Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Aditya Putra, author

Pengawasan lembaga parlemen terhadap pengisian jabatan publik dalam sistem pemerintahan presidensial di negara Republik Indonesia = Parliament's oversight on public officers appointment mechanism on Republic of Indonesia's presidential system / Muhammad Aditya Putra

ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia...

2016

S64845

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harga Adi Prabawa, author

Kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan kaitannya dengan indepedensi hakim konstitusi = The Authority of the supremen court house of representative president position in charging and relation with independency constitutional justice / Harga Adi Prabawa

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Valentino, author

Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945: studi kasus KPK versus Polri = Analysis of settlement authority of state institutions that it's authority not provided by UUD NRI 1945 constitution: case study KPK versus police

ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila...

2016

S65570

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Irene Desi Evelina, author

Implementasi the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) di uni eropa dari perspektif representasi politik dalam parlemen Eropa = The implementation of the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) in european union from politic representation perspective in european parliament / Irene Desi Evelina Simanjuntak

ABSTRAK
Tesis ini menganalisa penerapan CEDAW sebagai salah satu landasan hukum Uni Eropa dalam representasi politik perempuan sebagai anggota Parlemen Eropa.Jumlah anggota perempuan yang diwakili dari masing ndash; masing negara anggota UE belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan jumlah anggota laki-laki.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Puteri Aliya Iskandar, author

Kedudukan lembaga adat dalam ketatanegaraan Indonesia: analisis Lembaga Wali Nanggroe di Aceh = The position of indigeneous institute in the constitutional system in Indonesia: analysis of Wali Nanggroe Institute in Aceh

ABSTRAK
Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah nusantara sedari dulu telah mendapatkan perhatian khusus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 18 adalah wujud nyata pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai asal-usul masing-masing wilayah. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga...

2017

S68971

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dora Nina Lumban Gaol, author

Analisis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara = Analysis of the Position of the Pancasila Ideology Guidance Agency from the Perspective of Constitutional Law

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Al Amin Syayidin Ali Mustopa, author

Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia = Implementation of the constitutional court justices supervision system in Indonesia.

Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian