Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan pengujian kewajaran utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegitan usaha di bidang infrastruktur, serta ditinjaunya pengecualian Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang infrastruktur dari pengujian debt-to-equity ratio melalui asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, metode debt-to-equity ratio bukan lah satu- satunya pendekatan yang digunakan dalam menguji kewajaran utang yang dimiliki Wajib Pajak yang melakukan kegiatan infrastruktur. Akan tetapi, meskipun demikian, ketiadaan definisi maupun kriteria Wajib Pajak sektor infrastruktur menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis are made to analyze on how to do comparability analysis on loan that performed by Infrastructure company, and also to analyze the excluding of taxpayer that engaged in infrastructur section from debt-to-equity test by law’s certainty principle. This research was performed by qualitatife method and collect data through doing deepth interview and also study of literature. Results of the research shows that practically, debt-to-equity ratio is not the only method that used in doing comparability analysis on loan that performed by infrastructure company. However, the lack of infrastructure’s criteria and definition caused the lack of law certainty."

"Penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi relatif tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meluncurkan produk e-Filing (Electronic Filling System). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan e-Filing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 9 Tahun 2018) yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implikasi pemanfaatan Information Technologi (IT) secara daring ini diyakini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan pajak meningkat Para ahli berpendapat bahwa faktor Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018) memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Untuk turut melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif atas diberlakukannya suatu Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN dan peningkatan jumlah penerimaan PPN yang signifikan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

---

State revenues derived from taxes have a relatively high contribution to the State Budget (APBN). However, tax revenue in the first quarter of 2015 did not match the government’s expectations due to taxpayer non-compliance. Since 2005 the Directorate General of Taxation has carried out tax administration reforms by launching the e-Filing (Electronic Filling System).The Government endeavoured to optimize the use of e-Filing by issuing a Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018 which requires taxpayers to report Tax Return PPh 21/26 and Value Added Tax (VAT) via e-Filing. It is believed that the use of online Information Technology would ease the reporting of Tax Return by the taxpayers, thus, improving tax compliance. Many researchers argue that that tax regulation has the biggest contribution to the Tax Culture in promoting Tax Compliance. To complement the results of previous researches, the author considers that it is critical to conduct quantitative research using a comparative method for the implementation of a tax regulation (Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018). The result of this research demonstrates that the implementation of Tax Regulation results in the improvement of compliance, as indicated by an increase in the number of reports of Vat Periodic Tax Return (SPT Masa) and significant increase in the VAT revenue at Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan."