Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. hasil penelitian ini adalah nasabah yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak terafiliasi bank.

---

ABSTRACT
This thesis explains regarding the bank's liability for customer losses due to violation bank secrecy causing by bank affiliated parties. This thesis research is a normative juridical research with consideration that the starting point of the research is the analysis of laws and regulations related to banking law especially related to bank secrecy. This research report is the aggrieved customer could asking for responsibility to the affiliated parties.

Abstrak :
ABSTRAK

Salah satu perkembangan transportasi saat ini adalah layanan jasa transportasi dengan menggunakan sarana aplikasi atau media online. Namun, keberadaan transportasi berbasis aplikasi tersebut menimbulkan pro dan kontra mengenai legalitasnya, serta tidak jarang menimbulkan perselisihan dengan transportasi konvensional. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai konsep dan peraturan transportasi berbasis aplikasi dan juga menganalisis apakah pasar bersangkutan (relevant market) taksi berbasis aplikasi sama dengan taksi konvensional serta potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh taksi berbasis aplikasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Landasan yuridis transportasi secara umum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Akan tetapi peraturan tersebut telah dihentikan sementara dan belum ada regulasi yang pasti mengenai transportasi berbasis aplikasi. Ditinjau dari hukum persaingan usaha, keberadaan taksi berbasis aplikasi tidak memiliki pasar bersangkutan yang sama dengan taksi konvensional. Namun, dampak keberadaan taksi berbasis aplikasi sangat dirasakan dan mempengaruhi keberadaan taksi konvensional. Selain itu, taksi berbasis aplikasi saat ini telah memiliki posisi yang dominan di bidang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kondisi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni Pasal 6 terkait diskriminasi harga, Pasal 19 terkait diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, Pasal 20 terkait predatory pricing, Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (2) terkait pengambilalihan.

---

ABSTRACT

---

One of the current transportation developments is the transportation services by using the means of application or online media. However, the existence of such application-based transportation raises the pros and cons of its legality, and often leads to disputes with conventional transportation. This study attempts to analyze concepts and regulations of application-based transportation and also to analyze whether the relevant market application-based taxi are the same as conventional taxi and potential violations of Law No. 5 of 1999 by application-based taxi. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary data or library material, which then analyzed by using qualitative method. The general juridical basis of transportation refers to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. Ministry of Transportation has issued Regulation of the Minister of Transportation No. 108 of 2017 on the Implementation of Public Transportation of People Without the Road Trajectory. However, the regulation has been suspended and there is no definite regulation on application-based transportation. Judging from the law of business competition, the existence of application-based taxi does not have the same relevant market with conventional taxi. However, the impact of the existence of applications-based taxi is perceived and affects the existence of conventional taxi. In addition, application-based taxi currently has a dominant position in the area of public transportation of people without the road trajectory. This condition has the potential to violate Law No. 5 of 1999 is Article 6 related price discrimination, Article 19 related to discrimination against certain business actors, Article 20 related to predatory pricing, Article 25 and Article 28 paragraph (2) related to acquisition.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengan sistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakan rumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACT
Health services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to the hospital.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengangkat persoalan petani swadaya kelapa sawit dalam menghadapi standar keberlanjutan yang berlaku atas produk kelapa sawit mereka, berupa Tanda Buah Segar TBS . Fokus studi ini adalah menampilkan pengalaman petani di dua desa di Kalimantan Tengah dalam mencari cara dan langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi standar RSPO Roundtable Sustainable Palm Oil , terutama ketika menggunakan hukum sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi standar pasar. Untuk memeriksa pengalaman-pengalaman tersebut maka studi ini menggunakan metode sosio-legal untuk mengeksplorasi aspek sosial dalam penggunaan hukum, sekaligus memperlihatkan kenyataan sosial dalam dari hukum. Sehingga penelitian lapangan akan memeriksa hukum investasi dan perkebunan dalam konteks dua desa ketika digunakan untuk memenuhi standar pasar terhadap keberlanjutan.

