Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani.
Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998.
Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta defisit perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2012. Secara substansif, defisit perdagangan Indonesia disebabkan oleh pilihan modernisasi pembangunan bagi negara sejak era pemerintahan Suharto. Penerapan agenda modernisasi ditunjukkan melalui implementasi ATC dan ACFTA. Kedua protokol perjanjian internasional menunjukkan kuatnya pengaruh modernisasi dari negara maju. Negara maju mendesain perencanaan pembangunan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia memperoleh imbalan arus investasi asing. Paradigma modernisasi mengarahkan pada perubahan matriks kebijakan industri menjadi jasa dan keuangan. Industri tekstil nasional mengalami kemunduran. Modenisasi tidak mengubah struktur tradisional masyarakat. Struktur tradisional mendesain pembagian peran antara lelaki dengan perempuan. Perempuan diutamakan sebagai pekerja di ranah domestik. Modernisasi kemudian memindahkan perempuan ke industri tekstil nasional sejak era Suharto. Hanya saja, perspektif tradisional menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam hal pengupahan. Perempuan mengalami disparitas pendapatan dengan lelaki buruh. Konstruksi peran privat perempuan berlanjut hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penerapan otonomi daerah pada masa reformasi sejak tahun 1999 tidak mengubah paradigma pembangunan. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori atau paradigma Gender and Development. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan data-data literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya persepsi peran domestik untuk perempuan. Persepsi budaya mempengaruhi cara pandang negara, industri tekstil nasional, dan serikat buruh mengenai posisi perempuan dalam industri tekstil nasional. Marginalisasi ditunjukkan oleh kuatnya bias gender dalam proses politik perumusan upah. Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendesain acuan indeks kebutuhan hidup layak sebagai acuan kebijakan upah. Hanya saja, desain tersebut tidak memperhatikan kenyataan adanya perbedaan gender, kondisi ekonomi, status marital, dan akses politik dari perempuan buruh. ......This research is motivated by the fact about the Indonesian?s trade deficit in 2012. Indonesia's trade deficit is caused by modernization paradigm for this country development. Modernization option is demonstrated through the implementation of ATC and ACFTA. Both of this protocol shows the strong influence of the modernization agenda from the developed country. Developed countries are designing the development plans for Indonesia. Indonesian state is obtaining the benefits from foreign investment flows. Modernization paradigm leads to a change in the industry policy. National textile industry suffered a setback. However, modernization is not changing the traditional structure of society. Traditional structure designs the division of roles between men and women. The Society preferred women as workers in the domestic sphere. Modernization then moves women into the national textile industry since the reign of Suharto. However, the traditional perspective led to marginalization of women in terms of wages. Women experiencing labor income disparity with men. Construction of private role of women continues to the reign of Susilo Bambang Yudhoyono. Implementation of regional autonomy since 1999 does not change the national development policy. This study uses the theory or paradigm of Gender and Development. This study is using the qualitative methods. This thesis is collecting and analyzing the data from the Ministry of Industry, Ministry of Commerce, and other literature data. Results from this thesis are showing the strong perceptions of the role of the domestic sphere for women. Cultural perceptions are affecting about how the state, the national textile industry, and trade unions regarding the position of women in the national textile industry. Marginalization is shown in the wage formulation process. The reign of Susilo Bambang Yudhoyono has design the good living index as the foundation of the wage policy. However, this design from the government is ignoring the fact about the gender difference, economic condition, marital status, and the political access from the women worker.

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.

