Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi program dan anggaran beserta penerapan e-Komponen pada Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif serta analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh berasal dari 70 responden serta pengamatan langsung dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Disini penulis mengamati sistem informasi akuntansi program dan anggaran menggunakan e-Komponen yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan keterbatasan sistem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan sistem yang lebih baik lagi serta menghasilkan perancangan sistem pendukung e-Komponen agar efektif dan efisien. ......This study aims to find out the program and budget accounting information system along with the application of e-Components in the DKI Jakarta Asset Management Agency. The research method used by the author is quantitative, and descriptive analysis, where the data obtained comes from 70 respondents and direct observations and interviews which are then analyzed by qualitative methods. The author observed the program and budget accounting information system using e-Components implemented by the DKI Jakarta government with the system limitations and the problems that occur in the implementation of the system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini. ...... The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative. Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagaimana pengukuran kinerja balanced scorecard dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengujian awal menemukan bahwa penerapan balance scorecard dapat meningkatan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner atas 138 responden diketahui bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard dan kinerja pegawai. ......This Research is aimed to provide empiric proof on how the implementation of balance scorecard performance measurement affects employee performance at Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan General Inspectorated Ministry of Finance . Initial test demonstrates that the implementation of balanced scorecard elevated performance. Based on questionnaire submitted by 138 respondents resulted that compensation given as performance allowance did not affect the relationship between balancde scorecard performance implementation with employee performance improvement

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang stakeholder engagement proyek konstruksi, pelaksanaan PKBL dan pelaporan CSR pada PT DEF. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakkan wawancara dan kajian dokumen sekunder. Indikator yang digunakkan dalam menganalisis adalah AA1000SES, PERMEN BUMN PER-09/MBU/07/2015 dan GRI.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan stakeholder engagement berdasarkan AA1000SES belum terlalu baik. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat efektifitas penyaluran dana PKBL PT DEF masih tergolong rendah karena adanya kebijakan perusahaan dan pelaporan CSR berdasarkan GRI masih rendah karena media yang digunakkan untuk analisa adalah annual report.

---

ABSTRACT<>br> This research discusses the stakeholder engagement on the project construction, the implementation of PKBL and CSR reporting on PT DEF. The research uses is qualitative and descriptive method. Indicators used in the analysis are AA1000SES, PERMEN BUMN PER 09 MBU 07 2015 and GRI.The result of this research shows that stakeholder engagement based on AA1000SES is not too good. The result of the research also shows that the effectiveness of the distribution of PKBL funds of PT DEF is still low due to the company 39 s policy and CSR reporting based on GRI is still low because the media used for analysis is the annual report.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP. ......This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendorong organisasi mewujudkan Tata Kelola TI yang Baik (Good IT Governance) dengan menunjukkan area prioritas yang harus diperbaiki oleh manajemen dan mengusulkan program kerja pada Inspektorat Utama. Obyek penelitian adalah BPS, selaku entitas dimana proses bisnisnya menggunakan tehnologi informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif dengan memberikan analisa gambaran audit dan peranan audit internal dalam mewujudkan tata kelola yang baik . Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi antara penilaian COBIT 5 dengan hasil audit BPK. Sehingga atas kondisi tersebut peneliti memberikan saran kepada manajemen untuk menyusun rencana aksi dalam menindaklanjuti audit sekaligus memperbaiki tata kelolanya dan program kerja kepada Inspektorat Utama untuk mendorong organisasi menjalankan tugas dan fungsinya yang akhirnya berdampak pada terwujudnya Tata Kelola TI yang baik. ......This study aims to encourage organizations for implementing IT Governance through the priority areas for improvement by management and propose working plan for Internal Auditor. The research object is Statistic Indonesia (Badan Pusat Statistik), as an entity where the business process using information technology is inevitable. This research is qualitative with descriptive analysis by giving description audit information system and role of internal audit to supporting IT Governance. The results show that Statistic Indonesia (BPS) has generally shows unclear commitment in IT governance implementation based on the COBIT 5 framework. In addition, there is a correlation between assessments COBIT 5 with audit information system, which audit finding likely related to weakness of domain apply no fully base on COBIT 5. This research aims to recommend management to improving governance and optimizing internal control. to support IT Governance.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahwa di dalam era teknologi, peranan media massa sebagai salah satu media komunikasi sangat penting dalam menyebarkan informasi termasuk untuk memasarkan produk perusahaan. Untuk dapat memasarkan produk mereka di media massa, tentunya diperlukan alokasi mengenai biaya pemasaran dan seringkali perusahaan tidak mempunyai anggaran yang cukup. Di sisi lain, media massa membutuhkan produk dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan internal mereka dan meningkatkan brand image. Adanya kebutuhan pada masing-masing pihak ini, dapat menimbulkan transaksi barter. Permasalahan yang dapat timbul dalam proses barter ini adalah penentuan nilai barter yang seringkali berbeda dengan nilai sebenarnya dan pengelolaan atas hasil barter yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penilaian risiko dan internal control pada proses pengelolaan barter pada PT X sebagai salah satu perusahaan media massa, sehingga dapat menghasilkan usulan kebijakan dan prosedur agar internal control dapat diterapkan dengan baik dalam menghasilkan informasi yang lengkap dan benar sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian studi kasus kualitatif pada PT X menganalisis data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses barter di PT X yang ditunjukan dengan tidak memadainya pembagian tugas dan tidak adanya kebijakan. ...... This research is based on in the technological era, the role of mass media is pivotal in disseminating information, which includes the marketing of companies’ products. To market products, budget allocation is necessary and often companies do not have sufficient fund for this. On the other hand, mass media also need products from companies to fulfill their internal needs and to enhance brand image. Having this need, each party may engage in a barter transaction. However, the issue that may arise from this form of transaction is the determinations of barter value that may be different from the actual. Furthermore, insufficient barter goods management may present a loss to the company. The purpose of this research is to analyze internal control in value determination and goods management in barter process at PT X as one of the mass media company, in order to generate recommendation in form of policies and procedures so internal control process can be implemented and provide valuable information for decision making. This qualitative case study research on PT X analyzes data from observation, interview, and documentation to reach conclusion. The results showed that there are weaknesses in the barter process at PT X as shown by the inadequate segregation of duties in doing tasks and absence of policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Karya Akhir ini membahas usulan rancangan balanced scorecard sebagai pengelolaan strategi dan pengukuran kinerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 30 Jakarta perlu alat dalam pengelolaan strategi dan pengukuran kinerja. Balanced Scorecard sebagai pengelolaan strategi dan pengukuran kinerja yang inovatif dapat digunakan untuk menyusun strategi organisasi dan mengevaluasi kinerja dari suatu organisasi untuk menuju misi, visi, tujuan stratejik dari organisasi tersebut. Balanced Scorecard dikembangkan pertama kali oleh Robert S Kaplan dan David P Norton. Metode Balanced Scorecard menterjemahkan strategi organisasi ke dalam tujuan dari pengukuran kinerja, ukuran yang digunakan, target yang akan dicapai, dan inisiatif yang diterjemahkan kedalam empat perspektif balanced scorecard yang seimbang dan saling berkaitan dengan konsep sebab akibat.

---

ABSTRACT
The final work is to discuss the proposed draft balanced scoredcard as strategy and performance measurement. This study is a qualitative research design deskriptif. The results suggest that the Vocational School “SMK Negeri 30 Jakarta” necessary tool in the management strategy and measurement of performance. Balanced Scorecard as a strategic management and performance measurement can be used to develop innovative organizational strategies and evaluate the performance of an organization to lead the mission, vision, strategic goals of the organization. Balanced Scorecard was first developed by Robert S Kaplan and David P Norton. Method of Balanced Scorecard translates an organization's strategy into objectives of performance measurement, the measure used, the targets to be achieved, and initiatives that translated into the four balanced scorecard perspectives were balanced and intertwined with the concept of cause and effect.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansi pendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukuk dan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsur pendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undangan yang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum dalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping itu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particulary Directorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented The Goverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financial statements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The study concluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (Peraturan Menteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition, measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent the definition of income by Government Accounting Standards (Peraturan Pemerintah No.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the Initial Deposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can not be suspended because it has met all applicable elements of the general revenue for the public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatment of revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because it has met all of the elements of income that are common to the public sector ( IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create the Government Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context of the existing legislation . The government is also advised to establish the Public Service Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation on State Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides, it also suggested the importance of the socialization of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards and the need to be reviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy , reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements .

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerja dan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migas telah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasil penelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaran berbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRA belum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belum terjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, dan TOR, RAB. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPH Migas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2) menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harus sejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerja hendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dan anggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6) kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the reporting of performance accountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case study research. Result of the research, first, BPH Migas had implemented the performance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 about Improving of Government Agencies Guidelines Performance Accountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migas had gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning, performance measurements, and accountability performance report. Although, continous improvement toward perfection will still be needed. The second result revealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting to reach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in the RKAKL. Harmonization between RENSTRA’s document, RENJA-KL, RKA-KL, and TOR RAB had not been achieved yet. In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1) BPH Migas should syncronize policies according to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission, goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA; (3) the performance planning’s objective presentation should be in line with BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performance measurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA’s, RENJA-KL’s, and RKA-KL’s documents with indicators, targeted alocation, and budget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed to support the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas