Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana peran strategis bank sampah berkelanjutan dalam mendukung ketahanan keluarga dengan melihat kondisi sumber sampah terbesar di Indonesia adalah sampah yang bersumber dari rumah tangga sebesar 48 persen (BPS, 2004), sedangkan di DKI Jakarta sumber sampah terbesar berasal dari sampah di permukiman sebesar 52,97 persen (Studi Saprof DKI Jakarta, 2007), sehingga diperlukan pengolahan sampah yang penanganannya dari sumber sampah yaitu sampah rumah tangga di permukiman melalui bank sampah dilihat dari berbagai aspek ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan partisipasi keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanaan keluarga untuk menjalankan peran strategis bank sampah. Deskripsi objek Bank sampah Malaka Sari menunjukkan faktor-faktor penyebab permasalahan yang meliputi berbagai aspek ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Permasalahan peran Bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini terutama kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap aspek ekonomi, sosial budaya yang menyebabkan lemahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan keluarga yang umumnya dalam keadaan miskin terumuskannya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran strategis bank sampah dalam mendukung ketahanan keluarga. Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman (1992). Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat yang digunakan untuk menentukan prioritas pendekatan yang tepat untuk menciptakan arah kebijakan bank sampah. Orang-orang (informan) terdiri dari pejabat pemerintah, pengelola dan masyarakat pengguna bank sampah. Hasil yang diperoleh dalam penentuan urutan priotitas pendekatan yang tepat untuk menciptakan arah kebijakan bank sampah adalah pendekatan partisipasi keluarga, kesejahteraan dan keamanan lingkungan. Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi bank sampah sebagai upaya-upaya apa yang seharusnya disusun dalam meningkatkan peran strategis dalam mendukung ketahanan keluarga melalui strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki bank sampah, sehingga bank sampah memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan keluarga yang meliputi aspek Sosial Budaya dengan adanya partisipasi interaksi antar para keluarga mengelola sampah; aspek Ekonomi dengan adanya tambahan pendapatan bagi kesejahteraan keluarga ; aspek keamanan lingkungan dengan terciptanya lingkungan yang aman, hijau dan bersih sehingga terlindunginya kesehatan keluarga.

---

This thesis seeks to explain how the strategic role of the bank sampah to support sustainable family resilience by looking at the condition of Indonesia's largest source of waste is the waste that comes from households by 48 percent (BPS, 2004), whereas in Jakarta's largest source of waste derived from waste in settlement of 52.97 percent (Jakarta Saprof Studies, 2007), so that the processing required to handle waste from the waste sources in residential household waste through the bank sampah views of various aspects of family resilience in a sustainable manner. An important finding of this study is the prominence of family participation approach in improving the welfare and security of the family to run the strategic role of the bank sampah. Object description Bank Sampah Malaka Sari shows the factors that cause problems covering various aspects of family resilience in a sustainable manner. Problem of the role of Bank Sampah in the management of household waste, including strengths, weaknesses, opportunities and threats facing at the moment, especially the lack of government attention to the economic, social and cultural causes weak ability of meeting the needs of families who are generally in a poor state determined the effort -attempts to do in improving the strategic role of Bank Sampah in support of family resilience. To support this research used methods of qualitative research methodology approach by Mathew B.Miles and A. Michael Huberman (1992). With qualitative data we can follow and understand the flow of events in chronological order, assess cause and effect within the minds of local people and gained a lot of and useful explanations are used to determine the priority of the right approach to creating policy bank sampah. People (informants) consisting of government officials, managers and user community bank sampah. The results obtained in the determination of the order priotitas right approach to creating policy bank sampah is a participatory approach to family, welfare and safety of the environment. While the SWOT analysis is used to determine the strategy bank sampah as what efforts should be arranged in increasing strategic role in supporting family resilience through a consolidation strategy to capitalize on the opportunities that exist to minimize the weaknesses of the bank sampah, so that bank sampah lets support the realization of family resilience which include socio-cultural aspects of interactions with the participation of the family to manage waste; Economic aspects with the additional income for the family welfare; environmental safety aspects of the creation of an environment that is safe, green and clean so that protection of family health.

