Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Jakarta Property Institute, pada tahun 2021, RTH yang di DKI Jakarta hanya sekitar 6,2 m2 per-kapita. Minimnya RTH di DKI Jakarta pada gilirannya akan menyebabkan berbagai masalah di DKI Jakarta, seperti terjadinya banjir dan meningkatkan polusi udara di DKI Jakarta. Kepuasan masyarakat dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat dan mengevaluasi kehadiran RTH di DKI Jakarta. Kepuasan masyarakat terhadap RTH dapat digunakan dalam mengembangkan keputusan kebijakan masa depan untuk perbaikan RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat atas RTH sebagai ruang publik di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 416 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 6 narasumber dan analisis konten (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas RTH di Provinsi DKI Jakarta periode Januari 2022 dapat diperoleh kesimpulan bahwa responden masyarakat DKI Jakarta berada pada tingkat puas. Temuan tersebut juga diperoleh berdasarkan hasil tiga dimensi, yaitu dimensi resource yang berada pada tingkat cukup puas, serta dimensi situational conditions dan dimensi management yang berada pada tingkat puas. Kendati demikian, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga indikator pada dimensi resource yang tidak terpenuhi dan dua indikator pada dimensi management yang tidak terpenuhi, sisanya sudah terpenuhi. Menariknya, secara kuantitas RTH-RTH di DKI Jakarta masih sangat kurang tetapi secara kualitas RTH-RTH yang ada di DKI Jakarta sudah sangat baik. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga konsisten dengan salah satu indikator dari Mercer (2019) dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yakni adanya keterbatasan peneliti mengontrol responden yang mengisi kuesioner penelitian ini karena dilakukan secara daring.

---

According to the Jakarta Property Institute, in 2021, the number of green open space in DKI Jakarta is only around 6.2 m2 per capita. The absence of green open space in DKI Jakarta would lead to various of issues, including flooding and increased air pollution. Citizen satisfaction can be used to understand citizen's perceptions and evaluate the presence of green open space in DKI Jakarta. Citizen's satisfaction with green open space can be used in developing future policy decisions for improving green open space. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with green open space as a public space in DKI Jakarta. This study used a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires distributed to 416 respondents (quantitative) and in-depth interviews with 6 informants and content analysis (qualitative). Based on the results of research on the level of citizen satisfaction with green open space in the DKI Jakarta for the period of January 2022, it can be concluded that the respondents of the DKI Jakarta citizen are at a satisfied level with green open space in DKI Jakarta. The findings are also quite obtained based on the results of three dimensions, namely resources dimension which are at the level of satisfaction, as well as situational conditions dimension and management dimension which are at the level of satisfaction. Thus, the researcher found that there were three indicators on the resource dimension that were not fulfilled and two indicators on the management dimension that were not fulfilled, the rest had been fulfilled. Interestingly, the quantity of green open space in DKI Jakarta is still very lacking, but the quality of green open space in DKI Jakarta is already good. Furthermore, the results of this study are also consistent with one of the indicators from Mercer (2019) and inversely with the results of previous study. This study has limitation, namely the limitations of researcher controlling respondents who filled out the research questionnaire because it was conducted online.

"

"Peningkatan pelayanan publik merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia dalam indeks Ease Of Doing Business 2020 masih tertinggal dengan negara-negara regionalnya. Dalam hal ini DPMPTSP DKI Jakarta sebagai DPMPTSP di Provinsi Ibukota hanya memperoleh nilai standar. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan dalam aspek ketepatan dan sinkronisasi data perizinan. PTSP tingkat Kota Administrasi menjadi PTSP yang memiliki banyak pengaduan. Karena itu penulis melakukan penelitian bagaimana evaluasi program PTSP di UP PTSP Jakarta Selatan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Pelayanan Publik, One Stop Services, dan Evaluasi Program. Evaluasi program tersebut menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keseluruhan indikator cukup terpenuhi/tercapai. Pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan telah jelas secara latar belakang, regulasi, dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapainya. Anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang telah mampu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan/non-perizinan secara baik. Proses pelayanannya telah sesuai peraturan dan regulasi yang ada. Namun, penulis menemukan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan. Walaupun demikian, PTSP Jakarta Selatan telah mampu dalam memenuhi kebutuhan pemohon dan menepati tujuan dan sasarannya tiap tahun. Dari temuan ini, beberapa rekomendasi adalah diperlukan upaya peningkatan jumlah pegawai PTSP, pembaharuan sosialisasi menggunakan media sosial, dan perbaikan layanan hotline agar pelaksanaan PTSP lebih optimal.

---

The improvement of public services is an issue of concern to the government of Indonesi. However, Indonesia in the index of Ease Of Doing Business 2020 are still lagging behind within regional countries. Further, based on the complaint of services PTSP level of the City Administration have a lot of complaints. The subject of research based on the amount of the issuance of permits at most at the level of the city administration and achievements as a public service provider that is recognized by the MenpanRB. Because of that, authors conduct research into how the evaluation of the implementation of PTSP in UP PTSP Jakarta Selatan. In doing the research the writer uses two theories, namely the Public Service and Program Evaluation. Further, the evaluation of the program using the Model CIPP. Two concept of this are elaborated depthly to the operationalization concept of the research. The results of the evaluation showed that the overall indicators in the dimensions of the CIPP quite fulfilled/achieved by the implementation of PTSP in South Jakarta. The implementation in South Jakarta has been clear in the background, regulation, and goals and targets to achieve. Budget, human resources, and supporting infrastructure have been able to produce licensing service/non-licensing as well. Process of services has appropriate to rules and regulation. However, the authors found the presence of barriers and obstacles in the implementation of PTSP in South Jakarta. From these findings the author finds it necessary to increase the number of employees, the renewal of the socialization of using social media, and repair hotline service for the optimal implementation of PTSP in South Jakarta."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan kawasan transit-oriented development (TOD) Dukuh Atas yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dalam mewujudkan integrasi antarmoda transportasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alur pengelolaan tersebut, yang dimulai dari pendorongan pembangunan kawasan, koordinasi dengan para stakeholders, lalu dilanjutkan dengan proses pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan pengembangan kawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, publikasi elektronik, dan wawancara mendalam. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan transit-oriented development (TOD) Dukuh Atas yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta sesuai dengan beberapa prinsip pengembangan kawasan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, terdapat juga ketidaksesuaian dengan prinsip pengembangan seperti peniadaan dalam penyediaan rumah susun terjangkau untuk mendukung penyelenggaraan kawasan, dan fasilitas park and ride. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor yang menghambat pengelolaan kawasan berorientasi transit tersebut, yaitu: ketidaksinkronan dengan perencanaan penyelenggaraan kawasan dan keterbatasan lahan untuk mewujudkan konsep kawasan transit-oriented development (TOD).

---

This research aims to analyze the management of Dukuh Atas transit-oriented development (TOD) area by PT. MRT Jakarta based on Governor’s Regulation of Special Capital Region of Jakarta Number 67 Year 2019 on Transit-Oriented Development Execution in order to actualize the integrated intermodal transportation system. This research was conducted to determine the plot of the management, which starts from encouraging regional development, coordination with stakeholders, then continued with the process of control and supervision in carrying out regional development. The research method used in this study is a qualitative approach with data processing technique that includes three steps: data reduction, data display, and verification. Furthermore, the data used in this study were obtained by literature studies, electronic publications, and conducting in-depth interviews. The result of this study shows that the management of Dukuh Atas transit-oriented development (TOD) area which conducted by PT. MRT Jakarta is in accordance with the principles of regional development. However, there is also a discrepancy with the development principles such as the neglect in providing affordable flats to support the management of the area, and also park and ride facility. Furthermore, in its implementation there are still factors that hinder the management of the transit-oriented development area, which are: the asynchronous of executing the original plans and limited space to actualize the concept of transit-oriented development (TOD) area.

"

"Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengajuan izin atau non-izin masih dinyatakan belum efektif. Untuk memperbaiki permasalahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menciptakan situs Jakarta Evolution (JakEVO) yang menawarkan kemudahan perizinan secara elektronik. Implementasi JakEVO nyatanya masih mengalami berbagai permasalahan, seperti masalah integrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang berimplikasi pada waktu penyelesaian perizinan, kesulitan masyarakat dalam penggunaan situs, masalah kebocoran data, dan lainnya. Barunya sistem perizinan online ini menarik minat peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan pada situs JakEVO. Penelitian dilakukan menggunakan teori Electronic Service Quality atau e-SQ yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml & Malthora (2005). Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, responden, dan observasi. Setelah penelitian dilakukan dengan 95 sampel, hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan pada situs JakEVO adalah baik dari pengukuran terhadap 7 dimensi dan 33 indikator didalamnya. Namun, eksistensi situs JakEVO dikalangan masyarakat DKI Jakarta masih terdapat kekurangan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi ini untuk melakukan pengajuan perizinan ataupun non-perizinan karena tidak memiliki kepentingan didalamnya. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan peneliti, yaitu DPMPTSP sebagai dinas yang menciptakan sistem JakEVO perlu melakukan sosialisasi secara masif tentang JakEVO, penyediaan fitur informasi untuk memudahkan masyarakat menyiapkan keperluan izin, penyediaan fitur ‘chat’ dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala secara real time, serta memperpanjang dan membuka pelayanan perizinan selain di hari kerja.

---

One Stop Integrated Service (PTSP), which aims to make it easier for the public to apply for permits or non-permits is still declared ineffective. To fix this problem, DKI Jakarta Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) created the Jakarta Evolution (JakEVO) website that offers easy electronic licensing. The implementation of JakEVO is in fact still experiencing various problems, such as integration problems with the Online Single Submission (OSS) which has implications for licensing completion times, community difficulties in using the site, data leakage problems, and others. The new online licensing system has attracted the interest of researchers to further analyze the quality of service on the JakEVO website. The study was conducted using the theory of Electronic Service Quality or e-SQ proposed by Parasuraman, Zeithaml & Malthora (2005). In his research, the researcher uses quantitative methods with quantitative data collection by conducting surveys and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with sources, respondents, and observations. After the research was conducted with 95 samples, the results showed that the quality of service on the JakEVO site was good from measurements of the 7 dimensions and 33 indicators on it. However, the existence of the JakEVO site among the people of DKI Jakarta is still lacking. Many people are not aware of this application to apply for permits or non-licensing because they have no interest on it. Based on the elaboration and research that has been carried out, the recommendations that can be given by researchers are that DPMPTSP as the agency that created the JakEVO system needs to socialize massively about JakEVO, provide information features to make it easier for people to prepare for permits, provide a 'chat' feature to help people who are experiencing problems. Constraints in real time, as well as extending and opening licensing services other than on working days."