Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Huru-hara demokratisasi lokal khususnya kasus kerusuhan pilkada yang menempatkan ruang spasial di Kabupaten Tuban. Temporal yang diambil adalah perisitiwa kerusuhan Pilkada tahun 2006 yang mencoba ditarik mundur dengan menelisik berbagai situasi dan peristiwa politik lokal sejak terpilihnya Haeny sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Tuban pada tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang menyertai setiap peristiwa dan momentum politik yang berujung pada kerusuhan Pilkada pada tahun 2006. Berbagai kasus kerusuhan pilkada di Indonesia bersifat partikulistik dengan faktor determinan yang berbeda-beda. Kerusuhan pilkada kabupaten tuban 2006 merupakan kasus kerusuhan yang tidak disebabkan oleh faktor tunggal, terdapat banyak faktor pendukung lain yang menyebabkan meletusnya perirtiwa Tuban membara tahun 2006. Faktor Meletusnya peristiwa kerusuhan pilkada tuban tahun 2006 disebakan oleh faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang menyebabkan kerusuhan Pilkada tuban dipicu oleh banyaknya kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh kubu pasangan Haeny-Lilik Heli yang mengakibatkan kekalahan yang terpaut tipis di kubu Noor Nahar-Tjong Ping Nonstop . Berita mengenai berbagai kecurangan yang dilakukan oleh kubu Heli begitu cepat menyebar di kalangan pendukung Nonstop sehingga terjadi gerakan massa untuk melakukan aksi. Sedangkan sebab khusus kerusuhan pilkada tuban dipicu oleh latar belakang politik di Kabupaten Tuban yang bersifat unik antara Partai Golkar dan PDIP dan PKB. Politik lanjutan yang digelar pasca pemilu 1999 telah menimbulkan sejumlah ketegangan pada elit politik hingga massa pendukungnya. Proses lanjutan tersebut diantaranya merupakan persaingan Partai Golkar, PDIP dan PKB dalam memperebutkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 1999-2004 yang berakhir dengan kemenangan Haeny Relawati dari Partai Golkar. Tidak hanya sampai disitu pertarungan lanjutan yang sebenarnya justru terjadi pada Pilkada Tuban 2001 yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2001-2006.

---

ABSTRACT This thesis discusses the local democratization riots, especially in the case of regional elections that place spatial space in Tuban Regency. Temporal taken is the event of 2006 elections that was elected by Haeny as vice chairman of Tuban district council in 1997. This is done to identify the social phenomena that accompany every political event and momentum which led to unrest in 2006. Various cases of regional election unrest in Indonesia are particulate with different determinants. The eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was the result of the eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was caused by general factors and special factors. The general factor causing the unrest of Tuban election was triggered by the number of election fraud conducted by the Haeny Lilik Heli stronghold which resulted in a slight deficit in the Noordin Nahar Tjong Ping Nonstop group. News of the various fraud by Heli stronghold so rapid spread among Nonstop supporters so that the mass movement to take action. While the unique causes of the election unrest were triggered by the political background in Tuban Regency which is unique between Golkar Party and PDIP and PKB. The continued politics that followed post 1999 elections has caused some tension in the political elite to the masses of supporters. The follow up process among others is the competition of Golkar Party, PDI P, and PKB in fighting for Chairman of Tuban District Council of 1999 2004 period ended with Haeny Relawati victory from Golkar Party. Not only there was a follow up fighting that actually happened at the Tuban election 2001 who was fighting over the seat of Regent and Vice Regent of Tuban period 2001 2006. "

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini membahas mengenai dinamika pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing sektor kehutanan di Kalimantan Timur 1967-1973. Proses tahapan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di sektor Kehutanan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dibutuhkan kesepakatan di antara unsur pemerintah yang berkaitan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Kejelasan alur pelaksanaan penanaman modal asing memengaruhi penilaian calon penawar dan ketertiban secara umum. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi di antara badan-badan pemerintahan dalam menyusun program dan kebijakan Penanaman Modal Asing yang terpadu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing yang dibantu oleh Team Teknis Penanaman Modal Asing, Sektor R Team Khusus Pengawasan Modal Asing dan Team Pengawasan Penanaman Modal Asing bidang Kehutanan. Keempat badan tersebut bertanggung jawab terhadap kelancaran penanaman modal asing secara administratif dan implementatif. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai proses koordinasi yang sinergis menuju satu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan dan pemantauan terhadap pelaksaaan penanaman modal asing sektor Kehutanan khususnya di Kalimantan Timur.

---

ABSTRACTThis research discuss the dynamics of foreign investment monitoring implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973. Phase of foreign investment process in forestry sector involves various members of government, both central and local. It requires agreement between interrelated government elements to avoid confusion. Clarity of its implementation worklfow affect the assessment prospective bidders and order in general. Therefore, it is necessary to synchronize between government bodies in formulating integrated programs and policies. The efforts made by government is the established of Foreign Investment Advisory Board, assisted by the Foreign Investment Technical Team, Sector R Special Team of Foreign Assets Control and the Foreign Investment Monitoring Team in Forestry. The fourth body responsible for foreign investment order administratively and implementation. Broadly speaking, this study discusses the synergistic coordination process towards an integrated system in providing services and monitoring of foreign investment implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973."