Abstrak :
Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan upaya sistematis untuk pembebasan yang permanen dan bermacam-macam keterbelengguan (terbelengguan oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, dan lain-lain). Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendidikan (instrumental input) yang terdiri atas kurikulum, guru, admisistrasi, laboratorium, perpustakaan dan saranalpras.arana, dan masukan lingkungan (inveromental input) seperti potensi alam yang ada. Kita ketahui bahwa 213 wilayah Indonesia adalah laut. Dengan kekayaan sumber daya laut yang beraneka ragam dan melimpah memungkinkan Negara kita menjadi Negara yang makmur, bila laut ini dikelola oleh sumber daya manusia yang berkuatitas. Potensi kelautan dan perkanan yang ada di Negara kita dapat dikembangkan melalui jalur pendidikan, dengan didirikannya SMK Perikanan dan Kelautan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang diharapkan mampu bersaing di pasar global pada level menengah. Pembangunan SMK Kelautan dan Perikanan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat menjadi tumpuan bagi ketahanan pribadi/keluarga khususnya ketahanan keluarga di bidang ekonomi. Mengacu pada kenyataan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan SMK Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan Sumber daya manusia dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga. (studi kasus SMKN 36 Jakarta) Untuk memperoleh informasi tentang peranan SMK Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan sumber daya manusia bidang kelautan, dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap tamatan SMKN 36 Jakarta yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa lulusan SMK Kelautan dan Perikanan Studi kasus SMKN 36 Jakarta) dapat diterima dengan mudah dan mampu bekerja dibidang tersebut, karena hasil dari instrumental input dan inviromental input yang mendukung. Kualitas lulusan yang cukup baik sangat mempengaruhi keberadaan mereka pada saat mereka bekerja. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pribadi/keluarga para lulusannya yang pada akhirnya dapat menuju ke ketahanan wilayah dan ketahanan nasional.

---

One of many ways to develop human resources is through education. Education is a systematic way to permanently release human from barriers such as poverty, stupidity, misery and many others. Human resources created by an educational institution is affected by educational resources called instrumental input which consists of curriculum, teacher, administration, laboratory, library and facility/infrastructure and environmental input such as the existing natural resources. We are already known that 2/3 (two third) of Indonesian region is covered by waters. With our richness in various and abundant marine resources, it makes the country possible to become a prosperous country, if only it is managed by qualified human resources. The marine and fishery potential in our country may be developed through educational effort, by the establishment of SMK Perikanan dan Kelautan (Marine and Fishery Vocational School) that this kind of school is expected to be able to compete in global market in medium level. The establishment of this Marine and Fishery Vocational School is one of the efforts to improve people's ability in marine resources management with an expectation to improve people's welfare, that can be a corner stone for private/family resilience particularly family's defense in economy field. Referring to the above fact, this research has a purpose to know the role of Marine and Fishery Vocational School in improving the human resources in relation with family resilience, a case study of SMKN 36 Jakarta. In order to get information on the school's role in improving the human resources in marine field, a research with analysis of analytical descriptive qualitative method was performed to the graduates of SMKN 36 Jakarta who are working in marine and fishery industry. From the research, it is known that the graduates of Marine and Fishery Vocational School, a case study of SMKN 36 Jakarta, are easily recruited and able to work in the industry since as viewed from instrumental input and environmental input it s supporting. The quality of graduates that is considered good affect their existence in the field when they work. This may improve their welfare and eventually will enhance the graduate's private/family resilience and then moving toward the regional and national resilience.

Abstrak :
Kasus trafiking merupakan kasus yang berawal dari suatu kondisi dimana seseorang berusaha untuk meneari kehidupan yang lebih baik akan tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkan bagi korban. Dewasa ini kasus trafiking perempuan dan anak telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan dampak multidimensi. Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling tinggi peringkatnya dalam kasus trafiking di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada ketahanan wilayah setempat. Tesis ini meneliti tentang perdagangan perempuan dan anak (trafiking) di Kalimantan Barat dalam hubungannya dengan Ketahanan Wilayah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai motif, modus dan pola kejahatan trafiking, serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Tesis ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk menindak kejahatan trafiking, berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data fenomenologi, deskriptif analisis dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan responden dan narasumber serta berbagai sumber lain. Temuan yang panting dalam penelitian ini adalah trafiking merupakan kegiatan yang rantai aktivitasnya melibatkan banyak pihak. Pola kasus trafiking ada yang terputus dan terorganisir. Pola trafiking yang terputus biasanya melibatkan keluarga, dimana orangtua atau suaminya sendiri yang memperdagangkan perempuan dan anak yang menjadi korban atau melibatkan pihak ketiga secara individual, tanpa terorganisir. Sementara pola trafiking yang terorganisir ditunjukkan dengan rantai aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, yakni: agen-agen pencari tenaga kerja (calo), masyarakat, PJTKI, petugas pemerintah dari Perangkat Desa, Petugas Kecamatan, termasuk Petugas Imigrasi, dan Petugas Kepolisian. Keterlibatan berbagai pihak dalam rantai aktivitas ini disebabkan karena sindikat kasus trafiking biasanya sudah memiliki jaringan di luar negeri. Korban trafiking biasanya mudah terbujuk oleh modus dan motif pelaku karena berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalimantan Barat dalam skala nasional merupakan salah satu wilayah penerima para korban trafiking anak dan perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah luar Kalimantan Barat yang bertujuan untuk bekerja ke Malaysia melalui Pontianak. Selain menjadi daerah penerima, Kalimantan Barat juga merupakan daerah pengirim korban trafiking dan transit kegiatan trafiking yang korbannya dikirim hingga keluar negeri. Faktor-faktor penyebab terjadinya trafiking yang sangat kompleks dan multidimensi sangat mempengaruhi Ketahanan Wilayah Kalimantan Barat. Upaya penanggulangannya membutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengantisipasi tindak kejahatan trafiking dengan didukung kebijakan pemerintah yang tegas, balk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kalimantan Barat.

---

Trafficking is a case started from a condition where someone tries to find a better life but hen used by certain parties to find personal benefit without seeing the bad impact to the victim. Recently, woman and child trafficking has developed to be a complex problem and aroused a multidimensional impact. West Kalimantan has the highest rank of trafficking case in Indonesia. This, of course, has influence to its local territorial defense. This thesis researches about woman and child trafficking in West Kalimantan in relation with its local territorial defense. Problems discussed in this thesis are about motives, modus and crime patterns of trafficking, also its factors. This thesis also analyses the existing law and regulation for taking action against the trafficking crime including problems faced in its prevention process. This qualitative research was conducted by using phenomenal data analysis technique, descriptive analysis and sociology of law. This research uses primary data and secondary data received by direct observation on site, interviewing respondents and resource persons also other supporting resources. The important finding in this research is that many parties has involved in this trafficking chain activities. It has two kinds of case pattern, a broken and organized one. The broken trafficking pattern usually involves family members, where parents or husband trafficking their wife and daughter or involving the third party, individually without being organized. Meanwhile, the organized trafficking pattern is showed by chain activity involving many parties, namely job agents (intermediaries), civil people, PJTKI, government officials such as village officials, district officials, including immigration officials and police. The involvement of many parties in this chain activities due to the trafficking syndicate usually has already have network abroad. Usually, trafficking victims are easily persuaded by actors' modus or motives due to many factors, such as family economic problem and low education. West Kalimantan, in national scale, is one of receiver regions of woman and child trafficking victims coming from many regions out of West Kalimantan that intend to work in Malaysia via Pontianak. Besides, West Kalimantan is also a sender region and transit place of trafficking activity whose victims sent out of the country. Factors cause the trafficking are very complex and multidimensional so as to influence West Kalimantan territorial defense. The prevention efforts need a strong law and regulations to anticipate trafficking crime supported by determined government policy, either central government or local government of West Kalimantan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran informasi hoax melalui media sosial serta langkah dari Kemkominfo untuk mengatasi informasi hoax tersebut, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa, teori normatif teori new media, serta teori intelijen untuk membahas langkah deteksi dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi literature dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah informasi hoax di media sosial pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, mayoritas berisi tentang konten propaganda dalam bidang politik dan SARA. Mitigasinya masih mengandalkan pelaporan dari masyarakat tentang adanya informasi hoax terutama di media sosial. Kemkominfo juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Dewan Pers, Kepolisian serta Bawaslu DKI Jakarta dan Bawaslu RI. Upaya preventif atau deteksi dini oleh Kemkominfo semakin berkembang dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence berupa Mesin AIS. Mesin ini mampu melakukan penapisan terhadap informasi-informasi hoax baik di media sosial maupun situs. Pengoperasian mesin ini semakin rutin menjelang momentum Pilpres 2019. Selain menggunakan teknologi AI, upaya deteksi dini yang dilakukan sebagai langkah terakhir adalah dengan melakukan pembatasan akses internet, seperti yang terealisasi pada pengumuman hasil Pilpres 2019 yaitu 22 Mei 2019. Upaya deteksi dini melalui Mesin AIS sudah cukup efektif meski belum mampu mengendalikan secara penuh informasi hoax yang beredar. Upaya pembatasan akses internet memang cukup efektif menurunkan angka hoax, namun pelaksanaannya masih menuai pro dan kontra, sehingga perlu kajian lebih mendalam dalam pengaplikasian metode ini. ......This thesis research aims to determine the hoax diaspora through social media and preventive solution of Ministry of Communication and Information to overcome hoax information, in the DKI Jakarta 2017 Election and Presidential Election in 2019. This research uses mass communication theory, normative theory, new media theory and intelligence theory. This research uses qualitative methods by collecting data through literature and field observation. The result are the hoax information in social media especially in DKI Jakarta 2017 Election, contains political and ethnicity propaganda. The problem solving of The Ministry of Communication and Information, still relief on reporting act from the public about hoax information. The Ministry of Communication and Information cooperate with several stakeholders such as Dewan Pers, Police Department and Bawaslu. Artificial Intelligence Technology, is able to filter hoax information in social media and websites. This technology is used to filter hoax information in Presidential Election 2019. Moreover, The Ministry of Communication and Information, have an early detection effort besides the Artificial Intelligence Technology. The last step is to limit the internet access. This purpose is to reducing hoax information. Key Words : Hoax, Social Media, Early Detection

Abstrak :
Kepemimpinan pemuda menjadi landasan berfikir Makmun Ibnu Fuad sebagai Bupati Bangkalan, penulis juga berupaya menjabarkan konsep penguatan budaya pada generasi milenial di Kabupaten Bangkalan, serta membuktikannya dengan produk kebijakan Bupati Bangkalan yang berkenaan langsung dengan penguatan budaya pada generasi milenial, hal tersebut menjadi fokus dan tujuan dari penelitian berikut. Menggunakan metode penelitian kualitatif guna menghasilkan data penelitian untuk disampaikan secara deskriptif yang diperoleh dari kata-kata lisan maupun teks tertulis serta tingkah laku dari orang-orang yang sedang diteliti, Kabupaten Bangkalan dipilih menjadi lokasi penelitian dengan subjek kepemimpinan Bupati Bangkalan pada tahun 2013-2018, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggabungkan studi pustaka sebagai data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan tiga fokus budaya yang penting untuk generasi milenial, yakni Stratifikasi dan tingkatakan bahasa Madura, Kultur pemilihan kepala desa/klebun dan Bangkalan sebagai kota dzikir dan shalawat. Bupati Bangkalan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 06 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan yang salah satunya mengatur materi muatan lokal termaktub pada pasal 47, juga peraturan daerah tentang Bangkalan kota dzikir dan shalawat yang masih dalam tahap pembahasan. Temuan lain menyampaikan bahwa kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad menunjukkan pola kepemimpinan yang bisa masuk pada beberapa bentuk dan macam pola kepemimpinan.

---

Youth leadership became the foundation of Makmun Ibnu Fuad thinking as Bangkalan Regent, the author also tried to describe the concept of strengthening culture in the millennial generation in Bangkalan Regency, as well as proving it with the Bangkalan Regent's policy products that are directly related to strengthening culture in the millennial generation. the purpose of the following research. Using qualitative research methods to produce research date to be presented descriptively obtained from oral and written text as well as the behavior of the people being studied, Bangkalan Regency was chosen as the location of the research with the subject of Bangkalan Regent leadership in 2013-2018, Primary data is obtained from interviews and combining literature studies as secondary data. The research findings resulted in three important culture focuses for the millennial generation, namely Stratification and improvement of Madurese language, Culture of village head/klebun and Bangkalan election as a city of dzikir and shalawat. Bangkalan Regent issued Bangkalan District Regulation No. 06 of 2015 concerning the implementation of education, one of which is to arrange material for local content precisely article 47, as well as regional regulations on Bangkalan in the city of dzikir and shalawat which are still under discussion. Another finding stated that Makmun Ibnu Fuad leadership showed a leadership pattern that could fit in several forms and types of leadership patterns.

Abstrak :
Permasalahan sosial di lingkungan masyarakat semakin bervasiasi, dan potensinya cederung meningkat dari tahuan ketahun. Salah satunya yang sering terjadi adalah permasalahan orang asing dan ketenagakerjaan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktifitas industri dan pembangunan yang tinggi. Industri dan pembangunan di negara berkembang sudah tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal maupun luar negeri sebagai tenaga ahli dan program alih kemampuan. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ketenagakerjaan asing perlu diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Imigrasi, TNI-Polri, dan unsur-unsur lainnya, yang pada pelaksanaanya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Di pihak Kepolisian, termasuk polisi di Polres Kota Tangerang dalam menghadapai permasalahan sosial tersebut merupakan salah satu tugas dari Unit Pengawasan Orang Asing (POA) dibawah Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Terkait dengan hal inilah maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau praktik pengawasan orang asing oleh Unit POA di wilayah hukum Polres Kota Tangerang, termasuk potensi ancaman serta hal-hal yang menghambat yang menyertainnya. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori intelijen dan dasar intelijen, manajemen SDM, pengawasan serta konsep imigrasi untuk menginterpretasikan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Kepolisian. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. ......Social problems in the community are increasingly varied, and their potential tends to increase from year to year. One of the things that often happens is the problem of foreigners and employment. Tangerang Regency is an area with a high level of industrial activity and development. Industry and development in developing countries of course require human resources as workers, both workers from local communities and abroad as experts and skills transfer programs. But in reality there are many discrepancies between what should be and what is happening in the field. Therefore, the implementation of foreign manpower needs to be monitored by relevant parties such as the Immigration Service, TNI- Polri, and other elements, in which the Foreigner Supervision Team is formed. On the police side, including the police at the Tangerang City Police, dealing with these social problems is one of the tasks of the Foreigner Monitoring Unit. Related to this, the main objective of this research is to analyze the mechanism or practice of monitoring foreigners by the Foreigner Monitoring Unit in the jurisdiction of the Tangerang City Police, including the potential threats and the things that hinder them. To answer this problem, this research will be conducted using qualitative methods, using intelligence theory and basic intelligence, human resource management, supervision and immigration concepts to interpret the implementation of surveillance of foreigners by the Police. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation, while data were analyzed qualitatively using interactive methods.

Abstrak :
Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. ...... The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient.

Abstrak :
Listrik masih menjadi sumber energi utama bagi kehidupan masyarakat dan operasional industri, perdagangan dan jasa. Sektor industri dan rumah tangga masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penggunaan energi listrik. Ketersediaan energi listrik bagi sektor industri menjamin keberlangsungan produksi nasional. Kondisi kemampuan listrik nasional saat ini belum mampu mendukung kebutuhan masyrakat akan energi listrik. Untuk pendistribusian energi listrik secara merata pada kondisi terbatas, PT PLN (Persero) melakukan pemadaman bergilir. Demikian pula pemadaman listrik di wilayah Tangerang terutama pada saat beban puncak disebabkan ketidakmampuan daya dihadapkan kepada bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan sektor industri. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proyeksi kemampuan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam melayani permintaan energi listrik di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya frekuensi jumlah daftar tunggu permintaan baru dari tahun ke tahun, dapat diindikasikan bahwa ada permintaan kebutuhan pasokan listrik ke PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang. Pada tahun 2003 daftar tunggu permintaan baru ada 31.685, kemudian pada tahun 2004 daftar tunggu permintaan baru naik secara signifikan yaitu menjadi 202.048 (637,67 %) Tingkat permintaan baru sebagai pelanggan energi listrik PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang mengalami tingkat pertumbuhan positif. Dari analisis perhitungan tahun 1996 - 2010, maka kebutuhan energi listrik pada Tahun 2010 di Wilayah Tangerang sebesar 8.136.151.914 kWh. Apabila di buat dalam bentuk persentase maka setiap tahun rata-rata kebutuhan energi listrik naik 7 %, dan dikaitkan dengan kWh Terima yang setiap tahunnya naik 5% di prediksikan kWh terima pada tahun 2010 sebesar 7.322.536.723 kWh,. Bila tidak dilakukan perubahan pada kondisi struktur yang ada, maka secara matematis, sampai dengan tahun 2010 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai public service tidak dapat memenuhi permintaan energi listrik di wilayah Tangerang. Penyediaan tenaga listrik dengan mutu pelayanan yang baik dan dalam jumlah yang cukup diharapkan dapat dicapai. Apabila PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tidak dapat melayani permintaan energi listrik di wilayah Tangerang sesuai kebutuhan maka akan berdampak terhadap kelancaran kelangsungan kegiatan sehari-hari sektor-sektor yang memerlukan energi listrik. Apabila kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat tersebut tidak diantisipasi sejak dini, maka dikhawatirkan akan menyebabkan ambruknya kegiatan sektor-sektor yang memerlukan energi listrik terutama sektor industri yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti PHK, tindak pidana seperti pencurian dll dan berdampak pula kepada hasil produksi dari sektor industri yang berdampak terganggunya kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, keamanan. Dengan kata lain ketahanan wilayah Tangerangpun akan menurun. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal penyediaan tenaga listrik disarankan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membangun sendiri Pembangkit. Apabila sistem pembangkit permanen ada kendala dalam hal antara lain pembebasan lahannya dapat dibuat dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung milik PLN seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

---

Electricity is still as a primary energy source for daily community life, industries operation, commerce and services. Industries sector and household are the most dominant sectors in electrical energy consumption. The availability of that energy for industrial sector will support national production?s sustainability. Current national electrical capacity condition is unable to support communities? need of electrical power. In order to distribute that energy equally in a limited condition, PT PLN (Persero) performs a take turn blackout. It also happens in Tangerang, especially in a peak load condition caused by lack ability in supply against population increase and industries sector development. Therefore, an electrical energy distribution scheme is needed. The objective of this research is to know PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Division?s capability projection to serve future electrical energy demands. By the increase in waiting list rate of new demand of every year, it can be identified that there is a supply request to PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang to meet the request. In 2003, there was 31.165 demand?s new waiting list, then in 2004 the list increased significantly to 202.048 (637,67%). Rate of new requests for electrical energy's costumers of PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang experiences a positive growth. Through a calculation analysis to a period of 1996 - 2010, It is projected that in 2010, Tangerng Area's electrical demand will be 8.136.151.914 kWh. In a percentage, annual average electrical energy demand is increase 7%, and if connected to received kWh every year, the increase is 5%. If there is no modification on current structure condition, mathematically, in 2004 PT PLN (Persero) Divisi Jakarta Raya dan Tangerang as a public service unable to fulfill electrical energy demand in Tangerang Area. Supplying of electrical power with a good service quality and in a sufficient amount is expected to be achieved. If PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang fails to meet Tangerang Area's electrical demand, It will have an impact on that area?s daily activities smoothness. Without an earlier anticipation to this rapid increase of energy demand, it is afraid to ruin activities sectors that depends heavily on electrical energy availability, especially industry sectors, which in turns may trigger social problems such as unemployment, crimes such as robbing, and it also has an impact to production result of industry sectors that disturb communities welfare, economy resilience and security. In other words, Tangerang Area?s resilience will decrease. In effort to fulfill electrical power demand adequately in Business Unit of State Electricity Enterprice Jakarta & Tangerang Distribution and in order to upgrade their capacity in providing electrical power, it is suggested that this business unit to build their own generator. When there is a handicap in Permanent Generator System such as in owning the area, the method of the establishment of PT PLN (Persero)?s Diesel Electrical Power Generator in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) can be adopted.

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal. ......This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design. Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test. From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage. Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus. ......This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research. The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act