Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh variabel pendapatan, suku bunga, nilai tukar Rupiah dan harga terhadap permintaan denominasi uang kartal di Indonesia.Model yang digunakan adalah model regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu triwulanan periode 1993.I sampai dengan 2004.IV dan model regresi linier dengan menggunakan data panel tahunan periode 1996 sampai dengan 2004 untuk enam propinsi yang mewakili enam Kantor Bank Indonesia.Hasil regresi linier dengan menggunakan data panel lebih sesuai dengan teori karena lebih mencerminkan kondisi perekonomian masingmasing daerah. Hasil regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu lebih menggambarkan kondisi agregat.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data runtun waktu menunjukan pengaruh variabel-variabel ekonomi PDB berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh positif pada denominasi Rp 20.000. Variabel IHK pengaruh positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap : permintaan denominasi Rp lO.000 dan Rp 20.000. Variabel nilai tukar berpengaruh negati terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpenagruh - positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp lO.000 serta berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 dan Rp l.000.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data panel menunjukan variabel PDB berpengaruh positif terhadap denominasi Rp lOO.000, Rp 20.000, Rp 5.000 dan Rp l.000 serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000. Variabel IHK berpengaruh positif terhadap denominasi Rp 100.00, Rp 50.000, Rp 10.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp 20.000 dan Rp 5.000. Variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp lOO.000, Rp 50.000 dan Rp 10.000, serta berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp. 20,000, Rp 5.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp 20.000, Rp lO.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta berpengaruh pegatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 100.000 dan Rp 50.000.Hasil penelitian selama periode pengamatan menunjukkan bahwa permintaan denominasi uang yang diminati masyarakat adalah denominasi Rp l.000 untuk denominasi kecil serta denominasi Rp lOO.000 dan Rp 50.000 untuk denominasi besar. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan jika terjadi perubahan pada variabel-variabel ekonomi perlu dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap denominasi-denominasi uang yang banyak diminati masyarakat."

"Dalam konteks perekonomian, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai penyediaan barang dan jasa sosial (barang publik). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut tidak mungkin disediakan melalui mekanisme pasar, karena sifat konsumsinya non-rivalry dan non excludable. Di Indonesia, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Semua kegiatan Ditjen RLPS tersebut membutuhkan pembiayaan melalui suatu penganggaran, terlebih lagi Ditjen RLPS harus mengalokasikan anggaran dimaksud kepada Unit Pelaksana Teknis-nya (UPT) yaitu 31 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang tersebar di seluruh provinsi.Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas. Dalam penentuan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen RLPS oleh pusat, belum diketahui efisiensinya (balk efisiensi secara finansial maupun ekonomi).Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan :1) Mengetahui berapa tingkat anggaran yang efisien untuk tiap BPDAS berdasarkan multi output dan inputnya.2) Untuk mengetahui kemajuan kinerja kegiatan penganggaran pada 31 Balai Pengelolaan DAS pada kurun waktu tahun 2002 - 2004. Apakah terjadi perbaikan efisiensi seteiah diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) mulai tahun 2003 atau tidak.Sedang hipotesis yang akan diuji :1) Alokasi anggaran pada 31 Balai Pengelolaan DAS belum efisien2) Efisiensi Alokasi anggaran kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Balai Pengelolaan DAS dalam kurun waktu dari tahun 2002 s/d 2004 terus meningkatMetode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, meliputi :1. Analisis efisiensi alokasi anggaran berdasarkan metode Data Envelopment Analysis (DEA).2. Analisis statistika parametrik Uji Beda Rata - Rata efisiensi alokasi anggaran antara tahun 2002 - 2004.3. Analisis finansial melalui kriteria NPV, B/C ratio dan IRR.Melalui perhitungan dengan metode pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan Multi-Input / Output menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), didapatkan alokasi anggaran yang efisien pada tiap BPDAS. Dengan menggunakan Model DEA-I (Satu Input : Anggaran dan Multi Output) didapatkan bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk tiap BPDAS belum efisien, dimana rata-rata efisiensi adalah : tahun 2002 (58,85%), tahun 2003 (63,26%) dan tahun 2004 (66,39%). Sedang dengan menggunakan Model DEA-II (Dua Input : Anggaran dan Jumlah Pegawai, Multi Output) terlihat juga bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk tiap BPDAS belum efisien, dimana rata-rata efisiensi (rasio alokasi anggaran yang diberikan dengan alokasi anggaran yang efisien) adalah : tahun 2002 (60,94%), tahun 2003 (65,01%) dan tahun 2004 (67,75%).Berdasarkan uji beda rata-rata baik pada model DEA-I maupun DEA-II, menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran untuk tiap BPDAS dari tahun 2002 ke 2003 tidak berbeda nyata (belum meningkat). Begitu juga jika dibandingkan antara tahun 2004 dengan 2002. Hal ini juga dapat dijadikan indikasi bahwa penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) pada tahun 2003 masih bersifat masa transisi (masa pembelajaran sistem barn) sehingga hasilnya belum terlihat merubah efisiensi. Namun demikian secara absolut terlihat bahwa nilai rata-rata efisiensi alokasi anggaran tetap meningkat dari tahun 2002 ke tahun 2003 dan tahun 2004.Untuk mengalokasikan anggaran lebih efisien kepada 31 Balai Pengelolaan DAS dengan metode DEA, seharusnya cukup dengan memperhitungan output-output atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan DAS. Dengan adanya jenis output / kegiatan tambahan yang bisa jadi bukan prioritas program (usulan kegiatan yang hanya bersifat untuk mendapatkan anggaran sebesar-besarnya) menyebabkan efisiensi alokasi anggaran menjadi lebih kecil.Berdasarkan pengalokasian anggaran melalui Metode DEA dengan hanya mempertimbangkan output / kegiatan prioritas, ternyata adanya ketidakefisienan dalam anggaran yang diberikan selama ini. Sebenarnya dapat dihemat anggaran sebagai berikut : tahun 2002 sebesar Rp 15,314,261.35 (24,80 1), tahun 2003 sebesar Rp 8,710,401.81 (13,57 %) dan tahun 2004 sebesar Rp 9,089,498.00 (11,58 Io).Mengingat ukuran efisiensi alokasi anggaran yang didapatkan melalui metode DEA lebih bersifat relatif bukan absolut (hal ini yang menunjukkan dari kelemahan metode DEA), untuk itu perlu juga dinilai secara finansial bagaimana pemanfaatan input sumber daya (anggaran) yang dialokasikan. Ternyata suatu Balai Pengelolaan DAS dengan nilai efisiensi alokasi anggaran yang lebih tinggi, belum tentu pasti mempunyai efisiensi secara ekonomi juga lebih besar dibanding dengan Balai Pengelolaan DAS dengan nilai efisiensi alokasi anggaran yang lebih kecil."

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"ABSTRAKProvinsi DKI Jakarta menghadapi permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi seperti kota-kota di negara berkembang lainnya. Pengangguran terbuka menjadi masalah bagi perekonomian karena pengangguran menunjukkanketidakseimbangan dalam perekonomian, yaitu kelebihan penawaran tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pengangguran di Jakartasepuluh tahun terakhir (2001-2012) dengan analisis deskriptif. Selain itu jugamenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran menggunakan data runtut waktu dari tahun 1985 sampai 2012 dengan analisisekonometrika. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran adalah mereka yangberumur 15-29 tahun, laki-laki dan berpendidikan tinggi. Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan tingkat pengangguran elastis dan berkorelasi negatif dengan perubahan PDRB per kapita dan porsi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB, sedangkan perubahan dalam porsi investasi hanya berhubungan negatifdengan tingkat pengangguran. Sebaliknya, perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum menunjukkan pengaruh positif pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran saat resesi ekonomi dunia tahun 2008-2012 terbukti signifikan lebih tinggi dari periode lainnya

---

ABSTRACTLike another cities in developing countries, DKI Jakarta Province is facing high unemployment rate. Unemployment has become a problem for the economy, sinceunemployment is an expression of unbalanced economy in term of excess laborsupply.This study analyzed the structure of unemployment in Jakarta for the lastdecade (2001-2012) using descriptive analysis. This studyalso examined the determinants of unemployment rate in Jakarta by applying econometric analysis using time series data from 1985 to 2012. The result shows that mostunemployed are those whose 15-29 years old, male and well educated. The econometric results show that unemployment rate is elastic and negatively correlated to the changes of GRDP per capita and the share of Services sector to GRDP. Changes in investment is negatively related to the unemployment rate. Otherwise, changes in labor force participation rate and minimum wage show a positive effect on unemployment rate. When global recession occurs(2008-2012) unemployment rate is higher than previous period."

"Perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang meningkat pesat perlu diwaspadai karena dapat menghambat kesinambungan perkembangan ekonomi domestik. Tesis ini meneliti sustainabilitas ULN Indonesia terutama menggunakan ?pendekatan absorpsi makro? (macro-absorption approach) model Liviatan (1984) dengan memperhitungkan variabel-variabel ekonomi makro secara komprehensif, seperti: konsumsi, investasi, impor, dan cadangan devisa. Sustainabilitas dalam hal ini diartikan sebagai perkembangan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negerinya dengan tetap menjaga kesinambungan perkembangan ekonomi domestik dalam batasbatas minimum yang dianggap sehat. Dari hasil perhtungan dapat disimpulkan bahwa sustainabilitas ULN Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/98 memang relatif lebih baik dibandingkan sebelum krisis. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, hasil regresi atau uji ekonometri menunjukkan bahwa angka-angka indikator sustainabilitas ULN memiliki pengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

The rapidly growing external debt of Indonesia needs to be observed vigilantly as it could potentially hamper domestic economic development. This thesis examines the sustainability of Indonesia?s external debt mainly using macro-absorption approach (Liviatan model, 1984). This approach takes into account macroeconomic variables such as: consumption, investment, imports, and foreign exchange reserves in a more comprehensive manner. In this case, sustainability is defined as Indonesia's ability to meet its external debt repayment while maintaining the sustainability of domestic economy.

From the calculated indicators of external debt sustainability, we can conclude that the sustainability of Indonesia?s external debt after the 1997/98 economic crisis was relatively better than before the crisis. With regard to economic growth, econometric tests (regression output) show that the indicators of external debt sustainability have significant and opposite effects on economic growth."

"Badan Layanan Umum Daerah (BLUD Transjakarta Busway harus bersifat profit oriented namun masih tidak meninggalkan fungsi social oriented. Sebagai ?pelayanan umum? maka pengelolaan busway ditekankan pada pemberian akses dan kemudahan kepada masyarakat yang berarti bahwa unsur keterjangkauan menjadi penting. Sehubungan dengan kualitas pelayanan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepuasan pelanggan Transjakarta Busway yang didasarkan konsep lima dimensi penting dari suatu pelayanan (service), yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan TransJakarta Busway milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menganalisis tingkat pelayanan operator bus way berdasarkan persepsi penumpangnya, mengajukan suatu rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan kepada operator busway Trans Jakarta untuk pelayanan yang diberikan kepada penumpangnya.Penelitian ini membatasi bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (masyarakat pengguna jasa layanan) TransJakarta Busway milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah faktor pelayanan yang meliputi : reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible.Kualitas pelayanan TransJakarta Busway secara keseluruhan belum memenuhi ekspektasi (harapan) pelanggan, dengan Servqual Score sebesar -0,5396. Dengan servqual score-nya negatif mengindikasikan terdapat kesenjangan pelayanan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap pelayanan riil (kinerja) TransJakarta Busway.Perlu adanya kegiatan perbaikan kualitas pelayanan untuk masing-masing dimensi dilihat dari skor servqual yang memiliki kesenjangan negatif tertinggi. Agar kualitas pelayanan berhasil, maka perlu adanya pembenahan intern, fasilitasi, dan evaluasi bagi seluruh pelaku dalam organisasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

---

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta Busway must be profit oriented, but still did not leave a social function oriented. As a "public service" then the busway management emphasis on providing access and convenience to the public which means that the element of affordability is important. With respect to service quality, researchers interested in conducting customer satisfaction research based on the concept of Transjakarta Busway five key dimensions of a service (service), ie reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible.

The purpose of this study was to determine the effect of quality of service to the level of community satisfaction with the service user's TransJakarta Busway Jakarta Provincial Government, bus operators to analyze the level of service based on the perception of passengers way, puts forth a recommendation to improve the quality of service to the Trans Jakarta busway operators for services provided to the passengers.

This study limits the variables that influence customer satisfaction (public service users) TransJakarta Busway Jakarta provincial government-owned factors include services that include: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible.

TransJakarta Busway service quality as a whole has not met expectations (expectations) customers, with the SERVQUAL score of -0.5396. With his servqual negative score indicates there is a gap between customer expectations of service with the customer's perception of the real service (performance) TransJakarta Busway.

Need for service quality improvement activities for each dimension of the score servqual seen that has the highest negative gap. In order for quality of service is successful, it is necessary internal reform, facilitation, and evaluation for all players in the organization to provide quality service."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat Propinsi Aceh pada periode sebelum konflik(1980-1989), masa konflik (1990-2005) dan pasca perjanjian Helshinky (2006-2011). Metodologi penelitian ini pada dasarnya merupakan studi empiris. Desain penelitian yang dipakai adalah metodologi deskriptif kualitatif.Selain itu juga dilakukan analisis kuantitatif atau analisis ekonometrika. Data sekunder terutama bersumber terutama dari BPS, Pemda Aceh, World Bank dan sumber lain yang valid. Terdapat dua model yang diestimasi yaitu:Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik. Hasil penelitian menunjukkan Konflik berpengaruh negatif secara keseluruhan tehadap kinerja ekonomi. Konflik juga telah memperburuk tingkatkesejahteraan rakyat dimana kemiskinan, pendidikan dan kesehatan selama periode konflik terutamadi wilayah konflik juga terus memburuk. Selama periode pengamatan, PDRB tidak termasuk Migas lebih stabil dibandingkan dengan PDRB Migas, ini memberi harapan untuk memperbaiki Aceh dengan tidak mengandalkan sektor Migas. Dengan menggunakan metode ekonometrik dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan investasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan APBD rill terhadap pertumbuhan PDRB tidak termasuk Migas sangatlah kecil. Hasil estimasi dengan menggunakan variabel terikat PDRB Migas ternyata hasilnya sangat tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Migas sulit dikontrol atau dikelolah oleh pemerintah. Ini tidak lepas dari peranan sektor Migas dan begitu fluktuatifnya bisnis Migas di pasar internasional. Hasil analisis data berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan antara lain bahwa daerah penghasil sumberdaya alam khususnya Migas merupakan daerah yang mengalami konflik berat, ketimpangan struktur produksi ditunjukkan ketergantungan yang besar terhadap Migas. Saran kebijakan pemerintah Aceh harus segera dan terus menerus melakukan lagkah-langkah pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak cukup hanya berhenti pada perjanjian Helshinki tapi perlu perbaikanperbaikan internal khususnya pada Pemerintahan Aceh meliputi: penentuan prioritas utama pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja perekonomian serta kesejahteraan rakyat Aceh.

---

This research aims to analyze the growth and development of the economy and the welfare of the people of Aceh Province in the period before the conflict (1980-1989), the conflict (1990-2005) and post-agreement Helshinky ( 2006-2011).

The methodology of this study is basically an empirical study. Research design used in the conduct of research is a qualitative descriptive methodology. In addition, quantitative analysis or econometric analysis. Secondary data is mainly sourced mainly from the BPS, the Aceh government, World Bank and other valid resources.There are two models are estimated as follows:

Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik

Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik.

The results showed an overall negative impact Conflict against economic performance. The conflict has also exacerbated the level of prosperity in which poverty, education and health over a period of conflict especially in conflict area also continued to deteriorate. During the observation period, GDP excluding oil and gas were more stable than oil and gas GDP, this gives hope to improve Aceh's oil and gas by not relying to oil and gas.

By using econometric methods can be concluded that the effect of investment growth, labor force growth and growing budget rill on the growth of GDP excluding oil and gas is very small. Estimation results using the dependent variable was the result of Oil and Gas GDP is not very good, this suggests that the development of oil and gas GDP is difficult to control or managed by the government. It can not be separated from the role of oil and gas sector and so fluctuated oil and gas business in international markets.

The results of data analysis by district / city showed inter alia that the area of natural resources, especially oil and gas producer is an area that experienced heavy conflict, discrepancy production structure shown a great dependence on oil and gas.

Aceh government's policy advice should be immediately and continuously perform recovery steps of the economy and welfare of the people of Aceh, not enough to stop the Helshinky agreement but necessary internal improvements, especially in Aceh Government include: determination of development priorities that are directly related to government efforts improve economic performance and welfare of the Acehnese."

"Saat ini, kesadaran atas kebenaran suatu alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan semakin meningkat seiring dengan sikap kritis yang dilakukan baik oleh konsumen ataupun produsen terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi tersebut. Lalu bagaimana dengan pelayanan kemetrologian yang dilakukan guna menunjang tuntutan dari pasar tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metrologi terhadap perekonomian dan apa saja yang menjadi penghambat dalam peningkatan mutu pelayanan kemetrologian di provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan dua analisa dimana analisa pertama dengan simulasi perbandingan dari provinsi di wilayah Sumatera dengan melihat kontribusi metrologi terhadap perekonomian dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya dan analisa kedua dengan menggunakan waktu kebutuhan untuk mengetahui jumlah aktual tenaga penera dari data jumlah alat ukur yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau, lalu dalam mengetahui kelayakan dari suatu rencana digunakan metode Analisis Manfaat Biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) peranan metrologi dalam perekonomian sangat besar; (2) jumlah tenaga penera provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang dan perlu dilakukan penambahan guna meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan; (3) manfaat yang diberikan dari penambahan tenaga penera di provinsi Kepulauan Riau sangat layak untuk dilakukan.

---

Nowadays, awareness of the truth of a measuring instrument used in trade transactions are increasing with the critical stance taken either by the consumer or the manufacturer of the measuring instruments used in the transaction. And what about the metrology services performed to support the demands of the market, the study aims to determine how much influence metrology on the economy and what are the barriers to improving quality of care in the province of Riau Islands metrology. This study used two analyzes where the first analysis by simulation comparison of provinces in Sumatera to view metrology contribution to the economy by the number of available resources and second analysis needs to know the actual penera manpower time requirement in order to figure out the number of ideal penera province Riau Islands, and in knowing the feasibility of a plan to use Cost benefit Analysis method. Based on the survey results revealed that: (1) the role of metrology in the economy is very large, (2) the amount of force applica Riau Islands province is lacking and needs to be added in order to improve the quality of services provided, (3) the benefits provided from the addition of power applica in the province of Riau Islands is very feasible."

"Batubara merupakan sumber energi alternatif yang didaulat akan segera menggantikan posisi minyak bumi sebagai energi utama. Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar yang memasok kebutuhan batubara dunia. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan ekspor batubara Indonesia terutama faktor-faktor yang memengaruhinya. Negara tujuan Ekspor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Taiwan, Thailand, Pilipina, dan Malaysia. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan data panel, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang yaitu ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya, harga batubara Australia, PDB riil per kapita, harga minyak bumi setahun sebelumnya, dummy negara Cina dan India, dan dummy kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Seluruh variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang. Dari keseluruhan faktor yang signifikan memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang, ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya memiliki pengaruh yang paling dominan.

---

Coal is a source of alternative energy that is requested will soon replace the position of petroleum as a primary energy. Indonesia is one of the largest coal exporter which supplies the needs of the world?s coal. The aim of the writting of this thesis is to investigate the development of Indonesia coal export especially the factors that affect it. Destination countries which analyzed in this study are China, Japan, Rep. of Korea, India, Taipei, Thailand, Philipina, and Malaysia. Based on multiple regression using panel data obtained factors that affect Indonesia coal export are Indonesia coal export one year earlier, Australia coal price, real GDP per capita, price of petroleum one year earlier, dummy largest countries China dan India, and dummy Domestic Market obligation (DMO) policy. All of independent variables give positive influence on Indonesia coal export. Empirical findings also show that Indonesia coal export one year earlier provide the most dominant influence on Indonesia coal export."

"ABSTRAKLahan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, terutama bagi pertanian. Salah satu subsektor yang tumbuh secara cepat dalam sektor pertanian adalah subsektor perkebunan, terutama di Sumatera. Peningkatan output subsektor perkebunan ini mendorong adanya ekspansi perkebunan besar dalam hal luasan lahan. Berbagai macam izin usaha perkebunan baik perkebunan yang berada di luar kawasan hutan, maupun perkebunan yang berasal dari kawasan hutan dengan mudah diberikan dalam rangka peningkatan output tersebut. Akibatnya izin usaha perkebunan baru dengan luasan lahan skala besar semakin mengurangi porsi penguasaan dan penggunaan lahan masyarakat terutama petani, termasuk petani di perkebunan rakyat. Ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat terutama petani.Di lain pihak, banyak lahan perkebunan skala besar tersebut yang diterlantarkan. Lahan-lahan terlantar tersebut bukan hanya berada pada lahan kritis, tetapi banyak pula yang merupakan lahan subur dan produktif, sementara banyak petani penggarap atau petani gurem yang tidak memiliki aset dan akses atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mencari penyebab dari penelantaran lahan oleh pemilik lahan perkebunan skala besar di Sumatera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi output subsektor perkebunan, peningkatan produktivitas subsektor perkebunan mendorong adanya perluasan lahan perkebunan yang baru dan berakibat pada penelantaran lahan perkebunan. Selain itu lahan-lahan perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan juga menunjukkan kecenderungan untuk menjadi terlantar.

---

ABSTRACTLand is one of the important factors of production, especially for agriculture. One of the rapidly growing sub-sectors in the agriculture sector is the plantation subsector, especially in Sumatra. Increase in output of this plantation subsector encourage large plantation expansion, in terms of land area. Permit in a wide range of plantation estates outside the forest areas, or plantations from forest areas easily be given in order to increase the output. As a result, new plantation business license with the large-scale of land area, further reducing the portion of the public land use, especially farmers, including smallholder farmers. Inequality of ownership structure, control, use and utilization of the land is wounded sense of justice, especially farmers. On the other hand, many of the large-scale plantations were abandoned. The abandoned land is not only located on marginal lands, but many of them are fertile and productive land while many tenant farmers or small farmers do not have assets and access to land. Therefore, this study aimed to find the cause of the land abandonment by the owner of a large-scale plantations in Sumatra. Results of this study showed that the increase in the plantation subsector output contribution, increase in productivity plantations subsector, encourage the expansion of new plantations and resulted in the abandonment of plantations. Besides, plantation land from forested areas also tended to be neglected."