Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah pencegahan kejahatan adalah masalah yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini selain karena merupakan salah satu perwujudan dari adanya reaksi sosial terhadap kejahatan juga karena pencegahan kejahatan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi, sehingga apabila suatu kejahatan tidak terjadi, maka aktifitas sosial, ekonomi politik dan budaya akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Singkatnya individu dalam masyarakat dapat beraktifitas dan berekspresi untuk melakukan peranannya masing-masing. Pemikiran awal dari penyusunan tesis ini adalah karena banyaknya penelitian dalam bidang Kriminologi di Indonesia yang menggunakan teori hanya untuk menjelaskan fenomena kejahatan. Padahal menurut pemahaman penulis teori tersebut dapat dikaji dan dipahami, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan suatu strategi untuk melakukan pencegahan kejahatan. Banyak teori, seperti Differential Association, Social Structure and Anomie, Differential Identification, The Conflict of Conduct Norm dan lain-lain tidak hanya dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena kejahatan tetapi juga dapat dikaji dan digunakan untuk menentukan strategi pencegahan kejahatan. Namun akhirnya penulis hanya mempunyai kemampuan untuk menerapkan salah satu model pencegahan kejahatan, yang merupakan hasil kajian dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pars pakar yang tergabung dalam The Chicago School, yaitu konsep Defensible Space dari Newman, yang mengajukan empat indikator, yaitu Territoriality, Natural Surveillance, Image and Melieu dan Safe Area. Konsep Newman ini penting untuk dapat diterapkan dalam suatu lingkungan pemukiman, karena konsep ini mengakui pentingnya penggunaan barrier secara fisik, berupa penghalang-penghalang fisik maupun barrier sosial seperti tingginya tingkat kohesi sosial. Namun temyata kompleks-komplek perumahan yang dibangun, banyak yang kurang memperhatikan konsep ini, bahkan mungkin belum pemah mengenal konsep ini. Oleh karena itu penulis berupaya untuk meneliti apakah suatu kompleks perumahan telah mencerminkan konsep Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan test case. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Ketua RW 022 (Komplek Perumahan Pesona Depok I), Sekretaris RW 022, Koordinator Keamanan RW 022, Komandan Satpam, Anggota Satpam, penghuni kompleks, seorang warga Kampung Mangga, seorang penjaga rumah yang tidak tinggal di dalam kompleks perumahan tersebut, seorang pengurus masjid, dan seorang pembantu rumah tangga. Observasi dilakukan untuk melihat barrier-barrier fisik serta penerangan dan tata letak rumah dan jalan serta untuk melakukan mapping dan untuk melihat kohesi sosial yang terjalin di antara penghuni, observasi dilakukan pada siang hari dan juga pada malam hari. Sedangkan test case dilakukan untuk melihat sensitifitas penghuni dan anggota Satpam terhadap orang luar serta untuk menguji mekanisme kerja dari anggota Satpam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fisik indikator-indikator defensible space telah tercermin di kompleks ini, seperti adanya portal yang terpasang di pintu gerbang, polisi tidur, pos-pos jaga yang terlihat jelas, adanya benteng dan tebing tinggi yang memisahkan kompleks perumahan dengan dua kampung di sekitarnya, serta pagar hidup berupa tanaman bambu yang ditanam rapat disepanjang sungai yang memisahkan kompleks ini dengan Perumahan Depok II Tengah dan Pesona Depok II. Keberadaan barrier-barrier tersebut menunjukkan bahwa indikator territoriality, secara fisik, telah diterapkan. Begitu juga dengan Natural Surveillance dan Image and Melieu, secara fisik relatif telah diterapkan, walaupun belum diterapkan dengan baik, seperti masih banyaknya pos-pos jaga yang terlihat kosong dan banyaknya lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi lagi. Selain dari itu di kompleks ini tidak ada pengaturan anus lalu-lintas, sehingga setiap orang babas menggunakan lajur jalan. Kondisi ini kurang baik bila dikaitkan dengan upaya pencegahan kejahatan, khususnya dalam rangka terselenggaranya Natural Surveillance. Namun secara sosial, indikator-indikator defensible space tersebut belum tercermin dengan baik, Hal ini terjadi karena penghuni kompleks perumahan ini sangat heterogen dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan kebanyakan di antara mereka tidak terlalu perduli dengan lingkungan sosialnya, hal ini karena individualitas diantara mereka cukup tinggi. Sebagai bukti dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sosial dan keagaman yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja, bahkan pengajian ibu-ibu, hanya diikuti oleh sekitar 6-12 orang saja. Bukti lainya adalah adanya pola penyampaian informasi dan anjuran partisipasi bagi penghuni dengan melalui surat edaran Padahal kekuatan dari konsep defensible space ini, secara sosiologis-kriminologis terletak pada diterapkannya indikator-indikator defensible space secara sosial. Namun karena mayoritas penghuni perumahan Pesona Depoki I dapat dikekatagorikan sebagai memiliki karakteristik kehidupan perkotaan, menurut Clinard dan Meier., hal ini sulit untuk dilakukan.

Abstrak :
Fenomena peradilan sesat adalah ketika seorang terduga pelaku kejahatan mengalami penuntutan, penghukuman, dan penahanan karena kejahatan yang tidak dilakukan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, juga menjadi permasalahan sistemik yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses peradilan pidana. Sebagai bagian dari objek studi kriminologi, penulisan ini bertujuan ingin melihat bagaimana manifestasi fenomena peradilan sesat dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan deskripsi 2 kasus yang berbeda yaitu kasus YT dan YM serta menguraikan faktor-faktor penyebab peradilan sesat pada 2 kasus tersebut berdasarkan indikator dari Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), serta Poyser dan Milne (2011). Tidak hanya itu, juga menganalisis menggunakan pembahasan peradilan sesat oleh Forst (2004) perihal error of due process dan mengaitkan fenomena tersebut dengan perspective of justice sistem peradilan pidana yaitu due process model. Melalui analisis dengan pendekatan tersebut menggunakan data sekunder putusan pengadilan dan dokumen pendukung kasus YT dan YM, ditemukan bahwa fenomena peradilan sesat pada kasus YT dan YM memiliki kesamaan dalam faktor penyebab terjadinya peradilan sesat pada kasus mereka dan faktor yang sangat berkontribusi besar berasal dari penyelewengan pada penyidikan Kepolisian, yang pada akhirnya memengaruhi proses peradilan pidana selanjutnya. Dan fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran due process model yang bersifat due process prosedural yang juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia pada aspek hak fair trial serta dalam kajian lingkup sosiologi hukum manifestasi dari pengingkaran moralitas praktisi hukum pada pemikiran Durkheim, ketidakrasionalan hukum modern Weber, dan kesadaran hukum yang palsu pada pemikiran Peters. ......The phenomenon of Miscarriage of Justice is when a suspected criminal experiences prosecution, punishment, and detention because a crime that was not committed is a legal and social problem that occurs in the criminal justice system, it is also a systemic problem that can damage the integrity and legitimacy of the criminal justice process. As part of the object criminology studies, this paper aims to see how the manifestation of the phenomenon Miscarriage of Justice in the criminal justice system uses descriptions of 2 different cases, namely YT and YM cases, and describes the factors causing Miscarriage of Justice in these 2 cases based on indicators from Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), and Poyser and Milne (2011). It also analyzes using the Miscarriage of Justice discussion by Forst (2004) regarding error of due process and associates this phenomenon with a perspective of justice in the criminal justice system, namely the due process model. Through analysis with this approach, using Court Decision and supporting documents as secondary data, it was found that the phenomenon of Miscarriage of Justice in YT and YM cases has similarities in the factors causing Miscarriage of Justice in their cases and the most contributing factor comes from investigation misconduct by the Police, which ultimately affects the subsequent criminal justice process. And this phenomenon can be said as a form of the due process model violation criminal justice system, which is due process procedural that also includes human rights violations in fair trial rights. In the study of the sociology of law, the manifestation of denial of the morality of legal practitioners in Durkheim’s thought, the irrationality of Weber’s modern law, and the false awareness of law in Peters’ thought.

Abstrak :
In Indonesia's system law, drug crimes have death sentence (capital punishment). although capital punishment had been implementing as positive law in Indonesia but the efficacy of capital punishment as instrument of criminal policy still became debatable for Indonesia's criminologist and law practitioners. This thesis try to discover the effect of capital punishment toward prisoner's attitude to drug trading in Cipinang Prison. The basic theory as analyze in this research is deterrent theory from classical thinker Cecare Becaria and developed by modem thinker such as : Jhos Andenaes, Zimring and Hawkins, William Cambliss and etc. Research method applied in this thesis is survey quantitative approach. Population and sampling is drug prisoners (drug trader)in Cipinang Prison. The correlations and regressions analyze concludes R value= 0.925, determinant coefficient R = 0.885 and regression equations Y = 2.358 =-098765 + 0.249X3 + 0.707X4. From the analyze above we conclude that penalty would generally affect to learnt to the convicts for dealing with drugs. Deterrent effect of Capital Punishment would not depends on knowledge and perceptions of penalty, nevertheless it depends on perceptions to law enforcement and fear of capital punishment.

Abstrak :
Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak tahun 2020 merupakan satu upaya dalam sektor pendidikan dengan harapan seluruh anak usia sekolah tetap dapat memperoleh hak belajarnya di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, pada implementasinya PJJ mengalami banyak kendala di lapangan, demikian juga yang terjadi pada sejumlah peserta didik di sekolah X, di antaranya seperti fasilitas belajar yang tidak memadai (gadget, kuota internet, sinyal). Selain itu, faktor dari lingkungan keluarga di mana tuntutan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar dari rumah, minimnya kemampuan dan pengetahuan orang tua akan skema PJJ itu sendiri, kesulitan ekonomi rumah tangga akibat pandemi, yang semuanya menjadikan eskalasi beban orang tua meningkat dan cenderung melampiaskan kekesalan pada anak sehingga memicu kekerasan domestik. Jenis kekerasan yang kerap terjadi pada anak di sekolah X adalah kekerasan verbal, penelantaran, dan paling sering eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan in-depth interview terhadap pihak/lembaga yang terlibat. Hasil penelitian ini menyajikan bagaimana berubahnya aktivitas-aktivitas rumah tangga selama pandemi yang bersifat situasional dan kedaruratan sehingga dapat dilihat melalui routine activity theory (Cohen, 1979) serta bagaimana kekerasan domestik tersebut berhubungan dengan kontrol orang tua terhadap anak menurut power control theory (Hagan, 1985). ......The distance learning policy (PJJ) since 2020 is an effort in the education sector with the hope that all school-age children can still obtain their learning rights in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. However, in its implementation, school from home encountered many obstacles in the field, as well as a number of students in school X, such as inadequate learning facilities (gadgets, internet quota, signals). In addition, factors from the family environment where the demands of parents to accompany their children to study from home, the lack of ability and knowledge of parents about the PJJ scheme itself, household economic difficulties due to the pandemic, all of which have increased the burden on parents and tend to vent their frustration. children, leading to domestic violence. The types of violence that often occur in children at school X are verbal violence, neglect, and most often exploitation. This study uses a qualitative method with an in-depth interview approach to the parties/institutions involved. The results of this study present how changes in household activities during a situational and emergency pandemic can be seen through routine activity theory (Cohen, 1979) and how domestic violence is related to parental control of children according to power control theory (Hagan, 1985). ).