Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejarah menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950 ditandai oleh diplomasi dan perjuangan bersenjata. Cara_yang dipakai melalui perjuangan bersenjata dikenal dengan sejarah perang kemerdekaan. Sejarah perang kemerdekaan ini telah mencatat adanya andil para pelajar dalam berbagai pertempuran untuk menegakkan dan mempertanankan kemerdekaan. Perjuangan bersenjata atau perang kemerdekaan bukanlah milik orang-orang dewasa, tetapi juga milik para pelajar (pemuda tanggung). Hingga sekarang ini tulisan atau penelitian tentang sejarah perang kemerdekaan sudah cukup banyak, namun yang membahas tentang sejarah pa_ra nelajar Indonesia selama masa perang kemerdekaan masih sedikit. Skripsi bertujuan menuliskan kembali (merekonstruksi) sejarah para pelajar daerah Keresidenan Kediri pada masa perang kemerdekaan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data tertulis (tulisan) dan data tak tertulis / wawancara (lisan).

---

Abstrak :
Tindakan militer yang dilakukan oleh sesuatu negara terhadap satu daerah tertentu seringkali dilakukan dalam rangka usaha mereka melemahkan kekuatan dari negara yang menjadi musuhnya. Dalam hal itu, penyerbuan Belanda atas kota Mojokerto tanggal 17 Maret 1947, merupakan suatu tindakan Belanda dalam rangka memperlemah kekuatan dari negara Republik Indonesia. Daerah Delta Brantas yang meliputi Kabupaten Sido_arjo dan sebagian Kabupaten Mojokerto, merupakan suatu wilayah yang terkenal akan kesuburan tanahnya, khusus_nya tanaman padi dan labu. Disamping itu, dam Lengkong dan Mlirip yang berada dekat kota Mojokerto memiliki fungsi yang sangat panting dalam mengatur pembagian air di daerah Surabaya serta Delta Brantas. Sehingga dengan berhasil dikuasainya daerah Mojokerto oleh Belanda, maka berarti Belanda telah memperoleh pancangan kaki dalam rangka usaha mereka menekan pihak Republik Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini saya susun dengan judul Pemerintahan Di Bali Tahun 1945-1949, adalah karena tertarik untuk mengungkapkan pemerintahan di Bali ketika itu; dimana dalam periode ini dapat kita lihat adanya tiga kekuatan pemerintah yaitu: kekuatan Pe_merintah Pendudukan Jepang, kekuatan Pemerintah Republik Indo_nesia dan kekuatan Pemerintah Pendudukan Sekutu/NICA. Disamping itu saya ingin mengungkapkan pula reaksi rakyat terdapat ketiga kekuatan pemerintah tersebut;

Pemerintahan di Bali tahun 1945-1949 meliputi delapan wilayah Swapraja (Kabupaten) yaitu: Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem.

Dalam menyusun skripsi ini, saya menggunakan metode pe_nelitian arsip, surat kabar dan majalah, buku-buku serta di_samping itu memakai pula metode :wawancara.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang masih merupakan tahap awal dari studi sejarah pemerintahan di Bali, khususnya dalam periode perang kemerdekaan Indonesia. Pe_nulisan skripsi ini sesuai dengan data-data yang dapat dikum_pulkan, mengingat terbatasnya data-data dan sumber-sumber yang berhasil saya peroleh. Karena arsip-arsip yang berkenaan dengan pemerintahan Daerah Bali pada periode ini, sudah banyak yang _

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penulis ingin mengemukakan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia Timur, khususnya pada Masa Revolusi (Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949). Penulis merasa penulis_an sejarah pada Masa Revolusi mengenai daerah Indonesia Timur masih sedikit. Selain itu penulis ingin mengetahui pertama, latar belakang dibentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). Kedua, alasan yang menyebabkan golongan nasionalis di Indo_nesia Timur bersedia turut di dalam NIT. Ketixa, sumbangan yang diberikan NIT dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Skripsi ini membahas tentang NIT dalam perjuangannya __. mempertahankan Persatuan Indonesia, _ serta mewujudkan Negara Republik Indonesia Serikat (Negara RIS). Uraian dibagi dalam tiga bab. Bab pertama, tentang proses pembentukan NIT, sejak Konferensi Mauna, Konferensi Pangkal Pinang hingga Konferen_si Denpasar. Namun sebelum itu, penulis merasa perlu memberi_kan sedikit gambaran mengenai kaadaan di Indonesia Timur, se_jak Proklamasi hingga datangnya Belanda. Di sini penulis kemu_kakan mengenai, berbagai partai politik di Indonesia Timur.

NIT menganut bentuk Kabinet Parlementer. Di dalam ne_gara yang menggunakan bentuk tersebut, peranan Parlemen cukup besar. Karena itu di dalam bab kedua ini, penulis selain meng_uraikan Kabinet NIT, penulis kemukakan pula tentang peranan Parlemen NIT. Uraian ini dimulai dart Kabinet NIT yang pertama _

---

Abstrak :
Studi tentang Integrasi Unsur-unsur Angkatan Di dalam ABRI, sejak proklamasi 17 Agusius 1945 sampai dengan tahun 1969. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses integrasi sejak militer Indonesia dilahirkan, berbagai masalah yang dihadapi Angkatan Perang Republik Indonesia, khususnya dalam mengatasi konflik untuk sampai pada integrasi sepenuh_nya dari ABRI dan ikut berperan dalam pembangunan nasional. Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa konflik atau permasalahan yang terjadi dalam tubuh ABRI, disebabkan adanya berbagai pihak yang ingin campur tangan dalam urusan intern Angkatan Perang. Suatu sistem pemerintahan yang masih labil, membuka kesempatan bagi golongan sipil. Ini terlihat dengan campur tangan Amir Syarifuddin, sejak ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Rakyat (Pertahanan), bahkan ia menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh yang menyaingi Soedirman, seorang tokoh tentara regular yang menduduki Markas Besar. Pada awalnya terdapat usaha Amir un_tuk menggulingkan kekuasaan Soedirman, namun pada akhirnya Soedirman muncul sebagai tokoh superior dalam Angkatan Perang di Republik Indonesia. Terdapat usaha-usaha dari berbagai golongan yang ingin memecah belah keutuhan ABRI, dengan menyusupkan ideologi dan orang-orangnya dalam tubuh ABRI ini. Dan akhirnya meletus peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Namun semua itu dapat diatasi berkat keutuhan dan persatuan dari Angkatan Perang Republik Indonesia.

Abstrak :
Terdapat dua pemikiran global tentang sistem demokrasi, sekaligus sistem kabinet di Indonesia, yang muncul sejak tahun 1930-an sampai tahun 1950-an, yaitu: yang cenderung menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demikian. Dalam sidang-sidang BPUPKI dan dalam masa peralihan dari RIS ke Negara Kesatuan terjadi perdebatan antara dua kelompok tersebut. Soekarno, Supomo, dan Mansyuni memiliki pendapat yang sama _ atau hampir sama _ dalam hal bentuk kabinet: cenderung non-parlementer. Sementara Hatta dan Syahrir menginginkan sistem parlementer, yaitu system pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Mereka _ yang memiliki titik temu pendapat itu _ seringkali berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang berbeda. Dalam sidang-sidang BPUPKI, kelompok non- parlementer Nampak mendapat kemenangan. Kemenangan ini ditunjang oleh: Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Jepang dan belum membuka hubungan dengan Barat; partai-partai politik yang cenderung ingin memperoleh kekuasaan belum terbentuk; posisi Sukarno dan Supomo sangat efektif untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dalam penyusunan UUD 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, keadaan berubah. Pengaruh Barat boleh dikatakan besar, dan RI menunjukkan hasrat ingin berunding dengan Belanda. Keadaan demikian dimanfaatkan oelh Syahrir untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dengan alas an untuk menyelamatkan negara dari kesulitan. Titik temu pemikiran antara Hatta dengan Syahrir menyebabkan usaha Syahrir berhasil dengan mudah. Maka, terjadilah sistem demokrasi parlementer walaupun UUD 1945 _ yang menginginkan non-parlementer _ masih tetap berlaku. Sukarno tidak bekeberatan terhadap perubahan ini karena ia menginginkan diplomasi dengan dunia Barat. Perubahan yang diusulkan oelh Syahrir itu menimbulkan akibat yang besar. Yaitu : elit politik Indonesia menjadi terbiasa dengan sistem parlementer; Indonesia mengenal sistem banyak partai. Mereka _ partai-partai politik _ tentunya memiliki kepentingan masing-masing. Dan sistem parlementer melicinkan jalan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka _ atau berkuasa. Dalam Konferensi Inter-Indonesia dan perundingan RIS-RI, ketika membentuk negara kesatuan, arus parlementer Nampak mengalir dengan derasnya. Tampilnya Hatta sebagai perdana menteri bahkan dianggap menghalangi untuk melaksanakan sistem parlementer secara penuh. Dalam perundingan RIS-RI, Masyumi mencoba menentang arus sistem parlementer tetapi tidak berhasil. Setelah tidak berhasil, Masyumi pun harus memperjuangk.an kepentingan mereka. Oleh karena itu, Natsir -- yang semula tidak setuju terhadap sistem Parlementer -- menerima mandat menjadi formatur kabinet. Dengan denikian, terwujudlah sistem demokrasi parlementer bedasarkan UUDS 1950, yang di awali oleh Kabinet Natsir.

