Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk para pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana hingga mantan narapidana tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara intensif. Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh Kejaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana dilakukan oleh BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar Lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antara regulasi dan implementasinya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antara regulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi terorisme dimasa depan. ......Terrorism is a very serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which is the Deradicalization Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts, convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88 AT. Ideally, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-convicts is carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program carried out by Densus 88 AT is in accordance with the regulation and its implementation. This was done because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism

Abstrak :
Sejak Bom Bali 1 yang terjadi pada Oktober 2002, Indonesia mengalami kenaikan angka serangan terorisme. Namun, serangan-serangan yang terjadi tidak memiliki kualitas seperti Bom Bali 1, yang tercermin dari rendahnya angka korban jiwa per tahun setelah 2002. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana letalitas serangan terorisme di Indonesia sejak Bom Bali 1 serta faktor apa yang mempengaruhinya. Berangkat dari pendekatan situasional terhadap terorisme, penelitian ini memeriksa pengaruh kapasitas kontra-teror negara (anggaran ketertiban dan keamanan, operasi penangkapan, dan kekuatan regulasi) terhadap kapabilitas kelompok (bentuk kelompok dan persenjataan kelompok) yang berdampak pada letalitas serangan (korban serangan teror) menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan data secara kuantitatif menunjukkan bahwa memang letalitas serangan terorisme di Indonesia cenderung rendah sejak Bom Bali 1. Meskipun memiliki kontribusi yang tidak tinggi, secara empiris didapati bahwa anggaran ketertiban dan keamanan berpengaruh secara negatif terhadap bentuk kelompok. Selanjutnya, kendati sifatnya sangat lemah, terdapat bukti bahwa bentuk dan persenjataan kelompok berpengaruh positif terhadap letalitas serangan teror. Melalui penelitian ini diharapkan kajian serupa menggunakan variabel yang berbeda dapat dilakukan di masa mendatang untuk melengkapi atau memperbaiki hasil penelitian ini. ......Since the 2002 Bali Bombing 1, Indonesia has faced an increasing number of terrorist attacks, but with relatively low casualities number. This study seeks to determine the lethality of terrorism attacks in Indonesia since the Bali Bombing 1 and what factors contributed to it. Drawing from situational approach to terrorism, this research use quantitative approach to examine the contribution of state counter-terrorism capacity (national budget for security and order function, police apprehension numbers, and governance) to terror group capability (group structure and weapons) which affect the lethality of attack (numbers of casualities). This research find that lethality of terror attacks in Indonesia showing a downward trend after Bali Bombing 1. The budget for security and order showing a negative contribution to the capability of terrorist groups. Meanwhile the terror group’s structure and weapons play a small but significant positive contribution to the lethality of terror attacks. Future research can use the results of this study to conduct similar themed research using different variables to complement or improve the results of this study.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman. ......This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman.

Abstrak :
Kompleksitas dalam strategi kontra terorisme tentu saja memerlukan pelibatan berbagai pihak salah satunya adalah organisasi non pemerintah. Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam isu kontra terorisme sebagai pendekatan bottom up. Yayasan ini menarik karena didirikan oleh para mantan narapidana terorisme dan kombatan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil dari strategi disengagement yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berbasis dokumen primer yang meliputi wawancara mendalam maupun dokumen sekunder berbasis internet dan studi literatur. Kerangka penelitian ini menggunakan teori manajemen dan strategi manajemen untuk melihat strategi dan menganalisis SWOT Yayasan Lingkar Perdamaian. Penelitian ini juga menggunakan teori deradikalisasi dan disengagement untuk melihat hasil dari strategi disengagement Yayasan Lingkar Perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai salah satu contoh agent of change telah melakukan beberapa kegiatan untuk mantan narapidana terorisme di Lamongan dengan strategi pendekatan kekeluargaan dan berbagai macam metode seperti perekonomian, keluarga, dan diskusi. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para mantan narapidana terorisme diharapkan tidak kembali menjadi residivis dan menggunakan kekerasan. Inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat bagus. Namun, jika dilihat dari analisisis strategi SWOT yayasan ini masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian agar tujuan dapat lebih maksimal tercapai. Sesuai dengan teori deradikalisasi dan disengagement, strategi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sudah cukup bagus dalam hal pemutusan mata rantai radikalisme para mantan narapidana terorisme. Penulis melihat potensi yang begitu besar atas perlibatan organisasi non pemerintah dalam kontra terorisme khususnya Yayasan Lingkar Perdamaian. Potensi tersebut harus didampingi oleh Pemerintah agar sejalan dengan kebijakan kontra terorisme nasional. ......The complexity of the counter terrorism strategy needs to involve various parties, for example is non-governmental organizations. The Lingkar Perdamaian Foundation is one of the non-governmental organizations engaged in counter terrorism issues as a bottom up approach. This foundation has different approach because it was founded by former terrorism convicts and combatants. This thesis aims to describe and analyze the results of the disengagement strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation in Lamongan. This thesis uses a qualitative method that emphasizes a narrative approach. The data collection technique based on primary document which include in-depth interviews and secondary documents based on internet or literature studies. This thesis framework uses management theory and management strategy to view strategies and analyze SWOT of Lingkar Perdamaian Foumdation. This research also uses deradicalization and disengagement theory to see the results of the disengagement strategy of Lingkar Perdamaian Foundation. The result of this thesis is that the Lingkar Perdamain Foundation as an example of an agent of change has carried out several activities for former terrorism convicts in Lamongan with a familial approach strategy and various methods such as economy, family, and discussion. The activities carried out are aimed at preventing former terrorism convicts from becoming recidivists and using violence. The initiative carried out by the Perdamaian Circle Foundation is very good. However, if seen from the analysis of the SWOT strategy this foundation still has several weaknes and obstacles that must be considered so that the goals can be maximally achieved. In accordance with the deradicalization and disengagement theory, the strategy adopted by the Lingkar Perdamaian Foundation is quite good in terms of breaking the radicalism chain of former terrorism convicts. The author sees enormous potential for the involvement of non-governmental organizations in counter terrorism, especially the Lingkar Perdamaian Foundation. This potential must be accompanied by the Government so that it is in line with the national counter terrorism policy.

Abstrak :
Penelitian ini memberi fokus pada konflik Azerbaijan-Armenia di sebuah wilayah sengketa di kawasan Kaukasus, Nagorno Karabakh. Konflik ini menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Peperangan di Nagorno Karabakhmerupakan konflik geografis, sekaligus sosial politik, yang terjadi sejak 1870-Perang Dunia I, dan berulang pada 1988-1994. Gencatan senjata dilakukan pada 1994-2009. Pada 2009-2016 konflik memanas kembali, dan diikuti gencatan senjata pada 2016-2020. Peperangan periode ketiga terjadi sejak 2020 hingga saat ini. Peperangan di Nagorno Karabakh telah menyebabkan tewasnya 1.000 orang warga sipil, mengungsinya 40.000 orang etnis Azerbaijan dari Nagorno Karabakh, dan 90.000 orang etnis Armenia melakukan eksodus. Pertanyaan penelitian dalam penelitian yang pertam adalah mengapa konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno Karabakh berlangsung dalam periode yang lama dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua, bagaimana upaya solusi perdamaian di Nagorno Karabakh dapat dicapai melalui perspektif keterlibatan aliansi keamanan kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset kualitatif kritis. Analisis kritis digunakan untuk mengekspos dan menawarkan perspektif alternatif. Metode ini menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk melihat lebih dalam realitas konflik yang terjadi. Penelitian ini mengoperasionalisasikan regional security complex theory (RSCT) oleh Barry Buzan sebagai teori penelitian. ......This study focuses on the Azerbaijan-Armenian conflict in a disputed area in the Caucasus region, Nagorno Karabakh. This conflict gives rise to human rights violations. The war in Nagorno Karabakh was a geographical conflict, as well as a socio-political one, which had occurred since 1870-World War I, and repeated in 1988-1994. A ceasefire was carried out in 1994-2009. In 2009-2016 the conflict struck again, and was followed by weapons in 2016-2020. The period of the third war occurred from 2020 to the present. The war in Nagorno Karabakh has resulted in the death of 1,000 civilians, the displacement of 40,000 ethnic Azerbaijanis from Nagorno Karabakh, and an exodus of 90,000 ethnic Armenians. The research question in the first research is why the Armenian-Azerbaijan conflict in Nagorno Karabakh lasted for such a long period and resulted in serious human rights violations. Second, how the efforts for a peace solution in Nagorno Karabakh can be achieved through regional security partnership cooperation. The research method used is a critical qualitative research method. Critical analysis is used to expose and offer alternative perspectives. This method uses an interdisciplinary and multidisciplinary approach to take a deeper look at the reality of the conflicts that occur. This study operationalizes the regional security complex theory (RSCT) by Barry Buzan as a research theory.