---

ABSTRACT
This thesis is to disclose the problem of oil palm smallholder farmers in facing the global sustainability standards to crude palm oil. The focus of this study is describing the experiences of farmers in two villages in searching for precise ways and steps to fulfil the Roundtable Sustainable Palm Oil standards, especially in dealing with laws as the instrument to achive the requirements of the standard. To analyse those experiences, this study uses the the socio legal method to explore the social aspects of experiencing with legal instruments and at the same time portraying the reality of laws on the ground. The study will challenge whether plantation laws and investment laws are implemented as such when farmers are facing the requirements to achieve the sustainability standards.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas kuorum kehadiran dari RUPS LB yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kasus posisi; dan (ii) peran dan tanggung jawab Notaris TT dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS LB yang tidak memenuhi kuorum kehadiran. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kuorum kehadiran RUPS LB tidak valid sehingga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sehingga Akta Berita Acara RUPS LB tidak dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Adapun peran dan tanggung jawab Notaris TT adalah bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, atas pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB. ......This research discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders of which was carried out based on the Karawang District Court Decree No. 147/Pdt.P/2017. Article 80 of Company Law allows shareholders to hold a GMS by submitting a petition to the District Court. In holding a GMS, the relevant shareholder as well as the party appointed as Chair of the Meeting must comply with the provisions in the Company Law and also the company's articles of association, including the provisions regarding attendance quorum. This study analyzes: (i) the validity of the attendance quorum of the EGMS held based on a court order in a case of position; and (ii) the roles and responsibilities of Notary TT in preparing the Deed of Minutes of EGMS which did not meet the attendance quorum. The method of this research is doctrinal, with an explanatory-analytical research typology. The results of the discussion of this study are that the attendance quorum for the EGMS is invalid and therefore illegal because it does not comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law so that the Deed of Minutes of the EGMS was not made based on the facts that occurred. The role and responsibility of Notary TT is based on criminal law, civil law, the Notary Law, and also the Notary Code of Ethics, for violations in making the Minutes of the EGMS.

Abstrak :
ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development.

Abstrak :
ABSTRAK

Sebelum adanya internet dan mesin pencari (search engine), tampaknya kita menikmati keadaan perlindungan atas kerahasiaan pribadi. Foto-foto dan kenangan-kenangan hanyalah sebuah konsumsi domestik. Walaupun dapat diungkapkan kepada publik, tetap membutuhkan waktu dan biaya yang besar bagi seorang researches untuk mencari dan menyatukan seluruh informasinya. Berjalanlah waktu, dan keseluruhan tugas itu menjadi semakin mudah, lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang berlebih dan, gratis. Dengan mengonsumsi begitu banyaknya jumlah informasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, para pengguna internet kini menjadi semakin terbuka untuk menjadi subjek profil dan dilakukannya modifikasi-modifikasi atas informasi dirinya sendiri. Sejauh manakah hubungan antara privasi dengan data pribadi dalam kebebasan arus data maupun informasi, bentuk pelanggaran-pelanggaran atas privasi terhadap data pribadi, dan bagaimanakah hukum positif di Indonesia sepatutnya melindungi privasi setiap individu merupakan permasalahan yang penting untuk dijawab. Penyusunan Tesis ini menggunakan metode normatif, dengan langkah-langkah studi kepustakaan yang menelaah data-data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan lainnya. Tesis ini ingin menunjukan bahwa dalam praktek di masyarakat, privasi adalah benar-benar ada, benda nyata yang melekat dalam diri setiap individu, walaupun privasi itu tidak berwujud, dan akhirnya, harus dapat disimpulkan bahwa privasi haruslah menjadi sebuah pembebas dalam hubungan antar manusia.

---

ABSTRACT

---

Before the internet and search engine, it seems we enjoy a state of protection of privacy. Photos and memories were domestic consumption. Although it can be disclosed to the public, it still requires a lot of time and money researcher to found and unite them. There was time lapsed and the whole task becomes easier, faster, and does not require extra time and, free. Consuming more and more information which that had never thought before, internet users are now becoming a subject of privacy and making modifications to their information its self. What is the relationship between privacy and personal data in freedom of data flow or information, form of violations of privacy and personal data, and how law in Indonesia should protect privacy of all individual persona is important problems to answer. This Thesis wants to show in practice privacy is really there, an avatar object that are attached to every individual even though they are not tangible, and finally shall be concluded that privacy must be a barrier in human relationships.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang diatur dalam perjanjian internasional AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia melalui OECD untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan perlawanan pajak yang banyak sekali terjadi. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pentingnya rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, dan ketentuan-ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang berlaku dalam AEOI. Tesis ini juga membahas masalah-masalah yuridis yang terjadi dalam pemberlakuan pembukaan informasi bank. Adanya Perpu No. 1 Tahun 2017 memberikan solusi terhadap kegentingan yang memaksa Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam AEOI. Namun, masalah-masalah yuridis yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masih perlu untuk dipikirkan solusinya.

---

This thesis discusses the provisions of bank secrecy for tax purposes stipulated in the internasional agreement, AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI is an international agreement made by the countries of the world, through the OECD, to tackle the overwhelming problems of tax resistance. In this thesis will be discussed the importance of bank secrecy in banks rsquo business activities, tax as one of the largest sources of state revenues, and the provisions of bank secrecy for tax purposes that apply in AEOI. This thesis also discusses the juridical issues occur in the enactment of bank information disclosure. The existence of PERPPU No. 1 Tahun 2017 provides a solution to the urgency that forces Indonesia to implement its commitment in AEOI. However, juridical issues relating to public trust still need to be considered solutions.

Abstrak :
Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. ......Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity.