Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi wakaf di Indonesia tidak dapat dipungkiri diiringi dengan jumlah populasi muslim di dunia. Nyatanya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah dengan target realisasi penghimpunan dana wakaf yang belum mencapai 1 triliun rupiah. Inovasi produk terus dihadirkan demi menarik minat umat muslim dalam berwakaf. Wakaf saham hadir sebagai alternatif dari produk turunan wakaf tunai dengan sasaran utama para Investor Saham yang diperantarai oleh sekuritas. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan observasi tidak langsung melalui proses wawancara dengan informan dari MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, dan HP Sekuritas melalui representatif dari masing-masing serta Rumah wakaf sebagai salah satu nazhir yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa adanya peran sekuritas sebagai pihak yang menjembatani antara wakif, nazhir, hingga diteruskan ke mauquf alaih (penerima manfaat). Selain itu adanya pembagian nisab dalam penyaluran wakaf saham serta Re-investasi yang dari hasil keuntungan saham kelolaan nazhir. 

---

The potential of endowments (waqf) in Indonesia cannot be denied, accompanied by the number of Muslim populations worldwide. However, it is still a work in progress, as the target for realizing endowment funds has not yet reached 1 trillion rupiahs. Product innovations are continually being introduced to attract the interest of Muslim communities in waqf. Share-Waqf emerges as an alternative to cash-based endowment products, primarily targeting stock investors facilitated by securities firms. This research employs a combination of qualitative research and indirect observation through interviews with representatives from MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, and HP Sekuritas, as well as representatives from various endowment houses, including one Rumah Wakaf chosen as a sample for this study. The findings of this research indicate that securities play a role as intermediaries between the endower (wakif), endowment manager (nazhir), and the beneficiaries (mauquf alaih). Additionally, there is a division of nisab in the distribution of equity-based endowments and reinvestment of profits from managed equity stocks by the endowment managers."

"Government Regulation Number 42 of 2024 on the Implementation of Halal Product Assurance delays the halal certification obligation for MSMEs until October 2026. One of the considerations is that as of May 15, 2024, only 44.18% of MSME actors have been certified, out of the target of 10 million. This delay is supported by research showing that halal certification is not considered crucial by MSMEs, as buyers rarely ask whether the products they purchase are halal or not. Another factor discouraging MSME actors from processing the certification is the lack of pressure from the government. However, contrary research results show that halal certification is important for the sustainability of MSMEs in running their businesses and indicates a connection between halal certification and the economic resilience of MSME actors. Regardless of these findings, the halal status of food and beverage products is a necessity to protect the majority Muslim population. This includes Magelang, which is one of the cities with the highest Muslim population in Central Java, as well as a city with a Chinatown that has more than 2,000 Chinese ethnic residents.

---

This study uses a qualitative research method supported by quantitative data to describe the actual conditions, with a case study approach. The perceptions of MSME actors in the Chinese food sector in Magelang City towards halal certification are seen from three aspects: (1) Cognitive, understanding that halal certification is a guideline to ensure the product is halal according to regulations, and viewing halal certification as a business strategy to expand market acceptance. The lack of literacy and halal human resources causes business actors not to fully understand the Halal Product Assurance Law; (2) Affective, seeing the law as non-burdensome as long as its implementation is accompanied by inclusivity measures; (3) Conative, believing that displaying the halal logo and emphasizing Islamic positioning will remove consumer doubts about Chinese food products. This research also finds challenges faced by stakeholders in implementing halal certification. The halal certification has been shown to impact the economic resilience of family businesses in the Chinese food sector in Magelang City."

"Umrah Mandiri mulai menjadi sebuah tren dimana Arab Saudi mulai memfokuskan sektor pariwisata untuk menjadi salah satu sumber pendapatan Negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi Umat Muslim terbesar di Dunia memiliki potensi sebagai wisatawan terbesar untuk kegiatan Umrah di Arab Saudi. Dalam kondisi lain, Kementerian Agama Republik Indonesia belum melegalkan perjalanan Umroh Mandiri dengan alasan keamanan masyarakat dan kenyamanan. Sedangkan, penggiat Umroh Mandiri sudah mulai bermunculan dan menceritakan pengalamannya melalu media sosial mereka. Hal demikian menjadi kondisi yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Penelitian ini menganalisis intensi masyarakat di indonesia terhadap Perjalanan Ibadah Umrah Mandiri. Data penelitian didapatkan dari kuesioner sebanyak 157 responden yang kemudian dianalisa menggunakan Regresi Probit. Variabel independent yang digunakan adalah tingkat pendapatan, fleksibilitas biaya, gaya hidup, fleksibilitas dalam beribadah dan digital engagement. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa model probit memprediksikan sebanyak 81,66% memiliki intensi untuk melakukan Perjalanan Ibadah Umrah Mandiri. Adapun variabel independen yang berpengaruh signifikan adalah fleksibilitas biaya dan fleksibilitas dalam beribadah. Sedangkan, variabel independen yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah tingkat pendapatan, gaya hidup dan digital engagement.

---

Independent Umrah (Umroh Mandiri) is starting to become a trend where Saudi Arabia is beginning to focus on the tourism sector as one of the country's sources of income. Indonesia, as one of the countries with the largest Muslim population in the world, has the potential to be the largest source of tourists for Umrah activities in Saudi Arabia. In other circumstances, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia has not yet legalized independent Umrah travel due to concerns about public safety and comfort. Meanwhile, independent Umrah practitioners have started to emerge and share their experiences through their social media. Such a situation becomes an interesting condition to study further. This research analyzes the intentions of the Indonesian public towards Independent Umrah Pilgrimages. The research data was obtained from a questionnaire with 157 respondents, which was then analyzed using Probit Regression. The independent variables used are income level, cost flexibility, lifestyle, flexibility in worship, and digital engagement. The results of this study indicate that the probit model predicts that 81.66% have the intention to undertake an Independent Umrah Pilgrimage. The independent variables that have a significant impact are cost flexibility and flexibility in worship. Meanwhile, the independent variables that do not have a significant impact are income level, lifestyle, and digital engagement."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."