Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarkat yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat kompleksitas lingkungan proyek (X1) dan tingkat ketat/longgarnya struktur pengambilan keputusan DIP 1989/90 (X2) sebagai variabel bebad, dengan pola penentuan anggaran (Y) sebagai variabel tergantung. Masalah tersebut timbul karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam proses penentuan anggaran proyek, baik dari segi: teknis, administrative, makro, mikro, Sectoral, Departemental, Regional Nasional, Ekonomis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Setiap proyek mempunyai ciri-ciri kegiatan dan masalah lingkungan tertentu yang berbeda dengan proyek lainnya baik karena sifat kegiatan, volume, ruang lingkup, sebaran lokasi, teknologi yang dipergunakan dan lain-lainya. Di lain pihak setiap pejabat dalam mengembangkan alternative dan keputusannya terikat oleh struktur birokrasi yang ada, di samping keterbatasan kemampuan manusiawi serta sarana dan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugasnya."