Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu BUMN yang telah melaksanakan program CSRnya adalah Perusahaan Gas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahan Gas Negara Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa Teluk Terate Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang Provinsi Banten. Program ini pernah ditunda selama 4 bulan dan mengakibatkan beberapa program di setiap unit tidak berjalan sesuai dengan rencana.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Gas Negara di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan yang digunakan belum berjalan sesuai dengan program yang direncanakan dilihat dari banyaknya program yang belum dapat dilaksanakan setiap unitnya dan ada satu unit yang belum berjalan hingga Mei 2018. Selain itu, program yang dilaksanakan belum dapat dirasakan secara menyeluruh ke masyarakat Desa Teluk Terate

---

This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System (SIPD). Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development"

"Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia. Salah satu perencanaan yang memiliki urgensi tinggi khususnya sebagai salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berusaha ialah dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah menyusun salah satu rencana tata ruang yang digunakan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala detail 1:5000. Pemerintah memberikan kemudahan pengecualian penyusunan izin lingkungan bagi RDTR yang telah memiliki KLHS. Namun saat ini pada pelaksanaannya masih menyita waktu dan biaya yang lama. Untuk itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pengintegrasian RDTR dengan KLHS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha. Dalam rangka melakukan analisis kebijakan terkait upaya pengintegrasian dilakukan penelitian dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder melalui buku atau publikasi daring. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif dan prospektif yang dikemukakan oleh William Dunn (2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara retrospektif kebijakan RDTR dan KLHS masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, data, dan aspek politik pada kedua kebijakan. Melihat pada dimensi prospektif, kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut ialah melalui kebijakan pengintegrasian dokumen RDTR dan KLHS untuk menyederhanakan tanpa mengurangi muatan kedua dokumen.

---

The implementation of development based on the concept of sustainable development is one of the agendas of Indonesia's Government. One of the plans that have high urgency, especially as a guideline for implementing business activities, is a spatial planning document. The government compiles one of the spatial plans used to accelerate investment in Indonesia, namely the Detailed Spatial Plan (RDTR), with a detailed scale of 1: 5000. The government makes it easy for exemptions to prepare environmental permits for RDTRs that already have KLHS. However, currently, the implementation is still time-consuming and costly. For this reason, simplification is carried out by integrating RDTR with KLHS, which aims to provide ease of doing business. In the context of conducting policy analysis related to integration efforts, research was carried out with a post-positivist approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through books or online publications. This research uses retrospective and prospective policy analysis theory proposed by William Dunn (2017). The research results show that retrospectively the RDTR and KLHS policies still have several obstacles in their implementation, especially those related to human resources, data, and political aspects of both policies. Looking at the prospective dimension, an approach that can answer this problem is through the integrated policy of RDTR and KLHS documents to simplify without reducing the two documents' content."

"Penelitian ini mengkaji proses penciptaan nilai bersama pada program layanan kesehatan Gancang Aron di RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan Teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penciptaan nilai responsif di layanan Gancang Aron sebagai bagian dari peningkatkan delivery layanan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan proses berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Pada proses eksplisit yang terjadi adalah masyarakat dilibatkan dengan porsi sangat kecil akibat adanya gap pengetahuan mereka terkait system pelayanan kefarmasian, sehingga berdampak pada tidak adanya kontribusi langsung mereka dalam menciptakan sebuah nilai. Namun kondisi ini tidak meniadakan adanya aspek produksi atau desain persama karena terdapat pihak ekternal yang turut memberikan pandangan responsif pada proses konsultasi terkait keamanan dan legal dari pelayanan Gancang Aron sendiri. Pada prosesenya berbagai actor bersepakat bahwa aspek responsive tidak hanya kecepatan, tapi juga menyangkup ketepatan dan kecermatan. Dimesni selanjutnya adalah proses implisit yang mana kontribusi tidak langsung masyarakat diproyeksikan melalui tingkat kepuasan mereka atas penggunaan layanan yang kemudian menjadi tolak ukur untuk melakukan konstruksi kembali layanan gancang aron. Terakhir untuk meningkatkan nilai responsive tersebut kritik dan saran yang masuk direspon oleh sebuah sebuah solusi agar layanan lebih baik.

---

This study examines the process of value co-creation in the Gancang Aron health service program at Blambangan Hospital, Banyuwangi Regency. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. This study aims to analyze the process of creating responsive value in Gancang Aron services as part of improving delivery services to the community. The result of this research is that the whole process went well, but there are still some shortcomings in its implementation. In the explicit process that occurs is that the community is involved in a very small portion due to a knowledge gap related to the pharmaceutical service system, so that it has an impact on the absence of a direct contribution to creating value. However, this condition does not negate co-desain and co-production because there are external actors who also provide responses to consultations related to security and law of the Gancang Aron service itself. In the process, various actors agreed that the responsive aspect is not only speed, but also includes accuracy and precision. The next dimension is an implicit process which indirectly contributes to the service community through their level of satisfaction with use which then becomes a benchmark for reconstructing the gancang aron service. Finally, to increase the responsiveness value, incoming criticism and suggestions are responded to by a solution so that the service is better.

"

"Sebagai bagian dari keberagaman bangsa, Suku Minangkabau yang mendominasi populasi di Sumatera Barat dikenal sangat memegang adat istiadatnya, salah satunya adalah Tanah Ulayat atau tanah yang kepemilikannya menjadi hak masyarakat adat dan diwariskan secara turun temurun. Dalam kenyataannya, keberadaan Tanah Ulayat ini tidak menyurutkan konflik atasnya. Pemerintah Kota Bukittinggi terkesan bertindak sepihak, akibat ketiadaan musyawarah antara pemerintah dengan pihak Sarikat 40 Nagari. Tidak hanya konflik atas kepemilikan lahan, kondisi tersebut juga turut menimbulkan masalah sewa kios di pasar tersebut. Tuntutan atas pengembalian hak didengungkan oleh pedagang pasar maupun Sarikat 40 Nagari itu sendiri. Skripsi ini bertujuan menganalisis pengelolaan konflik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi; dalam perselisihan kepemilikan kios dan lahan yang muncul pasca pembangunan kembali Pasar Atas, setelah terbakar pada tahun 2017. Pendekatan kualitatif digunakan dalam skripsi ini. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemegang sah lahan Pasar Atas, telah melakukan sejumlah upaya pengelolaan konflik tersebut, seperti membangun pasar penampungan serta mengundang pedagang dalam rangka daftar ulang untuk mengisi kios, disertai sosialisasi terhadap pembagian jenis dagangan sesuai lapak; walaupun akhirnya masalah ini dapat dikatakan belum benar-benar selesai, oleh karena belum terpenuhinya permintaan pedagang atas hak yang sama seperti sebelum insiden kebakaran.

---

As part of the diversity of the nation, the Minangkabau who dominate the population in West Sumatra are known to hold their customs, one of which is Tanah Ulayat or land whose ownership is the right of indigenous peoples and is passed down from generation to generation. In reality, the existence of this Communal Land did not reduce the conflict over it. The Bukittinggi City Government seemed to act unilaterally, due to the absence of deliberation between the government and the Sarikat 40 Nagari. Not only conflicts over land ownership, this condition also causes problems in renting kiosks in the market. Demands for the return of rights were echoed by market traders and the Sarikat 40 Nagari itself. This thesis aims to analyze conflict management by the Bukittinggi City Government; in the dispute over the ownership of kiosks and land that arose after the rebuilding of Pasar Atas, after a fire in 2017. A qualitative approach was used in this thesis. The data and information used are sourced from in-depth interviews and literature studies. The results show that the Bukittinggi City Government as the legal holder of the Pasar Atas land, has made a number of efforts to manage the conflict, such as building a shelter market and inviting traders to re-register to fill kiosks, accompanied by socialization of the distribution of types of merchandise according to stalls; although in the end this problem can be said to have not been completely resolved, because the traders' requests for the same rights have not been fulfilled as before the fire incident.

"

"Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi di Ibukota, namun tingginya ketenagakerjaan tersebut tidak diiringi dengan jumlah cakupan kepesertaan Program JHT. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi program JHT di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program JHT di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang diperkenalkan oleh Moulton dan Sandfort. Data yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau dokumen dengan menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman stakeholder akan Program JHT masih memiliki persepsi yang berbeda-beda. Minimnya jumlah kepesertaan Program JHT di Jakarta Timur diakibatkan oleh kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kondisi ekonomi yang dialami perusahaan. Adapun faktor eksternal yang menghambat dan menjadi tantangan melaksanakan Program JHT di Jakarta Timur yaitu kondisi wilayah yang dipenuhi oleh pekerja pada segmentasi pekerja BPU dan usaha skala kecil dan mikro serta pekerja konstruksi. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekomendasi dalam penelitian ini yaitu membangun pemahaman bersama antar stakeholder terkait Program JHT dan dapat mensosialisasikan Program JHT dengan metode yang inovatif.

---

East Jakarta Administrative City is an area that has the highest number of workers in the capital, but the high employment rate is not accompanied by a high number of JHT program participation coverage. Therefore, this study will discuss the implementation of the JHT program in the East Jakarta Administrative City. This study aims to analyze the implementation of the JHT program in East Jakarta City. This study uses a qualitative method with a post-positivist approach using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory introduced by Moulton and Sandfort. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document studies using Nvivo 12 plus software. The results of the study show that the stakeholders' understanding of the JHT Program still has different perceptions. The lack of JHT Program participants in East Jakarta is caused by the company's compliance with regulations and the economic conditions experienced by the company. The external factors that hinder and become a challenge in implementing the JHT Program in East Jakarta is the condition of the area that is filled with workers in the segmentation of BPU workers and micro-small-scale businesses and also construction. Based on these results, the recommendations in this study are to build a common understanding among stakeholders regarding the JHT Program and to be able to socialize the JHT Program with innovative methods.

"

"Upaya pemerintah yang sangat gencar dalam melakukan pembangunaninfrastruktur, memerlukan pengendalian risiko. Hal ini merupakan salah satu bentuk aktivitas yang menjadi bagian dari tanggung jawab administrasi negara dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Salah satu organisasi/ instansi negara yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, adalah PT. Wijaya Karya Bitumen. Implementasi manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 menjadi salah satu upaya perusahaan milik negara ini dalam mengelola risiko, agar terhindar dari berbagai risiko yang akan dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan manajemen risiko pada PT Wijaya Karya Bitumen, dengan menggunakan konsep Risk Management ISO 3100:2018. Pendekatan post-positivist digunakan untuk mendeskripsikan pokok bahasan dalam skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi manajemen risiko pada PT Wijaya Karya Bitumen yang dilihat dari konsep Risk Management, International Organization for Standarization (ISO) (2018) sudah memenuhi keberlangsungan manajemen risiko; namun memiliki ketidaksesuaian dalam tiga indikator yang ada pada konsep Risk Management ISO 3100:2018, yaitu implementation, comunication & consultation serta monitoring & review. Hal tersebut terungkap pada: tidak transparan-nya hasil penilaian risiko, kurangnya awareness dan selarasnya komunikasi manajemen risiko dalam organisasi, dan belum adanya sosialisasi manajemen risiko guna memberikan pengetahuan terkait dengan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, implementasi manajemen risiko di PT Wijaya Karya Bitumen sudah berjalan dengan baik; namun masih memiliki beberapa instrument penting yang harus diperbaiki.

---

Government efforts that are very aggressive in carrying out infrastructure development require risk control. This is one form of activity that is part of the responsibility of the state administration in anticipating various possibilities that will occur. One of the state organizations/agencies involved in infrastructure development which is being intensively carried out by the government at this time, is PT. Wijaya Karya Bitumen. The implementation of risk management based on ISO 31000:2018 is one of the efforts of this state-owned company in managing risk, in order to avoid various risks that will be faced. This study was conducted to describe the application of risk management at PT Wijaya Karya Bitumen, using the ISO 3100:2018 Risk Management concept. A post-positivist approach is used to describe the subject matter in this thesis. Data was collected by in-depth interviews and literature study. Results of this study show that in the implementation of risk management at PT Wijaya Karya Bitumen which is seen from the concept of Risk Management, the International Organization for Standardization (ISO) (2018) has fulfilled the sustainability of risk management; but has discrepancies in the three indicators that exist in the Risk Management ISO 3100:2018 concept, namely implementation, communication & consultation as well as monitoring & review. This was revealed in: the non-transparency of the risk assessment results, the lack of awareness and harmony of risk management communication within the organization, and the absence of risk management socialization to provide knowledge related to risk management in all work units. Thus, it can be said that the implementation of risk management at PT Wijaya Karya Bitumen has done well; but still has several important instruments that need to be improved.

"

"Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu aktor yang memiliki peranan dan menjadi ujung tombak dalam mendukung penerapan sustainable public procurement, baik dari sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai tingkat kesiapan UKPBJ Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menerapkan pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan (sustainable public procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah cluster random sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 135 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat UKPBJ memiliki tingkat kesiapan yang tinggi di dalam penerapan sustainable public procurement. Merujuk pada dimensi change commitment dan change efficacy, tingkat kesiapan UKPBJ dalam penerapan SPP sebesar 80%. Tingginya tingkat kesiapan pada dimensi change commitment pada masing-masing kementerian menunjukkan bahwa setiap kementerian memiliki komitmen dalam menerapkan SPP dan diiringi dengan tekad, keinginan, motivasi, dan perbuatan nyata untuk mewujudkan pelaksanaan SPP dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil yang tinggi pada dimensi change efficacy menunjukkan kesiapan untuk berubah yang ditandai dengan adanya keyakinan dari seluruh kementerian bahwa SPP dapat dilaksanakan, walaupun di dalam prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

---

The Procurement of Goods and Services Work Unit (UKPBJ) is one of the actors that plays a critical role in supporting the implementation of Sustainable Public Procurement (SPP) from the environmental, social, and economic sectors. The purpose of this research is to analyze the level of readiness of the Ministry of Finance, Ministry of Cultural Education Research and Technology, Ministry of Environment and Forestry, and Ministry of National Development Planning in implementing Sustainable Public Procurement. This research applies quantitative approach with survey methods and in-depth interviews. Sampling technique for survey utilizes cluster random sampling, whereas the in-depth interview utilizes purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 135 people obtained through online questionnaires. Later, the data obtained is processed using SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study show that the four Ministries have a high level of readiness in the application of Sustainable Public Procurement. Referring to the dimension of change commitment and change efficacy, the readiness level of UKPBJ of the four Ministries for implementing Sustainable Public Procurement accounts to 80%. The high level of readiness in the dimension of change commitment in each ministry shows that each ministry has a commitment in implementing Sustainable Public Procurement that is concurrence with their determination, desire, motivation, and real action to establish the implementation of Sustainable Public Procurement from the environmental, social, and economic dimensions. The high results on the dimension of change efficacy show the readiness to change which is characterized by the trust from all ministries that Sustainable Public Procurement can be implemented, even though the process would take some time."