Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penyebab munculnya hambatan implementasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta Bandung diharapkan dapat beroperasi dan memberikan dampak pada tahun 2019. Kendati demikian, implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terhambatnya implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2019 melalui perspektif kebijakan publik. Terdapat beragam studi mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, tetapi hambatan dalam proses implementasi perlu dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dan konsep implementation arrangements untuk melihat penyebab munculnya hambatan dalam implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Penelitian ini menemukan bahwa terjadi hambatan teknis, teknokratis, dan politik sehingga terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh, kepentingan China Development Bank yang berdampak secara signifikan terhadap perubahan implementasi. Selain itu, institusi dan rezim dalam formulasi dan implementasi menghadirkan perencanaan yang kurang baik oleh penyelenggara. Terakhir, terjadi pertentangan oleh aktor-aktor yang berkepentingan sehingga menuntut adanya insentif yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan kerugian waktu dan finansial bagi proyek KCJB.

---

This research delves into the factors contributing to the barriers in implementing infrastructure development policies in Indonesia, specifically focusing on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) project. Originally scheduled to begin operation and have an impact in 2019, the implementation of the Jakarta Bandung HSR encountered delays. The study aims to elucidate the reasons behind the hindrances faced during the implementation of the Jakarta Bandung HSR between 2015 and 2019 from the perspective of public policy. While existing studies have touched on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a deeper analysis of the barriers in the implementation process is warranted. A qualitative approach is employed for this research, with a case study design centered on the Jakarta Bandung HSR as the analytical unit. Primary and secondary data are gathered through interviews and documentation methods. This study utilizes the policy implementation model and the concept of implementation arrangements to examine the factors contributing to the obstacles in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project. The research reveals that technical, technocratic, and political barriers occurred, resulting in delays caused by the interests of the China Development Bank that significantly impacted the implementation dynamics. Additionally, weak planning by the organizers due to institutional and regime factors contributed to the hindrances. Lastly, conflicting interests of stakeholders led to unforeseen incentives, causing time and financial losses for the Jakarta Bandung HSR project."

"Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan darurat militer Presiden Yoon Seok-yeol yang mengancam demokrasi di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan sosial yang diterapkan oleh BISANG Action dalam mendorong pemakzulan Presiden Yoon Seok-yeol di Korea Selatan pada tahun 2024-2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti jurnal akademik, buku, artikel berita, laporan lembaga riset, serta dokumen-dokumen lainnya. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dalam 3 aspek yaitu Political Opportunity, Collective Action Framing, dan, Resource Mobilization, penelitian ini menunjukkan bahwa BISANG Action berhasil mengoptimalkan peluang politik yang muncul akibat krisis politik dan deklarasi darurat militer dengan membangun koalisi yang luas melibatkan berbagai organisasi sipil, serikat buruh, kelompok mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas aksi protes, membingkai narasi pemakzulan dengan identitas kolektif yang kuat, serta memobilisasi sumber daya manusia, finansial, dan teknologi secara efektif. 

---

The main issue discussed in this study is President Yoon Seok-yeol’s declaration of martial law, which posed a threat to democracy in South Korea. This research aims to analyze the social movement employed by BISANG Action in pushing for the impeachment of President Yoon Seok-yeol during 2024-2025. The study uses a qualitative approach with secondary data collection techniques, including academic journals, books, news articles, research institution reports, and other documents. The analysis is based on three aspects of social movement theory: Political Opportunity, Collective Action Framing, and Resource Mobilization, the findings indicate that BISANG Action successfully optimized political opportunities arising from the political crisis and martial law declaration by building a broad coalition involving various civil society organizations, labor unions, student groups, and environmental activists who played a crucial role in sustaining continuous protest actions, framing the impeachment narrative with a strong collective identity, and effectively mobilizing human, financial, and technological resources. "