Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lidya Corry, author

Persetujuan tertulis presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: analisis putusan Mahkamah Konstitusi no. 76/PUU-XII/2014 = President's written authorization in summoning and questioning the member of the house of representatives of the Republic of Indonesia: analysis of Constitutional Court's decision no. 76/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian...

2016

S65120

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Adrian Prayoga, author

Konsep Keadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum = The Concept of Justice According to the Decision of The Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 Concerning the Verification of Political Parties to Become Participants in the General Election

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ismah Naqiyyah, author

Tindakan Afirmasi pada Lembaga Perwakilan Rakyat: Analisis terhadap Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Affirmative Action on The Representative Institute: Analysis of The Development of Women Affirmative Action Regulations on The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI dan bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut sejak awal tindakan afirmasi diterapkan pada tahun 2004, hingga terakhir kali tindakan afirmasi untuk DPR diterapkan, yaitu pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shalma Aisyah Anandhia Prasetya, author

Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Bebas dari Intervensi Politik Guna Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman = The Proposal for a Mechanism to Appoint Supreme Court Justices and Constitutional Judges Without Political Interference to Safeguard the Independence of the Judiciary

Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadira Anindita, author

Masalah Kaderisasi dan Rekrutmen Calon Anggota DPR Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2024 = The Problems of Cadre and Nomination of DPR Candidates by Political Parties Towards the 2024 Elections

Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Daffa Yusuf Fachreza, author

Pengaturan Kampanye Melalui Media Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Demokratis = Campaign Arrangements Through Social Media in the Context of Realizing Democratic Elections

Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Ilham Irmantyo, author

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Satrio Alif Febriyanto, author

Kompatibilitas Sistem Proporsional Terbuka Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Brazil = Compatibility of Open Proportional Systems with Simultaneous Elections in Indonesia and Brazil

Sebagai dua negara demokrasi dengan penganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia dan Brazil melakukan pemilihan umum dengan metode serentak yang langsung memlih Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam waktu bersamaan. Di samping itu, keduanya juga melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR dengan sistem pemilihan proporsional dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian