Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara teoritis, carbon pricing – yang umumnya terdiri dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi – adalah kebijakan yang efektif dalam mengurangi emisi. Akan tetapi, terdapat isu apakah carbon pricing  berhasil menurunkan emisi dalam prakteknya. Isu lainnya adalah carbon pricing menyebabkan penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Menggunakan regresi data panel fixed effect dan menjadikan negara G20 sebagai studi kasus, studi ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara bersamaan mengakibatkan penurunan emisi, tetapi disaat yang bersamaan menyebabkan penurunan PDB dan memperburuk distribusi pendapatan. Membedakan dan membandingkan dampak pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara terpisah, studi ini menemukan bahwa tidak pajak karbon maupun sistem perdagangan emisi memberikan dampak yang menguntungkan pada emisi, PDB, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Meskipun penurunan emisi dari pajak karbon lebih rendah daripada sistem perdagangan emisi dan telah terbukti bahwa pajak karbon menyebabkan penurunan PDB, akan tetapi pengimplementasian pajak karbon menurunkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, sistem perdagangan emisi yang penurunan emisinya lebih besar dibandingkan dengan pajak karbon justru malah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pengimplementasian carbon pricing memberikan tantangan bagi pengambil kebijakan untuk bagaimana dampak negatif dari pengimplementasian carbon pricing dapat diminimalisir.

---

Theoretically, carbon pricing – which in general consists of carbon tax and Emissions Trading System (ETS) – is an effective policy in reducing emissions. However, there is an issue whether in practice carbon pricing has been successful in reducing emissions. Another issue is carbon pricing would induce a decrease in GDP and worsen income inequality. Using fixed effect panel data regression and utilized G20 countries as the case study, this study revealed that the implementation of carbon tax and ETS simultaneously has been effective in reducing emissions, while at the same time induced decrease in GDP and worsening income inequality. Differentiating and comparing the impact of carbon tax and ETS separately, this study found neither carbon tax nor ETS provide favorable outcomes on emissions, GDP, and income inequality simultaneously. Although the emissions reduction from carbon tax is lower than the ETS and it is proven that carbon tax implementation reduces GDP, but the implementation decreases income inequality. In contrast, ETS which provide larger emissions reduction compared to the carbon tax result in higher income inequality. Thus, the carbon pricing implementation leaves policymakers the challenges on how to reduce the adverse impact due to the implementation."

"Isu perubahan iklim menuntut percepatan efisiensi energi melalui adopsi produk yang lebih hemat energi. Namun, konsumen sering kali belum dapat mengoptimalkan pilihan produk hemat energi karena adanya kesenjangan energi efisiensi. Kesenjangan ini dapat diatasi dengan memberikan informasi energi suatu produk kepada konsumen. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa informasi perbandingan konsumsi daya berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen, sementara pengaruh informasi perhitungan biaya menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peluang informasi perhitungan biaya penghematan listrik untuk meningkatkan adopsi produk AC hemat energi di Indonesia. Melalui survei online terhadap 318 responden di Jakarta, penelitian ini menemukan bahwa informasi penghematan biaya listrik pada produk AC tidak signifikan dalam memengaruhi keputusan responden. Sebaliknya, pengetahuan tentang logo SKEM dan kesadaran lingkungan memiliki dampak positif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki literasi investasi dan energi yang tinggi. Hasil ini mengindikasikan pentingnya pemerintah untuk melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai efisiensi energi terhadap masyarakat.

---

The issue of climate change demands accelerated energy efficiency through the adoption of more energy-efficient products. However, consumers often struggle to optimize their choices of energy-efficient products due to an energy efficiency gap. This gap can be bridged by providing consumers with energy information about the products. Previous studies have shown that comparative power consumption information significantly influences consumer decisions, whereas the impact of monetary information shows varied results. This study explores the potential of providing electricity cost-saving information to enhance the adoption of energy-efficient air conditioners (ACs) in Indonesia. Through an online survey of 318 respondents in Jakarta, the study found that electricity cost-saving information on AC products did not significantly influence respondents' decisions. However, knowledge of the SKEM logo and environmental awareness had a positive impact. Also, the study revealed that most respondents lacked high investment and energy literacy. These results indicate the importance for the government to enhance socialization and education regarding energy efficiency among the public."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"Penelitian ini menganalisis dampak upah minimum di Indonesia terhadap kebahagiaan dan kesehatan pekerja. Dengan Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia dan regresi random-effects ordered probit, upah minimum memiliki hubungan signifikan negatif dengan kebahagiaan, dan positif dengan kesehatan. Untuk kebahagiaan, alasan yang paling memungkinkan adalah kolektivisme Indonesia. Upah minimum yang lebih tinggi-standar kehidupan yang turut meningkat-dapat meningkatkan obligasi sosial seseorang. Selain itu, signifikansi upah minimum yang lagged 1 tahun menunjukkan dampak tertundanya upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja. Pendapatan terhadap upah minimum menunjukkan pentingnya posisi pendapatan seseorang dibandingkan pendapatan yang layak. Analisis pascaestimasi juga telah dilakukan untuk memberikan wawasan tambahan.

---

This study investigates the effects of Indonesian minimum wages on workers’ happiness and health. Using the Indonesian Family Life Survey and random-effects ordered probit regression, minimum wages affect happiness negatively and health positively, the former most likely due to Indonesian collectivism. Higher minimum wages-higher standards of living-increases one’s burden to fulfill social obligations. Additionally, the significance of 1-year lagged minimum wages demonstrates the delayed effects of minimum wages on workers’ well-being. Income to minimum wage shows how important one’s income position relative to the acceptable amount of income. Postestimation analyses have also been conducted to give additional insights."

"Skripsi ini membahas perihal dampak educational mismatch terhadap pendapatan yang fokus kepada pekerja dengan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang diidentifikasi berdasarkan kelompok usia (age group). Adanya permasalahan peningkatan angka pengangguran pada individu tamatan pendidikan tinggi serta munculnya isu terkait ketidaksesuaian vertikal antara pekerjaan dengan tingkat pendidikannya, menjadi latar belakang dari studi ini. Metode normatif digunakan dalam menganalisis data Sakernas 2022 untuk mengukur tingkat mismatch yang terjadi pada pekerja tamatan pendidikan tinggi serta metode regresi OLS untuk mengukur dampak antara overeducation dan undereducation terhadap upahnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pekerja tamatan pendidikan tinggi pada usia 20-64 tahun yang mengalami overeducation memiliki dampak yang signifikan negatif dan yang mengalami undereducation berdampak signifikan positif terhadap upah mereka. Dampak ketidaksesuaian vertikal yang dirasakan oleh pekerja dengan tamatan pendidikan tinggi ternyata lebih kecil dibandingkan pekerja dengan tamatan pendidikan dibawah tingkat pendidikan tinggi.

---

This undergraduate thesis examines the impact of educational mismatch on income, focusing on workers with higher education graduates in Indonesia that identified by age group. The problem of increasing unemployment among higher education graduates and the emergence of issues related to the vertical mismatch between jobs and education levels are the background of this study. The normative method is used in analyzing the 2022 Sakernas data to measure the level of mismatch that occurs among workers who have graduated from higher education as well as the OLS regression method to measure the impact of overeducation and undereducation on their wages. The results of this study show that workers with higher education aged 20-64 years who experience overeducation have a significant negative impact and those who experience undereducation have a significantly positive impact on their wages. The impact of vertical mismatch felt by workers with higher education levels is apparently greater than for workers with less than a high education level."

"Program Kartu Prakerja merupakan inisiasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan kerja dan kewirausahaan. Semenjak berjalan dari tahun 2020, Prakerja terbukti menjadi solusi mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan dengan berbasis digital. Adanya isu pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan vokasi menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dengan demikian keberadaan program pelatihan Kartu Prakerja membuka peluang untuk mengakomodir para lulusan yang masih menganggur ataupun ingin meningkatkan keterampilan bekerja. Hasil analisis menemukan bahwa penerima Pelatihan Prakerja memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi bekerja dan meningkatkan upah, dengan hasil yang secara spesifik lebih besar pada penerima berpendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan umum dalam berpartisipasi kerja baik itu di sektor formal ataupun sebagai entrepreneur. Selain itu, ditemukan juga hubungan yang signifikan dalam meningkatkan upah terkhusus untuk penerima yang berpendidikan vokasi. Adanya faktor kemampuan transisi sekolah ke pekerjaan yang lebih baik bagi pendidikan vokasi dapat menjadi alasan tidak ditemukannya hubungan yang signifikan terhadap kenaikan upah pada penerima yang berpendidikan umum.

---

The Pre-Employment Card Program is an initiative implemented by the Indonesian government to improve work competencies/skills and entrepreneurship. Since running from 2020, the program has proven to be a solution to overcome unemployment and also improve skills through digitally-based training. The issue of unemployment, which is still dominated by vocational education graduates, is a challenge for Indonesia in producing graduates who are ready to work. Thus the existence of the Pre-Employment Card training program opens up opportunities to accommodate graduates who are still unemployed or want to improve their work skills. The results of the analysis found that Pre-Employment Training recipients have a significant relationship in increasing work participation and increasing wages, with results that are specifically greater for vocational education recipients compared to general education in participating in work either in the formal sector or as an entrepreneur. In addition, there is also a significant relationship in increasing wages specifically for vocational-educated recipients. The existence of a better school-to-work transition ability factor for vocational education could be the reason for the lack of a significant relationship to wage increases for general education recipients."