Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hal yang sering menimbulkan sengketa antara WP dengan DJP adalah terkait dengan proses melakukan analisis kesebandingan, termasuk penentuan perusahaan pembanding yang tepat. Terlebih lagi, konflik dapat muncul ketika WP menggunakan perusahaan pembanding yang merugi atau loss making comparables dalam analisis kesebandingannya. Hal tersebut menjadi suatu masalah karena penggunaan perusahaan pembanding yang merugi diindikasikan sebagai cherry picking atau sengaja dipilih guna mendapatkan nilai interkuartil yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding merugi oleh PT X pada tahun pajak 2018 sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kedua pembanding merugi oleh PT X sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku, sehingga sudah seharusnya kedua pembanding tersebut tidak dieleminasi dan dapat diterima sebagai data pembanding.

---

One of the things that often causes disputes between WP and DGT is related to the process of conducting a comparability analysis, including determining the right comparables company. Moreover, conflicts may arise when taxpayers use loss making comparables in their comparability analysis. This becomes a problem because the use of loss-making comparison companies is indicated as cherry picking or deliberately chosen to get a low interquartile value. The purpose of this study is to analyze whether PT X's use of loss-making comparables in the 2018 fiscal year complies with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies (interviews). The results of the study show that the use of the two loss-making comparables by PT X is in accordance with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines, so that the two loss-making comparables should not be eliminated and can be accepted as comparables company."

"Skripsi ini menganalisis mengenai perbedaan compliance cost antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa. Yayasan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 akan menimbulkan compliance cost. Penelitian ini membahas compliance cost yang diukur menggunakan indikator direct money cost, time cost, dan psychological cost. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan compliance cost yang timbul akibat pemenuhan kewajiban perpajakan antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa dipengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the comparation of compliance cost between The Educational Foundation that earned from donors and The Educational Foundation that earned from tuition fee students. The Foundation to fulfiil their tax liabilities based on Income Tax Law No. 36 Year 2008 that caused the foundation will arised compliance cost. This study discusses the compliance cost is measured using indicators of direct money cost, time cost, and psychological cost. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview and study some of literatures. The researcher suggests the difference of compliance cost between the educational foundation that earned from donors and the educational foundation that earned from tuition fee students affected by the use of consulting services tax."

"Penelitian ini membahas mengenai PPN atas Jasa konstruksi yang dibiayai APBD. Penelitian ini menggunakan teori PPN sebagai teori utama. Penelitiaan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan daerah yaitu PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD sebaiknya tidak diterima karena lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya jika PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD didevolusikan ke pemerintah daerah.Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak dapat diberikan fasilitas baik dari presumptive tax based dan presumptive input. Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak memenuhi kriteria presumptive input diatur dalam UU PPN pasal 16B ayat (1) dan ayat (2) dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN pasal 8A. Semi fasilitas yaitu nilai lain - lain, hanya diberikan untuk Pengusaha Kena Pajak bukan untuk pembeli.

---

This research discusses the Value Added Tax on contruction services financed by the local government budget. This research uses value added tax theory as the main theory. This research uses qualitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this can be concluded, idea value added tax on contruction services financed by the local government budget as object local taxation had better accept because it have many shortage compared excess if as a local tax. Imposition value added tax on construction services financed by the local government budget doesn?t meet the criteria presumptive tax based and presumptive input. The criteria presumptive input according to act value added tax article 16B paragraph (1) and (2) and presumptive tax based according to act value added tax article 8A. Semi facility value added tax given to the employers tax."

"Skripsi ini membahas mengenai transportasi darat yang penting pada saat sekarang ini.Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat bagaikan suatu hal yang pokokdimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam bekerja. Penerapanpengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap Kendaraan BermotorRoda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Tujuan dari penelitian iniMenganalisis kebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor RodaEmpat Hemat Energi Dan Harga Terjangkau. Menganalisis dampak adanya kebijakankebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor Roda Empat HematEnergi Dan Harga Terjangkau. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasanpengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di bawah1200 cc adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuanteknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihakperindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian menginginkan adanyatarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda empat dengan isi silinder di atas1200 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.

---

This thesis discusses the important land transportation at the present time. Having a car for most of the people like a basic thing which can help them in activities, especially in the work Application of the imposition of sales tax on luxury goods (GOODS) of the Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient and Affordable Price. The purpose of this study analyze policy Sales Tax on Luxury Goods Facility for the delivery of Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient And Affordable Price. Analyze the impact of policies on the delivery of Policy of Sales Tax on Luxury Goods Facility On Four Wheels Motor Vehicles Energy Efficient and Affordable Price. This study is a descriptive qualitative research. The results showed that the reason for the imposition of sales tax on luxury two-wheeled motor vehicles with a cylinder capacity below 1200 cc is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, and changes in consumption patterns. Industrial parties are represented by the Ministry of Industry also wants a 0% rate for top PPnBM four-wheeled motor vehicles with a cylinder above 1200 cc, so it can promote domestic industry."