Abstrak :
Penangkapan kaum Komunis pada masa pemerintahan Sukiman -- kemudian dikenal dengan sebutan Razzia Agustus merupakan suatu sebab dari konflik ideologis, yakni Nasionalis Islam dengan komunisme. Konflik tersebut sebenarnya lebih banyak terlihat di dalam perdebatan-perdebatan tentang ke arah mana suatu kebijaksanaan pemerintahan harus dijalankan. Hal tersebut telah berlangsung sejak sebelum Sukiman, bahkan juga se_sudah masa pemerintahannya. Akan tetapi sikap Sukiman _ sebagai Nasionalis Islam -- terhadap konflik ideologis tersebut, tidak saja dilihat sebagai sebagai suatu kendala dalam menjalankan kebijaksanaan-kcbijaksanaan pemerintah, melainkan juga bagi ideologi bangsa In_donesia yang mayoritas Islam. Sikap Nasinalis Islam yang apriori terhadap ideology komunisme tersebut telah diperlihatkan oleh Sukiman sejak sebelum naik menjadi perdana menteri. Ketika diperoleh laporan--laporan dari pihak peme_rintah -- dalam hal ini Kejaksaan Agung--bahvra ada rencana kaum komunis (PKI) untuk melakukan pembunuhan terhadap para politisi dan tentara, tercantum juga nama presiden dan wakil presiden. Laporan tersebut diyakinkan oleh adanya serangan kaum komunis terhadap pos penjagaan di Tanjung Priok. Selain adanya laporan dan serangan kaum komunis itu, diperoleh juga laporan bahwa aktivitas kaum komunis di dalam negeri mendapat sokongan dari partai-partai komunis luar negeri. Adanya hubungan tersebut dianggap sebagai peluang kaum komunis dalam meluaskan ideologi komunisme di dalam negeri. Demikianlah, akhirnya sikap Nasionalis Islam Sukiman diekspresikan dengan mengadakan penangkapan terhadap kaum komunis selama bulan Agustus 1951. Akan tetapi begaimana selanjutnya aktivitas kaum komunis, adalah di Luar konteks skripsi ini.

Abstrak :
Dewan Nasional adalah suatu badan penasehat pemerintah, yang dilantik pada tanggal 12 Juli 1957 dan dibubarkan tanggal 12 Juli 1959. Dewan ini merupakan realisasi Konsepsi Presiden Sukarno, dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan RI, yang dipandangnya telah terancam perpecahan. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsionil dan utusan daerah, diharapkan dapat mewakili seluruh golongan masyarakat di Indonesia, yang diketuai oleh Presiden Sukarno sendiri. Dewan Nasional tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, namun sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah. Keputusan sidang Dewan Nasional, diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat antar para anggota, dengan motto holobis kuntul baris. Dilihat dari sidang-sidangnya Dewan Nasional bermaksud memperbaiki keadaan sosial dan politik, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam prakteknya Dewan Nasional tidak hanya sebagai badan penasehat semata, tetapi juga berperan sebagai pembimbing kabinet, bahkan memperluas bidang kegiatannya sehingga menjadi suatu lembaga yang sangat efektif untuk membahas konsep-konsep Presiden Sukarno.