Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program konversi sepeda motor listrik yang diinisiasi pemerintah Indonesia menghadapi kesenjangan antara target dan realisasi, mengindikasikan adanya tantangan implementasi yang mendasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana collaborative platforms memengaruhi implementasi program tersebut di Provinsi Jakarta. Dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan kerangka kerja empat dimensi dari Ansell dan Gash (2018), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama pemangku kepentingan kunci dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, bengkel pelaksana konversi, dan Institute for Essential Service Reform (IESR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform kolaborasi yang ada belum berfungsi secara optimal karena berbagai hambatan struktural dan operasional. Hambatan utama meliputi mekanisme subsidi dengan skema reimbursement yang melumpuhkan arus kas bengkel pelaksana , proses sertifikasi kelaikan jalan (SUT dan SRUT) yang sangat lambat sehingga menjadi bottleneck program, serta fragmentasi kewenangan antar kementerian tanpa adanya perantara strategis yang efektif untuk mengharmoniskan kebijakan. Disimpulkan bahwa kegagalan program ini berakar pada ketidakselarasan fundamental antara logika platform yang berpusat pada pemerintah yang memprioritaskan akuntabilitas prosedural dan minimalisasi risiko fiskal dengan kebutuhan operasional dan finansial para aktor di lapangan yang memerlukan kecepatan, fleksibilitas, dan dukungan modal kerja yang memadai.

---

The electric motorcycle conversion program initiated by the Indonesian government faces a gap between its targets and realization, indicating fundamental implementation challenges. This research aims to analyze how collaborative platforms influence the program's implementation in Jakarta Province. Using a qualitative approach that employs the four-dimensional framework of Ansell and Gash (2018), data were collected through in-depth interviews with key stakeholders from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Ministry of Transportation, implementing conversion workshops, and the Institute for Essential Service Reform (IESR). The research findings show that the existing collaborative platform is not functioning optimally due to various structural and operational obstacles. Major obstacles include a subsidy mechanism with a reimbursement scheme that cripples the cash flow of implementing workshops, a roadworthiness certification process (SUT and SRUT) that is extremely slow and has become a program bottleneck, and fragmented authority among ministries without an effective strategic intermediary to harmonize policies. It is concluded that the program's failure is rooted in a fundamental misalignment between the platform's government-centric logic—which prioritizes procedural accountability and fiscal risk minimization—and the operational and financial needs of the actors on the ground who require speed, flexibility, and adequate working capital support."

"Penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks masyarakat yang majemuk haruslah diselenggarakan secara setara. Namun, penyelenggaraan pelayanan yang setara tidak dirasakan oleh transpuan karena ketidakberdayaannya, yang diperparah oleh stigmatisasi dan diskriminasi, sehingga negara sering luput melihat keberadaan transpuan dan atribusi hak yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pelayanan publik inklusif dalam kerangka penciptaan nilai bersama pada proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan transpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan kualitatif yang menerapkan teori sebagai titik akhir. Hasil penelitian menawarkan kerangka penciptaan nilai bersama yang mempromosikan inklusivitas pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi transpuan yang terdiri dari prasyarat (syarat yang harus terpenuhi untuk memungkinkan penciptaan nilai bersama), alur berurutan, dan kunci keberhasilan. Prasyarat meliputi kebijakan dan program katalisator, jaringan yang menghubungkan antarpemangku kepentingan, dan pemahaman pemangku kepentingan. Alur berurutan meliputi pemetaan awal, berkomunikasi melalui jaringan eksisting, fasilitasi proses implementasi, perluasan pemangku kepentingan, pemetaan lanjutan, fasilitasi proses implementasi, dan penilaian program. Sementara itu, kunci keberhasilan meliputi kebijakan yang mendukung dan komunitas yang terbangun. Penciptaan nilai bersama yang mempromosikan inklusivitas pelayanan publik tecermin dari usaha BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan unik transpuan. Penelitian ini juga menawarkan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memanfaatkan kohesi transpuan melalui semangat kolektivismenya untuk memperluas cakupan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

---

The provision of public services in a pluralistic society must be carried out equitably. However, such equitable service delivery is not experienced by transwomen due to their lack of power, which is further exacerbated by stigma and discrimination. As a result, public servants often fail to recognize the existence of transwomen and their entitlement to rights. This study aims to explore the implementation of inclusive public services within the framework of value co-creation in the process of transwomen’s membership in BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security). This research employs a qualitative approach using interviews and qualitative literature studies, applying theory as the endpoint. The findings offer a value co-creation framework that promotes inclusivity in the provision of employment social security for transwomen, consisting of prerequisites (conditions that must be met to enable value co-creation), a sequential process, and key success factors. The prerequisites include catalytic policies and programs, networks that connect stakeholders, and stakeholder understanding. The sequential process involves initial mapping, communication through existing networks, facilitation of the implementation process, stakeholder expansion, follow-up mapping, further implementation facilitation, and program evaluation. Meanwhile, the key success factors include supportive policies and a well-established community. Value co-creation that promotes inclusive public service delivery is reflected in the efforts of BPJS Ketenagakerjaan, as a government agency, to address the unique needs of transwomen. This study also recommends that employment social security providers leverage the cohesion among transwomen, particularly their collectivist spirit, to expand the coverage of employment social security programs. "