Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Made Darma Weda, author
ABSTRAK
Salah satu hukum pidana yang terganggu di sini adalah asa non-retroaktif. Asas ini -yang sejak awal kemunculannya- dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa, kini tidak lagi diberlakukan untuk menjaring para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang merasa terlindungi karena asas retroaktif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman terhadap "grass...
2006
D1024
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Ubbe, supervisor
Melalui UU RI. No. 1 Daruxat Tanun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" rnemperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D1111
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Ubbe, supervisor
Melalui UU RI. No. 1 Daruxat Tanun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" memperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D877
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Made Darma Weda, author
ABSTRAK
Salah satu hukum pidana yang terganggu di sini adalah asa non-retroaktif. Asas ini -yang sejak awal kemunculannya- dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa, kini tidak lagi diberlakukan untuk menjaring para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang merasa terlindungi karena asas retroaktif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman terhadap "grass...
2006
D649
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Eva Achjani Zulfa, author
ABSTRAK
Praktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur ?musyawarah? antar pelaku dan korban Serta masyarakat yang terlibat didalamnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Dalam praktik, perdamaian sebagai hasil akhir dari rnusyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup permasalahan...
Depok:
2009
D1029
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Sumanto, author
Since the amendment of patent law (Law No. 47 Year 2003), there have been cases of employees' claim towards their companies regarding the intellectual property rights produced in the relationship. The occurrence of this case is because according to the constitution individual rights iss admitted. This is regulated in the...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
D634
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
