the author elaborates on how the French interpreted and applied Laicite as Cultural Defense which began by promoting the concept of Cultural Hegemony. Thirdly, the authors explains the social, political, cultural, and legal implications of the Laicite application experienced by a minority of French Muslim immigrants. The author uses Historical Representation assisted by a limited interview as a research method. This research is expected to contribute to transnational studies in the discipline of international relations."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."