Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya. ......In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants.

Abstrak :
Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. ......Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis.