Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis konsultasi Pemda XYZ terkait dengan Dana BOS beserta pendapat dan saran yang di berikan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pendapat dan saran yang diberikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar akuntansi pemerintah. Hasil laporan magang ini menunjukan bahwa jawaban dari KSAP terkait dengan konsultasi dari Pemkab XYZ sudah cukup untuk memberikan masukan kepada Pemda XYZ terkait dengan perlakuan akuntansi Dana BOS sesuai dengan SAP dan IPSAS.

---

ABSTRACT

This internship report aims to analyze consultations from Pemda XYZ related to BOS Funds along with the opinions and suggestions given by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The opinions and suggestions given refer to Government Accounting Standards (SAP) in accordance with applicable laws and government accounting. The results of the evaluation shows that the answers from the KSAP related to consultations from Pemda XYZ were sufficient to provide input to Pemda XYZ related to the accounting treatment of the BOS Fund in accordance with SAP and IPSAS."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses penyusunan laporan keuangan di perguruan tinggi swasta dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, PSAK 45. Perguruan tinggi adalah salah satu organisasi sektor publik, yang menyediakan layanan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Banyak perguruan tinggi swasta tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diterapkan, adalah latar belakang penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, dan data sekunder adalah laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah proses penyusunan laporan keuangan di PTS KLM yang dilakukan dengan memasukkan data keuangan, mengolahnya dengan software akuntansi dan kemudian menghasilkan output, dari laporan keuangan. Selain itu, ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 45. Artinya, aset bersih belum diklasifikasikan sebagai diamanatkan oleh standar yang diterapkan.

---

ABSTRACT

This study discusses the process of preparing financial statements in private tertiary institutions and their compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, PSAK 45. Higher education is one of the public sector organizations, which provides educational services without seeking profit. Many private universities do not present financial reports in accordance with the standards applied, is the background of this research. The study was conducted using a qualitative research approach, which is a case study. The primary data used in this study came from interviews, and secondary data are financial statements. The results of this study are the process of preparing financial statements at KLM PTS which are carried out by entering financial data, processing it with accounting software and then producing output, from the financial statements. In addition, it was found that the presentation of financial statements is not in accordance with PSAK 45. That is, net assets have not been classified as mandated by the applied standards."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Pengadilan Pajak, karakteristik Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang mengajukan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Pengadilan Pajak, dan faktor penyebab sengketa Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan putusan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 pada periode 2019 s.d. 2022 di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut: mengalami tren kenaikan, berdasarkan tahun pajak yang diajukan banding cenderung mengalami tren yang fluktuatif, lebih banyak yang memenangkan pihak DJP, dan 59,18% nilai sengketa bernilai di bawah 4,8 milyar rupiah. Karakteristik Wajib Pajak yang mengajukan sengketa adalah sebagai berikut: 86% berjenis kelamin laki-laki, 21 Wajib Pajak teridentifikasi sebagai pegawai swasta, 21 Wajib Pajak beralamat di DKI Jakarta, dan saat dilaksanakan persidangan mempercayakan penanganan sengketa banding di Pengadilan Pajak, dan 42 Wajib Pajak menggunakan jasa kuasa hukum. Sengketa PPh OP Pasal 25/29 tahun 2019 s.d. 2022 dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar, yakni sengketa formal dan material. Sengketa formal disebabkan karena Pemohon Banding tidak mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, Pemohon Banding melakukan kesalahan/kekhilafan dalam pengisian SPT, dan Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan pada sengketa material, tiga penyebab terbesar terkait sengketa neto disebabkan oleh tidak terdapatnya bukti yang memadai atas mutasi yang terdapat dalam rekening Pemohon Banding, perbedaan pandangan dan pembuktian sehubungan dengan transaksi saham, dan status kepemilikan harta

---

This research aims to analyze the development of disputes over Personal Income Tax (PPh OP) at the Tax Court, the characteristics of individual taxpayers (WP) filing disputes over Personal Income Tax at the Tax Court, and the factors causing disputes over Personal Income Tax Article 25/29 for individuals. The research was conducted using content analysis method. The results show that the development of decisions on Personal Income Tax Article 25/29 from 2019 to 2022 at the Tax Court is as follows: experiencing an increasing trend, based on the appealed tax years, it tends to exhibit a fluctuating trend, with more cases won by the Directorate General of Taxes (DJP), and 59.18% of dispute values are below 4.8 billion rupiahs. The characteristics of taxpayers filing disputes are as follows: 86% are male, 21 taxpayers identified as private employees, 21 taxpayers reside in DKI Jakarta, and during the trial, they entrusted the handling of appeal disputes at the Tax Court, with 42 taxpayers using legal representation. Disputes over PPh OP Article 25/29 from 2019 to 2022 can be classified into two major classifications, namely formal and material disputes. Formal disputes are caused by the Appellant not being aware of fulfilling tax obligations properly, making mistakes/errors in filling out tax returns, and not fulfilling tax obligations. In contrast, material disputes, with three main causes related to net disputes, are caused by the lack of sufficient evidence of mutations in the Appellant's account, differences in views and evidence regarding stock transactions, and differences of opinion on asset ownership status

"

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran (mafia anggaran). Penyusunan anggaran yang tidak benar justru menjadi peluang awal terjadinya korupsi. Penelitian memberikan saran dan rekomendasi tentang proses penyusunan anggaran dengan adanya keterlibatan peran politik. Objek penelitian ini adalah kabupaten DEF di Pulau Sumatera yang memiliki kasus korupsi berkaitan dengan anggaran sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh KPK pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan metode konten dan tematik dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara didesain berdasarkan rumusan masalah dan disebarkan kepada pegawai yang melakukan proses penyusunan anggaran (bagian perencanaan SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik memberikan peran negatif dan positif. Peran politik tidak hanya memberikan dampak positif (berupa alat penyaluran aspirasi publik) tetapi juga terdapat risiko negatif yaitu konflik kepentingan yang disalahgunakan untuk hal tertentu. Peran politik lebih tidak bergantung pada peraturan, salah satunya politik dapat disalahgunakan untuk mengubah kegiatan atau program dalam anggaran dengan dasar kepentingan. Penelitian menemukan bahwa untuk mengakomodasi keterlibatan peran politik dalam proses penyusunan anggaran perlu adanya pengendalian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran.

---

This research has two main objectives, revealing the role of politic in budget process and giving recommendation on how budget process is able to accommodate them. This research is motivated by the information that politic is misused (budget mafia). Missaproriation of budgeting process whichs not following strategic policy is an initial of fraud. This study analyzes further about budget process with the involvement of politic. The object of this research is city of DEF one of the city in sumatera island where this region is having some cases of coruption related to budget published by KPK 2018.This research uses qualitative research and case studies which explains why and how the phenomena is occured. The analysis used content and thematic method by open questionnaires and interview. Questionnaries and interview are designed based on research question and distributed to employees who ever involved in budget process (planning division). The results shows that politic gives negative and positive role. Politic is not only give positive impact as public channel but also negative risk such as conflict of interest whereas politic is abused for certain interest. Politic is more independence than rule. The forms of politic is misused due the changes the budget activity or program. It is found that Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) has important role to help the control by managing the budget change compare to goals and objectives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi penyiapan bukti pendukung untuk permohonan banding. Berdasarkan evaluasi penyiapan bukti pendukung untuk permohonan banding, penyiapan bukti pendukung sudah dilakukan dengan benar yaitu bukti pendukung yang berhasil diperoleh telah diperiksa sesuai dengan kerangka evaluasi yaitu dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan semua bukti pendukung yang tersedia dapat disampaikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the preparation of supporting evidence for appeal. Based on the evaluation of the preparation of supporting evidence for appeals, the preparation of supporting evidence has been carried out correctly, that is, the supporting evidence obtained has been examined in accordance with the

evaluation framework, namely with applicable taxation regulations and all available supporting evidence can be submitted because based on the examination results, tax compliance is met applicable."

"Laporan Magang ini membahas siklus pendapatan yang ada pada myCampus UI. myCampus UI merupakan authorized campus reseller yang menjual produk-produk Apple dan berbagai macam accessories dan software yang berhubungan dengan Apple, serta menyediakan jasa perbaikan dan klaim garansi produk Apple. Pembahasan akan ditekankan pada dua prosedur, yakni prosedur penjualan dan prosedur penerimaan kas pada myCampus UI serta analisis pengendalian internal sesuai dengan komponen yang terdapat dalam COSO?s Internal Control Framework. Hasil dari evaluasi prosedur penjualan dan penerimaan kas menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara Standard Operating Procedure myCampus UI dan fakta di lapangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembaruan Standard Operating Procedure. Penulis tidak menemukan adanya risiko yang signifikan baik pada prosedur penjualan maupun prosedur penerimaan kas sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian atas siklus pendapatan myCampus UI telah tercapai.

---

This internship report analyze the revenue cycle of myCampus UI. myCampus UI is an authorized campus reseller that sells Apple products and several accessories and software associated with Apple, as well as providing repair services and warranty claims Apple products. The analysis focuses on two procedures, namely sales procedure and cash receipt procedures at myCampus UI and analysis of internal control applied by myCampus UI in accordance with COSO's Internal Control Framework.

The results of evaluation sales and cash receipt procedure indicate that there is a mismatch between Standard Operating Procedure of myCampus UI and the facts on the work field. This is caused by the lack of Standard Operating Procedure updates. There is no significant risk both on sales procedure and cash receipt procedure so that in general, it can be concluded that the control objectives of myCampus UI revenue cycle was achieved."