Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Anjelika, author

Asas persamaan derajat dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia; studi kasus naturalisasi Cristian Gonzales = The Principle of an equation degrees in the act of No. 12/2006 on citizenship Republic of Indonesia; Case study naturalized Cristian Gonzales

Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42552

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Lia Gunawan, author

Analisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia = Analysis of Institutional Configuration of Indonesia Child Protection Commission (KPAI) as the National Institution of Child Rights in Indonesia

Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bernardino Rakha Adjie Brata, author

Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors

ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Destara Sati, author

Penguasaan negara atas hutan = State control of forest

[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya...

2015

S61055

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wicitra Wening Palupi, author

Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga non struktural dalam perspektif hukum tata negara Indonesia = The position of National Commission Anti Violence Against Women as a non structural agencies from the perspective of Indonesian constitutional law

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64923

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Valentino, author

Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945: studi kasus KPK versus Polri = Analysis of settlement authority of state institutions that it's authority not provided by UUD NRI 1945 constitution: case study KPK versus police

ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila...

2016

S65570

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Mandahar, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 = Against judicial review of Constitutional Court decision no.1/PHPU.PRES-XII /2014 about dispute election of president and vice president year 2014

ABSTRAK
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang...

2015

S65507

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Puteri Aliya Iskandar, author

Kedudukan lembaga adat dalam ketatanegaraan Indonesia: analisis Lembaga Wali Nanggroe di Aceh = The position of indigeneous institute in the constitutional system in Indonesia: analysis of Wali Nanggroe Institute in Aceh

ABSTRAK
Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah nusantara sedari dulu telah mendapatkan perhatian khusus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 18 adalah wujud nyata pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai asal-usul masing-masing wilayah. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga...

2017

S68971

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian