Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Intan Dian Syaputra
"Asian Games merupakan kompetisi olahraga bergengsi di tingkat internasional, mencakup seluruh wilayah Asia. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Keuntungan yang didapat dengan menyelenggarakan acara ini diperkirakan mencapai Rp 3.6 Triliun karena adanya surplus pendapatan serta efek limpahan dari kedatangan peserta, tamu, dan penonton dari banyak negara. Akan tetapi, kedatangan para tamu berdampak terhadap permintaan penggunaan jalan di Jakarta dan Palembang yang meningkat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengestimasi dampak dari pelaksanaan Asian Games 2018 terhadap tingkat kemacetan lalu-lintas yang berada di Jakarta dan Palembang.  Data yang digunakan untuk menganalisis dampak ini berasal dari Google Matrix API pada periode sebelum, saat dan sesudah Asian Games berlangsung. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara rata-rata, Asian Games menurunkan tingkat kemacetan, namun dampak yang dihasilkan berbeda untuk setiap ruas jalan, venue, dan ring.

The Asian Games is a prestigious sports competition held at international level covering the entire Asian region. In 2018, Indonesia was again honored to be the host of such an event. The profits obtained by hosting this event are estimated to reach Rp. 3.6 Trillion from the surplus of income generated by the arrival of participants, guests, and spectators from many countries spending their money in Indonesia during the games. However, the arrival of guests increases the traffic use in Jakarta and Palembang. Therefore, this paper discusses the 2018 Asian Games traffic policy implementation to combat the level of traffic congestion in Jakarta and Palembang. The data used to analyze this impact comes from Google Matrix API in the period before, during and after the Asian Games. On average, traffic policy implementation during Asian Games reduce the level of congestion, but the results are different for each road, venue, and ring."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Kirana Gita
"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pelarangan cantrang dalam mengatasi overfishing di Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah untuk mengatasi overfishing. Untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap sebaran ikan, digunakan data dan informasi penginderaan jauh. Data dan informasi penginderaan jauh ini merupakan data yang umum digunakan nelayan untuk menentukan posisi penangkapan ikan yang efektif dan bersifat real-time. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik koordinat ikan pada informasi penginderan jauh sebagai analogi sebaran ikan, suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan variabel dummy implementasi kebijakan larangan cantrang. Hasil analisis menunjukkan sejak diberlakukannya larangan cantrang, sebaran ikan di laut meningkat sebesar 16.1%. Meningkatnya 1% suhu permukaan laut, menyebabkan peningkatan sebaran ikan sebesar 6.5%. Sedangkan variabel klorofil-a tidak signifikan pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan cantrang efektif untuk meningkatkan sebaran atau stok ikan di laut.

Cantrang prohibition is one of the Governmen’s policy to resolve overfishing problems. In order to estimate the impact of cantrang prohibition policy on fish distribution in the sea, remote sensing data and policy are used. This remote sensing data and information are commonly used by fishermen to determine fishing positions that are effective and real-time. The variables used in this study are fish coordinate on remote sensing information as an analogy of fish distribution, sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and dummy variable implementation of the cantrang prohibition policy. The analysis shows that since the enactment of the cantrang prohibition, the distribution of fish in the sea increased by 16.1%. Increased 1% of sea surface temperature, causing an increase in fish distribution by 6.5%. While the chlorophyll-a variable was not significant in this study. This research shows that the prohibition policy is effective to increase the distribution or stock of fish in the sea."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Farhan Noor
"Fenomena urban sprawl menjadi salah satu faktor yang memunculkan fenomena komuter di wilayah Jabodetabek, kondisi dimana individu melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke tempat bekerja yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan hariannya. Penelitian ini menganalisis data dari Survei Komuter Jabodetabek tahun 2014 dan 2019 untuk mengurai karakteristik pekerja komuter yang menempuh waktu tempuh ekstrem (lebih dari 90 dan 120 menit). Dengan menggunakan model logit biner, ditemukan bahwa pada batas 90 menit variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, moda transportasi dan sektor pekerjaan berpengaruh signifikan, dan pada batas 120 menit variabel umur, tingkat penghasilan, dan moda transportasi berpengaruh signifikan terhadap pekerja komuter untuk menjadi komuter ekstrem. Namun studi ini belum mencakup keseluruhan komuter yang ada seperti pelajar dan kursus komuter.

The urban sprawl phenomenon is one of the factors that gives rise to the commuting phenomenon in the Jabodetabek area, a condition where individuals travel from their place of residence to their place of work which crosses district/city administrative boundaries to carry out their daily activities. This study analyzes the data from the 2014 and 2019 Jabodetabek Commuter Surveys to describe the characteristics of commuter workers who take extreme travel times (more than 90 and 120 minutes). By using the binary logit model, it was found that at the 90 minute limit the variables of gender, education level, income level, mode of transportation and occupation sector had a significant effect, and at the limit of 120 minutes the variables of age, income level, and modes of transportation have a significant effect on commuter workers to become extreme commuters. However, this study does not cover all existing commuters such as students and commuter courses."
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Akmal Abdillah
"ABSTRAK
Desentralisasi populasi akibat keterbatasan lahan di wilayah Jabodetabek, didukung dengan disparitas pembangunan yang terjadi antar kota/kabupaten di Jabodetabek mendorong terjadinya fenomena komuter di Jabodetabek. Studi terdahulu menyebutkan, mobilitas pekerja dan karakter permukiman di wilayah tempat tinggal memengaruhi kondisi kesehatan pekerja khusunya komuter, sehingga mengindikasikan peran penting dari kehadiran dan jumlah fasilitas kesehatan untuk menunjang aktivitas komuter. Sementara itu literatur yang menyoroti pengaruh fasilitas kesehatan pada keputusan komuter masih jarang ditemui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asosiasi dari fasilitas kesehatan dengan kemungkinan pekerja di Jabodetabek memilih untuk komuter dan preferensi lama waktu komuter yang ingin ditempuh. Dengan menggunakan data survey komuter Jabodetabek dan PODES tahun 2014 yang diestimasi dengan metode binary logistic model ditemukan hasil bahwa secara konsisten fasilitas kesehatan berupa jumlah tenaga kesehatan berkorelasi positif terhadap kemungkinan pekerja di Jabodetabek untuk memilih komuter meskipun dengan pengaruh yang kecil namun signifikan. Jumlah tenaga kesehatan juga berkorelasi positif dan signifikan dengan lama waktu tempuh komuter di Jabodetabek. Jumlah rumah sakit menunjukan asosiasi yang positif dengan preferensi lama waktu yang bersedia ditempuh oleh pekerja komuter Jabodetabek, mengindikasikan fasilitas kesehatan memberikan insentif bagi pekerja untuk menempuh waktu komuter lebih lama. Penelitian ini memungkinkan terjadi bias pada hasil penelitian terkait sorting behavior dari pekerja dalam memilih komuter, dan penulis berupaya mengatasi dengan menambahkan variabel kontrol, namun akibat keterbatasan data yang dimiliki masalah tersebut belum dapat diatasi secara sempurna.

ABSTRACT
Decentralization of population due to limited land in the Jabodetabek metropolitan area, supported by disparities in development that occur between cities/districts in Jabodetabek encourages the commuting phenomenon in Jabodetabek. Previous studies mention that the mobility of workers and the neighborhood characters in the area of ​​residence affecting the health conditions of workers especially commuters, thus indicating the important role of the presence and number of local health facilities to support commuter activities. Meanwhile, there is a lack of empirical studies that highlight the effect of local helath facilities on commuting decisions. This study aims to analyze the association between local health facilities and the likelihood that workers in Jabodetabek choose to commute and the length of time the commuter wants to pursue. Using the Jabodetabek commuter survey data and PODES in 2014 estimated using the binary logistic model, I found that consistently number of health workers were positively correlated to the likelihood of workers in Jabodetabek to choose commuting even with a small but significant association. The number of health workers is also positively and significantly correlated with the length of commuting time in Jabodetabek. Availability and number of hospital has positive correlation and significant with the length of commuting time in Jabodetabek, indicating healthcare facility give an incentive to worker to do a longer commuting time. This study allows a bias in the results of research related to the sorting behavior of workers commuting decision, and I attempt to overcome by adding control variables, but due to the limited data that the problem has not been completely solved."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dzaki Yudi Ananda
"Ekonomi kreatif ditetapkan pemerintah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting di dalamnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh hak kekayaan intelektual terhadap kinerja ekonomi kreatif yang diukur dengan total pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary Least Square OLS. Data yang digunakan adalah data cross section yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2016. Temuan dari penelitian ini adalah kepemilikan HKI oleh pelaku ekonomi kreatif berdampak positif secara signifikan terhadap pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif.

Creative economy has been assigned as the backbone of Indonesian economy in the future. Based on Article 24 of the 2019 Law of Creative Economy, the protection of Intellectual Property Rights upholds an important role in creative economy. This research aims to observe the impact of intellectual property rights to the performance of creative economy as measured by the total income and export decision of creative economy actors, using the Ordinary Least Square OLS analytical method. It uses the cross-section data sourced from Badan Pusat Statistik BPS Central Bureau of Statistics in 2016. This research concludes that the ownership of Intellectual Property Rights by economy actors has yielded significantly positive impact to the total income and export decision of creative economy actors.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfian Adi Eka Wibawa
"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowdedsemakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha. Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR)sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present value alokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowded dan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project. The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cosi Suta Fisanda Pilasto
"

Aksesibilitas yang terbatas menuju tempat kerja adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh angkatan kerja wanita di negara-negara berkembang. Makalah ini mengukur dampak dari peningkatan sistem transportasi perkotaan pada status pekerjaan perempuan di Jakarta, Indonesia. Ketersediaan angkutan bus cepat yang aman dan nyaman mengurangi biaya tetap (dalam hal uang dan waktu) dari perjalanan ke tempat kerja, sehingga kami memperkitakan jumlah perempuan bekerja akan meningkat setelah selesainya pembangunan busway di Ibukota. Dengan menggunakan survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) dan metode difference in difference (DID), kami menemukan hubungan positif antara status pekerjaan wanita dan peningkatan layanan transportasi perkotaan. Secara khusus, efek terbesar dan signifikan dialami oleh wanita berusia 15-29 tahun dan tidak signifikan pada pria. Selain itu, kehadiran BRT juga meningkatkan probabilitas wanita bekerja di sektor formal dan menurunkan probabilitas bekerja di sektor informal. Dapat kami simpulkan bahwa peningkatan transportasi perkotaan, sebagai proxy dari aksesibilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan, khususnya di negara berkembang.

Kata kunci: Transportasi perkotaan, ketenagakerjaan, gender, evaluasi kebijakan.

 


Limited accessibility to workplace is one of the greatest challenges faced by women’s labor force in developing countries. Low rates of female labor force participation show a significant waste of productive human resources and lead to the stagnation growth of the female labor force participation rate. This paper quantifies the impacts of improved urban transport systems on women’s employment outcomes living in Jakarta, Indonesia. Since the availability of appropriate and safer bus rapid transit (BRT) reduces fixed costs of commuting to work in terms of money and time, we predict the number of employed women to increase after the completion of busway construction in the capital. Using the social and economic national survey (SUSENAS) and the difference in difference (DID) method, we found a positive relationship in employment status among urban women. In particular, the largest and significant effect is observed for women aged 15-29 years. Moreover, in terms of occupation, the presence of BRT increased accessibility to formal job and lowered probability to the informal job. We also explore a possibility that bus rapid transit did not affect the employment status of males, due high accessibility to private vehicle. Our result indicates that improved public transportation, as the proxy of accessibility, plays an important role in increasing female labor force partcipation, especially in developing countries.

 

Key words: Urban transport, employment, gender, impact evaluation.

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunita
"Studi tentang obesitas dari berbagai sudut pandang telah banyak dibahas dalam literatur ilmu kesehatan. Akan tetapi, studi yang membahas obesitas dari sisi karakter kota masih sangat terbatas, terutama untuk negara berkembang. Untuk melengkapi gap literatur, studi ini memberikan pembuktian empiris hubungan kausal antara obesitas dan karakter kota berupa urban sprawl. Skor indeks risiko gempa dan elevasi digunakan sebagai instrument variable (IV) untuk mengatasi masalah endogenitas dalam mengestimasi parameter. Hasil estimasi dengan metode 2SLS menunjukkan bahwa peningkatan satu persen indeks sprawl akan menurunkan 3,6% poin indeks massa tubuh dan 0,4% poin likelihood peningkatan status obesitas. Konsisten dengan hasil estimasi tersebut, studi ini menemukan bahwa semakin sprawl suatu area, maka peluang individu melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda semakin meningkat, intensitas individu mengkonsumsi makanan sehat meningkat, dan intensitas konsumsi makanan yang tidak sehat semakin menurun. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengendalikan tingkat obesitas masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada struktur kota (lingkungan) dengan meningkatkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas fisik masyarakat, seperti jogging track, jalur khusus sepeda, atau taman untuk berolahraga terutama di aera yang padat residensial.

The study of obesity from various perspectives has been widely discussed in the health science literature. However, studies that discuss obesity in terms of urban character are still very limited, especially for developing countries. To complete the literature gap, this study provides empirical evidence of a causal relationship between obesity and urban form in terms of urban sprawl. The earthquake risk and elevation scores are used as instrument variables (IV) to solve the endogeneity problem in estimating parameters. The estimation results using the 2SLS method find that a one percent increase in the sprawl index will decrease 3.6% body mass index points and 0.4% likelihood of increasing obesity status. Consistent with the results, this study found that the more sprawl an area, the chances of individuals doing physical activities such as walking and cycling increased, the intensity of individuals consuming healthy food increased, and the intensity of consumption of unhealthy foods decreased. Based on these findings, it can be concluded that to combat the obesity rate can be done by making changes to the structure of the city (environment) by increasing facilities that can support the physical activities of the community, such as jogging tracks, bicycle lanes, or parks to exercise, especially in areas that residential solid."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Msy. Nourma Yunita Sari
"Studi mengenai aglomerasi ekonomi sudah cukup banyak dibahas dalam literatur. Akan tetapi, studi yang menunjukkan hubungan kausal di negara berkembang, yang didominasi oleh sektor informal dan pekerja dengan skill yang rendah, masih terbatas. Salah satu kendalanya, pada keterbatasan data longitudinal dan data ukuran perkotaan yang belum dapat menggambarkan kepadatan ekonomi. Untuk melengkapi gap literatur, studi ini memperbaiki ukuran kota menjadi urban dan suburban, yang mencerminkan arus commuting, dengan menggunakan data Landscan 2010 dan 2015 sehingga dapat menggambarkan ukuran kepadatan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi bias akibat measurement error. Secara empiris, hubungan kausal antara ukuran kota terhadap premium pasar tenaga kerja individu diperoleh dengan menggunakan skor indeks risiko kejadian gempa dan ukuran kekasaran kabupaten sebagai instrument variable (IV) dan penggunaan industri fixed effect untuk mengatasi masalah endogenitas dalam mengestimasi parameter. Hasil menunjukkan bahwa kepadatan kota dua kali lebih besar, meningkatkan upah sebesar 53 persen. Hasil ini lebih tinggi dari sebagian besar literatur lainnya, yang disebabkan sampel hanya meliputi wilayah perkotaan dan penggunaan ukuran kepadatan yang lebih presisi dibandingkan berdasarkan batas administratif, sehingga masalah bias akibat measurement error sangat mungkin diatasi dengan baik.

The study of economic agglomeration has been widely discussed in the literature. However, studies that show causal relations in developing countries, which are dominated by the informal sector and workers with low skills, are still limited. The constraints are limitation of longitudinal data and urban size data, which cannot yet describe economic density. To complete the literature gap, this study improves the size of cities to become urban and suburban, reflecting the flow of commuting, using the 2010 and 2015 Landscan data to measure economic density better and reduce bias due to measurement errors. Empirically, using this density and using the 2SLS estimation technique with instrument variables in the form of earthquake risk and ruggedness measures and using industry and occupation fixed effect, the result of a city twice as large can increase wages 53 percent. This result is higher than most other literature because the sample only covers urban areas. The use of density measurements is more precise than based on administrative boundaries, so the problem of bias due to measurement error is very likely to be adequately resolved."
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faiqa Fitriani
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pengeluaran Pemerintah Daerah fungsi lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan hidup, serta menentukan variabel lain yang ikut memengaruhinya pada tingkat provinsi di Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model STIRPAT dengan metode random effect untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan data panel 28 provinsi di Indonesia dan tahunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan APBD fungsi lingkungan hidup belum efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Sementara itu, PDRB, kepadatan penduduk, dan Pulau Jawa memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia

ABSTRACT
The objectives of this study is to measure the effectiveness of the local government?s expenditure for environment on the environmental quality, and assessing other factors responsible for environmental quality at the provincial level in Indonesia. This study used STIRPAT model and random effect method for environmental quality index, using a panel of 28 provinces in Indonesia and annual data from 2009 until 2013. The estimation result indicates that local government expenditure for environment is not yet effective in improving the environmental quality in Indonesia. Gross Regional Product, population density, and Java are significantly worsening the environmental quality in Indonesia."
2015
S59230
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>