Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan antara lain pajak internasional, yurisdiksi pemajakan, domisili fiskal, penghindaran pajak berganda internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pembagian hak pemajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tie breaker rule belum dapat memecahkan masalah status domisili ganda pada Mr. X. Solusi yang dilakukan dengan memberikan kredit pajak luar negeri belum tepat karena seharusnya status domisili dapat ditentukan dengan mutual aggeement procedure. Peraturan pelaksanaan mengenai tie breaker rule harus dibuat agar lebih jelas.

---

The research analyzes the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia for the determination of resident of foreign workers in Indonesia by taking case study on Mr. X. Mr. X is foreign worker in Indonesia from Australia and based on domestic tax laws in Indonesia and Australia have resident status in both countries. Collecting data through in-depth interviews and literature study. Framework theory used are international taxation, tax jurisdiction,tax treaty, and division of right to tax. The result of the research are application of provisions tie breaker rule has not solved problems double status domicile on Mr. X. Solutions that done by giving a tax credit has not been right because status domicile can be determined with mutual aggreement procedure. Regulations of tie breaker rule implementation should be made to make it more clear."

"Saat ini pemerintah Indonesia mulai memberlakukan larangan ekspor bahan tambang mentah. Sehingga banyak perusahaan tambang yang berhenti berproduksi dan banyak karyawan yang merasa khawatir dengan keberlangsungan karir mereka di perusahaan. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang juga terkena dampak dari peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh job security terhadap motivasi kerja karyawan di kantor pusat PT Freeport Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang karyawan tetap kantor pusat PT Freeport Indonesia di Jakarta. Teknik pengambilan sampelnya adalah non probabilitas dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Job Security memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja kerja karyawan. Namun, job security bukanlah faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT Freeport Indonesia.

---

Currently, the Indonesian government is imposing a ban to export raw mining materials. There are many mining companies stopped their production and a lot of employees worried with the sustainability of their careers in the company. PT Freeport Indonesia is one of the largest mining companies in Indonesia, which means that they are also affected by the regulation.

This study analyzed the influence of job security on employee motivation at the headquarters of PT Freeport Indonesia using quantitative approach. Data is obtained from questionnaires and unstructured interviews. The number of samples in this study is 100 permanent employees at the headquarters of PT Freeport Indonesia in Jakarta. The technique of sampling is non-probability with purposive sampling technique.

The method of analysis in this study is descriptive analysis and simple linear regression analysis. The results of this study indicate that Job Security has a significant influence on employees' work motivation. However, job security is not the biggest factor influencing employee motivation in PT Freeport Indonesia."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."

"Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia.

---

This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dari Edward III. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta, hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di DKI Jakarta, serta dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari faktor-faktor implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, faktor yang paling memiliki masalah di DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 adalah sosialisasi dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah koordinasi antar instansi, karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sarana dan prasarana, serta dukungan wajib pajak PBB-P2. Faktor penghambat yang timbul adalah sumber daya manusia dan data realisasi penerimaan. Implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keuangan DKI Jakarta secara umum

---

This research discusses about the implementation of Building and Land Taxes Policy in DKI Jakarta with Edward III theory. This research aims to analyze the implementation of Building and Land Taxes in DKI Jakarta, analyze about the factors that supporting and inhibiting the implementation in DKI Jakarta, and the impact toward to regional tax revenue. The result of this research show that from the implementation factors; communication, resources, dispotition, and bureaucracy, the socialiszation and resources factor are the most problem factors. Supporting factors on that policy are coordination between institutions, DKI Jakarta’s characteristics as capitol region, infrastructure, and taxpayers support. Inhibiting factors are resources, account receivable data, and revenue realisation data. This implementation policy has positive impact for general Jakarta’s finance"