Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari keragaman sumber impor terhadap resiliensi rantai pasok pada perdagangan sektor mesin. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data perdagangan dua industri yang tergolong dalam sektor permesinan yaitu industri mesin umum dan kelistrikan serta industri permesinan presisi (kode HS 85-86 & kode HS 90-92) dari 15 negara anggota RCEP selama tahun 2007- 2020. Selama periode tersebut, keragaman sumber impor tercatat lebih rendah untuk industri mesin presisi dengan fluktuasi dan konsentrasi diukur dari HHI yang lebih tinggi terutama didorong oleh ekonomi yang relatif lebih kecil di wilayah tersebut. Hasil regresi fixed-effect untuk persamaan reduced-form ekspor menemukan bahwa keragaman sumber impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan rantai pasokan yang diukur dengan ekspor produk akhir (final products) dari masing-masing industri. Di sisi lain, variabel impor suku cadang dan komponen signifikan untuk kedua industri dengan signifikansi dan pengaruh yang lebih lemah dan hanya pada sub-sampel negara tertentu untuk industri mesin presisi. Studi ini menunjukkan pentingnya impor suku cadang dan komponen, keterbukaan, dan jaringan produksi regional untuk perdagangan sektor mesin di wilayah tersebut dibandingkan dengan kuantitas atau keragaman sumber impor. ...... This study aims to investigate the effects of import sources diversity on supply chain resilience of machinery sectors trade. The analysis is conducted by utilising the trade data of two industries classified under the machinery sector which is the general and electric industry and the precision machinery industry (HS code 85-86 & HS code 90-92) of 15 RCEP member countries during the 2007-2020 period. During the period, the diversity of import sources is lower for the precision machinery industry with fluctuations and higher concentration measured in the Herfindahl-Hirschman Index mainly driven by relatively smaller economies in the region. The results of fixed-effects regression for reduced-form export equation find that diversity of import sources does not have statistically significant effects on supply chain resilience measured by the export of final products from respective industries. On the other hand, the parts and components import variables are significant for both industries with the effects and significance weaker and only in a selected sub-sample of countries for the precision machinery industry. This study demonstrates the importance of import of parts and components, openness, and the regional production networks for machinery sector trade in the region rather than the quantity or diversity of import sources.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF). ......The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation. This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014. The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF).

Abstrak :
ABSTRAK

Fashion bagi Perancis adalah aspek penting dalam spektrum budaya dan kehidupan sosial. Industri fashion bukan hanya sekedar industri kreatif, tetapi juga sektor penting bagi Perancis. Industri Fashion sebagai salah satu bentuk identitas budaya, tidak hanya berkontribusi pada aktivitas perekonomian negara, tetapi juga memberikan pengaruh dan citra Perancis di mata internasional. Potensi pertumbuhan industri ini tetap signifikan, di tengah naik-turunnya kondisi ekonomi Perancis. Paris sebagai Ibukota Mode Dunia memiliki acara fashion tahunan yang terbesar di dunia, yaitu Paris Fashion Week. Penelitian ini akan meneliti bagaimana fashion sebagai identitas budaya Perancis dapat menghegemoni fashion di dunia, serta bagaimana stimulan ekonomi yang dihasilkan dari biannual event Paris Fashion Week terhadap perekonomian Perancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif untuk menjelaskan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh industri fashion. Penelitian ini dianalisis dengan Teori Identitas (Stuart Hall) dan Teori Hegemoni (Gramsci). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi industri fashion terhadap GDP Perancis bertambah setiap tahunnya, terutama pendapatan yang datang dari biannual event Paris Fashion Week. Acara tahunan ini memberikan stimulan ekonomi yang luar biasa setiap tahunnya, serta berkontribusi terhadap pendapatan GDP Perancis.

---

ABSTRACT

---

For France, fashion is an important aspect in the spectrum of culture and social life. The fashion industry is not just a creative industry, but also an important sector for France. The Fashion Industry as a form of cultural identity, not only contributes to the countrys economic activities, but also influences Frances image in the international perspectives. The potential growth of this industry remains significant, amid the ups and downs of the France economic conditions. Paris as the Worlds Fashion Capital has the largest annual fashion event, namely Paris Fashion Week. This study will examine how fashion as a French cultural identity can hegemony fashion in the world, and how the economic stimulants generated from the bianuual event Paris Fashion Week towards France economy. This study uses qualitative methods supported by quantitative data to explain the economic contributions from fashion industry. This research analyzed with Identity Theory (Stuart Hall) and Hegemony Theory (Gramsci). The results of this study indicate that the contribution of the fashion industry to the France GDP increases each year, especially comes from the biannual event Paris Fashion Week revenue. This annual event provides a tremendous economic stimulant annually, as well as contributing to the France GDP income.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Uni Eropa mengeluarkan komunikasi Eropa, tujuan wisata No. 1 di dunia guna memajukan industri pariwisata. Program digitalisasi industri pariwisata merupakan salah satu bagian dari pariwisata berkelanjutan. Pariwisata sendiri merupakan kegiatan lintas sektor yang menjadi bagian dari komoditas industri Uni Eropa. Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slowakia merupakan Negata Anggota Uni Eropa yang tergabung dalam organisasi Visegrad Group. Sektor pariwisata di empat negara Visegrad Group masih mengejar ketinggalan dari negara-negara Eropa Barat. Pelaksanaan dan kebijakan pariwisata digital di setiap negara turut berperan dalam memajukan pariwisata mereka.

---

ABSTRACT
European Union issues communication Europe, the worlds No. 1 tourist destination to advance the tourism industry. The tourism industry digitalization program is part of sustainable tourism program. Tourism itself is a cross-sectoral activity that is part of the European Union industrial commodities. Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia are EU Member States that are members of the Visegrad Group. The tourism sector in the four Visegrad Group countries is still catching up with Western European countries. The implementation and policies of digital tourism in each country play a role in advancing their tourism.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti tentang demonstrasi rompi kuning yang memprotes kebijakan kenaikan pajak karbon pemerintah Prancis. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu pembentukan opini publik media Prancis terhadap demonstrasi rompi kuning dan dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Pada tahun 2015, pemerintah Prancis melalui Konferensi Paris (COP21) menandatangani perjanjian untuk membatasi kenaikan emisi karbon 1.5% sampai 2% untuk mengurangi pengaruh dari pemanasan global. Namun upaya kenaikan pajak karbon tersebut berujung protes panjang dari kelompok masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang menjadi sasaran dari demonstran, sejumlah wartawan juga turut mengalami kekerasan oleh demonstran. Penelitian ini akan berfokus kepada pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media Prancis terhadap demonstran rompi kuning. Untuk membantu penulisan penelitian, teori frame-building akan membantu untuk menganalisis terkait pembentukan opini publik. Analisis pasar juga akan digunakan untuk membantu memahami dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya bias media Prancis terhadap pemerintah dalam peliputan tentang demonstrasi rompi kuning dan perubahan pola perilaku produsen dan konsumen dalam kebijakan karbon yang diberlakukan pemerintah Prancis.

---

ABSTRACT
This thesis examine the yellow vests demonstration that protesting the policy measures of increasing carbon tax by government of France. The aim for this research is to answer two research questions, to examine the shaping of public opinion by French media towards yellow vests demonstration and the impact of carbon tax for two sectors, producers and consumers. In 2015, the government through Conference of Paris (COP21) signed the agreement to limit the increase of the carbon emission around 1.5% to 2% to reduce the implication of global warming. But the carbon tax measures led to protest for a long time. The protestors not only aimed their grievances to the government but also towards French media which experiencing violence. This research will focus on public opinion making by French media towards yellow vests movement. To help the examination of research writing, frame-building theory will guide to analyse the public opinion making. Market analysis will also used to guide understanding of increasing carbon tax policy impact towards two sectors, producers and consumers. The findings of the research is bias practiced by French media towards government in coverage of yellow vests demonstration and both producers consumers changing pattern to adapt the measures taken by the French government.

Abstrak :
Eropa, yang menggunakan energi terbarukan hingga 1.469 TWh pada tahun 2019, telah mengokohkan diri sebagai benua pionir dalam hal pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini pun menjadikan negara-negara Eropa menjadi percontohan bagi negara-negara yang hendak mengalami transisi penggunaan energi primer nya ke arah energi terbarukan.Hal ini pun kemudian menjadi perhatian, apakah sejatinya keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan di Eropa dipengaruhi oleh pola pikir masyarakatnya yang maju ataupun sebaliknya. Maka dari itu penelitian, yang dilandasi oleh teori transisi energi (Energiewende) ini mengkaji pengembangan energi terbarukan di 4 (empat) negara Eropa dengan menguji beberapa variabel independen dan pemanfaatan energi terbarukan (direpresentasikan oleh data produksi dan energi terbarukan dalam TWh). Studi Kuantitatif Partial Least Square menunjukan jika variabel independent PDB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, adalah variabel yang berpengaruh secara positif untuk konsumsi dan produksi energi terbarukan, sedangan variabel laten Konsumsi-Produksi Bahan Bakar Fosil merupakan variabel yang memberikan efek negative bagi pengembangan energi terbarukan. Keberhasilan negara-negara Eropa dalam pengembangan energi terbarukan ini pun dipengaruhi oleh paket kebijakan yang jelas, logis, dan terarah via berbagai insentif dari pemerintah untuk individu maupun pihak swasta. ......Europe, which used up to 1,469 TWh of renewable energy in 2019, has established itself as a pioneer continent in terms of the development and use of renewable energy. This also makes European countries a role model for countries that want to experience a transition from their primary energy use towards renewable energy. on the contrary. Therefore, this research, which is based on the energy transition theory (Energiewende), examines the development of renewable energy in 4 (four) European countries by examining several independent variables and the use of renewable energy (represented by production and consumption renewable energy data in TWh). The Partial Least Square Quantitative Study shows that the independent variable GDP Per Capita, and the Human Development Index, are the variable that have the biggest magnitude the consumption and production of renewable energy, while the latent variable Consumption-Production of Fossil Fuels is a variable that has a negative effect on the development of renewable energy. The success of European countries in developing renewable energy is also influenced by a clear, logical, and targeted policy package via various incentives from the government for individuals and private parties.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia ......Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan di 10 negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Portugal, Irlandia, Austria, dan Swedia. Negara-negara tersebut dipilih karena dikonfirmasi memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak pada awal masa pandemi. Penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan baik data kualitatif mapun kuantitatif. Teori Ancaman Nasional dan Konsep Kapasitas Fiskal diaplikasikan untuk menganalisis mengapa 10 negara anggota UE  berinisiatif mengeluarkan kebijakan masing-masing dalam penanggulangan pandemi Covid-19 meskipun berada di bawah institusi supranasional yaitu UE, serta kebijakan pada sektor apa yang menjadi prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di 10 negara UE dan mengapa negara memprioritaskan kebijakan tersebut. Argumentasi dalam penelitian ini adalah 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional yang perlu segera ditangani sehingga masing-masing negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan tanpa menunggu respon dari UE.  Penelitian ini menemukan bahwa 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman lingkungan yang berdampak pada stabilitas nasional di sektor sosial-kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin kuat kapasitas fiskal suatu negara, semakin kuat juga kebijakan dan peran pemerintah dalam penanggulangan krisis pada negara tersebut. ......This study discusses the Covid-19 pandemic and the policy response of 10 member countries of the European Union (EU), namely Spain, Italy, Germany, France, Belgium, the Netherlands, Portugal, Ireland, Austria, and Sweden. These countries were chosen because they were confirmed to have the highest positive cases of Covid-19 at the beginning of the pandemic. The research was analysed using qualitative methods by utilizing both qualitative and quantitative data. National Threat Theory and Fiscal Capacity Concept were applied to analyse why 10 EU member states took the initiative to issue their respective policies in dealing with the Covid-19 pandemic even though they were under a supranational institution, namely the EU, as well which sector of policies was the priority in handling Covid-19 pandemic in 10 EU countries and why they prioritize those policies. This study argues that 10 EU member states see the Covid-19 as a national threat, which needs to be addressed immediately so that each country decides to issue a policy without waiting for a response from the EU. This study found that 10 EU member states saw the Covid-19 pandemic as an ecological threat that impacts national stability in the social, political, and economic sectors. This study also found that countries with strong fiscal capacity can issue strong government’s policies and involvement in overcoming crisis.

Abstrak :
Penelitian ini membahas prospek realisasi kerjasama penerbangan dalam ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA), serta melihat implikasinya pada kerjasama bilateral maskapai penerbangan Indonesia dan Belanda. Teori scenario building menganalisa serangkaian kondisi di masa depan dari perjanjian multilateral ini. Penelitian ini menggunakan paradigma structure-conduct-performance dalam menganalisa industri transportasi udara di Uni Eropa dan ASEAN kemudian dianalisis menggunakan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini juga melihat manfaat dari perjanjian tersebut terhadap kerjasama penerbangan bilateral Belanda dengan Indonesia dalam hal ini dilihat dari maskapai penerbangan kedua negara dan dianalisis menggunakan keunggulan kompetitif. ......This study critically discusses the prospect of realizing aviation sector cooperation in the ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA) multilateral agreement, as well as looking at the implications of bilateral cooperation between Indonesian and Dutch airlines. Scenario building theory analyzes a series of conditions in the future of this multilateral agreement. This study uses the structure-conduct-performance paradigm in analyzing the air transportation industry in the European Union and ASEAN and then analyzed using the theory of comparative and competitive advantage. This study looks at the benefits of the agreement on bilateral aviation cooperation between the Netherlands and Indonesia, in this case seen from the airlines of the two countries and analyzed using competitive advantage.

Abstrak :
Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki potensi energi biomassa yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Diversifikasi Energi berbasis biomassa merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan diversifikasi energi berbasis biomassa pada PLTU di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversifikasi energi berbasis biomassa. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversifikasi, dan regulasi. Ketersediaan bahan baku biomassa merupakan faktor yang paling penting untuk penerapan program diversifikasi. Teknologi diversivikasi yang digunakan juga perlu diperhatikan. Teknologi diversivikasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dari PLTU. Lebih lanjut juga dibutuhkan regulasi yang mendukung penerapan diversivikasi energi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversivikasi energi berbasis biomassa. Namun, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversivikasi energi, dan regulasi agar diversivikasi energi berbasis biomass dapat diterapkan secara optimal di Indonesia. ......Energy availability is a crucial factor in achieving national energy resilience. Indonesia holds substantial potential in biomass energy, yet it hasn't been optimally utilized. Biomass-based energy diversification is an alternative to enhance the use of biomass energy. This research aims to analyze the readiness for biomass-based energy diversification in Steam Power Plants (PLTU) in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method. The research findings indicate that PLTU in Indonesia has the potential to implement biomass-based energy diversification. However, several factors need attention: the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations. The availability of biomass raw materials stands as the most critical factor for implementing the diversification program. The utilized diversification technology also requires attention. Appropriate technology can improve efficiency and reduce emissions from PLTU. Furthermore, supportive regulations are needed for the implementation of energy diversification. Based on the research, it can be concluded that PLTU in Indonesia holds the potential for implementing biomass-based energy diversification. However, efforts are required to improve the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations for optimal implementation of biomass-based energy diversification in Indonesia.