Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan model Miyazawa. Pengembangan tabel input-output menjadi tabel Miyazawa dilakukan dengan memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor dalam perekonomian dan membagi sektor tersebut menjadi tiga kelompok menurut pendapatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata di Sulawesi Tengah semakin memperbesar ketimpangan pendapatan meskipun dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang ditimbulkannya lebih banyak diserap oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menyarankan apabila pemerintah ingin memperbaiki distribusi pendapatan, maka alokasi pengeluaran pemerintah bidang pariwisata sebaiknya terfokus pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dan lebih memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah pada program dan kegiatannya.

---

This research uses The Input-Output analysis and The Miyazawa model. The Miyazawa model constructed by inserting the household as an endogenous factor and then dividing them into three groups based on their income level. The conclusion of this research is that the government expenditure in tourism and culture in Central Sulawesi increasing income inequality although its impact on the total amount of labor is more absorbed by the group of low-income households. The results suggest that if the government wants to improve income distribution through the tourism policy, the allocation of government expenditure should focus on Tourism and Cultural Services sector with more empowering the low-income household groups on programs and activities."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan BI Rate terhadap perkembangan suku bunga kredit investasi bank umum. BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan sejak Juli 2005 dengan sasaran antara adalah suku bunga perbankan. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdiri dari tingkat suku bunga kredit investasi, BI Rate, pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan suku bunga SIBOR. Rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2009. Metode ekonometri yang digunakan adalah model ECM (Error Correction Model). Metode ini berguna untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek atas variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, faktor lain berupa pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan SIBOR juga mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh BI Rate saja.

---

This thesis discusses the influence of the BI rate policy on the investment loan rate of commercial banks. BI Rate is the monetary instruments used since July 2005 with goals of the bank's interest rate. This thesis was motivated by the widespread publicity in the media stating that the decline in the BI Rate was not followed by a decline in lending rates. Data used are monthly time series data consisting of investment loan rate, the BI Rate, loan growth, U.S.$ Exchange Rate, inflation and SIBOR. Range of the observation start from July 2005 to December 2009. Econometric method used is Error Correction Model (ECM). This method is useful to look long-term and short-term relationships on independent variables used to the dependent variable. The results obtained showed that the BI rate affect both investment loan rate in the long term and short term. In addition, other factors such as growth, U.S.$ exchange rate, inflation and SIBOR movements also affect the investment loan rate. Thus, the investment loan rate movements are not solely be influenced by the BI Rate."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Tesis ini mencoba mengetahui peranan sektor keuangan, khususnya perbankan dan pasar modal, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian secara empiris mengindikasikan bahwa dalam periode 1997 sampai dengan pertengahan 2009 terdapat bi-directional causality antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan penyaluran kredit dan one-way causality yang berasal dari output riil menuju kapitalisasi saham di pasar modal. Hasil dari Vector Error Correction Model (VECM) cenderung mendukung hipotesa bahwa sistem keuangan berperan sebagai mesin yang mampu mendorong (boost) pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ketersediaan kredit guna memfasilitasi investasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan output riil.

---

This thesis tried to find out the role of the financial sector, especially banking and capital markets, to encourage the economic growth in Indonesia. Empirically test results indicate that over the period from 1997 to mid 2009, there are bi-directional causality between economic growth and credit volume in Indonesia and one-way causality from real output to the market capitalization. Vector Error Correction Model (VECM) methodology result seem to give strong support to the hypothesis that financial system can be an engine of economic growth in Indonesia through investment facilitation, which will generate growth in real output."

"Pembangunan daerah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Output Sektor pertambangan dan penggalian regional provinsi yang menerima penanaman modal asing langsung (FDI) pada kegiatan hulu minyak bumi di 14 provinsi penghasil minyak bumi. Data yang dianalisis berupa data sekunder periode tahun 2002-2008 dengan menggunakan metode analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap Output Sektor Pertambangan dan Penggalian Regional Provinsi. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah. Selain FDI, tenaga kerja juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap output sektor pertambangan dan penggalian.

---

Regional Development aimed to improve community`s welfare. Regional development acts as an integral part of national development. Therefore, factors influencing economic growth, is found to be important to be studied. This research aimed to analyze the Output of Mining and Quarrying Sector of 14 Regional Provincial receiving Foreign Direct Investment on the upstream mining industries. Data analyses consist of secondary data for period of 2002-2008 obtained from competent institution. Based on research, it is found that FDI is significantly influence the Output of Mining and Quarrying Sector on Regional Provincial. Other than FDI, labor is also has significant influence to Output on Sector of Mining and Quarrying Regional Provincial."

"TAP MPR No IX/MPR/2001, mengesahkan sebuah ketetapan yang memberikan kerangka hukum bagi reformasi hukum yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Pada tahun 2006 - 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Keduanya memberikan nilai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan reformasi agraria. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan stigma politik dan trauma sebelumnya di Indonesia berkaitan dengan reformasi agraria. Program ini terkait dengan pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Studi ini membahas dampak dari Program Reformasi Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) telah berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga tanah, penggunaan lahan lebih progresif, meningkatkan akses kredit, munculnya peluang-peluang untuk mengembangkan sumber ekonomi baru seperti Penggemukan Sapi dan budidaya kambing.

---

The People's Consultative Assembly (MPR) Decree No. IX/MPR/2001, passed a decree which provides the legal framework for the reform of laws relating to agrarian reform and natural resources management. Subsequently, In year 2006 ? 2007, Susilo Bambang Yudhoyono regim introduced National Agrarian Reform Program (PPAN). Both has contributed significant value in generating policy encouraging agrarian reform. The inception of this stipulation is very important to eliminate previous political stigma and trauma in Indonesia relating to land reform. This program is related to the arrangement of land control, ownership, using, and utilization, which implemented in order to achieve law assurance, protection, justice, and prosperity for all of Indonesian people.The study discusses the impact of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in Sidorejo Village, Bangun Rejo Subdistrict, Central Lampung District. The method of this research applied is descriptive quantitative method.The study has therefore revealed that national agrarian reform program (PPAN) has been successful in improving tenure security which lead to promote economic investment on land, increasing land price, most progressive use of land, improving credit access, emergence of new economic opportunities such as Beef Cattle Fattening and goat farming."

"Tesis ini membahas Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur Tahun 2010.(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur). Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti semua orang. Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi penanggulangan kemiskinan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) penilaian para penyelenggara SD terhadap dana BOS ini, yaitu: (a) apakah jumlahnya memang telah dirasakan memadai; (b) apakah memang begitu membantu dalam pemberian pelayanan yang baik kepada siswa?;(c) apakah waktu penerimaan dana sesuai dengan yang semestinya?;.(ii). Sejauh ini, untuk pembiayaan apa sajakah dana BOS ini digunakan?Penelitian ini bertujuan (i).Memaparkan penilaian para penyelenggara SD di Jakarta Timur terhadap dana BOS; (ii). Memaparkan perihal penggunaan dana BOS oleh para penyelenggara SD di Jakarta Timur. Metode penelitian ini meliputi: metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data di peroleh dengan teknik pengumpulan data, yang terdiri dari data primer, berupa; studi kepustakaan dan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula di bebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi pengganggu kegiatan belajar mengajar.Rekomendasi antara lain, searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diharapkan untuk operasional sekolah yang menunjang peroses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD BOS dan sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua siswa paling dominan. Keberadaan BOS tetap dipertahankan, jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan serta realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairan diawal bulan harus dapat terwujud. Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian 20% dari anggran APBN kepada penggunaan dana BOS harus di perdayakan secara kritis demi tercapaianya tujuan BOS itu sendiri bagi masa depan yang lebih baik.

---

This thesis discusses The study of the used of school operation fund at some public elementary school in east Jakarta in 2010. (Case: in public elementary in east Jakarta municipality). Education is something that must be followed by everyone. Education is one key to poverty alleviation, both in the medium and long term.Problems in this study were (i) assessment of the primary organizers of the BOS funds, namely: (a) whether the amount is already being felt inadequate, (b) whether it is so helpful in providing good service to students? (C) whether the timereceipt of funds in accordance with the schedule?;. (ii). So far, to finance what are the BOS funds were used?This study aims to (i). Describe the assessment of the organizers of the primary school in East Jakarta to the BOS funds, (ii). Describe about the use of the funds by the organizers of the primary school in East Jakarta.Methods of study include: methods of empirical and juridical approach specification descriptive analytical research. The data was obtained with a data collection technique, which consists of primary data, in the form; study of literature and secondary data.Results of this study is the BOS was able to strengthen the ability of schools to provide course materials and additionaln activities to students. Therefore some components originally in charge of parents through the SPP to be reduced, an increase in quality and quantity of educational facilities, the burden of school fees be reduced, can be felt the community will be able to reduce school dropouts. Barriers to implementation include the melting BOS BOS is often too late, it is becoming bullies teaching and learning activities.Among other recommendations, the direction of utilization of funds should aim BOS BOS really - really expected that support for school operations peroses study, the source of school funding comes from the BOS Budgets and parental contributions, all three components of parental contributions was the most dominant.BOS is maintained, the amount of the budget should be increased and the disbursement of funds and the realization of BOS conducted each quarter and the beginning of the month the disbursement must be realized. This study we can conclude that administration of 20% of its budget to the use of the funds must be empowered as critical for the achievement of goals BOS itself for a better future."

"Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan. Pengukuran kinerja yang dilakukan selama ini hanya mengukur kinerja aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Pengukuran ini tidak mengakomodir output kinerja berupa jasa layanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja Kantor Perwakilan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard karena dengan pendekatan ini kinerja Kantor akan diukur melalui 4 perspektif kinerja yaitu perspektif pelanggan, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal dan perspektif keuangan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja Kantor Perwakilan termasuk dalam kategori baik dengan hasil pengukuran pembobotan berimbang diperoleh nilai rata-rata kinerja variabel 3,97 dan nilai kinerja akhir 79,35. Untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan aspek kinerja dengan nilai paling rendah maka disarankan kepada Kantor untuk mengupayakan pemberian pendidikan dan pelatihan khususnya kepada pegawai yang bertugas langsung dalam pemberian layanan dan secara umum seluruh pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

---

Representative office of the West Java provincial government is a regional work units that have a basic task to formulate and define technical policy and the implementation of inter-institutional relation, promotions and information and protocol. Performance measurement that been done only measure the performance of the financial aspects and performance accountability of government agencies (LAKIP). This measurement does not accomodate the output performance of service. This research was conducted to measure the performance of representative office using the balanced scorecard approach because with this approach, performance will be measured through four perspectives which are costumer perspektif, learning and growth perspective, internal business perspective and financial perspective.The results of this research indicate that overall performance of representative office is good with the measurement after a balanced weighting, obtained average values of performance variables is 3,97 and final performance values is 79,35. To maintain performance and improve aspects of performance with the lowest value, this study gives recomendation to Representative office of the West Java provincial government ti improve education and training to employees who served directly in servise delivery and in general all employees of the representative office of the west java provincial government."

"Tesis ini membahas salah satu cara untuk meningkatkan penetrasi pemakai internet di Indonesia, hal ini dilatarbelakangi bahwa penetrasi pemakai internet masih cukup rendah serta jumlah kekosongan jaringan masih cukup banyak serta masih mahalnya harga sewa jaringan langsung ke pengguna.Tujuan pembahasan ini adalah menghitung besar sewa jaringan dengan pola LLU serta menghitung kelayakan investasi bagi new entrant (operator baru) dengan asumsi bahwa yang berubah adalah besaran sewa jaringan.Hasil perhitungan untuk sewa jaringan diperoleh harga minimal (replacement cost) Rp.38.812,68, Bagi new entrant (investor baru) agar tertarik untuk melakukan investasi maka dilakukan perhitungan kelayakan investasinya dan dikategorikan layak apabila NPV >0 serta IRR > WACC, yang memenuhi syarat dalam kategori tersebut adalah untuk sewa jaringan yang besarannya adalah minimal Rp. 38.812,68 sampai dengan Rp.142.300,00.Dari hasil diatas disarankan agar di Indonesia disusun regulasi yangmengatur pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan pola LLU. Dampak positifnya adalah perekonomian meningkat dan dampak negatifnya bisa terjadi penurunan kualitas pelayanan.

---

This thesis describes one way to increase penetration of Internet users inIndonesia, this backdrop that the Internet user penetration is still quite low and the number of vacancies is still quite a lot of network and still high prices of leased line directly to the user.The purpose of this discussion is to calculate the lease of the network with the pattern of investment in LLU and calculate eligibility for the new entrant (new operators) with the assumption that the change is the amount of rental network.Results of calculation for the network lease obtained a minimum price (replacement cost) Rp.38.812, 68, For the new entrant (new investors) so interested in investing then count feasibility of the investment and categorized feasible if NPV> 0 and IRR> WACC, qualified in that category is to lease network that amount is at least Rp. 38812.68 up to Rp.142.300, 00.From the above results it is suggested that Indonesia has been formulated regulations governing the development of telecommunication infrastructure with the pattern of LLU. Its positive impact is the economic rise and its negative impact can decrease the quality of service."