Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu BUMN yang telah melaksanakan program CSRnya adalah Perusahaan Gas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahan Gas Negara Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa Teluk Terate Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang Provinsi Banten. Program ini pernah ditunda selama 4 bulan dan mengakibatkan beberapa program di setiap unit tidak berjalan sesuai dengan rencana.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Gas Negara di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan yang digunakan belum berjalan sesuai dengan program yang direncanakan dilihat dari banyaknya program yang belum dapat dilaksanakan setiap unitnya dan ada satu unit yang belum berjalan hingga Mei 2018. Selain itu, program yang dilaksanakan belum dapat dirasakan secara menyeluruh ke masyarakat Desa Teluk Terate

---

This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System (SIPD). Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development"

"Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia. Salah satu perencanaan yang memiliki urgensi tinggi khususnya sebagai salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berusaha ialah dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah menyusun salah satu rencana tata ruang yang digunakan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala detail 1:5000. Pemerintah memberikan kemudahan pengecualian penyusunan izin lingkungan bagi RDTR yang telah memiliki KLHS. Namun saat ini pada pelaksanaannya masih menyita waktu dan biaya yang lama. Untuk itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pengintegrasian RDTR dengan KLHS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha. Dalam rangka melakukan analisis kebijakan terkait upaya pengintegrasian dilakukan penelitian dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder melalui buku atau publikasi daring. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif dan prospektif yang dikemukakan oleh William Dunn (2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara retrospektif kebijakan RDTR dan KLHS masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, data, dan aspek politik pada kedua kebijakan. Melihat pada dimensi prospektif, kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut ialah melalui kebijakan pengintegrasian dokumen RDTR dan KLHS untuk menyederhanakan tanpa mengurangi muatan kedua dokumen.

---

The implementation of development based on the concept of sustainable development is one of the agendas of Indonesia's Government. One of the plans that have high urgency, especially as a guideline for implementing business activities, is a spatial planning document. The government compiles one of the spatial plans used to accelerate investment in Indonesia, namely the Detailed Spatial Plan (RDTR), with a detailed scale of 1: 5000. The government makes it easy for exemptions to prepare environmental permits for RDTRs that already have KLHS. However, currently, the implementation is still time-consuming and costly. For this reason, simplification is carried out by integrating RDTR with KLHS, which aims to provide ease of doing business. In the context of conducting policy analysis related to integration efforts, research was carried out with a post-positivist approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through books or online publications. This research uses retrospective and prospective policy analysis theory proposed by William Dunn (2017). The research results show that retrospectively the RDTR and KLHS policies still have several obstacles in their implementation, especially those related to human resources, data, and political aspects of both policies. Looking at the prospective dimension, an approach that can answer this problem is through the integrated policy of RDTR and KLHS documents to simplify without reducing the two documents' content."

"Penelitian ini mengkaji proses penciptaan nilai bersama pada program layanan kesehatan Gancang Aron di RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan Teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penciptaan nilai responsif di layanan Gancang Aron sebagai bagian dari peningkatkan delivery layanan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan proses berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Pada proses eksplisit yang terjadi adalah masyarakat dilibatkan dengan porsi sangat kecil akibat adanya gap pengetahuan mereka terkait system pelayanan kefarmasian, sehingga berdampak pada tidak adanya kontribusi langsung mereka dalam menciptakan sebuah nilai. Namun kondisi ini tidak meniadakan adanya aspek produksi atau desain persama karena terdapat pihak ekternal yang turut memberikan pandangan responsif pada proses konsultasi terkait keamanan dan legal dari pelayanan Gancang Aron sendiri. Pada prosesenya berbagai actor bersepakat bahwa aspek responsive tidak hanya kecepatan, tapi juga menyangkup ketepatan dan kecermatan. Dimesni selanjutnya adalah proses implisit yang mana kontribusi tidak langsung masyarakat diproyeksikan melalui tingkat kepuasan mereka atas penggunaan layanan yang kemudian menjadi tolak ukur untuk melakukan konstruksi kembali layanan gancang aron. Terakhir untuk meningkatkan nilai responsive tersebut kritik dan saran yang masuk direspon oleh sebuah sebuah solusi agar layanan lebih baik.

---

This study examines the process of value co-creation in the Gancang Aron health service program at Blambangan Hospital, Banyuwangi Regency. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. This study aims to analyze the process of creating responsive value in Gancang Aron services as part of improving delivery services to the community. The result of this research is that the whole process went well, but there are still some shortcomings in its implementation. In the explicit process that occurs is that the community is involved in a very small portion due to a knowledge gap related to the pharmaceutical service system, so that it has an impact on the absence of a direct contribution to creating value. However, this condition does not negate co-desain and co-production because there are external actors who also provide responses to consultations related to security and law of the Gancang Aron service itself. In the process, various actors agreed that the responsive aspect is not only speed, but also includes accuracy and precision. The next dimension is an implicit process which indirectly contributes to the service community through their level of satisfaction with use which then becomes a benchmark for reconstructing the gancang aron service. Finally, to increase the responsiveness value, incoming criticism and suggestions are responded to by a solution so that the service is better.

"