Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul Pengukuran Kinerja Badan Penelitian A dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan pendekaan Balanced Scorecard. Dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Balitbang HAM dengan pendekatan Balanced Scorecard dilihat dari perspcldif pertumbuhan dan pernbelajaran, perspektzif proses bisnié internal, perspektifpelanggan; dan perspektifkeuangan, Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eurvei deskriptif Tekrlik pengurnpulzm data yang dipergrmakan V adalah kuesiorier, wawancara dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: kirnerja pembelajaran dan pertumbuban Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia memperoleh skor 9 dengan penilaian cukup baik, kinerja proses 'bisnis internal memperoleh skor 8 dengan penilaian baik, kinerja pelanggan mendapatkan skor 17 dengan peniiaian baik, dan kinerja keuangan memperoleh skor 4 dengan penilaian sangat baik.

---

This study titled The Pertbrmance Measurement at Research and Development Agency for Human Rights with Balanced Scorecard Approach. With the aim to determine the performance of Research and Development Agency for Human Rights with The Balanced Scorecard approach viewed from the perspective of growth and learning, internal business, process perspective, customer perspective and financial perspective. This research is quantitative descriptive survey approach. Data collection techniques used were questionnaires, interviews and literature study.

Based on the results of research is known that the performance of Research and Development Agency for Human Rights using the Balanced Scorecard approach is as follows: learning and growth performance of Research and Development Agency for Human Rights obtained of nine scores good enough, internal businesspfocess performance score of S with a good rating, the performance of customers with score 17 get a good valuation, and financial perforrnance score of 4 with very good rating."

"Penelitian ini adalah mengenai pendapat responden mengenai inovasi layanan permohonan pembuatan paspor melalui website pada Kantor fmigrasi Kelas i Bandung. Dalam penelitian ini juga dianalisis alasan dan faktor yang melandasl mengapa inovasi layanan permohonan pcmbuatan paspor melalui website kurnng terdifusikan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan mctodc kuantitatif karcna dipandang scsuai dengan penelitian di mana akan berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai proses komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan inovasi layanan permohonan pembuatan paspor melalui website, menjelaskan keadaan dari objek peneiitian, dan membuktikan Teori Difusi lnovasi yang dikemukakan oieh Roger dengan mendapatkan sebagian besar data dari para responden. Datam rangka mendapatkan pembahasan yang lebih tajam penelitian ini juga dilengkapi dengan rnenggunakan metode kualitatif. Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan empat dimensl difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial. Akan tetapi dalam dimensi sistem sosial, penelitian akan memfokuskan pada karakteristik adopter dan peran agen pembaru. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang telah menggunakan inovasi layanan pennohonan pembuatan paspor mela1ui website yang berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang. Infurman dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dengan masalah penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Pengumpulan data dalam penelitian ini diJakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mayoritas responden memberikan pendapat bahwa inovasi layanan pennohonan pembuatan paspor me1alui website mempunyai keuntungan relatif yang tinggi, dengan tingkat kompatibilitas, triabilitas, obserabilitas yang tinggi dan tingkat kompleksitas rendah. Mayoritas responden juga berpendapat bahwa inovasi layanan tersebut membcrikan nilai positif dan keuntungan dalam hal pengurusan paspor dilihat dari singkatnya proses tahapan pengambilan keputusan, 2) Akan tetapi 1ayanan ini kurang terdifusikan secara maksimal karena Kantor Imigrasi Bandung belum, melaksanakanpromosi baik itu melalui media massa maupun media interpersonal secara maksimal dan hanya mengandalkan papan informasi sebagai media penyampai informasi inovasi. 3) Kendala utama yang dihadapi dalam masalah ini adalah rendahnya komitmen dari kantor Imigrasi Bandung untuk melakukan sosialisasi tentang inovasi, belum adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, dan masih kentalnya unsur birokratis yang hirarkis dalam melakukan pelayanan publik Hasil penelitian menyarankan bahwa: Kantor lmigrasi Kelas I Bandung perlu untuk lebih menggencarkan usaha promosi inovasi kepada masyarakat, pedu ditingkatkan kesadaran dan komitmen agen pembaru untuk Jebih menyebarluaskan inovasi dan perlu adanya suatu langkah untuk memasukkan semangat kornpetisi datrun menjaJankan birokrasi demi mewujudkan peJayanan prima kepada masyarakat.

---

The research is about analyzing respondents' opinions on the innovation of passport application using website in Immigration Office Class 1 Bandung. The research also analyses the reasons as well as factors underlying the fact that service innovation on passport application n through website is less diffused excellently. The research adopts quantitative method as it is regarded suitable for the research where it enables the researcher to illustrate the facts dealing with communication process carried out to diffuse service innovation on passport application through website, describe the condition of the research object &nd prove Rogers's Theory of diffusion of innovation by gaining most of the data from the respondents. However, in order to obtain a more detailed discussion, the research is also supported by qualitative method. The research uses four elements of Rogers~s Diffusion of Innovation Theory, which are innovation, communication channel, time, social system. However~ in the element of social system, the researcher focuses more on adoyter characteristics and change agents. Sample of this research are people who have used service innovation on passport application through website. The informants involved in the research are officials who are related to passport issuance matters in the Immigration office Class 1 Bandung. Data collection is conducted by distributing questionnaire and conducting in depth interview. The research results conclude that: 1) the majority of the respondents said that service innovation on passport application through website possesses high relative profit, with high level of compatibility, triability and observability and low level of complexity. They also stated that the service innovation offers positive values and profit In terms of passport application viewed from the quick annual decision making process. 2) Nonetheless, the service is less diffused excellently due to the lack of promotion performed by Bandung lmmigration Office, neither in mass media nor interpersonal media, optimally. In addition, it only relied on information board as a media to deliver information on innovation. 3) Main obstacles faced in this case are the low level of commitment from Bandung Immigration Office to conduct socialization on innovation, the absence of budget to conduct socialization, and the strong hierarchical bureaucratic element in the implementation of public service. The research results suggest that: Immigration Office Class I Bandung needs to promote the service i11novation unceasingly to the society, increase the effectiveness and commitment of reformer agents in order to diffuse innovation~ and create a step to insert spirit of competition in implementing bureaucracy to achieve first-rate service to the society. "

"Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok khusus dalam pelayanan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Penempatan TKI ke berbagai negara tujuan penempatan ternyata didominasi dengan pilihan tujuan ke Negara-negara di wilayah Timur Tengah yakni 72,8% dari seluruh jumlah TKI yang ditempatkan bekerja ke luar negeri. Pemberangkatan CTKI sebelum didirikan Unit Khusus TKI ini dilaksanakan tidak hanya oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKJ) yang mcrupakan perusahaan resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi juga diberangkatkan oleh calo/sponsor/maupun agensi bebas. Penempatan oleh orang per orang tersebut dikategorikan sebagai penempatan ilegal karena tidak mengikuti ketentuan perundangan yangberlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mengingat penempatan CTKI tujuan Timur Tengah menyita jumlah yang dominan, dan terdapatnya penempatan secara ilegal, maka dilakukan usaha melokalisasi permasalahan untuk memudahkan pengamanan penempatan dan pemberangkatan TKI ke wilayah Timur Tengah, APJATI mengusulkan dibentuknya unit khusus dengan koordinasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Pemerintah Arab Saudi. Usulan ini disetujui oleh Kemnakertrans dan Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh APJATI ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan didirikanlah Unit Khusus TKI yang menerbitkan SPRI khusus bagi TKI yang akan bekerja ke wilayah Timur Tengah. Keberadaan Unit Khusus ini dipandang penting karena selain untuk memudahkan pemberian pelayanan, koordinasi, juga sebagai bentuk pengawasan, dan pengarnanan guna menangkal kondisi penempatan TKJ secara ilegal. Dalam pelaksanaan pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia dimaksud, Unit Klmsus TKI telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanmmya. Namun pada praktiknya di lapangan masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan mengenai percobaan pemalsuan identitas dan dokumen para TKI dalam usahanya untuk mengajukan permohonan pembuatan SPRI. Berdasarkan data statistik yang ada, jumlah duplikasi identitas SPRI tertinggi seIndonesia terjadi di Unit Khusus TKL Permasalahan duplikasi data SPRI yang dominan terjadi pada data SPRI untuk TKI menandakan bahwa terdapat usaha tmtuk memperoleh SPRI baru dengan menggunakan berbngai cara meskipun TKI tersebut telah memiliki SPRI yang masih berlaku dan sah. Oleh karena itu peneiitian ini bertujuan untuk menemukan rumusan masalah mengenai bagaimana efektifitas Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam menangani permasalahan pemaisuan identitas dan dokumen Tenaga Kerja Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan SPRI serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penanganan permasalahdan pemalsuan identitas dan dokumen Tenaga Kega Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan paspor. Untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud, penelitian ini menggunakan metode campuran yang terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif, metode kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mendukung basil wawancara, T eori yang digunakan oleb penulis dalam penelitian ini adalah teori efektifitas organisasi. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKJ) belum efektif dalam menangani pennasalahan pemalsuan identitas dan dokurncn Tenaga Ketja Indonesia dalam upayanya untuk mendapetkan SPRJ.

---

Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia is a special technical working unit of Directorate General of Immigration which has its main duty in issuing passport specifically for Indonesia labours (TKI). The placement of TKI to destination countries is mainly dominated to countries in Middle East. Before Unit Khusus .TKI was established, the TKI was being sent not only by official company (PJTKI) based on Act No. 39 year of 2004, but also by illegal sponsor/free agent, or person per person. Placement done person per person is categorized as ilegal placement because this placement is not following the regulation defined by Indonesian Government cq. Ministry of Labours and Transmigration. Regarding that the placement to Middle East area is holding lots number of labor, and the occurrence of illegal placement, there was an effort by APJATI to localize problems to organize and secure the placement of TKI to Middle East area by establishing Unit Khusus TKJ. APJATI was giving the proposal of this establishment to the Ministry of Labours and Transmigration; the Government of Saudi Arabian, and Directorate General of Inm1igration. This proposal was approved and then the Unit Khusus TKI was established. Its existence is very important not only for giving excellent service to TKI, but also for doing coordination, monitoring, and securing the placement of TKI In doing its job, Unit Khusus TKI has made some efforts to improve its services and security. However) in practice, there are still obstacles and problems faced regarding to the identity and document frauds. Based on the statistics, the highest number of identity duplication happened in Unit Khusus TKL It means that there are efforts from the TKJ to obtain new passports with many ways even though they already have the valid one. Therefore, this study is aimed to find out how effective is Unit Khusus TKI in preventing the using of fraud identity and document when applying for Indonesian passport and what factors that become obstacles in preventing this identity and document fraud. To measure the said effectiveness, this study is using mixed method of qualitative (by doing depth interview with some informers) and quantitative (by questionnaire) methods. The theory used to explain this matter is Organizational Effectiveness. Based on the analysis, it can be summarized that Unit Khusus TKI is not effective yet in overwhelming the problems of identity and document fraud."

"Tesis ini membahas mengenai persepsi pengguna Aplikasi CRM terhadap implementlsi Aplikasi CRM sebagai media komuaikasi dalam penyelesaian lapotan permasalahan sistem informasi manajemen keimigrasian dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung oleh metode pengumpulan data kualitatif, Hasil penelitian ini menyarankan adanya sebuah standar atau petunjuk/ peraturan yang mengatur mekanisme pelaporan permasalahan sistem infonnasi manajmen keimigrasian dan dilakukannya beberape penyesnaian atau perubahan atas Aplikasi CRM itu sendiri, antara lain integrasi kedalam Portal Direktorat Jenderal lmigrasi, pernbuatan buku petunjuk praktis penggunaan Aplikasi CRM dan yang terpenting adalah pelaksanaan pelatihan serta sosialisasi mengenai implementasi Aplikasi CRM kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal lmigrasi.

---

The point of this thesis is about study of the respondence perception of implementation of Customer Relationship Management (CRM) application in handling internal complaint of the problem in immigration information management system and analyzing the factors that might effecting il This study is using quantitative research method which is supported by qualitative research method by using descriptive design. It is expected that the result of this study will suggest a real standard or instruction rules which will w:r.mge the reportiog mechanism for the problem in immigration information management system and will rage eadquarter to do some adjustment in the said CRM application. It is also hoped the adjustment will be in the fonn of integrating the system into a portal belongs to Directorate General of Immigration) issuing practical manual hook for the using of CRM application, and the most important is performing some courses and socialization of the implementation of CRM application forr all employees in Directorate General of Immigration."

"Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data daiam penelitlan ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan yang terdirl dari para pejabat dan penyidik di tingkungan Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Selain metode wawancara meqdalam juga dilakukan pegumpulan data melalui kuesioner, dan laporan- laporan kegiatan di lingkUngau Direk~orat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasin Untuk mendapatkan data sekunder. Dari analisis data hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa ha) bahwa: 1) Rendah/lemahnya implementasi kebljakan penyidikan tindak pidana keimigrasin terhadap imigran gelap terkait pasal 48 dan 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebabkan adanya pelemahan 4 faktor implementasi kebijakan yaitu; Komunikasl, surnber daya. disposisl, dan struktur birokrasi; 2) Lemahnya faktor komunikasi discbahkan oleh karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai pemabaman imigran gelap dalam konteks TPK baik kepada masyatakat dan juga aparat imigrasi sendiri dan tidak pemah ada penyampaian arahan atau inslruksi yang bersifat terbuka/langsung, terpola, dan jelas; (tidak ambigu) mengenai persoalan penyidikan TPK terhadap imigran gelap dari Dirjen kepada pcjabal atau penyidik di tingkungan Subdit Penyidikan; 3) Lemahnya faktor sumber daya disebabkan karena pendistribusian dan pencmpatan staf yang tidak merata dan salah, serta sangat tcrbatasnya kewenangan yang dimiliki pejabat atau penyidik dalam meiaksanakan kebijakan penyidikan TPK terhadap imigran karena adanya benturan internal {kebijakan Negara; Menteri/Presiden, dan imigrasi sendiri) dan internasional ( etik:a dan kebiasaan tradisi intemasional, dan tembaga-lcmbaga internasional); 4) Lemahnya faktor disposisidisebabkan karena tidak adanya inscntif bag! pejabat atau penyidik yang berdedikasi, dan; 5) Kecenderungan lemahnya faktor struktur birokrasi dalam hal belum adanya prosedur kerja JSOPs yang bersifat khusus (bersifat umum) mengenai Imigran gelap dalam konteks TPK dan pembagian kerja yang ada di Subdit Penyidikan masih bersifat kurang efektlf.

---

The focus of this study is Analysis on Immigration's Crime Act Investigation policy toward Illegal Migrant Concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration. While the implementation of immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant bas relation with international aspect, so does the understanding of illegal migrants will be discussed of a theoretical side and law's norm aspects and also to be related with state jurisdiction. This research is using qualitative method with descriptive design. The data collection on this research is collected by means of deep interview to obtain primary data from informants, they are officials and investigators in Sub Directorate Investigation environment. Apart from deep interview method, the data collection' also to be collected by means of questionnaire, and activity reports in Sub Directorate Investigation, to obtain secondary data. From the interview's data analysis, the conclusions are following; 1) The low implementation of immigration's crime act investigation policy is caused by 4 factors of implementing policy they are; communication, resources, disposition, bureaucracy structure; 2) The low communication factor is caused by there's no any socialization about illegal migrant understanding in the context of immigration's crime act, either publics or self-immigration aparaturs and there's no conveying directives or instructions or orders having a direct way or indirect way, a fixed patter and a clear meaning (no ambiguity or ambivalence) concerning the problem of immigration's crime act investigation policy toward iHega1 migrant by Director General lmmigration to officials or investigators in Sub Directorate Investigation; 3) The low resource factor is caused by the distribution .and the placement of staffs not to throughout every place and wrong places, and also the limited authority of officials or investigator in doing immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant caused by internal clash (state's policy; Minister or President) and international (ethic and custom of international traditions, and international institutions) 4) The low disposition aspect is caused by no any incentive for officials or investigators having high dedication, and; 5) There's an inclination of bureaucracy structure factor become less effective. It's caused by no special SOPs concerning illegal migrant in immigration's crime act context and also fragmentation being in Sub Directorate Investigation is still less effective."

"Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sadar akan pentingnya peningkatan pelayanan dan berusaha mendekatkan diri pada masyarakat. lembaga lni juga selain tercatat aktlf melakukan berbagai kegiatan penyebaran informasikepada masyarakat atas peraturan keimigrasian dimana Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga tercatat sebagai anggota Sadan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kementerian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia.Walaupun aktif melakukan penyebaran lnformasi kepada masyarakat namun tetap ada beberapa hal yang esensial atas pelayanan yang diberikannya belum tersosialisasi secara balk kepada masyarakat. Adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : M.08-IZ.03.10 TAHUN 2006 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menter! Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.Ol- IZ.03.10 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, Dan surat Perjalan laksana Paspor Untuk Orang Asing yang menyatakan bahwa permohonan Surat Pe1jalanan Republik Indonesia dapat dilakukan di kantor imigrasi manapun dengan ketentuan syarat - syarat dasar berupa kepemllikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta l.ahir atau ijasah terpenuhi.Kemudahan yang ditawarkan oleh Kementerian ini seharusnya menyebabkan adanya penyebaran permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia pada kantor - kantor yang volume kerjanya tldak terlalu tinggi namun kemudahan in! beberapa tahun setelah pelaksanaannya tidak menimbulkan penyebaran permohonan sebagaimana diharapkan.DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara memiliki beberapa kantor imigras kelas I Khusus dan kelas I yang setiap tahun kegiatan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh kantor - kantor ini mengalami peningkatan bahkan menyumbang sekitar 20% dari total penerbitan paspor di seluruh Indonesia. Seiring diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut diatas diharapkan masyarakat memiliki alternatif untuk mendaftarkan permohonannya pada kantor - kantor yang dianggap menguntungkan bagi dirinya.Riset ini bertujuan? untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan tidak terjadinya penyebaran permohonan ke kantor- kantor lmigrasi lain yang ada di seputar DKI Jakarta melalui analisa perilaku konsumen jasa oleh Fandy l]iptono. Kerangka analisa in! melipui 5 (lima) dimensi yaitu : identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan konsumsi serta evaluasi purnabeli.Dalam riset ini,data kuantitatif yang diperoleh dar! survei dianalisis dengan menggunakan metode rata- rata (mean) yang. kemudian dilakukan pembobotan guna mendapatkan data yang lebih balk untuk selanjutnya hasil kuatitatif akan lebih diperinci dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

---

Directorate General of Immigration is one of the directorates within the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia which is aware of the importance of improving services and draws closer to the community. The institute is also active to carrying a variety of activities to the public dissemination of information toward immigration regulations.In addition, the Public Relations Directorate General of Immigration Is also registered as a member of the Coordinating Agency for Public Relations at the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia.Although active in distributing information to the public but still there are some things that are some essential toward the service they provide, has not been properly socialized to the community. Is the decision of the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number: M.O8-HZ.03.10 YEAR 2006 on the Fourth Amendment to Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.Ol- IZ.03.10 About Regular Passport,align Passport,as a lieu as a passport for Indonesian citizen, as a lieu as a passport which is stated that the application of the Republic of Indonesia Travel letter can be made at any immigration office with the provisions of the terms - the basic requirement of ownership of Identity Card (ID),Family Card (KK} and Deed of birth or fulfillment certificate.The simplicity offered by the Ministry supposed to cause the spread of the petition of the Republic of Indonesia Travel Document or passport of the Republic of Indonesia at the offiCes that the volume of work is not to high,but this simplidty of a few years after Its implementation did not result in the spread of the applications as expected.DKI Jakarta as the capital of the State has several special classes of immigration offices which each year of the issuance of travel of the Republic of Indonesia issued by the offices has increased moreover contributed about 20% of the total issuance of passports in Indonesia. As the issuance held by Decree of the Minister above are expected to have an ?alternative community to register their petition at the offices which considered favorable for them.This research alms to analyze the factors that cause the absence of spread of the petition to other immigration offices around the DKI Jakarta through the analysis of consumer behavior by Fandy Tjlptono services. The framework of this analysis include 5 (five) dimensions: the identification of needs, information search, alternative evaluation, purchase and consumption as well as evaluation of post purchase. In this research, qualitative data obtained through in-depth interviews with quantitative data obtained from the survey which have been analyzed using the distribution of frequency."

"Tesis ini membahas struktur organisasi Direktorat Intelijen Keimigrasian yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 tahun 2005. Penelitian ini adalah penelitian campuran dengan desain deskriptif dan sequential tranformative strategy. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa Direktorat Intelijen Keimigrasian memiliki kecenderungan bentuk organisasi Birokratik dengan karakteristik kompleksitas tinggi, formalisasi tinggi dan sentralisasi rendah atau desentralisasi tinggi. Penelitian ini menyarankan bahwa dimensi kompleksitas yang mengalami peningkatan pada organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pada dimensi formalisasi.

---

This thesis is discussed the structure of Immigration Intelligent Directorate according to The Ministerial Regulation of Law and Human right No. M.03-PR.07.10 in 2005. To get the result, writer used mixed methods with descriptive that Immigration Intelligent Directorate intends to have hight complexity, high formalization, and low centralization or high decentralization. Meanwhile qualitative research showed that problem appeared in complexity and formalization. This research advised taht the improvement of complexity should be followed bt the improvement of formalization aspect."