---

This thesis is about the factors why the role of women legislator is un maximum in decision making of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes the number of women legislator is low in Indonesian legislative. Using qualitative method, this research has result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman legislator, the second is the focus of the women legislator is much concern about politic. The third factor is the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter (delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party ownership issue.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perjuangan Pembaruan Agraria yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia pada 1998-2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi gerakan petani dalam memperjuangkan pembaruan agraria di Indonesia. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan perjuangan pembaruan agraria yang dilakukan oleh gerakan petani dan diangkatnya kembali agenda pembaruan agraria dalam panggung politik nasional. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam memperjuangkan pembaruan agraria. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana perjuangan Serikat Petani Indonesia untuk mendesakkan isu pembaruan agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PA, dalam agenda politik nasional ? Sub pertanyaan yang akan dijawab yakni, pertama, bagaimana Serikat Petani Indonesia (SPI) muncul dan berkembang menjadi organisasi tani? Kedua, bagaimana perjuangan agraria Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat lokal ? Ketiga, Bagaimana strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) memperjuangkan pembaruan agraria dalam arena politik nasional ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan mengunkan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengumpulan dokumen serta wawancara mendalam dengan lima informan, aktifis Sintesa, Ketua Umum SPI, pakar agraria, anggota SPI, serta aktifis CNDS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan agraria SPI ditingkat lokal dilakukan dengan mengutamakan kekuatan massa untuk menduduki lahan dan melakukan aksi massa. Pada tahun 2011, SPI telah berhasil menguasai dan merebut kembali lahan-lahan bagi petani seluas 47.270 hektar, dan telah menjadi lahan produktif yang menghidupi dan meningkatkan perekonomian keluarga petani. Sementara 247.477 hektar lainnya dalam tahap reklaiming/okupasi. Untuk menggalang dukungan ditingkat lokal, SPI membangun aliansi dengan organisasi tani, buruh, nelayan, mahasiswa serta LSM. Kaukus politik di Sumatera Utara yang dibangun dengan partai politik tidak efektif untuk mendesakkan tuntutan jangka panjang SPI. Perjuangan agraria di tingkat lokal sesekali diikuti oleh tindakan politik anggota SPI merebut kekuasaan tingkat Desa. Sebagaimana di Sukabumi, anggota SPI di desa Sirna Jaya berhasil merebut jabatan Kepala Desa. Di tingkat nasional perjuangan SPI ditujukan untuk mendesak negara untuk menjalankan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani, yang diadakan oleh SPI bersama dengan organisasi gerakan agraria lainnya diangap menjadi tonggak kebangkitan isu pembaruan agraria. Dengan melibatkan kerjasama dengan Komnas Ham, pembaruan agraria kembali diangkat menjadi isu nasional, sebagai bagian dari Hak Ekosob. Diangkatnya kembali agenda politik agraria didorong oleh dua faktor, pertama, menguatnya desakan dari organisasi tani dan penggiat gerakan agraria. Kedua, intervensi Bank Dunia dalam mendorong liberalisasi hukum pertanahan melalui BPN dan Bappenas. Strategi Serikat Petani Indonesia untuk menentang relasi kekuasaan yang menindas, dilakukan untuk menghadapi berbagai bentuk kekuasaan di berbagai ruang dan tingkatan. ......This research discusses the Indonesia Peasant Union struggle for Agrarian Reform in Indonesia period 1998-2011. The purpose of this study was to describe the strategy of peasant movement struggle for agrarian reform in Indonesia. This study describe the relationship between agrarian reform struggle carried out by peasant movement, and the rising of agrarian reform agenda in the national arena. Further, this study will describe the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform. The research question in this study are, How does the struggle of Indonesian Peasant Union press the agrarian reform issue as mandated by Basic Agrarian Law, to national political agenda? Sub-questions to be answered is, first, how the Indonesian Peasant Union (SPI) appeared and developed into a peasants organization? Secondly, how the agrarian struggle of Indonesian Peasant Union (SPI) at the local level? Third, How does the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform in the national political arena? This study used a qualitative approach, and used descriptive analytic method to analyze the data obtained. Data collected from literature study, documents and indepth interviews with five informants, Sintesa activist, Chairman of the SPI, agrarian expert, a member of SPI, and CNDS activists. These results indicate that the agrarian struggle of SPI at the local level, done by emphasizing the mass strength to occupy the land and mass action. In 2011, SPI has managed to control and reclaim the land of 47.270 hectares to peasants, and has been a productive area that supports family peasants and boost the economy. While the other 247.477 hectares in the stage of reclaiming/occupation process. To build support at the local level, SPI build alliances with peasant organizations, workers, fishermen, students and NGOs. Political caucuses in North Sumatra, which built with political party was no effective to push for long-term demands of SPI. Agrarian struggle at the local level sometimes followed by political action of SPI member to seize power at village level. As in Sukabumi, a member of SPI in the village of Sirna Jaya won the mayor position in the village level election. At the national level aimed at the struggle SPI urge the state to implementing the Basic Agrarian Law No. 5/1960. National Conference on Agrarian Reform to Protection and Full fill of Peasant Rights, organized by SPI along with other agrarian movement organizations perceived to be a milestone in the rise of agrarian reform issues. By involving cooperation with Komnas Ham, agrarian reform again became a national issue, as part of Ecosoc rights. The rising of agrarian political agenda is driven by two factors, first, strong pressure from peasant organizations and the agrarian movement activists. Second, the World Bank intervention in promoting the liberalization land act. through the BPN and Bappenas. Indonesia Peasant Union strategy against the oppressive power relations, undertaken to deal with various forms of power in the various spaces and levels.