Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu BUMN yang telah melaksanakan program CSRnya adalah Perusahaan Gas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahan Gas Negara Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa Teluk Terate Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang Provinsi Banten. Program ini pernah ditunda selama 4 bulan dan mengakibatkan beberapa program di setiap unit tidak berjalan sesuai dengan rencana.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Gas Negara di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan yang digunakan belum berjalan sesuai dengan program yang direncanakan dilihat dari banyaknya program yang belum dapat dilaksanakan setiap unitnya dan ada satu unit yang belum berjalan hingga Mei 2018. Selain itu, program yang dilaksanakan belum dapat dirasakan secara menyeluruh ke masyarakat Desa Teluk Terate......This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System (SIPD). Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development"

"Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia. Salah satu perencanaan yang memiliki urgensi tinggi khususnya sebagai salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berusaha ialah dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah menyusun salah satu rencana tata ruang yang digunakan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala detail 1:5000. Pemerintah memberikan kemudahan pengecualian penyusunan izin lingkungan bagi RDTR yang telah memiliki KLHS. Namun saat ini pada pelaksanaannya masih menyita waktu dan biaya yang lama. Untuk itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pengintegrasian RDTR dengan KLHS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha. Dalam rangka melakukan analisis kebijakan terkait upaya pengintegrasian dilakukan penelitian dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder melalui buku atau publikasi daring. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif dan prospektif yang dikemukakan oleh William Dunn (2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara retrospektif kebijakan RDTR dan KLHS masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, data, dan aspek politik pada kedua kebijakan. Melihat pada dimensi prospektif, kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut ialah melalui kebijakan pengintegrasian dokumen RDTR dan KLHS untuk menyederhanakan tanpa mengurangi muatan kedua dokumen.......The implementation of development based on the concept of sustainable development is one of the agendas of Indonesia's Government. One of the plans that have high urgency, especially as a guideline for implementing business activities, is a spatial planning document. The government compiles one of the spatial plans used to accelerate investment in Indonesia, namely the Detailed Spatial Plan (RDTR), with a detailed scale of 1: 5000. The government makes it easy for exemptions to prepare environmental permits for RDTRs that already have KLHS. However, currently, the implementation is still time-consuming and costly. For this reason, simplification is carried out by integrating RDTR with KLHS, which aims to provide ease of doing business. In the context of conducting policy analysis related to integration efforts, research was carried out with a post-positivist approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through books or online publications. This research uses retrospective and prospective policy analysis theory proposed by William Dunn (2017). The research results show that retrospectively the RDTR and KLHS policies still have several obstacles in their implementation, especially those related to human resources, data, and political aspects of both policies. Looking at the prospective dimension, an approach that can answer this problem is through the integrated policy of RDTR and KLHS documents to simplify without reducing the two documents' content."