Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari SLAPPadalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan Anti-SLAPP sebagai pencegahan dari SLAPP di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari Anti-SLAPP yang mengakibatkan kasus SLAPP terhadap aktivis lingkungan hidup masih terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP di Indonesia berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg diterapkan apabila aktivis lingkungan hidup sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup, seharusnya Anti-SLAPP merupakan perlindungan untuk warga negara atas haknya untuk berpartisipasi terkait permasalah publik tanpa intimidasi dari pihak lain, seperti di Amerika Serikat dan Australia.

---

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is a civil or criminal lawsuit brought by powerful subjects, such as corporations, public officials, prominent business person with the intention to stop and thwart public participation by individuals or non-government organizations, one of SLAPP suit target is an environmental activists. Indonesia laws regulate the application of Anti-SLAPP under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but the implementation of Anti-SLAPP in Indonesia is still not in accordance with the norms of Anti-SLAPP which resulted in the SLAPP case against environmental activists still occurring. This research is a juridical-normative legal research. The results of this study indicate that the application of Anti-SLAPP in Indonesia based on analysis of Decision Number 177 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mlg applied when environmental activists filed a prior lawsuit related to environmental issues, Anti-SLAPP ought to be a protection for citizens for their rights to participate in public matter without intimidation from other, as well as in the United States of America and Australia.

"

"Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kaitan antara pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan secara bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden No18/2016 dengan Undang-Undang No.32/2009; 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No.27 P/HUM/2016 terkait pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan. Bentuk penulisan skripsi ini adalah penulisian yuridis normatif, yakni penulisan yang dilakukan dengan kajian hukum positif di Indoneisa dengan tipe penelitian persprektif yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada untuk di analisa berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang ada secara kualitatif. Berdasarkan permasalahan dan sumber-sumber tersebut, penulis menganalisis perihal kegunaan dan tujuan izin lingkungan dalam hukum lingkungan Indonesia, serta bagaimana kaitannya dengan proses konstruksi yang bersamaan dengan proses pengurusan izin lingkungan dalam Peraturan Presiden No.18/2016 yang digugat di Mahkamah Agung dalam putusan No.27 P/HUM/2016 yang dimana hakim menyatakan bahwa proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan bertentangan dengan undang-undang No.32/2009 yang mengakibatkan hakim memutus untuk mencabut peraturan presiden tersebut. Secara ringkas, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan dengan kegiatan usaha dan dalam hal ini kegiatan proses konstruksi yang dimana izin lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan manusia.......This thesis discusses the following issues: 1) What is the connection between the implementation of the construction process carried out simultaneously with the environmental permit arrangement based on Presidential Regulation No18 / 2016 with Law No.32 / 2009 ; 2) What is the conformity of the Supreme Court decision No.27 P / HUM / 2016 regarding the implementation of the construction process carried out in conjunction with environmental permit arrangement ?. The form of writing this thesis is juridical normative writing, namely writing done with a positive legal study in Indonesia with a type of perspective research that aims to provide solutions related problems that exist for the analysis based on laws and regulations applicable in Indonesia, books, and scientific work related to the existing problems qualitatively. Based on the problems and sources, the author analyzes the use and purpose of environmental permit in Indonesian environmental law, and how it relates to the construction process simultaneously with the process of environmental permit arrangement in Presidential Regulation No.18 / 2016 which is sued in the Supreme Court in decision No. .27 P / HUM / 2016 where the judge declares that the construction process carried out in conjunction with the environmental permit is contradictory to Law No.32 / 2009 which resulted in the judge deciding to revoke the presidential regulation. In summary, the conclusions indicated that the environmental permit is very important and related to the business activity and in this case the construction process activities in which the environmental permit aims to prevent the occurrence of damage and environmental pollution resulting from the business and / or activities undertaken human."